cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES REFUND OLEH PERUSAHAAN MASKAPAI ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ganti rugi atas pembatalan penerbangan di masa pandemi harus menjadi perhatian pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta maskapai penerbangan sebagai pihak yang bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang menyangkut transportasi udara, salah satunya UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. Covid-19 dan kebijakan lockdown atau PSBB yang dikategorikan sebagai force majeure menyebabkan permasalahan menyangkut bentuk ganti rugi tunai yang diganti dengan voucher serta prosedur pengembalian yang dinilai berkali-kali lipat lebih lama bahkan terancam tidak diberikan ganti rugi. Oleh karena itu, penulis menganalisis untuk mengetahui faktor munculnya permasalahan tersebut dan bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab maskapai dan perlindungan konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa situasi force majeure sejatinya tidak dapat membatalkan tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada penumpang karena selama pemberian ganti rugi dapat dilakukan pada masa pandemi, salah satunya dengan cara transfer melalui bank dan apabila perjanjian diadakan setelah adanya kebijakan lockdown atau PSBB, maka force majeure tidak berlaku. Selain itu, terjadinya lonjakan signifikan dalam satu waktu terhadap permintaan pembatalan serta disusulnya kebijakan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 yang menghapus kebijakan refund tunai, ternyata menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pengaduan konsumen terhadap permasalahan ganti rugi dan telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and understand whether bitcoin can be categorized as a means of payment exchange in Indonesia and how the legality of positive Indonesian law in regulating bitcoin issues. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. Bitcoin clearly does not meet the requirements of money in theory and the Currency Act only recognizes the rupiah as a legal medium of exchange, and under the Currency Act, bitcoin cannot be said to be money. Apart from not being able to be said to be bitcoin money, it can also not be said to be electronic money. Law No. 7 of 2011 concerning Currency, it is stated that Indonesia only recognizes Rupiah as a legal medium of exchange for Bitcoin and Other Virtual Currency” which basically states that bitcoin and other virtual currencies are not legal tender in Indonesia, so the risk associated with the use of bitcoin is borne by the owner. or the bitcoin user concerned.This study aims to determine and understand whether bitcoin can be categorized as a means of payment exchange in Indonesia and how the legality of positive Indonesian law in regulating bitcoin issues. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. Bitcoin clearly does not meet the requirements of money in theory and the Currency Act only recognizes the rupiah as a legal medium of exchange, and under the Currency Act, bitcoin cannot be said to be money. Apart from not being able to be said to be bitcoin money, it can also not be said to be electronic money. Law No. 7 of 2011 concerning Currency, it is stated that Indonesia only recognizes Rupiah as a legal medium of exchange for Bitcoin and Other Virtual Currency” which basically states that bitcoin and other virtual currencies are not legal tender in Indonesia, so the risk associated with the use of bitcoin is borne by the owner. or the bitcoin user concerned.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  One of the country's foreign exchange earnings is from the Indonesian Labor sector, in this case they work as laborers abroad. Female workers who come from Indonesia who work abroad usually become domestic helpers, mill hand  and other abusive sectors. However, the nickname ‘pahlawan devisa’  does not guarantee that Indonesian workers are treated like heroes. There are still many polemics faced by migrant workers abroad, such as being treated unfairly and arbitrarily by their employers, to the death penalty cases for migrant workers abroad. Using a normative legal approach, and through literature studies, the Republic of Indonesia is committed to providing legal protection for its people even though they are in trouble abroad through applicable international law.
RIGHTS ISSUE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP DILUSI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Rights issue atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan salah satu cara bagi perusahaan terbuka untuk memperkuat struktur permodalan dengan mendapatkan tambahan modal guna meningkatkan kinerja usaha perusahaan . Rights issue merupakan hak yang ditawarkan kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru. Untuk mendapatkan saham tersebut, pemegang saham harus melaksanakan rights pada tingkat harga yang telah ditentukan. Fungsi rights issue bagi pemegang saham adalah melindungi pemegang saham dari kemungkinan berkurangnya persentase kepemilikan saham (dilusi) dan hak suaranya, yang akan berpengaruh juga kepada haknya atas dividen. Fungsi lain dari Rights issue adalah dari sisi Surat berharga atau efek bahwa bukti rights merupakan instrument investasi yang merupakan derivative dari saham yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Dari sisi perlindungan hukum terhadap pemegang saham bahwa dengan rights issue maka pemegang saham diberikan hak istimewa didahulukan untuk membeli rights sesuai porsi saham yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar pada saat eksekusi emisi saham maka pemegang saham didahulukan membeli sesuai porsi saham yang dimiliki guna menghindari penurunan prosentase kepemilikan saham pemegang saham saat terjadi peningkatan modal perusahaan.  Suatu penambahan modal tidak dipungkiri dapat mengakibatkan terjadinya dilusi saham.  Dilusi merupakan keadaan yang sangat merugikan pemegang saham. Maka dari itu perusahaan terbuka wajib mengeluarkan kebijakan perusahaan dalam mencari sumber dana eksternal yakni melalui aksi rights issue.
MODEL PENGELOLAAN BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL TENGGELAM BERDASARKAN KEBIJAKAN EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY) UNTUK MEMPERKUAT EKONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBarang Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) have the potential to sustainably strengthen Indonesia's marine economy, but on the other hand BMKT is a maritime cultural heritage that cannot be traded. There is still a law dualism for BMKT regulation. The BMKT regulation still refers to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, which has no derivative regulations. Based on the previous related regulation, BMKT could be traded. This provision is contrary to the Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage by UNESCO  2001 and Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. The research methodology is a normative legal research with qualitative analysis techniques. This research leads to conclusions: (1) The strategy that can be carried out in the management of BMKT is based on a blue economy policy which is aligned with Rencana Pembangunan Nasional in order to support policies comprehensively; (2) The management model of BMKT in the future can use The Blue Economy Policy approach that pays attention to local wisdom and involves the active role of related stakeholders. The model of stakeholder engagement can use The Triple Helix. This model is combination of synergy between the parties that support development, consists of govert development, consists of government, industry, and local communities.Keywords: BMKT Management, Blue Economy Policy, Sustainable Economy AbstrakBarang Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) berpotensi besar memperkuat ekonomi kelautan Indonesia secara berkelanjutan, namun di lain hal BMKT merupakan warisan budaya maritim yang tidak boleh diperjualbeilkan. Pengaturan BMKT saat ini masih mengalami dualisme hukum dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih belum terdapat aturan turunannya. Pada peraturan nasional lainnya sebelum diterbitkannya UU tersebut, BMKT  dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini bertentangan juga dengan Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage by UNESCO  tahun 2001 dan Environment Protection and Biodiversity Conservation Act tahun 1999. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik analisis secara kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan BMKT adalah berdasarkan kebijakan ekonomi biru (Blue Economy) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional agar mendukung kebijakan secara komprehensif; (2) Model pengelolaan BMKT ke depan dapat menggunakan pendekatan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) yang memperhatikan kearifan lokal serta melibatkan peran aktif stakeholders di dalamnya. Model dari keterlibatan para pihak terkait ini dapat menggunakan pendekatan Triple Helix. Model ini merupakan gabungan sinergi antara para pihak yang mendukung pembangunan, terdiri dari pemerintah, industri, dan masyarakat lokal.  Kata Kunci: Pengelolaan BMKT, Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy), Ekonomi Berkelanjutan
Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan bagi Konsumen
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPentingnya kesadaran masyarakat dalam pencatuman label halal ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk  mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatuman label halal dalam produk makanan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi. Dengan metode ini, berusaha untuk menganalisis sumber hukum secara mendalam dan menyeluruh. Pilihan atas metode tersebut agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dari fenomena hukum yang dikaji. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pemahaman label halal pada produk makanan  dengan fokus masyarakat sebagai konsumen dimana dari data yang ada akan menghasilkan pemahaman konsumen terkait pencantuman label halal yang penting untuk konsumen terutama produk makanan khususnya dalam lingkungan pusat perbelanjaan dan pengetahuan terkait perundang-undangan jaminan produk halal yang masih harus dilakukan sosialisai kepada masyarakat sebagai konsumen.Kata Kunci : Pencantuman label halal
Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Dirumahkan dan di-PHK pada Masa Pandemi Covid 19
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid 19 merupakan masalah global yang terjadi di semua negara dan membuat kerugian besar bagi masyarakat, pengusaha maupun negara. Akibat daya beli masyarakat yang menurun dan pembatasan kegiatan untuk mengurangi penyebaran virus, membuat laju perekonomian terganggu. Pengusaha berupaya secara maksimal agar perusahaannya tetap bisa bertahan, berbagai cara dilakukan, mulai dari mengurangi produksinya, menghentikan usahanya sementara, mengurangi jam kerja karyawan, merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat, baik sebagai pengusaha ataupun masyarakat sebagai karyawan yang terkena dampak Covid 19.  Kata Kuci:  Covid 19, Dirumahkan, Hukum, Pekerja, PHK
PENERAPAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTPrior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of the object of fiduciary guarantee could be carried out based on a fiduciary certificate which has the same executorial power as a court decision which has permanent legal force. However, after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of the fiduciary guarantee object can no longer be carried out alone by the creditor receiving the fiduciary guarantee but is carried out based on an agreement between the creditor receiving the fiduciary guarantee and the debtor providing the fiduciary guarantee or based on legal remedies made to the court to determine whether there has been default in the fiduciary agreement. This study uses an empirical approach which is carried out using primary data in the form of literature study and interviews and analyzed using qualitative data. Based on the problems raised, it can be concluded that the application for the execution of the fiduciary guarantee object of motorized vehicles after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 at the Special IA Class Central Jakarta District Court up to December 2020 there were only 2 (two) application. one of which is a request for execution of the object of fiduciary security for movable objects. In order to anticipate the potential increase in the number of registrations for the execution of fiduciary guarantee at the Central Jakarta District Court Class I A, a special solution that can be done is to add more court bailiffs.Keywords: Fiduciary Guarantee Object Execution, Constitutional Court Decision Number 18 /PUU-XVII / 2019.ABSTRAKSebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur penerima jaminan fidusia melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur penerima jaminan fidusia dengan debitur pemberi jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi pada perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak. Guna mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jurusita pengadilan.Kata Kunci: Eksekusi Objek Jaminan Fidusia , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
PENERAPAN MODEL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MAPP) DI SEKTOR PERTAMBANGAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe management of natural resources in Indonesia must realize the greatest prosperity of the people as stated in the provisions of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, therefore the management of natural resources, especially the mining sector, must reflect the ideals of the country. Since the issuance of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the State has implemented a system of regional autonomy or decentralization widely with the aim of providing opportunities and equal distribution of welfare to remote areas of the country, so that at that time regions were given the freedom to regulate their regions and obtain rights. - welfare rights including to manage natural resources. Thus, since Law Number 22 of 1999 which was later replaced by Law 32 of 2004 concerning Regional Government, Regional Governments have been given the authority to manage natural resources, including the mining sector. The mining sector in areas that have mining potential such as minerals and coal, or Oil and Gas, is one of the supporting factors for the economy and regional income, as well as providing job opportunities for local residents. Local governments are given the authority to grant mining permits and supervise the mining sector, both in provincial and district areas. In Government Regulation Number 38 of 2007, the Regency Government has the authority to grant mining permits to mining entrepreneurs who wish to open a Mineral and Coal mining business in certain regencies, however, since the issuance of Law Number 23 of 2014 as a substitute for Law Number 32 In 2004 concerning Regional Government, the authority of the Regency Government to grant Mineral and Coal Mining Permits was taken over by the Provincial Government, this is what needs to be further studied, considering that many mining businesses are actually located in Regency administrative areas, so it is also necessary to see the welfare impact obtained by the district as a result of the enactment of Law Number 23 of 2014. On the other hand, Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal (Minerba) still provides an administrative function to grant permits for the Head of the Regency, as well as its supervisory function, so that there is an indication of disharmony between the Minerba Law and the Regional Government Law. For that, researchers will use the Legislative Regulations Impact Analysis Model (MAPP) to see the consequences of this disharmony.Keywords: Regional Autonomy, Distribution of Central and Regional Government Authorities, Disharmony, Impact of Disharmony ABSTRAKPengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 , oleh krena itu pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan harus mencerminkan cita negara tersebut. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Negara telah memberlakukan sistem otonomi daerah atau desentralisasi secara luas dengan tujuan untuk memberi kesempatan dan pemerataan kesejahteraan hingga pelosok-pelosok negeri, sehingga pada waktu itu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya serta mendapatkan hak-hak kesejahteraan termasuk untuk mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Sektor Pertambangan di daerah yang memiliki potensi tambang seperti mineral dan batubara, atau Minyak dan Gas Bumi, menjadi salah satu penunjang perekonomian dan pendapatan Daerah, disamping memberikan kesempatan lapangan kerja bagi penduduk daerah setempat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan ijin pertambangan dan pengawasan sektor tambang, baik di wilayah propinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007  , Pemerintah Kabupaten berwnang memberi perizinan tambang kepada pengusaha tambang yang ingin membuka usaha tambang Mineral dan Batu Baradi wilayah kabupaten tertentu, Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , kewenangan Pemerintah Kabupaten memberi Izin Pertambangan Mineral dan Batubara diambil alih oleh Pemerintah Daerah Propinis, hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat banyak usaha pertambangan yang justru berada di wilayah-wilayah administrative Kabupaten, demikian juga perlu dilihat dampak kesejahteraan yang diperoleh kabupaten akibat pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009  Tentang Mineral dan Batubara  (Minerba) masih memberikan fungsi administrative untuk memberi izin adalah Kepala Daerah Kabupaten, demikian juga dengan fungsi pengawasannya, sehingga terdapat indikasi disharmoni antara UU Minerba dengan UU Pemerintah Daerah. Untuk itu, peneliti akan menggunakan Model Analisa Dampak Peraturan Perundang-undangan (MAPP) untuk melihat akibat dari disharmoni tersebut.Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Disharmoni, Dampak Disharmoni
TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reflecting on legal theories in ancient times based on general political and philosophical theories. Meanwhile, modern legal theories are discussed in the language and thought systems of the jurists themselves. The difference lies in their method and emphasis. The legal theory of modern jurists is like the legal theory of the philosophers of scholastic teachings, based on the supreme belief whose inspiration comes from outside the realm of law itself. The growth of various schools in legal philosophy shows the constant struggle of thought in the field of legal science. If in the past, philosophy of law was a byproduct of philosophers, today its position is no longer like that because the problems of legal philosophy have become a separate subject of study for jurists. Posivism law for Hans Kelsen is to be cleaned of nonuridical elements, such as sociological, political, historical, and even ethical elements. This thought is known as pure legal theory. For him, the law is a necessity that regulates human behavior as a rational being. In Indonesia, law has a very broad scope, not limited to textuals in the form of statutory regulations. The functioning of the law in the midst of society does not only require laws but requires other things such as community culture, law enforcement officials and facilities and infrastructure. From this we can see that the positivism school tries to imprison the law only as a textual one.

Page 6 of 52 | Total Record : 519

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue