cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fazari Zul Hasmi Kanggas
Contact Email
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id
Phone
+6285230307911
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Siman Km. 5, Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JICL
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329x     DOI : https://doi.org/10.21111/jicl
Core Subject :
Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law JICL specializes in the study of legal comparison or legal thought which contains scientific works related to thoughts in the field of positif law, customary law, and Islamic law.
Arjuna Subject : -
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
Alleged Data Breach of Bank Syariah Indonesia Customers: An Analysis of Personal Data Protection and Legal Liability Under the Personal Data Protection Act : Dugaan Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia: Analisis Pelindungan Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nur Fauziah; Astika Nurul Hidayah; Marsitiningsih; Zeehan Fuad Attamimi
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 2 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i2.114

Abstract

The alleged leakage of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia (BSI) resulting from the LockBit 3.0 ransomware attack in 2023 has raised serious concerns regarding the protection of personal data in the digital banking sector. This incident demonstrates that digital transformation in banking services not only enhances service efficiency but also increases the risk of personal data security breaches. This study aims to analyze the legal protection of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to examine BSI's legal liability for the alleged personal data breach. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal textbooks, scholarly journal articles, and other relevant legal documents. The findings indicate that the protection of customers' personal data in the banking sector is regulated under the Personal Data Protection Law, the Banking Law, the Islamic Banking Law, and regulations governing the financial services sector. The alleged data breach at BSI indicates a potential failure to fulfill the obligations of a data controller in safeguarding personal data and providing notification to data subjects. BSI's accountability measures were primarily implemented through the restoration of banking services and the strengthening of cybersecurity systems. However, transparency in notifying affected customers has not yet been fully optimized.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN Gita Laksmi Zalsabilla; Yana Indawati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 7 No. 2 (2024): JICL
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta bersama serta status anak dan juga terkait waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah harta bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap diangap ahli waris jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA Raden Roro Fernanda Tasya Annora; Sri Astutik; Nur Handayati; Deddi Wrdana Nasoetion
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 7 No. 2 (2024): JICL
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanja online memiliki risiko, seperti barang yang tidak sesuai, pengiriman terlambat, atau bahkan penipuan. Penelitian ini membahas permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian utama serta bahan hukum lainnya yang bersumber pada studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yakni : perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi on line yang dilakukan dapat mengajukan gugatan ganti rudi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan alternatif yang lebih praktis dibandingkan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Namun, masih terdapat kelemahan, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang prosedur pengajuan gugatan dan proses hukum yang masih harus memakan waktu, karena meskipun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, tetapi masih dimunkingkan pengajuan keberatan oleh para pihak, sehingga tidak dapat langsung dilaksanakan eksekusi.

Page 7 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H Vol. 8 No. 2 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H Vol. 8 No. 1 (2025): jicl Vol. 7 No. 2 (2024): JICL Vol. 6 No. 2 (2023): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H Vol. 6 No. 1 (2023): jicl