Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Proceeding Law, Accounting, Business, and Language (LABEL) adalah prosiding ilmiah resmi yang memuat kumpulan artikel hasil penelitian dan pemikiran kritis yang dipresentasikan dalam seminar nasional tahunan. Prosiding ini dirancang sebagai wadah akademis bagi para dosen, peneliti, praktisi, serta mahasiswa dari berbagai institusi di Indonesia untuk mendiseminasikan hasil kajian terbaru mereka. Dengan fokus pada pendekatan interdisipliner, prosiding ini berkomitmen untuk mendorong hilirisasi riset yang adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial masyarakat. Ruang lingkup (scope) dari prosiding ini mencakup lima pilar keilmuan utama yang saling berintegrasi. Pada bidang Hukum, fokus diarahkan pada pembaruan hukum, hukum bisnis, dan keadilan sosial. Di sektor bisnis, bidang Manajemen dan Akuntansi menyoroti inovasi tata kelola, strategi keberlanjutan bisnis, keuangan digital, serta audit kontemporer. Sementara itu, bidang Bahasa Inggris (linguistik, terjemahan, dan pengajaran) serta Ilmu Komunikasi (media digital, komunikasi korporat, dan dinamika sosial media) hadir untuk memperkuat aspek literasi, budaya, dan penyampaian pesan di era informasi global. Semua artikel yang diterbitkan dalam prosiding ini telah melalui proses peninjauan sejawat (peer-review) yang ketat untuk menjamin kualitas, orisinalitas, dan validitas metodologi ilmiah yang digunakan. Prosiding ini diterbitkan secara berkala dalam bentuk digital (elektronik) dengan akses terbuka (Open Access), sehingga seluruh artikel dapat diunduh dan disitasi secara bebas oleh masyarakat luas guna mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui publikasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi solutif bagi akademisi, pelaku industri, hingga pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.
Articles
115 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BAYANG-BAYANG KLAUSULA EKSONERASI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adelina damayanti anggarini]]>;
<![CDATA[Sabrina Difa Amallia]]>;
<![CDATA[Guritno Adi Nugroho]]>;
<![CDATA[Aditya Bagus Kuncoro]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen di Indonesia. Berdasarkan analisis situasi, banyak pelaku usaha masih mencantumkan klausul-klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab, seperti dalam karcis parkir atau transaksi digital, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya posisi tawar konsumen serta ketidakseimbangan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan hukum serta studi kasus yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa klausula baku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melarang klausula eksonerasi tertentu, penegakannya masih lemah karena rendahnya kesadaran konsumen, dominasi pelaku usaha, serta kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya advokasi dan edukasi hukum yang lebih masif, serta peninjauan ulang regulasi untuk memastikan perlindungan konsumen yang adil dan efektif. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan perlindungan konsumen dan pembaruan hukum kontrak di era digital.]]>
<![CDATA[Analisis Kelemahan dan Kekuatan UU No. 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Data Pribadi Pasien Telemedicine ]]>
<![CDATA[Alfred Ariyanto]]>;
<![CDATA[Aryono]]>;
<![CDATA[Maryono]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah mendorong pemanfaatan layanan telemedicine secara luas. Namun, meningkatnya penggunaan layanan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi pasien yang sering kali bersifat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan normatif dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam konteks layanan telemedicine. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan evaluasi komparatif terhadap regulasi internasional seperti GDPR dan HIPAA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memiliki prinsip hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti minimnya peraturan pelaksana, lemahnya infrastruktur, dan belum terbentuknya lembaga pengawas yang fungsional. Evaluasi perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat standar teknis, kelembagaan, serta mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan data pribadi pasien dalam layanan telemedicine membutuhkan sinergi antara aspek normatif, teknis, dan kelembagaan agar dapat terlaksana secara efektif dan kredibel.Kata kunci : telemedicine, perlindungan data pribadi, hukum kesehatan, UU PDP, GDPR-HIPAA]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Azhar Hana Nur Arafah]]>;
<![CDATA[Farhan Azharudin]]>;
<![CDATA[Tarissa Dwi Indrawati]]>;
<![CDATA[Tegar Satriya Aji]]>;
<![CDATA[Aditya Bagus Kuncoro]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian online, yang seringkali melibatkan pertukaran data pribadi konsumen. Namun, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perjanjian online masih menjadi tantangan, terutama dari perspektif hukum perdata. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam pelanggaran perjanjian terkait perlindungan data pribadi konsumen serta bentuk ganti rugi perdata yang dapat diberikan kepada konsumen akibat kebocoran data oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui asas itikad baik dan wanprestasi. Selain itu, ganti rugi perdata dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan nama baik, atau tindakan tertentu untuk mengamankan data. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kesadaran hukum untuk melindungi hak konsumen di era digital.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Korban Wanprestasi Perjanjian Jual Beli di Indonesia ]]>
<![CDATA[Saffina Rahma]]>;
<![CDATA[Munira Izzatul]]>;
<![CDATA[Aditya Bagus Kuncoro]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis upaya perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dalam perjanjian jual beli di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan serta sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan kepastian dan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti rugi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan terkait lainnya, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah ketimpangan posisi tawar antara para pihak, kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum oleh para pihak, serta proses penyelesaian sengketa yang lamban. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan perlindungan hukum yang efektif bagi korban wanprestasi guna menciptakan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam praktik perjanjian jual beli di Indonesia.]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN KRISIS ]]>
<![CDATA[Etika Indah Istiqomah]]>;
<![CDATA[nur khayati]]>;
<![CDATA[Aris Prio Agus Santoso]]>;
<![CDATA[Adelya Ardhana]]>;
<![CDATA[Nindia mayerli]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas peran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam pengambilan keputusan manajemen krisis. Dalam konteks bisnis dan organisasi, pengelolaan krisis yang efektif membutuhkan pijakan moral dan etika yang kuat agar keputusan yang diambil tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam praktik pengambilan keputusan selama krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial sangat berperan dalam membentuk keputusan yang etis dan inklusif. Namun, tantangan penerapan nilai tersebut terutama pada kurangnya pedoman operasional dan pemahaman mendalam. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan kebijakan yang mengintegrasikan nilai Pancasila secara sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen krisis. Artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik manajemen bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan moral.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Kerangka Etis Manajemen Bisnis ]]>
<![CDATA[Iga Yashinta]]>;
<![CDATA[Farel Ghozy Azzuhri]]>;
<![CDATA[Fajar Muharohmah]]>;
<![CDATA[Alief Bintang]]>;
<![CDATA[Cahya Herdjoena Kurniawan]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap etika manajemen bisnis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya tantangan etis dalam dunia bisnis akibat globalisasi dan digitalisasi yang pesat, di mana praktik manajerial seringkali mengabaikan nilai-nilai moral demi efisiensi dan keuntungan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diyakini dapat memberikan kerangka etis yang kuat dalam praktik bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS). Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang bekerja di perusahaan swasta dan terlibat dalam aktivitas manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, musyawarah, toleransi, dan gotong royong, berpengaruh signifikan terhadap penerapan etika dalam manajemen bisnis. Nilai koefisien jalur sebesar 0,876 dan R Square sebesar 0,768 menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut mampu menjelaskan 76,8% variasi dalam perilaku etis manajerial. Temuan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi bangsa, tetapi juga relevan sebagai pedoman moral dalam tata kelola bisnis yang berintegritas di era modern.]]>
<![CDATA[Keadilan Sosial Sebagai Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Manusia ]]>
<![CDATA[Fauziyah Fahma Hartono]]>;
<![CDATA[Dimas Ridlo Wicaksono]]>;
<![CDATA[Renita Sulardi Puti]]>;
<![CDATA[Nur Fitri Kurniasari]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan sosial sebagai prinsip dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di organisasi. Keadilan sosial merupakan nilai utama dalam Pancasila yang menekankan perlakuan setara, pemberian kesempatan yang adil, serta akses merata terhadap pengembangan karier, penghargaan, dan kompensasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan skala Likert, melibatkan 100 responden dari berbagai sektor kerja. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan SDM, dengan nilai koefisien 0,837 dan R² sebesar 0,701. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, retensi karyawan, serta menciptakan budaya organisasi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi kuat dalam praktik manajemen modern.]]>
<![CDATA[Aspek hukum dalam transplantasi organ: antara etika medis dan hak individu ]]>
<![CDATA[Thomas Mulyanto Kurniawan]]>;
<![CDATA[Singgih Purnomo]]>;
<![CDATA[Linna Fonny]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur transplantasi organ di Indonesia, menganalisis persinggungan antara etika medis dan hak individu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam regulasi Indonesia dibandingkan dengan standar internasional, terutama terkait persetujuan berbasis informasi, pencegahan perdagangan organ, dan alokasi organ yang berkeadilan. Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia belum memadai untuk mengatasi tantangan kontemporer dalam transplantasi organ. Penelitian mengungkapkan ketegangan antara etika komunal dan otonomi pribadi dalam keputusan donasi organ, dengan faktor budaya dan agama yang secara signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan. Studi ini merekomendasikan reformasi hukum komprehensif untuk menetapkan protokol yang jelas untuk donasi dari donor hidup dan jenazah, memperkuat langkah anti-perdagangan organ, dan mengembangkan mekanisme persetujuan yang sesuai budaya yang menyeimbangkan nilai-nilai kolektif dengan hak individu. ]]>
<![CDATA[REVITALISASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[Pritha Trisna Saraswati]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi upaya strategis dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan meliputi survei, wawancara, pelatihan, workshop, serta evaluasi melalui kuesioner dan diskusi kelompok terfokus. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman, sikap, dan perilaku generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Program ini juga mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pendidikan Pancasila agar nilai-nilai luhur bangsa dapat terinternalisasi secara efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[MODEL KEPEMIMPINAN BERBASIS PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI YANG HUMANIS ]]>
<![CDATA[wahyu Raditia Putra]]>;
<![CDATA[jasur robith tri wicaksono]]>;
<![CDATA[Aris Prio Agus Santoso]]>
<![CDATA[ Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Duta Bangsa Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila yang dapat mendukung terbentuknya budaya organisasi yang humanis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini menganalisis peran dan kontribusi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk gaya kepemimpinan yang etis, adil dan partisipatif. Lima sila Pancasila dijadikan sebagai fondasi normatif dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, pengambilan keputusan yang demokratis serta etika organisasi yang kuat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis Pancasila berkontribusi pada peningkatan kinerja, loyalitas karyawan, stabilitas internal organisasi dan pencegahan praktik korupsi dan nepotisme. Model ini juga memperkuat aspek humanistik dalam organisasi melalui penghargaan terhadap keberagaman, empati dan kolaborasi. Penelitian ini menawarkan alternatif konseptual bagi organisasi di Indonesia untuk membentuk kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.]]>
