cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM UWGM Samarinda
Contact Email
lppm@uwgm.ac.id
Phone
+6282189998560
Journal Mail Official
lppm@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 25282689     EISSN : 25409751     DOI : https://doi.org/10.24903/fpb.v10i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 149 Documents
 10   11   12   13   14 
DINAMIKA TEORI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI ORGANISASI PUBLIK Kennywan Leo Arischa Arischa; M. Fachri Adnan Adnan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika teori birokrasi dan transformasi organisasi publik merupakan subjek utama dalam konteks administrasi publik modern. Teori birokrasi, yang dikembangkan oleh Max Weber, menyajikan kerangka kerja untuk pemahaman struktur organisasi yang teratur dan berdasarkan aturan. Namun, dalam era perubahan konstan dan kompleksitas global, organisasi publik dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi. Studi ini membahas evolusi teori birokrasi dari perspektif historis dan menyoroti tantangan dan kritik yang dihadapi dalam konteks transformasi organisasi publik. Transformasi ini melibatkan pergeseran paradigma dari model birokratis tradisional ke bentuk organisasi yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat transformasi organisasi publik, seperti perubahan kebijakan, teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan. Selain itu, disoroti pula strategi implementasi yang efektif untuk mencapai transformasi yang berhasil. Melalui pendekatan analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teori birokrasi dapat diintegrasikan dengan konsep transformasi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan efisien di sektor publik. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, manajer organisasi publik, dan peneliti untuk menghadapi tantangan dalam merancang dan melaksanakan transformasi organisasi dengan sukses.
IMPLEMENTASI TEORI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK Dana Mulanda Mulanda; M. Fachri Adnan Adnan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teori Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Good Governance dianggap sebagai kerangka kerja yang esensial untuk mencapai tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan studi literatur untuk mengevaluasi konsep Good Governance dan menerapkannya dalam konteks administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Governance dalam administrasi publik melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan efisiensi. Upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan pelaksanaan kebijakan, dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi kunci untuk mencapai Good Governance. Selain itu, perlunya memperkuat kapasitas dan integritas lembaga-lembaga administrasi publik sebagai bagian dari implementasi Good Governance. Sistem manajemen yang efektif, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi dapat mendukung pencapaian tujuan Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang pentingnya mengintegrasikan teori Good Governance dalam konteks administrasi publik. Implikasi praktisnya adalah bahwa penerapan Good Governance dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem administrasi publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi administrasi publik dalam mengoptimalkan kinerja sistem administrasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT: EVALUASI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK Ridwan Kurnia Rahim Rahim; M. Fachri Adnan Adnan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teori New Public Management (NPM) telah menjadi paradigma yang mendominasi transformasi administrasi publik dalam beberapa dekade terakhir. Tujuan Penelitian ini untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap konsep NPM dan mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam implementasinya, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Evaluasi terhadap teori NPM mencakup analisis keberhasilannya dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan sektor swasta dalam layanan publik. Sementara NPM telah membawa perubahan positif, beberapa kritik muncul terkait dampaknya terhadap keadilan sosial, keberlanjutan, dan kepuasan masyarakat. Ada beberapa hal tantangan praktis yang dihadapi oleh organisasi yang menerapkan prinsip NPM, seperti resistensi internal, perubahan budaya organisasi, dan kompleksitas pengukuran kinerja. Pemahaman mendalam terhadap tantangan ini menjadi kunci untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan NPM tanpa mengorbankan aspek-aspek penting dari pelayanan publik. Dengan merinci evaluasi dan tantangan, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap dinamika NPM dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi diskusi tentang evolusi administrasi publik dan pengembangan model yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PERAN FILSAFAT ILMU DALAM PENELITIAN ILMIAH DAN KEHIDUPAN SOSIAL Wahyu Saputra Akbar Akbar; Ofianto Ofianto
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat ilmu memiliki peran yang signifikan dalam membentuk landasan teoretis dan metodologis bagi penelitian ilmiah serta memberikan peran yang berharga dalam memahami dan membimbing kehidupan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan peran filsafat ilmu dalam dua aspek utama, yaitu penelitian ilmiah dan kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ilmiah, filsafat ilmu memberikan landasan konseptual yang mendalam bagi pengembangan teori dan metodologi penelitian. Filsafat ilmu membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar, merinci kerangka epistemologis, dan memahami asumsi-asumsi yang mendasari penelitian. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai panduan untuk menjaga integritas metodologis, meminimalkan bias, dan memastikan interpretasi yang tepat terhadap hasil penelitian. Selain itu, peran filsafat ilmu juga terlihat dalam kehidupan sosial. Filsafat ilmu membantu masyarakat dalam memahami dasar-dasar pemikiran ilmiah, mendiskusikan etika penelitian, dan mengevaluasi implikasi sosial dari kemajuan ilmiah. Dengan memberikan wawasan tentang sifat pengetahuan dan metodologi ilmiah, filsafat ilmu memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap sains dan teknologi. Dengan demikian, tulisan ini menggarisbawahi bahwa filsafat ilmu bukan hanya merupakan disiplin akademis yang terpencil, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam penelitian ilmiah dan kehidupan sosial. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep filosofis seperti epistemologi, ontologi, dan etika, kita dapat memperkaya diskusi ilmiah dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung.
REALISASI QUICK WIN TERHADAP EVALUASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA JAMBI Nur Sukmawati Sukmawati; Eza Tri Yandy Yandy; Tri Endah Karya Lestiyani lestiyani
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v8i2.2638

Abstract

Kota Jambi, seperti banyak kota lainnya, tengah menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan konsep Smart City guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Smart City di Kota Jambi melalui pendekatan realisasi Quick Win, yang merupakan strategi implementasi cepat untuk meraih hasil positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden melibatkan pemangku kepentingan terkait kebijakan Smart City di Kota Jambi, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Quick Win memiliki dampak positif dalam evaluasi kebijakan Smart City di Kota Jambi. Beberapa implementasi cepat seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penerapan sistem transportasi cerdas, dan pengembangan layanan publik berbasis teknologi telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasi Quick Win, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas kebijakan Smart City di Kota Jambi. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam realisasi Quick Win, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan Smart City yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
OPTIMALISASI POTENSI WISATA DESA MARAH HALOQ KECAMATAN TELEN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad Habibi; Sunardi Sunardi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur kaya akan potensi wisata yang tersebar di berbagai desa. Melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diberi hak untuk membangun dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada, dan salah satunya potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Potensi wisata Desa Marah Haloq hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah desa yang ditunjukkan dengan belum masuknya ke dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dimana belum ada Pembangunan akses penghubung dan fasilitas umum penunjang lokasi potensi wisata. Penelitian ini dilakukan mendukung terjadinya optimalisasi potensi destinasi wisata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data dari model intraktif dari Milles dan Huberman yang dikaji dengan konsep 6A Pembangunan kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Marah Haloq memiliki 3 Potensi Wisata yaitu Hutan Konservasi, Air Terjun, dan Batu Dinding. Ketiga Potensi tersebut dapat di kembangkan dengan menggunakan prinsip A6 yaitu Attraction, Accesbility, Amenities, Available Packages, Activitas dan Ancillary Services. Pertama Potensi Wisata Batu Dinding yang sangat di perlukan dalam penggembanganya seperti Attaction dan accesbility. Kedua Hutan Konservasi yang di butuhkan seperti Attaction bahwa Attaction masih kurang dalam penggembanganya, dan ketiga Air Terjun yang di perlukan seperti Attaction, Accesbility dan Amenities. Sedangkana dalam pengembangan Potensi Wisata tersebut sudah memiliki peraturan kepariwisataan,dan peraturan Desa tentang Pariwisata belum ada sehingga pengembangan Potensi Wisata belum di kelola dengan baik oleh pemerinta desa.
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) BERBASIS DIGITALISASI DI DESA SUMBERLELE KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO Supriyanto; Nourma Ulva Kumala Devi; Maryadi Handoyo
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2743

Abstract

Dalam konteks sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah pemerintahan Desa Sumberlele yang berada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, karena berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Sumberlele maka pemerintah Desa Sumberlele menggunakan layanan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi dan 4. Struktur birokrasi. Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sudah digunakan di Desa Sumberlele dan berjalan dengan baik. Dalam penggunaan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ternyata ada perbedaan standar operasional pelayanan (SOP) yang dibuat oleh Dinas Dukcapil dan Pemerintah Desa Sumberlele, sehingga pemerintah Desa Sumberlele mencari solusi dan evaluasi dari perbedaan yang ada agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal, efektif dan efisien bagi masyarakat Desa Sumberlele
INKONSISTENSI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU SEBAGAI KONSEKUENSI REZIM SEMI SENTRALISASI Anugrah Bahy Faisal; Ali Muhyidin
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2862

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana inkonsistensi Perda RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 dan alih fungsi lahan yang terjadi berdampak terhadap permasalahan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Fenomena tersebut dibuktikan dengan hasil temuan Walhi Jatim yang menjelaskan bahwa pembangunan di Kota Batu sejauh ini tidak mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. Banyaknya alih fungsi lahan hutan dan berkurangnya jumlah lahan terbuka hijau berimplikasi terjadinya penurunan jumlah sumber daya air dan fenomena banjir bandang tahunan. Dengan studi kasus pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Kota Batu dibantu dengan penggunaan metode kualitatif, penelitian ini mendiskusikan bagaimana UU No.23 Tahun 2014 menyebabkan semi sentralisasi kewenangan atas pengelolaan kawasan hutan dan izin alih fungsi lahan hutan yang berakibat pada inkonsistensi Perda RTRW Kota Batu yang bertujuan mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
MEMIKIR ULANG NASIONALISME MELAYU DAN MALAYSIA: BANGSA JOHOR DALAM PERSPEKTIF KOMUNITAS TERBAYANG DAN MODERNISME ASIA Nurdiani Fathiraini; Nour Muhammad Adriani; Labibatussolihah
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2866

Abstract

Hingga saat ini, konsep nasionalisme Malaysia masih menjadi bahan perdebatan, khususnya mengenai keseimbangan antara kewarganegaraan dan etnis. Tiga kelompok etnis utama—Bumiputera (pribumi), Tionghoa, dan India—telah lama berjuang demi keharmonian dan keadilan sosial-politik. Di tingkat akar rumput, terdapat peningkatan identitas nasional alternatif berdasarkan ikatan teritorial, seperti yang terlihat di Johor. Ide yang bermula dari istana ini berupaya meneruskan kejayaan masa lalu dalam masyarakat modern, namun hal ini mempunyai konsekuensi, khususnya mengenai konsep nasional identitas Melayu yang lebih luas. Melalui pendekatan sejarah, perkembangan monarki Johor dan peran ekonominya dalam masyarakat dikaji dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder. Menggunakan gagasan Anderson tentang komunitas terbayang dan konsep Blanc tentang modernisme Asia membantu kita memahami konteks sosial di balik kebangkitan semangat nasional alternatif ini. Munculnya wacana nasionalis Johor dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan lembaga tradisional melawan kelompok di luar yang tidak pro kepadanya dengan membentuk kembali sejarah sebagai narasi sentral. Motivasi ekonomi adalah pendorong utama, yang dipicu oleh melemahnya persatuan politik Melayu di tingkat federal sejak pemilu tahun 2013 dan globalisasi karena kebangkitan ekononi Tiongkok.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS DIGITAL Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Nazla Ritonga; Erniati Silalah; Rotua Florentina Natalia Simanjuntak
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2881

Abstract

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang pesat mengharuskan semua orang melindungi data pribadinya agar terhindar dari penipuan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak tindakan penipuan online  dan mengevaluasi Teknik  keamanan data pribadi pengguna serta peran kerangka hukum dalam pencegahan penipuan online. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan tentang praktik terbaik untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan kepentingan dari hal tersebut.

Page 12 of 15 | Total Record : 149

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER Vol. 10 No. 1 (2025): MAY Vol. 9 No. 2 (2024): November Vol. 9 No. 1 (2024): MAY Vol. 8 No. 2 (2023): November Vol. 8 No. 1 (2023): May Vol. 7 No. 2 (2022): November Vol. 7 No. 1 (2022): May Vol. 6 No. 2 (2021): November Vol. 6 No. 1 (2021): May Vol. 5 No. 2 (2020): November Vol. 5 No. 1 (2020): May Vol. 4 No. 2 (2019): November Vol. 4 No. 1 (2019): May Vol. 3 No. 2 (2018): November Vol. 3 No. 1 (2018): May Vol. 2 No. 2 (2017): November Vol. 2 No. 1 (2017): May Vol. 1 No. 2 (2016): November Vol. 1 No. 1 (2016): may More Issue