cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 29   30   31   32   33 
Menelisik Tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia Ditinjau Dari Perspektif UUD RI 1945 dan HAM Dewa Ayu Devi Purnami; I Wayan Kertih; I Putu Windu Mertha Sujana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2248

Abstract

Tradisi Manak Salah merupakan suatu tradisi bagi bayi kembar buncing untuk melakukan penyucian di campuhan tradisi ini sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Tradisi Manak Salah dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang penghapusan tradisi Manak Salah di Bali. Selain itu, tradisi Manak Salah dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi Manak Salah yang masih berlaku di Desa Padangbulia dan relevansi tradisi Manak Salah dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia.  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data: studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini masih menerapkan mengedepankan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tradisi ini, orangtua dan bayi diberikan fasilitas yang memadai baik dari rumah, Kesehatan, dan yang lainnya.
Peranan Bidang DATUN Dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Argatta Oliver Pratama Hutapea; Ojak Nainggolan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2255

Abstract

Land is one of the most important sources of life for humans, and one of its main functions is to be used as a place of residence, namely to build houses. In this case, to prevent land resolution from causing problems between government agencies and the community, the Indonesian Attorney General's Office, particularly the High Prosecutor's Office of North Sumatra in the field of Civil and State Administrative Law (DATUN), has fully utilized the authority of state attorneys in civil matters, granted by law and by delegation from a power of attorney. This includes legal assistance, law enforcement, legal considerations, legal services, and other actions. The role of the state attorney is to provide legal assistance to the government and the community in resolving land acquisition for public benefit. Land resolution related to land acquisition for public benefit can be carried out in two ways, namely by forcibly extinguishing rights and through consent. The purpose of this writing is to explain how the Civil and State Administrative Law sectors, specifically the State Attorney, act as legal advisors in the matter of land acquisition for public interest. This includes issues of compensation for land that will be used for public purposes.
Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Di Kalangan Perempuan Kota Pekanbaru Andreas Pramata; Achmad Hidir
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2262

Abstract

The purpose of this study was to determine the reasons and extent of women's understanding of the risks of e-cigarettes among women in Pekanbaru City. This type of research is descriptive qualitative. Researchers analyzed data using a case study method in which researchers conducted observations, interviews and documentation. To obtain informants, researchers used the Accidental Sampling technique, which is a method of accidental sampling by taking cases or informants who happened to be there or available at the time of the study. The types and sources of data used are primary and secondary data. In this study, researchers wanted to find out the reasons why women in Pekanbaru City use e-cigarettes and whether they know the risks they will get, such as health risks, cultural risks and economic risks. Then researchers used Max Weber's theory of social action, which has 4 types of actions including instrumental actions where someone assesses the best way to achieve a goal, value actions where someone cannot assess the right or wrong method chosen, affective actions are actions taken because of emotional impulses and traditional actions which are carried out based on hereditary habits. The use of electronic cigarettes among women in Pekanbaru City was analyzed using a social action perspective. Of the 5 main informants that the researcher had interviewed, the results were that 3 informants were included in traditional actions and 2 people were included in value actions.
Menuju Pelayanan Digital Berkualitas: Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Digital Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Massageng Widagdhaprasana; Adam Wijoyo Sukarno; Putri Suci
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2274

Abstract

Sejumlah lembaga pemerintahan di Indonesia telah mengembangkan platform layanan berupa aplikasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pada layanan publik. Salah satunya, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang berfungsi sebagai penyedia informasi, serta penerima masukan dan keluhan dari masyarakat. Sebagai aplikasi digital pelayanan publik, kinerja aplikasi JSS menjadi hal penting untuk dipantau. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur persepsi masyarakat terkait efektivitas pelayanan publik digital dan kualitas informasi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain aplikasi JSS, pelayanan publik digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupa layanan aduan (help desk) dan beberapa akun media sosial resmi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei yang melibatkan 500 responden yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Penetapan sampel penelitian ditentukan berdasarkan penghitungan responden secara proporsional, yaitu didasarkan pada jumlah penduduk di 14 kecamatan yang ada di Yogyakarta. Hal ini ditujukan agar hasil pengumpulan data menjadi lebih beragam dan seimbang. Hasil penelitian menunjukkan skor total sebesar 75,4% dari dua dimensi yang dirancang untuk mengukur pelayanan publik digital dan kualitas informasi dalam pelayanan publik. Maka dari itu, persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pun berada di kategori “Baik”. Selain aplikasi pelayanan publik digital, responden penelitian ini juga cenderung menjadikan media sosial, khususnya Instagram, sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi mengenai Kota Yogyakarta.
Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Limbah Pencemaran Air, Limbah B3 dan Non B3 Pada PT. Semen Padang Zaky Wirananta; Aldri Frinaldi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2275

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup yang seringkali terjadi diakibatkan oleh pembuangan limbah yang salah satunya dihasilkan oleh aktifitas industri. Limbah yang merupakan buangan maupun sisa bahan aktivitas tertentu dan juga hasil dari proses produksi yang tidak dikelola dengan baik. Limbah cenderung tidak mempunyai daya guna dan juga tidak mempunyai nilai ekonomi dan sifatnya sangatlah berbahaya apabila mencemari lingkungan. Guna meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan karena limbah termasuk dari adanya kegiatan produksi pabrik sebagai salah satu bagian dari tugas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian melalui observasi dan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan pihak PT. Semen Padang dalam pengawasan serta pengelolaan limbah pencemaran khususnya terhadap pengelolaan pencemaran air, B3 dan Non B3 dan kepada masyarakat yang terdampak oleh limbah pabrik. Tujuan Studi yaitu mengtahui tahapan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta pengelolaan limbah air, B3 dan Non B3 pada PT. Semen Padang. Dari informasi yang didapatkan, masih adanya indikasi pencemaran yang dilakukan oleh industri yang berdampak pada lingkungan disekitar masyarakat. Hasil Penelitian yang dapat diambil bahwa pengawasan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada pihak industri untuk mencegah terjadinya pencemaran yang sudah dilaksanakan belum optimal. Serta masih adanya kekurangan pada proses pengelolaan limbah pabrik PT. Semen Padang yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan masyarakat khususnya area Tarantang
Membangun Keberlanjutan Kota: Penanganan Kemiskinan Perbaikan Permukiman dan Mitigasi Urban Heat Island Fathur Attariq; Tedi Erviantono; Gede Indra Pramana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2280

Abstract

Keberlanjutan perkotaan merupakan isu krusial dalam menghadapi pesatnya urbanisasi yang memicu tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi integratif dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki permukiman, dan memitigasi fenomena Urban Heat Island (UHI) sebagai upaya mewujudkan kota berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Perbaikan permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan penting untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak. Selain itu, mitigasi UHI memerlukan ruang hijau, material reflektif, dan perencanaan kota yang ramah lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan perkotaan.
The Influence of Community Perception on Family Planning Participation: A Case Study in Padang Sarai Village Koto Tangah District Padang City Lovita Meidara; Hasbullah Malau
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2281

Abstract

This study aims to analyze the influence of community perceptions on family planning participation in Padang Sarai Village. Quantitative methods were used in this study and used a sample of 100 people who met the criteria for married status and domiciled in Padang Sarai Village. Data collection was carried out through distributing questionnaires which became the primary data source. The collected data was analyzed using instrument tests via the SPSS Version 25 for Windows program to assess the validity and reliability of the data. The results of the analysis show that the perception variable has a consequent on participation. This is supported by hypothesis testing which produces a perceived significance value (Sig) of 0.000 < 0.05 and tcount 14.476 > ttable 1.984.
Policy Tools for Preventing and Handling Sexual Violence at Universitas Negeri Padang Rico Saputra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2283

Abstract

This research discusses the policy tools made by Padang State University (UNP) in handling cases of sexual violence within the institution. Usually when sexual violence occurs, both against lecturers and students or female students, victims are confused about where to report it. If reported to the department or faculty level, victims usually cannot be handled properly because there are no guidelines that become benchmarks in preventing and handling sexual violence on campus. Therefore, a comprehensive and integrated policy tool is needed, starting from clear reporting procedures, structured case handling mechanisms, to an adequate victim assistance system.This research is a type of descriptive research with qualitative methods. The data collection techniques used are interviews and documentation. Informants in this study include the UNP PPKS Task Force, UNP Tendik, UNP Lecturers and UNP Students. This research uses the Policy Instrument Theory from Howlett and Ramesh (1995) which divides instruments into 3 (three) groups, namely, Compulsory Policy Instruments, Voluntary Policy Instruments, and Mixed Policy Instruments.The results of this study indicate that the implementation of the policy tools of Permendikbudristek No. 30 of 2021 at UNP has been running through various policy instruments, although there are several instruments that have not been implemented optimally. Referring to the Policy Instrument Theory proposed by Howlett and Ramesh (1995) shows that of the six existing policy instruments, four instruments have been fulfilled well, namely regulations, direct provisions, voluntary organizations, and information and exhortation. The other two instruments, namely public enterprises and subsidies, have not been fulfilled optimally due to constraints in coordination with government agencies and limited funding systems. UNP needs to strengthen coordination mechanisms with government agencies and develop a direct subsidy scheme for victims of sexual violence to ensure more effective policy implementation.
Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo Jurni Biahimo; Sastro Mustapa Wantu; Yanti Aneta; Ismet Sulila
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2288

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak seperti peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Namun, terdapat tantangan berupa resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Dukungan dari pimpinan daerah, komitmen aparatur, serta adanya pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagai rekomendasi diperlukan penguatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, desentralisasi pengambilan keputusan, digitalisasi layanan publik, serta evaluasi berkala berbasis data.
Merancang Masa Depan Birokrasi: Strategi Budaya Organisasi Untuk Keberhasilan SPBE di Gorontalo Jorry Karim; Rauf A. Hatu; Sastro Wantu; Zuchri Abdussamad
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2293

Abstract

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan budaya organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam mendukung implementasi SPBE.Hasil menunjukkan integritas perangkat daerah perlu diperkuat melalui pengawasan dan pelatihan, sementara profesionalisme menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi teknis. Komitmen perangkat daerah terhadap transformasi digital juga membutuhkan peningkatan melalui budaya kerja kolaboratif. Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen terbukti menjadi kunci keberhasilan SPBE.Penelitian merekomendasikan pengawasan yang lebih baik, pelatihan digital, dan integrasi budaya organisasi dalam kebijakan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Page 31 of 69 | Total Record : 690

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue