cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024" : 6 Documents clear
UPAYA PENINGKATAN BANTUAN HUKUM KHUSUSNYA PERLUASAN SUBJEK BANTUAN HUKUM UNTUK MENJAMIN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT Siagian, Paulus Reinhard; Widjaningsih, Dyah; Jalil, Abdul
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.37242

Abstract

Secara konseptual, bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada negara kepada warga negaranya sebagai upaya memenuhi keadilan dalam penegakan hukum. Hak dasar warga negara tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil serta objektif dan peruntukannya lebih lanjut ditujukan kepada masyarakat dengan kerentanan khusus. Namun kenyataanya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum hanya warga masyarakat yang terkategori miskin secara ekonomi saja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal yang menggabungkan pendekatan doktriner dengan pengetahuan empiris, dalam hal ini mengetahui secara langsung bagaiman realitas sistem layanan bantuan hukum yang selama ini berlangsung oleh organisasi bantuan hukum sebagai instrumen dalam memenuhi hak hukum bagi setiap warganya.
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL Suci, Vebricia Rahmah; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43419

Abstract

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS TINDAKANNYA MELAKUKAN CYBER WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Junior, RM. Andrew Cahyo; Dwiwarno, Nuswantoro; Hananto, Pulung Widhi Hari
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44971

Abstract

Cyber warfare terhadap Ukraina mengakibatkan melemahnya kemampuan pemerintah dan militer untuk berkomunikasi serta beroperasi, akibatnya legitimasi dan otoritas institusi politik dan militer Ukraina ikut terdampak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang cyber warfare dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan analisis pertanggungjawaban hukum terhadap Rusia yang telah melakukan cyber warfare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil bahwa pengaturan tentang Cyberwarfare dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional didasarkan pada Pasal 22 dan Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 35 dan 36 Protokol I/1977, dan Konvensi Senjata termasuk Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (“Tallinn Manual 1.0”). Pertanggungjwaban hukum terhadap Rusia didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 di mana Rusia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj) Septianti, Anjelina Henryarni; Sularto, R.B.; Astuti, A.M. Endah Sri
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45229

Abstract

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai victim precipitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan perlindugan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHAP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek victim precipitation menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue