cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sandy Wijaya
Contact Email
sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282372397561
Journal Mail Official
sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 30252202     EISSN : 3025219     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ELQONUN: Journal of Constitutional Law is published twice a year (June and December) by the Faculty of Sharia and Law, Raden Fatah State Islamic University Palembang [E-ISSN 3025-2199/P-ISSN 3025-2202] since 2023. Elqonun consistently focuses on Constitutional Law and Islamic Constitutionalism as its primary academic research areas. To date, through a fair double-blind peer-review process, Elqonun has consistently published research/studies related to these fields across various dimensions and approaches. Its subjects encompass textual and field studies with multiple perspectives. Initially, the Elqonun journal served only as a scientific forum for lecturers and students at the Faculty of Sharia and Law, Raden Fatah State Islamic University, Palembang. However, as it developed, the journal successfully invited academics and researchers outside Raden Fatah State Islamic University, Palembang to contribute. Elqonun is a member of Crossref, so all articles have a unique DOI number. Authors wishing to submit their manuscripts must adhere to the writing guidelines. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or is written in a different format, it will be rejected by the editor before further review. The editor will only accept manuscripts that comply with the specified format.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Menguak Keberadaan Negara Islam Indonesia Perspektif S.M. Kartosoewirjo Tiswarni Tiswarni; Sutrisno Hadi
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i2.26579

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang konsep Negara Islam Indonesia yang dikomandoi S.M. Kartosoewirjo. Konsep tersebut pernah diterapkan pada tahun 1949 yang tentunya tidak direstui oleh pemerintah Indonesia, sehingga berujung pada penangkapan S.M. Kartosoewirjo dan pembubaran NII. Walaupun begitu, pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentu layak dikaji sebagai sumbangan intelektual dalam bingkai hubungan agama dan negara. Bagaimana konsep Negara Islam Indonesia perspektif S.M. Kartosoewirjo dibahas secara mendalam. Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sejarah menggunakan content analisis. Artikel ini mengungkapkan bahwa dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, suatu negara memiliki nilai penting sebagai tempat persemaian hukum-hukum Allah yang dilatarbelakangi oleh keyakinan S.M. Kartosoewirjo akan kesyumulan dan keuniversalan ajaran Islam. Konsep tersebut meliputi langkah-langkah pembentukan NII yang menurut S.M. Kartosoewirjo dapat dilakukan secara damai dengan hukum Islam di dalam dirinya dan terus meluas ke masyarakat. Selain itu, dapat juga dipakai cara perang atau jihad, ketika cara damai tidak dapat lagi direalisasikan. Untuk itu perlu 3 komponen untuk mendirikan NII yakni rakyat,  pemerintah dan wilayah. Agar NII dapat berdiri tegak maka perlu ditopang dengan syari’at Islam yang menduduki posisi teratas dalam tingkatan undang-undang suatu negara. Dengan posisi tersebut syari’at Islam harus dapat mewarnai undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya.
Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Imam Murtadlo; Izomiddin; Arne Huzaimah
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i2.26737

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengambilalihan berkas perkara oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan selaku penuntut umum karena hasil penelitian berkas perkara tersebut masih terdapat minimnya alat bukti dan belum tergambar niat jahat pelaku/tersangka dalam melakukan tindak pidana perusakan hutan. Pengambilalihan perkara ini menggunakan terminologi “melengkapi berkas perkara. Kemudian kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan hutan oleh Kejaksaan antara lain adalah : a). minimnya batas waktu yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menyelesaikan penyidikan yakni 50 (lima puluh) hari; b) belum terdapatnya peraturan yang lebih teknis mengenai prosedur pengambil alihan proses penyidikan perkara; c) Belum adanya pengaturan maupun bentuk kesepahaman antara Kejaksaan selaku penuntut umum maupun Kementerian Kehutanan selaku PPNS maupun Kepolisian RI selaku penyidik mengenai teknis pengambil alihan perkara dimaksud, termasuk tanggungjawab terhadap tersangka maupun barang bukti yang disita.
Relasi Antar Lembaga Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Phpu.Bup-Xxiii/2025) Chemi Martin Punggar; Khairul Fani
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.30577

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 menggambarkan bagaimana dinamisnya relasi antar lembaga negara (seperti KPU Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan Mahkamah Agung) dalam penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan terkait perbedaan penafsiran terhadap periodisasi jabatan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi memberikan putusan yang sangat progresif. Melalui pendekatan penelitian hukum secara kualitatif dengan analisis isi terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasi dalam Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah peradilan konstitusi pada akhirnya tidak terikat pada kewenangan konstitusionalnya perihal penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah semata, melainkan juga menilai bagaimana dinamika relasi yang terjadi antar lembaga dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu tahapan terlebih bila permasalahan tertentu yang disengketakan belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggali kebenaran materil dengan menunda keberlakuan syarat formil pengajuan permohonan serta memberikan tafsir konstitusional tentang periodisasi jabatan kepala daerah sehingga dapat berimplikasi positif bagi perbaikan demokratisasi di tingkat lokal, serta penguatan kelembagaan penegakan hukum kepemiluan.
Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Ahmad Ari Fatullah; M. Maghfur Agung; Rahmah Meladiah
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.30988

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilu nasional (pilpres, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (pilkada dan DPRD) tidak lagi dilaksanakan secara serentak, melainkan dipisah dengan jeda 2–2,5 tahun. Putusan ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistemik pemilu serentak yang diterapkan pada 2019, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai wewenang MK dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan lima tahunan dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implikasi konstitusional, posisi hukum MK sebagai Negative Legislator, serta tantangan implementasi dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi kekosongan hukum atau krisis legitimasi demokrasi. Selain itu, peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepemiluan yang lebih efektif dan efisien.
Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia Fajar Kamizi; Sarkowi Sarkowi; Marzuki Marzuki; Dodi Irawan
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.31043

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam) dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap karya-karya kontemporer mengenai teori politik Islam dan sistem demokrasi Indonesia. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan pemilu dalam sistem demokrasi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara etis dan substansial, tanpa harus mengubah format institusional negara. Integrasi nilai-nilai Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual dinilai mampu meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai dan etika Islam sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia El Naqia Sari
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.31059

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Reformasi peradilan berbasis elektronik melalui penerapan e-court dan e-litigation sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penulisan ini menganalisis dasar konstitusional kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan digitalisasi peradilan, sekaligus mengkaji efektivitas implementasi e-court dan e-litigation. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, serta analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan selaras dengan prinsip konstitusional independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), masih terdapat tantangan terkait kesenjangan teknologi, jaminan akses keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa optimalisasi e-court dan e-litigation membutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta penguatan infrastruktur teknologi peradilan.
Relevansi Epistemologi Abid al-Jabiri Bagi Pembangunan Negara Hukum Demokratis-Religius Ahmad Bahauddin. AM; Hurin'In. AM
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.31113

Abstract

Era kontemporer ditandai oleh kebutuhan akan pemikiran kritis dan rekonstruksi ilmu pengetahuan yang mampu menjawab tantangan modernitas. Mohammed Abid al-Jabiri menghadirkan proyek kritik nalar Arab yang berusaha mereformasi cara berpikir umat Islam terhadap turāth (warisan intelektual klasik). Artikel ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kontribusi epistemologi al-Jabiri terhadap pengembangan hukum Islam serta relevansinya dalam membangun negara hukum demokratis-religius. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, melalui analisis mendalam atas karya-karya utama al-Jabiri dan kajian perbandingan dengan pemikir Muslim reformis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari peran epistemologi yang mencakup tiga kerangka utama: bayānī (teks/wahyu), ʿirfānī (intuisi-spiritual), dan burhānī (rasional-empiris). Al-Jabiri menegaskan bahwa penggalian hukum tidak cukup berhenti pada wilayah bayānī semata, tetapi harus dilanjutkan dengan dimensi burhānī dan ʿirfānī agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan sosial-politik yang terus berkembang. Implikasi gagasan ini terhadap hukum tata negara terlihat pada upaya harmonisasi antara syariat, maqāṣid al-sharī‘ah, demokrasi, dan konstitusionalisme modern. Dengan demikian, pemikiran al-Jabiri memberikan kontribusi penting bagi pembacaan ulang hukum Islam dalam kerangka negara hukum yang demokratis sekaligus religius, di mana nilai etika Islam berfungsi menopang keadilan, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia.
Contemporary Human Rights Law: A Bibliometric Analysis of the Literature from an Islamic and International Law Perspective Amri Saputra; Shukri Bin Suparti
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 2 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i2.31255

Abstract

This study aims to analyze the development of contemporary literature on human rights law (HAM) from an Islamic and international legal perspective through a bibliometric approach using the R Biblioshiny software. This study uses a bibliometric method with a quantitative analysis of scientific publications obtained from the Scopus database for the period 2020–2025. The collected data includes 1,463 articles from 556 sources with contributions from 2,027 authors, which were then analyzed using performance analysis and science mapping techniques. The results of the analysis show that although the number of publications is quite large, the annual growth rate has decreased by -4.93% and the citation trend tends to weaken, indicating that the academic impact of this research still needs to be improved. Thematically, the study shifts from normative issues such as non-discrimination and self-determination to contemporary global issues such as geopolitical conflict, justice, and international human rights law. The largest contributions come from Western countries, especially the United Kingdom, Australia, and the United States, while participation from Global South countries, including Indonesia, is starting to emerge, although still limited. These findings confirm that human rights studies are not only influenced by normative legal dimensions but are also multidisciplinary and influenced by global realities, thus opening up space for integrating Islamic and international legal perspectives in formulating a more inclusive approach. Therefore, further research is recommended to strengthen international collaboration networks, increase the visibility of publications, and encourage broader involvement from developing countries to build a more representative and contextualized human rights discourse.
The Arrangement of Dynastic Politics in Regional Head Elections in Indonesia Paisol Burlian; Pepni Martabela; Muhamad Rifai
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 2 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i2.31421

Abstract

The practice of dynastic politics has been going on for almost 20 years, arguably the first and longest-existing dynasty in Kediri Regency. The research questions in this paper are: how do political dynasties in Indonesia operate and maintain power? And how can political dynasties in Kediri Regency develop? This research explains the origins or history of this dynasty, which began with business affairs and then progressed to politics. In the development of this dynasty, only those closest to the party are capable and able to implement or continue programs that have been created and not yet implemented. Many relatives, from businessmen to officials, from the village to the regional level, are ready to help and serve this dynasty in order to obtain rewards. This dynasty will also continue to occur if the regulations or laws governing a democratic system do not undergo definite changes. Because of its inclusive and closed nature, a political dynasty is very difficult to find fault with. At first glance, there is nothing wrong with dynastic politics, especially when referring to the democratic principle that every citizen has the same right to be elected and to vote. However, it cannot be denied that the political dynasties that have developed so far have harmed the essence of democracy itself.
Comparison of the Law on Pronouncing Taklik Talak According to the Kedah Enactment and the Compilation of Islamic Law Muhammad Farid bin Norazam; Muhammad Torik; Sandy Wijaya
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 2 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i2.31571

Abstract

The pronouncement of taklik talak after the marriage contract is a well-known practice in Islamic family law traditions in Malaysia and Indonesia. However, its legal status is not uniform in the two countries. This study aims to analyze and compare the legal provisions for pronouncing taklik talak in marriage according to the Enakmen of the Islamic Family Law of Kedah State Number 7 of 2008 and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Indonesia. This type of research is qualitative with a normative juridical approach and a comparative legal approach through a literature study of laws and regulations, official documents, and fiqh literature. The results show that in Malaysia (Kedah State), pronouncing taklik talak is an administrative obligation that must be carried out after the marriage contract; a husband who refuses to pronounce it cannot be issued a marriage certificate. Meanwhile, in Indonesia, pronouncing taklik talak is optional as regulated in the Compilation of Islamic Law and supported by a fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI), because the substance of protection for wives' rights is included in the Marriage and Religious Courts Law. In conclusion, although both legal systems recognize taklik talak as a marital agreement, Kedah considers it a formal obligation, while Indonesia considers it a non-binding option. These differences demonstrate the legal adaptations to the social needs and legal structures of each country, while remaining focused on protecting the wife's rights within the household.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Vol 1 No 2 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Vol 1 No 1 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan