cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Guffar Harahap
Contact Email
publisherbarokah@gmail.com
Phone
+6285765116052
Journal Mail Official
publisherbarokah@gmail.com
Editorial Address
Desa Lengau Seprang, Kec. Tanjung Morawa, Kab, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. INDONESIA
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan
Published by CV. Barokah Publisher
ISSN : -     EISSN : 3124419X     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan E-ISSN: 3124-419X (media online) diterbitkan oleh CV. Barokah Publsiher secara berkala 3 kali dalam setahun (Januari, Mei, September) . Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini: Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Islam Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) Henny Andriyani Wirananda
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus, seperti lintas batas negara, berbasis teknologi, dan sulit dideteksi, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait kejahatan siber, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta kerja sama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA M. Guffar Harahap
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban KDRT melalui perangkat hukum dan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya patriarki, rendahnya pelaporan, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan korban dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM SENGKETA WARISAN Wilda Sri Munawaroh Harahap; Wan Dian Safina
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa warisan merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya akibat perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Sengketa ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada hubungan kekeluargaan serta kepastian hukum atas harta peninggalan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa warisan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris telah diatur dalam berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang komprehensif dan penegakan hukum yang adil guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Wan Dian Safina; Henny Andriyani Wirananda
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan terhadap konsumen menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, baik berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan maupun tanggung jawab mutlak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL Julia Handayani; Nurul Haliza; Fradilla Dama Yanti; Nadila Salsabila
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui penegakan hukum pidana, termasuk pemberian sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya perspektif korban, dan rendahnya efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana serta penerapan pendekatan perlindungan korban guna mewujudkan keadilan substantif.
NORMATIVE ANALYSIS OF SUPERVISORY REGULATIONS IN VILLAGE HEAD ELECTIONS: ENSURING LEGAL CERTAINTY IN SUMEDANG REGENCY Ryan Syaifurrakhman; Sarip Sarip; Elya Kusuma Dewi
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia’s constitutional system guarantees the implementation of local democracy through the mechanism of Village Head Elections. Within the framework of Indonesia as a state governed by the rule of law, all aspects of Village Head Elections should ideally be conducted based on the principle of legal certainty, including the aspect of supervision. However, there are normative deficiencies in the regulatory framework governing supervision in Village Head Elections, as reflected in various legal instruments, including laws, Minister of Home Affairs regulations, as well as regional and regent regulations as their implementing provisions. This study aims to analyze the regulatory framework governing the implementation of Village Head Elections in Sumedang Regency, particularly from the perspective of supervisory practices, and to examine it within the framework of constitutional law. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of statutory regulations containing norms related to the implementation of Village Head Elections, as well as relevant constitutional law doctrines. The findings indicate that, with regard to the supervisory aspect, the regulatory framework governing Village Head Elections in Sumedang Regency does not yet provide clear, systematic, and comprehensive norms concerning supervisory institutions, the scope of supervisory authority, or mechanisms for handling violations. This condition creates the potential for legal uncertainty, undermines the principles of local democracy, and contradicts the fundamental tenets of the rule of law. Therefore, strengthening the regulatory framework on supervision in the implementation of Village Head Elections is necessary to ensure legal certainty and to enhance the quality of democratic governance at the village level.
IMPLEMENTATION OF LAW IN THE RESOLUTION OF DOMESTIC VIOLENCE CASES IN MEDAN: A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1450/PID.SUS/2025/PN MDN Afjuni Amri Siregar; Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the process of legal implementation, the obstacles to legal enforcement, and the legal protection afforded to victims in the resolution of domestic violence cases at the Medan District Court based on Decision Number 1450/Pid.Sus/2025/PN Mdn.The results of the study indicate that the implementation of law in domestic violence cases at the Medan District Court has been carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Nevertheless, in practice there are still various obstacles, including limitations of evidence due to the fact that the incidents occur in the private sphere, psychological pressure experienced by victims, power relations within the household, and cultural factors that perceive domestic violence as a domestic or private matter. Legal protection for victims has been realized through judicial considerations that emphasize the safety, dignity, and rights of victims, both during the trial process and through the imposition of criminal sanctions aimed at preventing the recurrence of violence.
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF THE HEAD OF THE MARKETING SECTION AT BANK SUMUT WHO COMMITTED CORRUPTION IN THE DECISION OF THE MEDAN DISTRICT COURT NUMBER 67/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN Amran Effendi Dalimunthe; Muhammad Hizbullah
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the study, it shows that the application of the elements of criminal acts of corruption in providing credit that does not comply with Banking Standard Operating Procedures in the Medan District Court Decision Number 67 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN Mdn is appropriate because the panel of judges has stated that the charges of Article 3 of Law No. 31 of 1999 have been fulfilled based on written evidence, witness testimony evidence, and the defendant's statement. The form of unlawful acts committed by the Head of the Marketing Section so that it is qualified as a criminal act of corruption in Decision Number 67 is the defendant's actions in not carrying out the credit analysis process in accordance with applicable provisions, approving applications for 2 credit facilities with incorrect data. The defendant's punishment is imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp. 50,000,000.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (B3) MANAGEMENT WITHOUT A PERMIT BY CV. JULIANA: A STUDY OF DECISION NUMBER 538/PID.SUS/2017/PN MDN Amzat Erwinsyah; Syahrul Bakti Harahap
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to juridically analyze the elements of the criminal offense of unauthorized hazardous and toxic waste (B3 waste) management committed by CV. Juliana, to examine the judges’ legal considerations in imposing criminal sanctions, to assess the implementation of the principle of proportionality in sentencing, and to identify juridical obstacles in the application of environmental criminal law based on Decision Number 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense of unauthorized B3 waste management in the a quo case were lawfully and convincingly fulfilled, and that CV. Juliana, as a business entity, could be held criminally liable. The judges’ considerations in imposing criminal sanctions took into account aspects of evidentiary assessment, the principle of legality, the precautionary principle, and environmental protection as a public interest. The application of the principle of proportionality in sentencing is reflected in the imposition of sanctions commensurate with the degree of culpability and the potential environmental impact, in line with environmental sentencing theory. Nevertheless, juridical obstacles remain in the enforcement of environmental criminal law, particularly with regard to technical evidentiary issues, corporate criminal liability, and inter-agency coordination, which require strategic efforts to enhance the effectiveness of environmental law enforcement.
THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT SANCTIONS AGAINST NARCOTICS CRIMES IN MEDAN CITY (A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1891/PID.SUS/2025/PN MDN) Bobbi Hendra; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes is an important instrument to protect society from the destructive impacts of narcotics abuse and illicit trafficking, particularly in the city of Medan, which has a high level of vulnerability. This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of criminal sanctions against narcotics offenders based on Decision Number 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn, using a normative juridical legal research method with a case study approach, supported by court decisions, interviews with judges, as well as statutory regulations and doctrines of criminal law.The results of the study indicate that the imposition of criminal sanctions has been carried out based on lawful and convincing evidence in accordance with Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and reflects efforts to create a deterrent effect and provide protection to the public. However, the effectiveness of law enforcement is still influenced by several factors, including the quality of evidence, inter-agency coordination, limited facilities and infrastructure, low legal awareness among offenders, and high rates of recidivism. Therefore, it is necessary to strengthen sentencing consistency, rehabilitation efforts, the capacity of law enforcement officers, institutional coordination, and active community involvement in the prevention of narcotics crimes

Page 1 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2026) Vol 1 No 1 (2026)