cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
JL. KAKAK TUA NOMOR 17, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31240046     DOI : https://doi.org/10.65244/jlp
Core Subject :
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (E-ISSN: 3124-0046) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan untuk publikasi penelitian teoretis dan empiris di bidang legislasi dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan diskursus akademik serta memberikan kontribusi pemikiran hukum yang kritis, sistematis, dan solutif dalam rangka memperkuat kualitas regulasi dan sistem hukum di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jurnal ini menerima naskah dengan pendekatan normatif, empiris, maupun socio-legal, termasuk kajian harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, politik hukum, teknik perancangan peraturan (legislative drafting), evaluasi dan analisis regulasi, studi perbandingan legislasi, serta analisis terhadap implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup jurnal secara khusus meliputi pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki dan materi muatan peraturan, perencanaan legislasi nasional dan daerah (Prolegnas dan Propemperda), reformasi regulasi, deregulasi dan debirokratisasi, serta penguatan kualitas legislasi dalam kerangka negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (JLP) diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dan berkomitmen untuk menyebarluaskan hasil penelitian legislasi yang berkualitas tinggi kepada akademisi, perancang peraturan, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
ANALISIS YUDIRIS PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Rissard Lumban Gaol; Meiske M. W. Lasut; Harly Rumagit
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.587

Abstract

Korupsi di Indonesia hingga tahun 2025 masih merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis mencapai Rp 12,4 triliun dengan peningkatan kasus 22% tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Perampasan aset (asset forfeiture) hadir sebagai instrumen hukum strategis yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan kerugian negara sekaligus menciptakan efek jera yang nyata, memutus logika bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (crime should not pay). Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang kompleks. Secara yuridis, dasar hukum seperti Pasal 38 UU Tipikor dan UU TPPU masih menghadapi kendala implementasi, terbukti dengan hanya 35% dari total aset korupsi yang berhasil dirampas dengan waktu penyelesaian rata-rata 3-5 tahun per kasus. Tantangan tersebut meliputi dikotomi konseptual antara perampasan sebagai pidana tambahan (in personam) dengan pendekatan modern in rem, pembatasan pembalikan beban pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta maraknya modus penyembunyian aset canggih seperti nominee arrangement, perusahaan cangkang di negara tax haven, hingga pemanfaatan teknologi blockchain dan metaverse. Di tingkat internasional, efektivitas pemulihan aset juga terhambat oleh belum optimalnya penerapan mutual legal assistance (MLA) dan ketiadaan perjanjian bilateral khusus, yang menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 120 negara dalam efektivitas pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Penelitian ini menjadi krusial di tengah reformasi sistem perampasan aset dalam RKUHP yang akan berlaku, perkembangan modus kejahatan digital, dan desakan masyarakat akan penguatan aspek restitusi. Dengan menganalisis tantangan yuridis, teknis, dan koordinatif dalam perampasan aset, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi serta praktik penegakan hukum yang berkeadilan substantif dan mampu mengembalikan aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR DALAM APLIKASI TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Olivia Zefanya Karundeng; Stince Sidayang; Henry Lumenta
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.619

Abstract

Kemajuan serta perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah menjadi suatu dorongan besar dalam berbagai platfom media social yang menjadi sarana bagi Masyarakat untuk mengekpresiakan dan mewujudkan ide serta kreativitas mereka yang mereka tuangkan dalam aplikasi Tiktok. Melalui aplikasi ini para content creator dapat menuangkan berbagai hasil serta karya mereka yang dapat meberikan keuntungan bagi mereka khusunya dalam keuntungan ekonomi. Selain ketenaran meraka mendapatkan komisi keuntungan yang berupa ekonomi yang dapat memenuhi keuntungan kebutuhan mereka. Maka dari itu tidak sedikit yang berlomba untuk menjadi seperti content creator. Inilah yang memicu banyak sekali orang menggunakan berbagai cara untuk mencari keuntungan walaupun melanggara aturan yang telah dibuta. Dengan menyebarluaskan karya orang lain dan mengklaim bahwa itu punya mereka dengan berbagai perubahan yang mereka lakukan hal ini lah yang sering terjadi reupload content tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN E-KTPBERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2001: Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Jai Frandy S Gurukinayan; Janeman J. Lanawaang; Yolanda M. Salainti
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.645

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Valentino Julian Moga; Arthur N. Tuwaidan; Reynold Simandjuntak
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.651

Abstract

Studi ini menyelidiki peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab platform e-commerce dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang dalam transaksi elektronik. Dengan pertumbuhan e-commerce yang cepat di Indonesia, ada tantangan hukum yang kompleks terkait dengan pelanggaran merek dagang. Penelitian ini meninjau UU Merek, UU ITE, UU Perdagangan, dan peraturan pelaksanaannya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak konsisten dan tersebar luas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai batasan tanggung jawab platform sebagai intermediary. Dua pendekatan yang berbeda ditunjukkan dalam praktik peradilan: pendekatan tanggung jawab aktif, yang mewajibkan platform untuk melakukan pengawasan, dan pendekatan safe harbor, yang melepaskan platform sebagai perantara pasif. Di antara kendala penegakan hukum adalah substansi hukum yang tidak jelas, kapasitas penegak hukum yang terbatas, banyaknya transaksi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Menurut penelitian, peraturan pemerintah khusus harus dibuat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan berkelanjutan. Peraturan ini harus menetapkan standar kehati-hatian yang wajar, prosedur peringatan dan penghapusan yang efisien, penguatan kemampuan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, dan meningkatkan kerja sama antara penegak hukum, pemilik merek, dan platform.
PERAN POLISI DALAM PENYITAAN MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Hursulina Batfin; Agustien C. Wereh; Roof O. Pajow
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.734

Abstract

Studi ini menyelidiki peran polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan penekanan khusus pada dasar, batas, dan prosedur penyitaan agar penyitaan tetap sah dan tidak merugikan hak pemilik barang. Penelitian ini menyelidiki bahan hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan analitis- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan adalah tindakan penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hanya barang bergerak yang dapat disita dalam situasi yang sangat perlu dan mendesak harus segera dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa barang yang dapat disita harus terkait langsung dengan kejahatan, seperti hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang digunakan untuk menghambat penyidikan, atau barang yang memiliki hubungan langsung dengan kasus tersebut. Polisi melakukan penyitaan bukan hanya melakukan penyidikan, tetapi juga melindungi hak asasi agar penyitaan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU TPKS Cristia Wowor; Yoan Runtunuwu; Harly Rumagit
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.737

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta perspektif hukum Indonesia terhadap pemulihan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang memiliki dasar hukum kuat dan wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan bukti kerugian, prinsip keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pembahasan menunjukkan restitusi merupakan instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan eksekusi.
Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amandemen UUD 1945 Windi Yolanda Windi Yolanda; Ervina Sari Sipahutar; Nabila Amanda Kirana; Putri Sfina; Farhan Aditya; Dina Armia
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i2.1206

Abstract

Amandemen UUD 1945 mengubah arsitektur ketatanegaraan Indonesia dari sistem vertikal-piramidal dengan supremasi parlemen menjadi horizontal-fungsional berdasarkan supremasi konstitusi. Pergeseran ini memperkuat prinsip checks and balances, namun juga memicu wilayah abu-abu (gray area) yang berpotensi melahirkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Artikel ini menganalisis klasifikasi dan kedudukan ontologis lembaga negara pasca-amandemen, parameter yuridis subjektif dan objektif dalam perkara SKLN, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas tata negara dengan fokus pada studi kasus sengketa hak audit keuangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berhasil menjalankan peran sebagai arbiter konstitusional melalui doktrin harmonisasi konstitusi (constitutional harmonization), yang menegaskan bahwa seluruh dana publik wajib diaudit demi akuntabilitas, tanpa mengintervensi independensi teknis yudisial. Kepatuhan konstitusional (constitutional obedience) dari setiap lembaga negara mutlak diperlukan demi menjaga keseimbangan kekuasaan horizontal.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 1 No. 1 (2025): Desember : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan