cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016" : 112 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA Hasyim Asy’ari, Untung Sri Hardjanto, Rubian Ariviani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.647 KB)

Abstract

Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Gazali. Melalui putusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, akan dilaksanakan secara serentak pada  Pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 serta implikasinya terhadap Pemilu tahun 2019. Latar belakang Pemohon mengajukan permohonan karena tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih secara efisien, tidak terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, dan pemborosan biaya penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah menimbang, dalam rangka menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu anggota legislatif, Mahkamah harus memperhatikan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD NRI 1945 bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Implikasnya adalah ada penggabungan Pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 dan seterusnya. Pengaturan ambang batas sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dalam Pemilu pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya karena terdapat penggabungan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Johannes Adi Saputra Harianja*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.77 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama terciptanya kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pemerintah mengharapkan seluruh satuan pendidikan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun Standar Nasional Pendidikan belum terlaksana secara merata.Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAANPULAU KARIMUNJAWA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI DI JAWA TENGAH Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, Rizki Bagus Saputra*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.057 KB)

Abstract

Kepulauan Karimunjawa menjadi Taman Nasional semenjak 29 Februari 1988, kawasan Kepulauan Karimunjawa difungsikan berdasarkan zonasi dan dimanfaatkan untuk menunjang konservasi alam, pariwisata dan penelitian dan pendidikan, serta memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata yang handal di Jawa Tengah. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari tentunya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pemerintah Daerah, khususnya otonomi daerah. Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu:Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan  dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah  dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah? Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang  menggunakan data sekunder sebagai data utama.  Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah adalah peningkatan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata. Upaya Pemerintah Daerah adalah pembangunan infrastruktur, pengelolaan objek pariwisata, pengelolaan aktifitas promosi, juga peningkatan peran swasta dan masyarakat. Hambatan yang ditemui Pemerintah Daerah antara lain dengan masuknya Karimunjawa sebagai Taman Nasional, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam pengembangan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata agar tidak merusak ekosistem di dalamnya, selain itu akses yang sulit untuk ke Karimunjawa dan banyaknya pulau strategis yang jatuh ke perseorangan sehingga pengelolaannya menjadi lebih sulit
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASURANSI HASIL PERTANIAN YANG BELUM PANEN DI JAWA TENGAH Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari, Pramitha Liskasari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.977 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana proses klaim dalam asuransi hasil pertanian yang belum di panen apabila terjadi resiko kegagalan panen atau kerugian petani.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dilengkapi wawancara dengan narasumber terkait. Data-data tersebut, akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3),  Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam. 
KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Dewi Roybot*, Bambang Eko, FX. Djoko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.517 KB)

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi hal yang penting dalam pembangungan berkelanjutan. Provinsi Jawa Tengah melihat pentingnya hal ini diatur dalam sebuah peraturan daerah agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Jawa Tengah menjadi tepat sasaran ataupun efektif dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur daeahnya sendiri. Konsep yang dimiliki Jawa Tengah tentu berbeda dengan konsep dari daerah lain, dan dilakukan perbandingan agar konsep kebijakan pemerintah daerah menjadi tampak jelas.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Patardo Yosua Andreas Naibaho*, Purwoto, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.201 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan  memberantas korupsi sampai ke akar permaslahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenaikebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG) Brian Khukuh Wijaya*, Nur Rochaeti, Ani Purwanti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.994 KB)

Abstract

Hakim anak memiliki hak untuk mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pertimbangan dan analisis seorang hakim di dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  merupakan hal yang wajib di perhatikan hakim. Pertimbangan yuridis hakim anak dalam memutus perkara anak adalah pertimbangan yang di peroleh dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Faktor-Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah faktor tinjauan filosofis dan tinjauan sosiologis.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GUNA ARTHA SEJAHTERA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 193/PID.B/2010/PN SAL) Dion Handung Harimurti*, Eko Soponyono, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.911 KB)

Abstract

Dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan dan juga terdapat kecenderungan dari penegak hukum untuk mengabaikan norma-norma hukum. Sering terjadi perbedaan pendapat para aparatur penegak hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum, dasar-dasar pertimbangan hakim, serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan NO. 193/PID. B/2010/PN SAL. Hasil dari penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa selain memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan, juga memenuhi unsur-unsur Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa perkara telah melewatkan hal tersebut.
KEDUDUKAN PIUTANG PADA BANK BRI KCP KOSAMBI KABUPATEN KARAWANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 77/PUU-IX/2011) Aditya Bagus Herlambang*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.793 KB)

Abstract

Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyiasati tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Makamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesainnya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosam dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil.
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK DI LPKA KELAS II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA Vincencius Fascha Adhy Kusuma*, Nur Rochaeti, R.B Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.37 KB)

Abstract

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mereka berhak mendapat pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai minta dan bakat serta kemampuannya, serta memperoleh hak-hak anak normal yang lain. Anak berhak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima dimasyarakat.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue