cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Priyo Agus Santoso
Contact Email
arisprio_santoso@udb.ac.id
Phone
+622717470550
Journal Mail Official
label@udb.ac.id
Editorial Address
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Published by Universitas Duta Bangsa Surakarta
ISSN : -     EISSN : 31240682     DOI : 10.47701
Core Subject :
Proceeding Law, Accounting, Business, and Language (LABEL) adalah prosiding ilmiah resmi yang memuat kumpulan artikel hasil penelitian dan pemikiran kritis yang dipresentasikan dalam seminar nasional tahunan. Prosiding ini dirancang sebagai wadah akademis bagi para dosen, peneliti, praktisi, serta mahasiswa dari berbagai institusi di Indonesia untuk mendiseminasikan hasil kajian terbaru mereka. Dengan fokus pada pendekatan interdisipliner, prosiding ini berkomitmen untuk mendorong hilirisasi riset yang adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial masyarakat. Ruang lingkup (scope) dari prosiding ini mencakup lima pilar keilmuan utama yang saling berintegrasi. Pada bidang Hukum, fokus diarahkan pada pembaruan hukum, hukum bisnis, dan keadilan sosial. Di sektor bisnis, bidang Manajemen dan Akuntansi menyoroti inovasi tata kelola, strategi keberlanjutan bisnis, keuangan digital, serta audit kontemporer. Sementara itu, bidang Bahasa Inggris (linguistik, terjemahan, dan pengajaran) serta Ilmu Komunikasi (media digital, komunikasi korporat, dan dinamika sosial media) hadir untuk memperkuat aspek literasi, budaya, dan penyampaian pesan di era informasi global. Semua artikel yang diterbitkan dalam prosiding ini telah melalui proses peninjauan sejawat (peer-review) yang ketat untuk menjamin kualitas, orisinalitas, dan validitas metodologi ilmiah yang digunakan. Prosiding ini diterbitkan secara berkala dalam bentuk digital (elektronik) dengan akses terbuka (Open Access), sehingga seluruh artikel dapat diunduh dan disitasi secara bebas oleh masyarakat luas guna mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui publikasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi solutif bagi akademisi, pelaku industri, hingga pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.
Arjuna Subject : -
Articles 115 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) Aprilia Kusuma Wardhana
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 1 No. 1 (2024): Optimalisasi Peluang Bisnis Pariwisata Indonesia Berdaya Saing Global
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebuah instansi dan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Manajemen sumber daya manusia adalah bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peran orang – orang dalam organisasi atau bisnis. Masalah sumber daya manusia di instansi mencangkup kemauan dan sikap membantu pegawai, yang juga dikenal sebagai Organizational Citizenship Behavior (OCB). Organizational Citizenship Behavior (OCB) dapat diperoleh dari beberapa faktor yaitu kecerdasan intelektual, budaya kerja, dan kompensasi. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan populasi pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan sampel sebanyak 41 orang. Metode engumpulan data dengan mengunakan kuesioner dan pengujian data mengunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Tujuan dari penelitian ini unruk mengetahui pengaruh Kecerdasan Intelektual, Budaya Kerja, Kompensasi pada pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini semua variable independent signifikan dan berpengaruh terhadap variable dependent yaitu Organizational Citizenship Behavior (OCB).
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 Erna Chotidjah Suhatmi; Novemy Triyandari Nugroho; Maria Maia Da Costa
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 1 No. 1 (2024): Optimalisasi Peluang Bisnis Pariwisata Indonesia Berdaya Saing Global
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur YangTerdaftar Di BEI Tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Padapenelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2023 sebanyak 72 perusahaan. Hasil Penelitian:Hasil uji simultan atau uji F nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0.012 > 0.05. Hasil uji t atau parsial yaitu kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 0,002>0,05, leverage nilai signifikansi 0,089<0,05 dan profitabilitas diperoleh nilai singnifikan sebesar 0,030<0.05. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. Menunjukkan Dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi, kualitas laba menjadi semakin baik. leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dikarenakan apabila asset perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang daripada modalnya sendiri maka peran investor juga akan menurun, karena dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan keuangan dalam pengelolaan dana antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan.dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba, Profitabilitas menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mendapatkan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonsesia Tahun 2019-2023.
KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TINGGINYA TUNTUTAN PIDANA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN Fredy Ied Fitriadi; Aditya Bagus Kuncoro; Bambang Sumantri
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam memberikan upaya media, dokter seringkali akhirnya mendapatkan tuntutan hukum secara pidana karena perbuatannya yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan profesi pekerjaanya kemudian direkam dan disebarluaskan di media sosial menjadi viral, Hal tersebut tidak lepas dari persepsi dan komentar dari pera netizen atau orang-orang yang berkomentar di kolom komentar media sosial yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut kemudian muncul dorongan untuk melakukan upaya hukum kepada dokter atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Permasalahannya, media sosial rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax atau berita tidak benar
Pancasila dan Manajemen Krisis: Membangun Ketangguhan Organisasi melalui Nilai Bangsa Tri Yani; Aris Prio Agus Santoso
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen krisis menuntut pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan etis, terutama di negara Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya dan moral. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan manajerial selama situasi krisis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang mengintegrasikan lima sila Pancasila ke dalam setiap tahapan manajemen krisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai panduan dalam menghadapi masalah moral, menjaga keputusan, serta memperkuat hubungan sosial di tengah tekanan krisis. Setiap sila memberikan kontribusi moral yang khas: Ketuhanan memandu spiritualitas, Kemanusiaan menekankan keadilan dan martabat manusia, Persatuan mendorong solidaritas, Kerakyatan mendukung musyawarah mufakat, dan Keadilan Sosial memastikan keberpihakan pada kelompok rentan. Penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, yang memerlukan strategi penguatan kelembagaan dan pendidikan etika manajerial berbasis Pancasila. Artikel ini berkontribusi terhadap integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan organisasi publik sebagai upaya menciptakan model manajemen krisis yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan berkeadaban. Kata Kunci: Manajemen Krisis, Pengambilan Keputusan, Nilai-Nilai Pancasila
PENGARUH HUKUM TERHADAP OBAT GENERIK, PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG PATEN I Komang Agus tri Wismantara; Ety Isworo; Lalu Mahmud Yasin
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The legal regulation of generic drugs in Indonesia is a complex and multidimensional issue, involving the interaction between the Health Law and the Patent Law. This study aims to analyze how these two laws interact in regulating the production, distribution, and accessibility of generic drugs. Using current data and statistics, as well as relevant case studies, this research reveals the impact of these regulations on drug accessibility for the public, especially for low-income groups. The research findings indicate that while the Health Law provides a legal basis for improving drug accessibility, the Patent Law often acts as an obstacle that complicates the situation. Keywords: Generic drugs, Health Law perspective, Patent Law
Kajian KAJIAN YURIDIS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: OBAT TRADISIONAL, KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN nunuk jati saputri
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini muncul berbagai macam produk obat tradisional yang beredar bebas di masyarakat. Obat-obatan tersebut tentu saja menawarkan berbagai khasiat yang mampu mengobati penyakit yang paling parah sekalipun.Obat tradisional juga disebut jamu, yang dimaksud adalah ramuan berupa jamu yang dari jaman dahulu dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit karena bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan alami. Teknologi mulai mengalami perkembangan yang pesat sehingga pabrik atau produsen dalam hal ini pembuat produk jamu mempergunakan mesin agar produksinya meningkat dan bahan alami yang semakin sulit didapatkan mulai diganti dengan bahan kimia obat yang berbahaya bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia dilakukan secara prevenif dan secara represif.
Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Surakarta sebagai Pilar dalam Mewujudkan Keadilan Sosial yang Inklusif OKTAVIANA AYU SEKAR ASTUTI; Anita Firdausi; Tiara Yogi Dwi Amelia
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poverty remains a multidimensional structural issue that poses a major challenge in the city of Surakarta. Despite various empowerment programs initiated by the local government, their effectiveness is limited by weak cross-sectoral integration, inadequate unified data, and the minimal involvement of the poor as active development agents. This study aims to analyze the effectiveness of poverty alleviation programs in realizing inclusive social justice in Surakarta. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in several high-poverty urban villages. The findings reveal that participatory community-based approaches, integrated data systems, and cross-sectoral collaboration are crucial to improving program outcomes. Nonetheless, challenges remain, such as weak mentoring, misalignment between programs and local needs, and inequitable access to basic services. Therefore, the empowerment of the poor should be framed as the fulfillment of fundamental citizen rights rather than mere technocratic intervention. This research recommends the establishment of inclusive, data-driven policy systems that strengthen community capacity to achieve a dignified and prosperous life. Kemiskinan merupakan isu struktural multidimensi yang masih menjadi tantangan serius di Kota Surakarta. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dijalankan oleh pemerintah, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data terpadu, dan minimnya partisipasi masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif di Surakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di beberapa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, penggunaan data yang terintegrasi, dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan seperti lemahnya pendampingan, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta ketimpangan dalam distribusi layanan dasar. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin harus diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, bukan sekadar intervensi teknokratis. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya sistem kebijakan yang berbasis data, inklusif, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam meraih kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
PERUNDUNGAN DI SEKOLAH SEBAGAI KEKERASAN ANAK, DAMPAK PADA KESEHATAN MENTAL DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA jimmi marliston pandapotan aritonang; aris prio santoso
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: School bullying is becoming more identified as violence among children having significant consequences for victims’ mental well-being. This paper normatively examines the impact of bullying at school on mental health in children and criminal law enforcement in Indonesia. A normative juridical approach was employed, analyzing laws and literature as well as statistical case evidence. Findings confirm that bullying results in serious psychological issues (depression, anxiety, low self-esteem, trauma, suicidal ideation). Legally, Indonesia’s Child Protection Law (UU No.35/2014) provides explicit prohibition for any forms of psychological or physical violence toward children (Article 76C) and criminal punishment (Article 80: up to 3.5 years prison, up to 15 years if death). Nevertheless, bullying is present in many unreported occurences and enforcement is poor. This paper calls for enhanced prevention programs at schools, psychosocial support for victims, and severe punishment for offender. This research calls stakeholders to act decisively in preventing bullying toward protecting rights for children. Keywords: Bullying, Violence Against Children, Mental Health, Criminal Law, Indonesia Abstrak: Perundungan di sekolah bukan sekadar kenakalan remaja, ia adalah luka sosial yang dalam, meninggalkan jejak panjang pada jiwa anak-anak yang menjadi korbannya. Penelitian ini mengkaji secara normatif dampak perundungan terhadap kesehatan mental anak serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap regulasi yang berlaku, literatur hukum, dan data kasus yang relevan..Hasil kajian menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan pendidikan berdampak signifikan pada kesehatan mental anak, termasuk risiko depresi, kecemasan, trauma, harga diri yang rendah, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup. Secara hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak (Pasal 76C), dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta (Pasal 80 ayat 1). Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, sanksi pidana dapat meningkat hingga 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp3 miliar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus perundungan tidak dilaporkan, dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menyerukan perlunya program pencegahan yang lebih efektif di sekolah, dukungan psikososial bagi korban, dan pemberian hukuman yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini mengajak semua pihak untuk bertindak tegas dalam mencegah perundungan demi melindungi hak-hak anak. Kata kunci: Bullying, Kekerasan Anak, Kesehatan Mental, Hukum Pidana Indonesia
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA: SEBUAH KAPITA SELEKTA Nadias Wibawa; Aditya Bagus Kuncoro; Dahvit Danang Adi Saputro; Rini Diah Puri Hamdayami; Seroja Kusuma Dewi
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan kolonial yang masih menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai sumber hukum utama sejak diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka, BW tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Struktur dasar BW yang meliputi hukum orang, benda, perikatan, dan waris masih dijadikan rujukan, meskipun dalam praktiknya hukum perdata Indonesia bersifat pluralistik dengan berlakunya hukum adat dan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, BW tidak lagi sepenuhnya memadai dalam menjawab tantangan sosial, teknologi, dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata berkembang melalui peran penting yurisprudensi dan regulasi sektoral. Yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang responsif dan progresif, antara lain melalui perluasan makna perbuatan melawan hukum serta pengakuan atas kontrak elektronik. Di sisi lain, regulasi sektoral seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UUPA menjadi alat legislasi yang memperbarui dan menyesuaikan norma-norma BW dengan kebutuhan lokal. Sinergi antara yurisprudensi dan regulasi sektoral telah mendorong terbentuknya sistem hukum perdata yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus menunjukkan arah menuju kodifikasi hukum perdata nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA HERA ANANDA PUTRI HERA; AGNESIA KURMALIASARI AGNES; ELSA PUSPITA BUNGA SARI; SEPTIANA DWI KHARISMAWATI; ADITIYA BAGUS KUNCORO
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai risiko hukum, terutama bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip umum perjanjian dan tanggung jawab, namun belum secara khusus mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE memberikan dasar hukum tambahan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan akses edukasi hukum bagi konsumen agar tercipta ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan berkeadilan.

Page 5 of 12 | Total Record : 115

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn Vol. 1 No. 1 (2024): Optimalisasi Peluang Bisnis Pariwisata Indonesia Berdaya Saing Global