Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan
Focus and Scope Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan adalah jurnal akses terbuka yang berdedikasi untuk mempublikasikan riset multidisiplin dan interdisipliner dengan fokus pada integrasi nilai-nilai keislaman, dinamika sosial, pembaruan hukum, dan inovasi pendidikan. Jurnal ini menyediakan platform bagi akademisi untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer melalui empat rumpun utama: 1. Keislaman (Islamic Studies) Fokus pada pemikiran, institusi, dan praktik keagamaan dalam konteks kontemporer: Ekonomi dan Filantropi Islam: Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), ekonomi syariah/etis, serta pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga. Hukum Keagamaan dan Etika: Hukum keluarga, bioetika keagamaan, serta etika lingkungan (Ecotheology). Moderasi dan Pluralisme: Toleransi inklusif, dialog antariman, serta kajian radikalisme vs moderasi. Pendidikan dan Literasi Agama: Literasi skriptural, pendidikan moral-etik, serta integrasi sains dan agama. Sosiologi Agama: Institusi keagamaan, kepemimpinan agama, dan peran ritual sebagai kohesi sosial. 2. Sosial (Social Sciences) Fokus pada dinamika kemasyarakatan, pemberdayaan, dan inklusivitas: Inklusivitas dan Gender: Kajian jender, perlindungan anak, dan inklusi sosial bagi kelompok marginal. Pemberdayaan Masyarakat: Strategi pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta resolusi konflik dan harmoni sosial. Sosiologi dan Antropologi: Analisis empiris terhadap perubahan perilaku sosial dan interaksi budaya dalam masyarakat Muslim. 3. Hukum (Law) Fokus pada studi hukum dengan pendekatan multidisipliner dan interseksional: Hukum Murni dan Normatif: Kajian terhadap teks hukum, perundang-undangan, dan teori hukum dasar. Hukum Sosial dan Empiris: Analisis implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Interseksi Hukum: Hukum Sosio-Pendidikan (Socio-Educational Law) dan Hukum Sosio-Religius (Socio-Religious Law). 4. Pendidikan (Education) Fokus pada inovasi pedagogi, kebijakan, dan teknologi dalam institusi pendidikan: Inovasi Pembelajaran: Kurikulum, strategi pengajaran, teknologi pendidikan, Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan, serta pedagogi digital dan hibrida. Jenjang Pendidikan: Kajian spesifik pada Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Luar Biasa. Manajemen dan Kebijakan: Kepemimpinan pendidikan, sosiologi pendidikan, manajemen sekolah/pesantren, serta metode penelitian pendidikan. Pendidikan Karakter dan Nilai: Pengembangan karakter, nilai-nilai moral, serta pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development). Profesionalisme Guru: Pelatihan guru (Teacher Training), asesmen pendidikan, dan pengembangan kompetensi pendidik.
Articles
103 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online ]]>
<![CDATA[Delon Austin Sirait]]>;
<![CDATA[July Esther]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 05 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i05.94
<![CDATA[The development of digital technology has driven the growth of buying and selling transactions through marketplace platforms. However, this phenomenon is not free from the risk of default by sellers, such as delivery of goods that do not match, late delivery, or goods not delivered at all. In this context, marketplaces as digital platform providers have a strategic role in providing legal protection for consumers. This study aims to examine the definition of default in online transactions according to Indonesian law, analyze the forms of marketplace legal responsibility, identify legal remedies that consumers can take, and evaluate consumer legal protection based on applicable laws and regulations. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The results show that default in online transactions constitutes a violation of electronic contracts as regulated in the Civil Code and the ITE Law. Marketplaces can be held legally responsible if they are negligent in carrying out their obligations to supervise and protect consumers. Consumers have the right to pursue legal remedies through complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM), or through litigation. Regulations that protect consumers include Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the ITE Law. This research contributes to strengthening the legal position of consumers in the digital commerce ecosystem.]]>
<![CDATA[Implementasi Kurikulum Cinta dalam Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah ]]>
<![CDATA[M. Isroul Laili]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v9i2.95
<![CDATA[The Love-Based Curriculum (LBC) is a pedagogical approach that emphasizes the internalization of the values of compassion, empathy, and spirituality as the foundation of the learning process. LBC is relevant for religious education because it seeks to transform the classroom into an environment that shapes the character and emotional maturity of students. This article aims to analyze the implementation of LBC in Arabic language learning in madrassas and describe its impact. The research method used is qualitative descriptive through literature study and analysis of curriculum policy documents and contemporary good practices, focusing on an analytical framework that identifies teaching practices that promote the values of 'Al-Mahabbah' (love) and rahmatan lil alamin. The results show that the integration of LBC in PBA has a significant impact on three aspects: (1) Increased learning motivation because a supportive classroom atmosphere reduces students' affective filters towards language difficulties; (2) Effective character strengthening, fostering empathy (ta'awun) and tolerance (tasamuh), in line with the values of the Rahmatan Lil Alamin Student Profile (PPRA); and (3) The creation of a very humanist and student-centered classroom atmosphere, where the role of the teacher shifts to a compassionate facilitator (murabbi). It is concluded that LBC is a transformative curriculum model that transforms Arabic learning from technical skills into a wholesome means of spiritual and social self-development. The implications of this study recommend LBC as a complementary approach to increase the effectiveness of the Independent Curriculum in madrassas]]>
<![CDATA[Fiqh dalam Era Digital: Tantangan dan Respons Ulama ]]>
<![CDATA[Rahmat Mufarid]]>;
<![CDATA[Sila Monika]]>;
<![CDATA[Sabila Ayu]]>;
<![CDATA[Rizano Akbar]]>;
<![CDATA[Imam Tauhid]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.98
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh yang besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam kegiatan religius dan pendidikan Islam. Dalam konteks hukum Islam, fiqh kini menghadapi tantangan baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan digital yang berlangsung pesat. Penelitian ini berfokus pada kajian akademis yang mengeksplorasi perbedaan antara fiqh konvensional dan keadaan sosial masa kini, terutama dalam hal dakwah lewat platform digital. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi fiqh ketika menyongsong era digital serta menganalisis pandangan para ulama mengenai perubahan yang telah terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Informasi diperoleh dari berbagai jenis sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder, seperti kitab fiqh, artikel ilmiah, dan sumber daring yang dapat diandalkan. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa meskipun fiqh modern berupaya menerapkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks digital, fiqh tradisional cenderung lebih memperhatikan bahasa dan sikap yang ditunjukkan oleh ulama. Para akademisi masa kini menekankan betapa pentingnya etika dalam pendidikan digital, kemampuan literasi informasi, dan literasi media untuk membantu membangun komunitas Muslim yang kritis dan berkarakter. Singkatnya, dakwah digital bukan sekadar sebuah inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan ruang baru bagi ulama dalam melakukan ijtihad agar prinsip-prinsip Islam tetap dapat diaplikasikan dalam dunia teknologi saat ini.Abstrak ditulis pasca-halaman judul artikel.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MENINGKATKAN ADMINISTRASI SEKOLAH DI MTS AL-YASINI ]]>
<![CDATA[Ulul Masrifah]]>;
<![CDATA[M.Syaikhudin]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 04 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i04.103
<![CDATA[A well-organized school administration cannot be separated from systematic and orderly records management. Records play a crucial role in supporting administrative activities, including services, reporting, and accreditation processes. However, in practice, many educational institutions still face challenges in managing their records, making research on the implementation of records management relevant to conduct. This study aims to examine the implementation of records management in improving school administration at MTs Al-Yasini Pasuruan and to identify the supporting and inhibiting factors in its application. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research subjects include the principal, the head of administration, administrative staff, and teacher representatives. The findings show that records management at MTs Al-Yasini follows the five stages of the records cycle proposed by Read and Ginn, namely creation, handling, use, storage, and disposition of records. This implementation contributes to improving the quality of school administration, as evidenced by faster services, easier document retrieval, and a more orderly documentation system. Supporting factors include leadership commitment, discipline among administrative staff, availability of physical facilities, and the use of digital technology. Meanwhile, inhibiting factors consist of the absence of professional archivists, the lack of written SOPs, limited storage space, and insufficient staff training. Therefore, although the implementation of records management has been running well and has provided positive contributions, strengthening regulations, enhancing human resource capacity, and developing a more integrated digital system are still required to meet national archival standards]]>
<![CDATA[C Compilation of Scholars’ Views on the Rulings of Using Digital Adhan Applications in Worship: Compilation of Scholars’ Views on the Rulings of Using Digital Adhan Applications in Worship ]]>
<![CDATA[Vemmy Ellengie Vemmy]]>;
<![CDATA[Zahra Chairunnisa S Zahra]]>;
<![CDATA[Wirda Hakim Wirda]]>;
<![CDATA[Nurrohmatillah Nurrohmatillah]]>;
<![CDATA[Imam Tauhid]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.104
<![CDATA[Dari perspektif ulama tradisional maupun kontemporer, penelitian ini mengkaji status hukum penggunaan adzan digital dalam praktik ibadah umat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batasan teknologi digital dalam ibadah dan menentukan apakah aplikasi adzan digital dapat menggantikan adzan konvensional yang dipanggil oleh muadzin manusia. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan, meliputi analisis sumber primer dan sekunder, termasuk fatwa modern, kitab fiqh klasik, dan artikel akademik yang relevan dengan hukum Islam dan teknologi. Temuan studi menunjukkan bahwa untuk penggunaan pribadi, aplikasi adzan digital diizinkan sebagai pengingat shalat; namun, ia tidak dapat menggantikan adzan syar'i yang harus dilakukan oleh manusia dengan niat dan kesadaran agama. Para ulama klasik memandang adzan sebagai ibadah lisan dengan kriteria tertentu; di sisi lain, lembaga fatwa seperti MUI, Lajnah Daimah Arab Saudi, dan Dar al-Ifta’ Mesir sepakat bahwa adzan digital hanya berfungsi sebagai alat. Hasil ini menyoroti pentingnya menggunakan teknologi secara bijak sesuai dengan prinsip syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai syiar dan spiritualitas adzan tradisional.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ASHOBAH DALAM ILMU FAROIDH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ris Dwi Yuliani]]>;
<![CDATA[Safira Tsaniyatur Rohaimi]]>;
<![CDATA[Naila Rizqi Salsabila]]>;
<![CDATA[Najwa Nur Hanifah]]>;
<![CDATA[Mohammad Syaifudin]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.105
<![CDATA[This research aims to analyze the position of ashabah in Islamic inheritance law (faraidh), focusing on its legal foundations, classifications, and role in ensuring fairness in the distribution of inheritance. The study employs a library research method by collecting and reviewing relevant literature, including the Qur’an, hadith, classical and contemporary fiqh works, as well as scholarly articles, which are then examined using content and descriptive analysis. The findings show that ashabah refers to heirs whose shares are not fixed in the Qur’an or hadith but who receive the remainder of the estate after the fixed shares of dzawil furudh are distributed. Ashabah is classified into three main types: ashabah binafsih (male heirs by themselves), ashabah bilghair (female heirs who become ashabah due to the presence of male heirs), and ashabah ma‘al-ghair (female heirs who become ashabah together with other female heirs). Their status is highly significant, as they may inherit the entire estate, a part of it, or sometimes nothing, depending on the composition of other heirs. The study concludes that a correct understanding of ashabah is essential to achieving justice in inheritance distribution and preventing disputes, thus reinforcing the proper application of Islamic law.]]>
<![CDATA[Etika Mahasiswa dalam Pergaulan Sehari-hari: Studi terhadap Batasan Interaksi dalam Fiqih ]]>
<![CDATA[Syifa Al Ghefira]]>;
<![CDATA[Zakiah Zahran Febridirani]]>;
<![CDATA[Bagus Nova Kamajaya]]>;
<![CDATA[Suci Kurnia]]>;
<![CDATA[Imam Tauhid]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.129
<![CDATA[The social interactions of university students in the modern era show significant shifts in ethical values, both in direct communication and through digital media. These changes raise questions about the relevance of fiqh as a guiding framework for regulating student interactions. This study examines the concept of social interaction in Islam, ethical principles for students, the boundaries of interaction between men and women through the concepts of ikhtilāṭ and khalwah, as well as communication ethics in both real and digital settings. Using a literature review method and a descriptive-analytical approach to classical and contemporary sources, the study finds that Islam provides ethical guidelines emphasizing dignity, proper conduct, moral responsibility, and the prevention of social deviation. For students, these principles guide polite, professional, and proportional behavior in all forms of interaction. Fiqh remains relevant as an ethical reference for social interactions, adaptable to modern developments without abandoning its core moral values.]]>
<![CDATA[Intergrasi Fiqih dalam Kurikulum Modern: Menjembatani Tradisi dan Teknologi ]]>
<![CDATA[Septi Wulandari]]>;
<![CDATA[Sofia Dzatil Izah]]>;
<![CDATA[Rohadatul Aisy]]>;
<![CDATA[Riska Maulita]]>;
<![CDATA[Imam Tauhid]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.130
<![CDATA[Technological progress in education has significantly transformed teaching methods, learning approaches, and academic objectives. Amid these rapid changes, figh as a core discipline in Islamic education faces challenges in maintaining its relevance and significance. This article examines the integration of figh into the modern curriculum, focusing on how Islamic scholarly traditions can be linked with the aduancement of educational technology. Using a descriptive qualitative approach and literature analysis, this study reveals that integrating figh into contemporary learning requires not only methodological adaptation but also a reinterpretation of how Islamic legal values are conveyed within a digital context. Technology serves as a strategic medium to enrich the learning experience, while tradition offers the ethical and spiritual foundation that guides learners. Therefore, integrating figh into the modern curriculum is essential for developing comprehensive, relevant, and sustainable Islamic education in the digital era.]]>
<![CDATA[Pembatasan PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK: ANALISIS PRINSIP MUAMALAH DAN SISTEM HUKUM INDONESIA: Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Addriana Della Nasution]]>;
<![CDATA[Nadzirotul Fuadatil]]>;
<![CDATA[Binti Lailatul Masruroh]]>;
<![CDATA[Agus Eko Sujianto]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.131
<![CDATA[Urgensi pembatasan transaksi tunai di Indonesia muncul dari meningkatnya risiko tindak pidana keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, serta minimnya transparansi dalam transaksi bernilai besar yang masih didominasi penggunaan uang tunai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas sistem pengawasan keuangan nasional dan relevansi pembatasan transaksi tunai sebagai instrumen regulasi modern yang mampu menekan potensi penyalahgunaan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah regulasi nasional, literatur fikih muamalah, serta praktik internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan transaksi tunai tidak hanya memiliki landasan empiris dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam fikih muamalah melalui prinsip maqāṣid al-syarī‘ah untuk mencegah terjadinya kemudaratan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan transaksi tunai merupakan kebijakan strategis yang relevan, feasible, dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta praktik internasional, sehingga perlu segera diformalkan melalui payung hukum yang komprehensif agar mampu memperkuat stabilitas, transparansi, dan integritas sistem keuangan nasional]]>
<![CDATA[Transformasi Pemaknaan Jilbab atas Ajaran Al-Qur’an Perspektif Antropologi Islam ]]>
<![CDATA[Umiatu Rohmah]]>;
<![CDATA[Zaeni Anwar]]>;
<![CDATA[Sari Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Alika Putri]]>
<![CDATA[ Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 06 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.132
<![CDATA[Jilbab sebagai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an terus mengalami perubahan cara dipahami seiring dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, jilbab tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan berpakaian, tetapi juga sebagai simbol identitas, nilai, dan ekspresi keberagamaan. Penelitian ini menjadi penting karena ditemukannya pergeseran cara pandang atas praktik pemakaian jilbab. Pernyataan‑pernyataan tentang jilbab sebagai perintah agama dan jilbab sebagai budaya secara komprehensif dibahas dalam penelitian ini. Melalui studi pustaka dan analisis data secara deskriptif-analitis serta pendekatan antroplogis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan jilbab telah ada jauh sebelum Islam datang. Praktik ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai aurat dan pakaian perempuan di mana pada awalnya praktik pakaian perempuan yang ada jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dari tradisi tersebut, kemudian Islam datang memberikan aturan-aturan baru, mengubah (taghyir) praktik pakain perempuan dari ayat 53 Surah al-Ahzāb, kemudian pada ayat 59. Kemudian, apabila sejarah praktik jilbab ini ditarik pada konteks Negara Indonesia. Praktik demikian itu pada awalnya dianggap sebagai simbol radikalisme, hingga kemudian berubah pemaknaan menjadi sebuah tren dan gaya hidup.]]>
