cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 41   42   43   44   45 
GENDER DAN PERUBAHAN SOSIAL PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PASCA PANDEMI DI CIREBON
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca pandemic menjadi prediksi buruk bagi penegakan hukum di Indonesia karena banyak peningkatan kasusnya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak asasi manusia dan hukum islam yang sebagai acuan terhadap perempuan dan anak yang sangat rentan menjadi koran kekerasan dan kejahatan. Perlindungan ini akan membantu menanggulagi terutama terhadap kekerasan anak yang merupakan melangar Hak Asasi Manusia dan melanggar hukum syariat islam yang mengutamakan perlindungan terhadap anak. Adanya perlindungan ini di harapkan akan memberikan dampak positif terutama mencegah segala bentuk kekerasan terhadapan perempuan dan anak. Bagaimanapun hal demikian adalah melanggar hak asasi manusia dan melanggar pula ajaran Islam yang memprioritaskan perlindungan anak dan perempuan. Tujuan dari penegakan hukum sendiri adalah,memberikan kepastian hukum kepada korban dan guna mencegah akan terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Hasil dari penelitian ini adalah dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap korban dan menanggulangi terjadinya hal hal yang tidak di inginkan, terealisasikannya penegakan hukum oleh aparat tanpa memandang gender,usia dan materiKata kunci:Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Anak, Perubahan Sosial
Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6746

Abstract

Pada perkara perdata dan perkara tata usaha negara  di pengadilan, pihak penggugat memerlukan kepastian hukum dari putusan hakim, di mana diharapkan putusan hakim mempunyai  daya paksa yang  dapat memberikan tekanan psikis kepada pihak tergugat atau pihak yang  terkalahkan untuk melaksanakan amar putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan  kasus, dan pendekatan konsep. Penelitian ini  merupakan penelitian normatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang  bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait  dwangsom.  Data sekunder yang  diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil yang  diperoleh : Uang  paksa (dwangsom)  merupakan hukuman tambahan dari hukum pokok pada orang  yang dihukum  untuk membayar sejumlah uang selain yang  disebutkan  dalam hukuman pokok dengan maksud agar dia bersedia  melaksanakan hukum pokok sebagaimana mestinya  dan tepat waktu. Landasan hukum  dwangsom  adalah  Pasal 606a dan 606b RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung  Republik Indonesia. Putusan dwangsom diterapkan/dijatuhkan  pada  semua perkara yang  hukuman pokoknya  bukan berupa pembayaran sejumlah uang, di mana  putusan tersebut harus merupakan putusan  yang  bersifat kondemnator.
Strategi Perlindungan Hukum Merek UMKM di Yogyakarta Melalui Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja dan Jogjatradition sebagai Co Branding Produk Daerah
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6739

Abstract

The presence of SMEs as creative industries in Yogyakarta is quite a lot but there is still a small management of creative results in the field of Intellectual Property Rights. The problem in this study, first is how the role of the Yogyakarta Regional Government in providing IPR registration facilities for SMEs, secondly how the Regional Government provides IPR service facilities for SMEs in the Industrial 4.0 era. This research is a normative juridical research. The primary data of this study are the results of direct field research. The results of this study are the first that in Yogyakarta there are regulations for SMEs in order to protect their products, namely Governor Regulation No. 21 of 2017 Regarding the Use of the Jogja Mark Brand, 100% Jogja and Jogja Tradition as Co-Branding of Regional Products, by the Intellectual Property Management Center of the Special Province of Yogyakarta. Both websites are currently being developed that can be used to provide IPR services, namely "JogjaKI". The application of IPR services is an application developed by BPKI (Intellectual Property Management Center) to facilitate services in the process of IPR services.  
REKONSTRUKSI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI BERBASIS E-COMMERCE DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6734

Abstract

AbstrakMenurut data informasi survei pengguna internet Indonesia tahun 2022 yang dihimpun Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa mempunyai jumlah pengguna paling banyak ialah 86, 3 juta, diiringi oleh Sumatera (Indonesia, 2016). Bagi Indonesia (2016), 132, 7 juta orang memakai internet buat media sosial (97, 4%), hiburan (96, 8%), kabar (96, 4%), pembelajaran (93, 8%), komersial (93, 1%), serta layanan publik (91, 6% %). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Perihal ini dilaksanakan berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (library study) yang menggabungkan bahan hukum esensial. Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian diproses. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil pembahasan yaitu, Secara keseluruhan, transaksi e-commerce dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi positif pada sektor ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan daya saing bisnis Indonesia di pasar global. Kesimpulan: Adapun hukum Indonesia yang harus di rekonstruksikan minimal meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.Keywords: Rekonstruksi Hukum, Transaksi E-Commerce, Perkembangan Ekonomi. AbstractAccording to the information data of Indonesia's internet user survey in 2022 compiled by the Indonesian Internet Service Providers Association, there are 132.7 million internet users in Indonesia. Java Island has the highest number of users at 86, 3 million, followed by Sumatra (Indonesia, 2016). For Indonesia (2016), 132.7 million people use the internet for social media (97.4%), entertainment (96.8%), news (96.4%), learning (93.8%), commercial (93.1%), and public services (91.6%). The research method used in this research is normative juridical research with a legal approach and conceptual approach. This matter is carried out in connection with the collection of legal materials through library studies that combine essential legal materials. The legal documents collected are then processed. Types of data include primary materials and secondary materials. The results of the discussion are, Overall, e-commerce transactions can help accelerate Indonesia's economic growth by making a positive contribution to the digital economy sector, creating jobs, and accelerating the improvement of the competitiveness of Indonesian businesses in the global market. Conclusion: The Indonesian laws that must be reconstructed at least include: (1) Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), (2) Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, (3) Law Number 19 of 2016 on Copyright, and (4) Government Regulation Number 80 of 2019 on Trading Through Electronic Systems.Keywords: Legal Reconstruction, E-Commerce Transactions, Economic Development.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN ANAK LUAR KAWIN DIKAJI DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6733

Abstract

AbstractThis paper aims to examine the legal protection of women who become pregnant out of wedlock and children out of wedlock studied from the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010. The results of the study show that based on the Marriage Law, women who become pregnant out of wedlock cannot get any legal protection, including being married. However, for children out of wedlock, they can get legal protection in the form of maintenance and inheritance, but they have to go through the procedure for lawsuits against the law.Keywords: legal protection, children out of wedlock, acts against the law. AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan anak luar kawin dikaji dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum apapun termasuk dinikahi. Namun untuk anak luar kawin, bisa mendapatkan perlindungan hukum berupa nafkah dan warisa tetapi harus melalui prosedur gugatan perbuatan melawan hukum.Kata kunci : perlindungan hukum, anak luar kawin, perbuatan melawan hukum.
PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6765

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perbandingan penegakkan hukum serta mekanisme penerpan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga Singapura yang mana mengacu pada peraturan yang ada serta lembaga penangan tindak pidana korupsi masing masing. Adapun jenis penelitian ya g digunakan oleh penuis adalah yuridis normative melalui penedekatan beberapa peraturan perundang-undangan, serta study pustaka lainnya. Adapun hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaam terkait lemabaga penanganan tindak pidana korupsi antara indonesia dan singapura, dimana indonesia memiliki tiga lembaha yakni kepolisian, KPK, dan kejaksaan sedangkan Singapura hanya memiliki satu lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi yakni CPIB namun kinerjanya terbukti lebih efektif dan efisien. Hal tersebut mengakibatkan perlunya evaluasi daripada sistem penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, dalam hal ini indonesia dapat berkaca pada singapura sebagai negara yang telah berhasil menekan angka korupsi.
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6750

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi komparatif untuk melakukan perbandingan terkait dengan pengaturan hukum korupsi yang diberlakukan di Indonesia dan Malaysia. hal ini dikarenakan IPK Malaysia lebih unggul daripada IPK Indonesia. Hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu terdapat persamaan antara pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu diberlakukannya sistem pembuktian terbalik dan dibentuknya lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaan pengaturan hukum tindak pidana korupsi antar kedua negara tersebut. Indonesia memiliki banyak pengaturan hukum, terdapat pengadilan khusus korupsi, dan sifat pembuktian terbaliknya itu berlaku umum untuk setiap bentuk korupsi. Sedangkan Malaysia ini hanya memiliki satu pengaturan hukum, tidak memiliki pengadilan khusus, dan sifat pembuktian terbaliknya itu terbatas hanya untuk bentuk suap-menyuap. Dari perbedaan tersebut terlihat bahwasanya justru Indonesia ini jauh lebih unggul daripada Malaysia dalam hal subtansi hukum dan struktur hukumnya dalam upaya penegakan hukum korupsi. Oleh sebab itu, besar harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya terhadap permasalahan korupsi antara Indonesia dan Malaysia yang dikaji pada aspek budaya hukumnya.
NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS BUMI DAN BANGUNAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6771

Abstract

Abstrak Ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas Bumi dan Bangunan secara rinci terdapat dalam Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Besaran NJOP yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah sangat berbeda, mengikui harga keekonomian, bahkan tanpa melihat tingkat kemiskinan dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh hunian. NJOP di wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan yang mencolok, meskipun peruntukan lahannya sama. Aspek keadilan sosial dikesampingkan dalam menentukan NJOP, sehingga pembangunan menjadi kota-sentris. Bonus demografi dilematis, hunian menjadi komoditas bisnis, penguasaan lahan yang luas oleh sekelompok elit dan korporasi, mengisyaratkan bahwa demokrasi ekonomi tidak lagi menjadi dasar diselenggarakannya perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan umum tidak lagi menjadi cita negara. Tanah di Indonesia terlalu mahal untuk dikelola secara kapitalistik, karena tidak sesuai dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Penulis melakukan anatomi terhadap ketentuan NJOP yang tidak berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi polemik NJOP dengan cara Indonesia menuju era satu harga NJOP sesuai peruntukannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian terhadap NJOP ini dikonfrontasikan dengan teori-teori keadilan, untuk mendapatkan benang merah kesetaraan, bahwa rakyat Indonesia setara kedudukannya untuk memperoleh kepemilikan hunian.Kata Kunci: Nilai Jual Objek Pajak, Hunian, Keadilan, Kesejahteraan Sosial Abstract Provisions regarding the Sales Value of Taxable Objects (NJOP) on Land and Buildings are detailed in Regional Head Regulations, such as Gubernur, Bupati and Walikota. NJOP set by each Regional Head is very different, following the economic price, even without looking at the level of poverty and difficulties in obtaining housing. NJOP in urban and rural areas have striking differences, even the land use is the same. Aspect of social justice is set aside in determining the NJOP, so that development becomes city-centric. Demographic bonus dilemma, housing becoming a business commodity, vast land control by elite groups and corporations, indicates that economic democracy is no longer the basis for organizing the national economy and general welfare is no longer the state's goal. Indonesia's land is too expensive to be managed capitalistically, because it is not in accordance with the struggle for the Indonesian independence movement. Then, Author performs an anatomy of the unfair NJOP provisions. This research aims to overcome the NJOP polemic in a way that Indonesia is heading towards the era of one NJOP price according to its designation. The method used is normative legal research with qualitative analysis. This research was confronted with theories of justice, in order to get a thread of equality, that the Indonesian people are equal in position to obtain residential ownership.Keywords: Sales Value of Taxable Objects, Residential, Justice, Social Welfare
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI NATUNA UTARA
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6749

Abstract

This study aims to elaborate the urgency and strategy of law enforcement of illegal fishing in North Natuna waters, Indonesia, in accordance with positive laws and regulations. Using juridical-normative research methods and descriptive-analytical approaches, this study examines Indonesia's position and importance in law enforcement in North Natuna. The results of the analysis in this study identify the economic potential in North Natuna as one of the potential sources in increasing state revenue from the maritime sector. North Natuna also has potential strategic value as a shipping lane and natural gas reserves. With its status as a conflict area due to China's Nine Dash Line claims and being the outermost area of the EEZ, North Natuna has a high vulnerability to illegal fishing. Thus, law enforcement becomes a fundamental aspect that is urgent and important to be optimized. Regulatory improvements, institutional reconstruction, and synergy of Indonesia's international relations with Southeast Asian countries need to be formulated to reduce the rate of illegal fishing and provide security guarantees for North Natuna's maritime resources.
KEBERLAKUAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Putusan Nomor: 1420/Pdt.G/2021/PNTng)
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6741

Abstract

AbstractThe Tangerang City BPN's rejection of the application for the transfer of land rights that the PPJB had expired resulted in an authentic deed being weak and limited in time, even though it is clear that an authentic deed is hereditary according to the agreement of the parties. This article discusses the applicability of the PPJB in the registration of transfer of land rights and the characteristics of the PPJB made by a notary. This study uses a normative juridical method. The result of the study shows that the PPJB is valid as a basis for registering the transfer of rights over land and buildings, provided that the land and building parcels previously had the status of property rights. The characteristics of PPJB made by a notary can be seen from the formulation of article by article as stated in the Regulation of The Minister of PUPR and must follow the provisions in book III of the Civil Code. The Head of the Tangerang City BPN Office should issue a discretion to follow up on the process of transferring land rights carried out by the heirs. Keywords: Agreement; PPJB; Land rights; Transition AbstrakPenolakan yang dilakukan pihak BPN Kota Tangerang terhadap permohonan peralihan hak atas tanah dengan alasan PPJB telah kedaluarsa mengakibatkan akta autentik menjadi lemah dan terbatas oleh waktu, padahal telah jelas bahwa akta autentik bersifat turun temurun sesuai kesepakatan para pihak. Artikel ini membahas mengenai keberlakuan PPJB dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan karakteristik PPJB yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB berlaku sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan syarat bidang tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah berstatus hak milik. Karakteristik PPJB yang dibuat oleh notaris dapat dilihat dari rumusan pasal demi pasal seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR dan harus mengikuti ketentuan dalam buku III KUHPerdata. Kepala Kantor BPN Kota Tangerang seharusnya mengeluarkan diskresi untuk menindaklanjuti proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris. Kata Kunci: Perjanjian; PPJB; Hak atas tanah; Peralihan

Page 43 of 52 | Total Record : 519

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue