ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
ELQONUN: Journal of Constitutional Law is published twice a year (June and December) by the Faculty of Sharia and Law, Raden Fatah State Islamic University Palembang [E-ISSN 3025-2199/P-ISSN 3025-2202] since 2023. Elqonun consistently focuses on Constitutional Law and Islamic Constitutionalism as its primary academic research areas. To date, through a fair double-blind peer-review process, Elqonun has consistently published research/studies related to these fields across various dimensions and approaches. Its subjects encompass textual and field studies with multiple perspectives. Initially, the Elqonun journal served only as a scientific forum for lecturers and students at the Faculty of Sharia and Law, Raden Fatah State Islamic University, Palembang. However, as it developed, the journal successfully invited academics and researchers outside Raden Fatah State Islamic University, Palembang to contribute. Elqonun is a member of Crossref, so all articles have a unique DOI number. Authors wishing to submit their manuscripts must adhere to the writing guidelines. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or is written in a different format, it will be rejected by the editor before further review. The editor will only accept manuscripts that comply with the specified format.
Articles
32 Documents
<![CDATA[Keadilan Restoratif Sebagai Kewenangan Kejaksaan Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah ]]>
<![CDATA[Kiagus Anwar]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v1i2.21728
<![CDATA[Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (Prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Metode penelitian digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif siyasah syar’iyah dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restorative, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif siyasah syar’iyah, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah. Keadilan restorative dalam Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana Islam. Ada 3 asas ukum pidana Islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (Uqubah Ashliyah), hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), hukuman tambahan (Tiba’iyah) dan hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah).]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris ]]>
<![CDATA[Romli SA]]>;
<![CDATA[Muhamad Sadi Is]]>;
<![CDATA[Lidya Desrika]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v1i2.21729
<![CDATA[Notaris merupakan profesi jabatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pihak yang dipercaya dan dapat mengemban amanah dalam hal pemenuhan alat bukti tertulis yang digunakan sebagai dasar pembuktian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui probelamtika apa saja yang timbul dan apa upaya ke depan yang harus dilakukan pemerintah mengenai mekanisme dan Proses Pengangkatan Notaris Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, konseptual dan filsafat, serta karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya pengangkatan notaris merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan lebih oleh negara, karena proses pencapaian untuk diangkat menjadi seorang notaris tidaklah mudah dan harus melewati upaya yang cukup panjang, sehingga apabila pengangkatan notaris tidak diprioritaskan tiap tahunnya maka akan menimbulkan ledakan angka calon notaris yang tidak memiliki kepastian hukum mengenai kapan dirinya akan di angkat, upaya kedepan yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera mereformulasikan pengaturan pengangkatan dan menghentikan moratorium agar memberikan kepastian hukum bagi para calon notaris yang akan melakukan pengangkatan.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak ]]>
<![CDATA[Muhamad Harun]]>;
<![CDATA[Aditia Noegraha]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v1i2.21730
<![CDATA[Permasalahan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di lapangan terkait dengan pengelolaan barang rampasan, timbul akibat perbedaan pemahaman dan pendapat masing-masing pihak pemangku kepentingan baik di Kejaksaan maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan tegas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batasan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan, demi tercapainya pengelolaan kekayaan negara yang optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan kurang optimalnya pengelolaan barang rampasan, sejalan dengan pemikiran tersebut, Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, mengatur ketentuan bahwa barang rampasan dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan dalam hal tidak mungkin lagi dapat dijual lelang atau dipergunakan. Kewenangan Jaksa sendiri dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan peraturan- peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan.]]>
<![CDATA[Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ]]>
<![CDATA[Zainal Berlian]]>;
<![CDATA[Rudiansyah Rudiansyah]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v1i2.21731
<![CDATA[Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memberikan kewenangan bagi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara dimana hal tersebut memiliki kesamaan baik fungsi maupun objek kewenangan dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat status Jaksa sebagai pejabat fungsional juga sekaligus Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara. Sehingga hal tersebut akan memberikan konsekuensi bagi eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu penelitian ini juga bertujuan ntuk mengetahui bagaimana pembagian peran pengawasan eksternal kejaksaan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan. Jenis pembahasan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penilitian ini adalah peraturan perundang-undang yang mengikat, contohnya adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Regulasi Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Rusak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang ]]>
<![CDATA[Laela Rahmawati]]>;
<![CDATA[Evy Indriasari]]>;
<![CDATA[Tiyas Vika Widyastuti]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23809
<![CDATA[Sertipikat pengganti dapat digunakan di pengadilan selama sertipikat tersebut merupakan replika yang sama dengan buku tanah dan surat ukur yang asli. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan terkait dengan penerbitan sertipikat palsu, maka proses penggantian sertipikat harus dilakukan secara menyeluruh dan menyertakan semua bahan pendukung yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Selain studi kepustakaan dengan analisis dokumen, observasi langsung dan wawancara juga digunakan untuk memperoleh data. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Regulasi penerbitan sertipikat pengganti rusak, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 2) Regulasi tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti menimbulkan sejumlah masalah, termasuk biaya yang terlalu tinggi, proses yang rumit, dan waktu tunggu yang lama. Sumber daya manusia dan teknologi yang tidak memadai, yang diperlukan untuk menjalankan proses operasional dengan baik, dapat menyebabkan penundaan layanan.]]>
<![CDATA[Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara ]]>
<![CDATA[Nesia Novita Anmunanda]]>;
<![CDATA[Muhamad Sadi Is]]>;
<![CDATA[Romli SA]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23861
<![CDATA[Eksistensi konstitusi dalam suatu negara adalah sebuah keharusan, yang mana dalam pembentukannya diperoleh berdasarkan mufakat, yang menjadikan konstitusi ini bersifat mengikat dan mempunyai berkekuatan hukum yang tetap. Dalam praktik ketatanegaraan, negara konstitusional adalah negara yang telah menakhlikkan Undang-Undang dan tata kelola aturan yang bersedia melegalkan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atas prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara tersebut menganut filosofi kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi/validasi konstitusinya adalah rakyat. Bahwa secara material pokok persoalan Presidential Threshold dapat diselesaikan secara legal research dan bukan sebagai Ne Bis In Idem, atau juga dapat dimulai kembali dengan “carrying out obligations by carrying out repairs” dengan serta mempertimbangkan/ flashback putusan terdahulu dan dijadikan serangkaian perpaduan atau orientasi terkini, sebagai bentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan dalam gugatan yang penulis ajukan. Sebagaimana metode Penelitian dalam penulisan Thesis ini yaitu menggunakan teknik penelitian hukum “Legal Reseach”. Pada hakikatnya, istilah “Open Legal Policy” tidak sepatutnya menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian materiil atas Pasal a quo, dan penghapusan sistem Presidential Threshold adalah solusi utama untuk menjalankan pemilihan umum konstitusional pada tahun 2024 mendatang, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan Jadikan Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.]]>
<![CDATA[Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Sulis]]>;
<![CDATA[Romli SA]]>;
<![CDATA[Siti Rochmiatun]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23862
<![CDATA[Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional bersayarat dan menimbulkan dinamika serta penolakan dari elemen masyarakat dan kelompok pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apa yang menjadi kriteria kegentingan yang memaksa yang melatarbelakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ialah untuk melaksanakan putusan MK No.91/PUU-XVII/2020. Seharusnya terdapat suatu aturan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memuat dan menjelaskan secara lebih terang mengenai kriteria hal ihkwal kegentingan yang memaksa seperti; krisis akibat agresi militer, krisis akibat kebijakan negara lain, krisis ideologi, krisis sosial politik, krisis ekonomi, krisis akibat kejahatan kecanggihan tekhnologi, krisis lingkungan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi dan sumber daya, dan krisis kepastian hukum akibat kekosongan aturan hukum.]]>
<![CDATA[Perspektif Teori Maslahat Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Ahmad Taufik Farza]]>;
<![CDATA[Paisol Burlian]]>;
<![CDATA[Qodariah Barkah]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23863
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik dan berdasarkan Konstitusi sebagai landasan hukum dalam bernegara diatur dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka segala urusan mengenai ketatanegaraan diatur dalam beberapa peraturan salah satunya adalah mengenai Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Maslahat dalam penuntutan perkara, maka asas profesionalitas penuntutan perkara terhadap Masyarakat sipil dan TNI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada tahun 2021 dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-0006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan perkara dilakukan oleh TNI yang mempunyai pangkat tinggi untuk dapat menjadi oditur militer dalam melakukan penuntutan perkara. begitu juga dalam struktur organisasi dalam Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Militer (JAMPIDMIL) maka proses penuntutan perkara terhadap anggota militer dilakukan dibawah kendali Kejaksaan Republik Indonesia, dan tetap melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[Korelasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat Landmark Decisions Dengan Yurisprudensi ]]>
<![CDATA[Muhammad Sarifudin]]>;
<![CDATA[Imawan Sugiharto]]>;
<![CDATA[Moh Taufik]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23864
<![CDATA[Korelasi Hukum antara putusan MA yang bersifat landmarks decisions atau putusan penting dengan yurisprudensi, hubungan hukum berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. mahkamah agung menyusun putusan putusan yang dianggap penting yang bisa dijadikan yurisprudensi. hubungan hukum tersebut dapat menjadi tonggak pembangunan hukum khususnya diranah hukum peradilan dan putusan merupakan sumber hukum formal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dimana meninjau permasalahan hukum secara normatif. Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Korelasi Hukum antara putusan MA yang bersifat landmarks decisions atau putusan penting dengan yurisprudensi, merupakan hubungan putusan yang berkekuatan hukum tetap. mahkamah agung menyusun putusan putusan yang dianggap penting yang bisa dijadikan yurisprudensi. dalam penyusunan tersebut berdasarkan beberapa kriteria: Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. Salah satu fungsi pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru. Putusan-Putusan MA baik landmarks decision dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal yang masuk dalam pembangunan hukum di bidang peradilan.]]>
<![CDATA[Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Kasus Kriminal: Studi tentang Sistem Musyawarah di Desa Jarin, Pamekasan ]]>
<![CDATA[az zahra herliana]]>;
<![CDATA[Viya Fafiq Azizah Widyasari]]>;
<![CDATA[Taufieq Zakariya Ali]]>;
<![CDATA[Mujaddady]]>;
<![CDATA[Muhamammad Dzakwan Ainun Najib NK]]>
<![CDATA[ ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/elqonun.v2i2.25354
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara pidana melalui sistem musyawarah mufakat di Desa Jarin, Pamekasan. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat desa dan sering dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik, dianggap lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan proses hukum formal. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti bagaimana sistem musyawarah diimplementasikan dalam penanganan berbagai perkara pidana serta dampaknya terhadap pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah di Desa Jarin bukan hanya sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial. Sistem ini menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak terlibat, memperkuat solidaritas sosial, dan mencegah konflik lebih lanjut. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai peran kearifan lokal dalam mendukung penegakan hukum yang lebih berkeadilan, terutama di wilayah pedesaan dengan budaya dan nilai sosial yang kuat.]]>
