Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Articles
519 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS BENTUK KERJASAMA JOINT VENTURE DIBIDANG KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan ekonomi negara yang dimana sebagai dasar penunjang bagi hajat hidup masyarakat luas didasari pada adanya kegiatan usaha baik yang terdapat penanaman modal yang dilakukan oleh para investor domestik hingga investor asing. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah pasar dan konsumsi yang sangat luas dengan menjadi no 4 Negara dengan penduduk terbesar. Terdapat peluang dan menjadi potensi bagi negara hingga swasta untuk menarik investor asing dan menjadi pusat perhatian bagi para investor Foreign Direct Investment (FDI) baik melakukan kerjasama usaha hingga melakukan penanaman modal dalam negara tujuan. Salah satu solusi agar tercapainya kerjasama yang dapat menguntungkan negara adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama joint venture dalam hal ini bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi di Indonesia. Analisis hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Joint venture didasarkan pada bentuk perjanjian innominaat yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Kerjama bentuk joint venture agreement dilakukan oleh investor asing dan domestik dengan mendirikan perusahaan dengan berstatus penanaman modal asing di Wilayah Republik Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah agar tercapainya kemajuan ekonomi negara, pemerintah telah memberlakukan UU No 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Bidang usaha konstrukti sentral telekomunikasi termuat dalam lingkung klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 42206. Bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi dialokasikan terhadap sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, namun bidang usaha ini diberikan peluang terhadap investor asing untuk menanamkan modalnya Indonesia dengan batas kepemilikan nilai modal bagi investor asean maksimal mencapai 70% dan investor non asean maksimal mencapai 67%.Kata Kunci : Joint Venture, Investor, Penanaman Modal Asing]]>
<![CDATA[KLAUSULA PENINGKATAN MODAL DISETOR DALAM PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK SELAIN UANG DALAM AKTA PERUBAHAN ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe aim of this research is to determine the effect and legal consequences of not mentioning a clause on the capital increase in other forms and to analyze the validity of the deed against legal actions taken by the Limited Liability Company. The research method used in this paper is a form of normative juridical research, namely by analyzing the application of legal principles and the harmonization of the implementation of laws and regulations using secondary data through library studies. The validity of the deed of capital increases in the presence of differences in the form of additional capital with the fact that its implementation is considered invalid. So that the power of proof becomes a deed under the hand. It happened due to the negligence of the Notary which affected the deed issued. The settlement that can be done includes the accountability carried out by the Notary and the deed. Keywords: Limited Company, Notary, Deed AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dan akibat hukum dari tidak terdapat penyebutan klausul peningkatan modal dilakukan dalam bentuk lain dan menganalisis keabsahan dari akta tersebut terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa bentuk penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisi penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya dianggap tidak sah. Sehingga kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Notaris yang mempengaruhi akta yang diterbitkan. Penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris dan terhadap akta. Kata kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, Akta]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Faktor pendukung Pelaksananaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik , kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik, dan kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relative tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.Kata kunci: Efektifitas, Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Secara elektronik AbstractThe implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 in Corruption Crime Cases has been effective in providing guarantees for a fair and impartial trial, which is a guarantee for the protection of the rights of everyone in the judicial process. Supporting factors for the Implementation of Electronic Sessions in Corruption Cases include the existence of rules regarding the legality of electronic hearings through Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, the readiness and support of the Corruption Eradication Commission (KPK) to the Corruption Court to hold electronic trial of corruption cases, and the readiness of the State through the Ministry of Law and Human Rights to prepare facilities and infrastructure for the conduct of the electronic trial. While the inhibiting factors include the implementation of the electronic trial which is still relatively closed and the trial is also constrained by the problem of proof even though proof has a very important meaning to prove the defendant is guilty or not. Keywords: Criminal Liability, Supreme Court Regulations, Electronic Courts]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PENGENDARA PENYEBAB KECELAKAAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe increasing economy of the Indonesian people from year to year can be proven by the high ownership of transportation vehicles, this is characterized by a high level of congestion with a comparison between the volume of vehicles and the area of the road that is not proportional, this factor is also a factor in the increasing number of accidents that occur on the highway. Traffic accidents are one of the disasters that occur on the basis of negligence or intentional unintended consequences, causing casualties. In the case of traffic accidents that occur, it is undeniable that there are rights that must be obtained and the responsibility of the perpetrator who caused the accident. Therefore, this research is expected to be a source of knowledge and information for the general public, academics and practitioners to be able to find out about the rights of victims and how to obtain their rights, namely compensation, both compensation and restitution that can be submitted through LPSK before a court decision. or after a court decision that has permanent legal force. Keywords: Traffic accidents, victims' rights, compensation Abstrak Meningkatnya perekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ketahun dapat dibuktikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan trasnportasi hal tersebut ditandai dengan tingkat kemacetan yang tinggi dengan perbandingan antara volume kendaraan dengan luas ruas jalan yang tidak sebading, faktor tersebut juga merupakan faktor meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi dijalan raya. Kecelakaan lalulintas merupakan slah satu musibah yang terjadi atas dasar kelalaian maupun kesengajaan yang tidak dikehendaki sehingga menimbulkan korban. Dalam kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi tidak dipungkiri adanya hak hak yang harus diperoleh serta adanya tanggung jawab dari pelaku yang menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan akan menjadi ilmu pengetahuan serta sumber infromasi bagi khalayak umum, akademisi serta prakisi untuk dapat mengetahui perihal hak korban dan bagaimana mekanisme untuk memeperoleh haknya yakni ganti kerugian, baik itu santunan maupun restitusi yang dapat diajukan melalui LPSK sebelum putusan pengadilan ataupun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kata kunci : Kecelakaan lalulintas, hak korban, ganti kerugian]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK PEMELIHARAAN ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Children out of wedlock do not have clear legal rules, even the Marriage Law and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 does not explain in detail the definition of children out of wedlock and the rights that must be obtained. So this study aims to analyze and describe the principle of justice against the limitation of children's rights outside of marriage and legal protection in obtaining maintenance and welfare rights. The research method used is normative juridical. The results of this study conclude that the legal vacuum of civil rights related to the maintenance and welfare of children outside of marriage is in fact not in accordance with the principle of justice, this is because the limitation of rights can harm the constitutional rights of children outside of marriage and legal protection of children outside of marriage by means of legal protection. preventive measures based on the Civil Code Article 867, Child Protection Law Article 7, Article 14, Article 21, Article 23 and Article 26, Child Welfare Law Article 2 paragraph (1) and Constitutional Court Decision Number 46 of 2010. voluntary and coercive as well as with court decisions based on considerations of the law governing the rights that must be obtained by children outside of marriage from their biological parents. Keywords: Legal Protection, Out of Wedlock Children, Right to Care ]]>
<![CDATA[MENAKAR PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ASPIRATIF: TELAAH TERHADAP PENATAAN LEGISLASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi yang menganut paham paradigma legalisme, artinya hukum tertulis secara umum diakui sebagai sumber hukum. Hukum tertulis telah memainkan peran penting dalam Hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, proses pembuatan peraturan perundang-undangan masih menjadi polemik. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Pembuat undang-undang seringkali mengabaikan kepentingan publik dalam proses pembuatan undang-undang. Bahkan, isu ini menjadi kontroversi ketika pembuat undang-undang mengabaikan hak masyarakat sipil perihal keterlibatannya dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Ketidakpuasan Masyarakat muncul dan mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konsep ideal partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Tulisan ini mengulas urgensi implementasi konsep partisipasi bermakna ke dalam praktik dan juga menganalisis tantangan dan hambatan dalam menerapkan konsep ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa Putusan MK mengarahkan pada Partisipasi Bermakna yang harus dipenuhi oleh DPR dan Presiden di bidang proses legislasi. Seperti: hak untuk didengar, hak untuk diperhatikan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Berdasarkan putusan MK tersebut pembuat undang-undang harus memastikan bahwa semua hak diterapkan. Kemudian dalam negara demokrasi, suara rakyat sangat penting dan mutlak didengar. Jika mengacu pada konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 sebenarnya memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 96 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan jelas mengatur pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Tidak hanya wajib oleh tindakan tetapi juga dijamin oleh konstitusi.]]>
<![CDATA[Data dan Informasi Pribadi Sebagai Benda dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Isu mengenai keamanan data dan informasi pribadi menjadi popular di era serba digital, karena banyak transaksi yang dilakukan secara online, jaminannya hanya data pribadi yang tersimpan dalam nomor mobile phone. Data dan informasi pribadi tersebut dapat berisi hal-hal yang mengandung hak privasi seseorang seperti nama nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta nama orang tua, hingga memuat data dan informasi pribadi yang sensitif seperti kondisi fisik dan mental, orientasi seksual, ataupun catatan kriminal seseorang. Pinjaman online atau dikenal dengan istilah “Pinjol” menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat sehingga pinjaman online menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjanjian kredit selain bank. Namun demikian, terdapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa data dan informasi pribadi seseorang tsb disebarkan sebagai bentuk ancaman karena debitur tidak melakukan pembayaran atas utang yang dilakukan melalui pinjol tersebut. Penerapan hak milik pada data dan informasi pribadi sebagai benda memberikan akibat hukum sebagai konsekuensi logis terkait arti dan kekuatan hukum dari pemilik data pribadi tersebut pada perjanjian pinjaman online. Hasil analisis bahwa data dan informasi pribadi yang memiliki hak mutlak terhadap hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dan hak privasi yang juga terkandung dalam data dan informasi pribadi, akibat hukum jika data disebarkan dalam perjanjian online yang dilakukan penyelenggara pinjaman online mengandung cacat kehendak (wilsgebreken) sehingga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF DAN PEWARNA ALAMI PADA KAIN TENUN SUKU KEMAK DI KABUPATEN BELU ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam suku dan salah satunya adalah Suku Kemak yang memiliki motif dan pewarna alami pada kain tenunnya tersendiri. Motif dan pewarna alami pada kain tenun merupakan salah satu kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Motif dan pewarna alami pada kain tenun ini merupakan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang menjadi kekayaan intelektual masyarakat tradisional. Sebagai PT dan EBT, motif dan pewarna alami pada kain tenun mendapat perlindungan hukum agar tidak ditiru dan diklaim oleh pihak lain. Di Indonesia, terdapat undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan implementasi, kendala-kendala dari implementasi dan upaya yang efektif dalam mengimplementasikan hukum dan peraturan yang melindungi motif dan pewarna alami tersebut di Kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis yaitu: a) Dibutuhkan peraturan perundangan-undangan yang khusus mengenai PT dan EBT; b) Perlunya sumber daya manusia yang memadai di bidang kebudayaan dan perlindungan hukumnya, serta keuangan dan sarana prasarana yang cukup oleh pemerintah; dan c) Masyarakat pengrajin tenun dan tokoh adatnya perlu memahami budayanya dengan mendalam, terbuka dan berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah, akademisi dan pemerhati sosial dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap motif dan pewarna alami pada kain tenunnya.]]>
<![CDATA[TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK ATAS PERALIHAN TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN WARISAN ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractAccording to Article 830 of the Civil Code "Inheritance only occurs because of death", and according to Article 832 of the Civil Code, heirs are divided into 4 groups, inheritance which is divided into land and buildings will incur costs in the transition process. The formulation of the problem is as follows: 1) Are the Land and Buildings obtained by the heirs included in the tax object? and 2) What is the procedure for calculating taxes on the transfer of land and buildings due to inheritance? The research method used is normative law with descriptive analysis. The results of the research that have been carried out are as follows: 1) Based on Article 4 Paragraph (3) of Law Number 36 of 2008, inheritance in the form of Land and Buildings received by the heirs is not a Tax Object. So that the addition of wealth caused by inheritance will not become income for the heir and will not be calculated in the Income Tax (PPh) payable and 2) That based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-20/PJ/2015, the heirs are given the right to file a Certificate of Free Income Tax on the assets to be received, so that the heirs only need to pay the Acquisition Fee for Land and Building Rights as a result of inheritance in accordance with the provisions in PP No. 111 of 2000 wherein the heirs are given a 50% reduction facility from the outstanding BPHTB. Keywords: Inheritance, Taxation, Customs on Acquisition of Land and Building Rights. AbstrakMenurut Pasal 830 KUHPerdata “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”, dan menurut pasal 832 KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, warisan yang terbagi berupa tanah dan bangunan akan menimbulkan biaya dalam proses peralihannya. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apakah Tanah dan Bangunan yang diperoleh ahli waris termasuk objek pajak? dan 2)Bagaimana tata cara perhitungan pajak atas peralihan tanah dan bangunan akibat waris? Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut, warisan berupa Tanah dan Bangunan yang diterima oleh ahli waris bukan merupakan Objek Pajak. Sehingga atas penambahan kekayaan yang disebabkan oleh warisan tidak akan menjadi penghasilan bagi pewaris dan tidak akan diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dan 2) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-20/PJ/2015, para ahli waris diberikan hak untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas aset yang akan diterimanya, sehingga ahli waris cukup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan akibat warisan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 111 Tahun 2000 yang dimana para ahli waris diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50% dari BPHTB terhutang. Kata kunci : Warisan, Perpajakan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM JAMINAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang mengatur, khususnya dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, bahwa semua harta kekayaan debitur merupakan jaminan pelunasan utang debitur, tetapi utang itu memerlukan kepastian pembayaran, Kreditur memerlukan jaminan yang lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka untuk mendapatkan pelunasan. Jaminan berwujud bersifat bergerak dalam hukum penjaminan Indonesia dan regulasinya masih belum merupakan satu kesatuan dan masing-masing memiliki banyak kelemahan yang perlu diubah. Masalah penelitian ini adalah sifat jaminan pribadi dalam sistem hukum jaminan di Indonesia dan apakah pembaruan undang-undang jaminan pribadi dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak. Temuan yang diperoleh adalah gadai, titipan, dan resi gudang, yang merupakan jenis jaminan barang bergerak dalam sistem hukum penjaminan Indonesia. Pembaharuan Undang-Undang Jaminan benda bergerak kemungkinan besar akan membawa kepastian hukum bagi para pihak, karena kelemahan peraturan jaminan kebendaan bergerak yang terjadi di beberapa undang-undang dan peraturan karena perubahan Undang-Undang Jaminan kebendaan bergerak akan mempengaruhi standarisasi konsep jaminan khususnya terkait hak dan kewajiban kreditur dan debitur sehubungan dengan barang jaminan. Kata kunci : jaminan utang, kebendaan bergerak, pembaharuan hukum]]>
