cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Krissi Wahyuni Saragih
Contact Email
jurnal.moralita@gmail.com
Phone
+6281385488531
Journal Mail Official
jurnal.moralita@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Simalungun Jl Sisingamangaraja No 1 Pematangsiantar
Location
Kota pematangsiantar,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Simalungun
ISSN : -     EISSN : 23026561     DOI : https://doi.org/10.36985
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, kearifan lokal, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 67 Documents
 3   4   5   6   7 
PROFIL KETERAMPILAN KERJA SAMA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU 3IN1 Thoriq Abdul Aziz
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/3v0sx459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan kerja sama peserta didik kelas X dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbantuan media pembelajaran kartu 3in1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 19 siswa kelas X di SMA Labschool UPI sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa angket dan observasi untuk mengukur tingkat kerja sama peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki tingkat kerja sama yang tinggi dalam pembelajaran PPKn ketika menggunakan media kartu 3in1. Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata angket kerja sama yang mencapai 83,15%. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan interaksi positif antar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran kartu 3in1 efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja sama peserta didik dalam pembelajaran PPKn
EFEKTIVITAS UU NO. 8 TAHUN 1999 DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN DI SEKTOR E-COMMERCE Ririn Nur Aisyah; Hana Khalidah; Surya Putri Nazrina; Johan Silalahi; Dhini Aulia
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v7dfhf27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi data pribadi di sektor e-commerce. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting karena semakin meningkatnya transaksi online yang melibatkan pengumpulan data pribadi oleh platform e-commerce yang digunakan. Penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha e-commerce dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi konsumen. Hal inilah yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek dari UUPK yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta tantangan dan kelemahan dalam implementasinya di sektor e-commerce. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPK memiliki kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi untuk melindungi data pribadi yang lebih mendetail dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA Winda Safina; Ade Uswatun Chasana Rambe; Hani Ananda Maulida; Adjie Putra Indrawan Lubis; Muhadi Amran
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wm42a584

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima sila tersebut menjadi panduan dalam mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam peraturan hukum, semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika bangsa, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis sebagai pedoman tertinggi yang memayungi seluruh aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai sumber segala sumber hukum,kenapa? karena sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN:MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DARI KEPEDULIAN SOSIAL GENERASI MUDA Muhammad Abdilah; Shafwan Shauri Nasution; Hari Samudra; Nurul Khasanah; Aisyah Putri Ayu; Syifa Az-Zahra
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ezrdhw08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kepedulian sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi muda. Kesadaran bela negara memiliki peran krusial dalam membangun dan mempertahankan keutuhan suatu negara. Namun, dalam era globalisasi ini, tantangan terkait kesadaran bela negara semakin kompleks, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung terpapar pada pengaruh global.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kepedulian sosial generasi muda dan tingkat kesadaran bela negara mereka. Generasi muda yang terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, relawan, atau partisipasi dalam program-program sosial, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka terhadap negara.Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepedulian sosial dan, pada gilirannya, meningkatkan kesadaran bela negara. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai kebangsaan melalui media massa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan program-program pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kesadaran bela negara pada generasi muda. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa generasi muda memiliki kesiapan dan komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan dan melindungi keutuhan negara mereka.
PERAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MEMPERKUAT SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Asti Cahya Dewi; Zaenul Slam
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/dzyy0743

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem demokrasi. Melalui empat tahap amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi pembatasan kekuasaan Presiden, penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif, serta pengakuan hak asasi manusia secara lebih jelas. Amandemen ini juga memperkenalkan mekanisme checks and balances yang lebih efektif, mengatur pemilihan umum langsung, dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Artikel ini menganalisis bagaimana amandemen UUD 1945 mencerminkan kebutuhan demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen tersebut berhasil memperkuat kedaulatan rakyat dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.
MEMPERTIMBANGKAN ULANG STATUS PATRIOTISME FENOMENA #KABURAJADULU Euaggelin Valentin Messiya Dama; Alfred Brilian Bassang; Muhammad Hashbal Khairi; Dea Kristi Br Sebayang; Azzahra Pramitha Wiantasya; Faqih Harjiyo
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/b2kzh514

Abstract

Fenomena diaspora dalam seruan #KaburAjaDulu berada pada ketegangan antara patriotisme— cinta tanah air -— dengan sikap sebaliknya yang sering kali dilabeli sebagai pengkhianat. Polemik tersebut didasarkan pada orientasi dalam melihat sisi positif dan negatif yang dapat berdampak pada Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru dalam menanggapi ketegangan status pengkhianat atau patriot dalam gerakan #KaburAjaDulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode observasi non partisipatif dan kajian literatur dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara pandang negatif gerakan #KaburAjaDulu tidak mapan dan pelabelan “Pengkhianat” atau “Patriot” dalam konteks ini tidak relevan serta tidak memiliki justifikasi yang kuat.
HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI NON DEROGABLE RIGHTS DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA Probo Pribadi S.M
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/n3xc8d52

Abstract

Hak atas kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk saat keadaan darurat. Artikel ini membahas posisi strategis hak tersebut dalam konstitusi Indonesia serta tantangan aktual dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, praktik perbandingan internasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dalam Pasal 28E, 28I, dan Pasal 29 UUD 1945, yang diperkuat melalui ratifikasi ICCPR, belum sepenuhnya terlaksana secara merata. Masih terdapat kendala berupa regulasi yang eksklusif, praktik birokrasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dari negara untuk menghadirkan perlindungan hukum yang inklusif, selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat jaminan kebebasan beragama di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.
INTEGRASI NILAI DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN PANCASILA BAGI GENERASI ALPHA Alifia Hesty Yulita Putri; Ambiro Puji Asmaroini; Hadi Cahyono
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/g047x469

Abstract

Dalam dunia pendidikan yang terus berubah, penanaman nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila menjadi sangat esensial untuk membangun karakter generasi Alpha yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana relevansi integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk menghasilkan warga negara yang baik. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur dari jurnal akademik yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2024). Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila, serta analisis naratif untuk memahami pengalaman dan pandangan siswa dalam proses pembelajaran yang demokratis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajaran Pendidikan Pancasila, siswa berperan aktif dalam proses yang demokratis, yang mendukung mereka untuk mengembangkan kesadaran sosial, keterampilan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Dengan demikian, pengajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya tertuju pada aspek pengetahuan, namun juga pada sikap dan keterampilan, untuk membentuk generasi yang paham dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan Pancasila merupakan langkah krusial untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA DI ERA MODERN Dzakiyya Nuraini; Khayla Natalia; Naila Ratu Azzahra; Salma Nur Asyifa; Supriyono
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/rmcdnt16

Abstract

Pancasila sebagai simbol identitas Bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi semua prinsip hukum lainnya yang krusial bagi pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia. Pada masa kini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang undang berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, ketuhanan, dan musyawarah sejalan satu sama lain dalam konteks perkembangan masyarakat dan global. Pancasila berfungsi sebagai acuan moral dan filosofis dalam pengembangan hukum, memastikan bahwa hukum sejalan dengan norma norma sosial dan kesejahteraan umum masyarakat. Penguatan implementasi Pancasila dalam sistem hukum negara menjadi strategis demi terciptanya negara hukum berwatak Pancasila, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan ekonomi. Di era saat ini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila mendorong kerja sama antara organisasi nasional dan masyarakat umum untuk membangun sistem hukum yang adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa. 

Page 6 of 7 | Total Record : 67

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): April Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue