cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 89   90   91   92   93 
PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Monika Oktaviani; Pujiyono Pujiyono; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.685 KB)

Abstract

Era globalisasi saat ini membawa banyak dampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan maraknya pembajakan, plagiat, ataupun memalsukan ciptaan milik orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana pembajakan. Akan tetapi, formulasi dari ketentuan tersebut juga masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan ketidakjelasan penerapan pasal. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dirumuskannya tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini didasari oleh maraknya pembajakan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap pencipta. Aturan mengenai tindak pidana pembajakan memang telah dibuat, namun dalam formulasinya, pasal ini ternyata mengandung beberapa problem yuridis seperti tidak adanya kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak jelasnya formulasi tindak pidana pembajakan sebagai delik aduan, dan tidak diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal suatu badan hukum melakukan tindak pidana pembajakan.
CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KLAUSULA AKAD PERBANKAN SYARIAH Raditya Tatag Sidiartama*, Ro’fah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.779 KB)

Abstract

Adanya pelembagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha perbankan merupakan satu bentuk perkembangan yang cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.       Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai. Dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut timbul permasalahan mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) penyelesaian sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, namun dalam ayat (2) justru memberikan kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri. Penjelasan Pasal 55 tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D  ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adanya ketidakpastian hukum tersebut yang kemudian menimbulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di mana memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI TEKSTIL DI PT JABATEX TANGERANG Dennys Pardomuan P*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.959 KB)

Abstract

Perjanjian dalam kegiatan jual - beli bertujuan memberikan wadah bagi pelakunya untuk menyatukan pendapat melalui kesepakatan yang mengikat. Pada dasarnya kontrak/perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihakPenelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah perjanjian jual – beli yang dilaksanakan oleh PT Jabatex sudah sesuai dengan KUH Perdata dan bagaimana Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian Hal ini penting agar perjanjian jual – beli yang diadakan menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum, Yang apabila terjadi sengketa sistem hukum yang berlaku dapat melaksanakan perannya sebagai penengah sengketa. juga menarik minat penulis untuk menggali dan menjabarkan apa yang penulis dapat sebagai peneliti.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Hukum Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif. Data yang didapatkan merupakan bukti Perjanjian Jual-Beli PT Jabatex dan hasil wawancara dengan perwakilan PT Jabatex yaitu Bapak Ir. Mukh Asnawi. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah deskriptif-analitis-kualitatifDari hasil penelitian, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual – beli tekstil di PT Jabatex. Dapat diketahui bagaimana perjanjian jual beli PT Jabatex dalam hubungannya dengan KUH Perdata, bagaimana perjanjian ini sehubungan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Dapat diketahui pula bentuk Hak dan Kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini.Kesimpulan Dari Penelitian ini adalah Perjanjian jual – beli PT Jabatex sudah sesuai dengan KUH Perdata. Unsur – unsur dan asas asas perjanjian telah dipenuhi. Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditemukan didalam perjanjian. PT Jabatex memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual – belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. PT Jabatex juga harus meyakinkan pembeli bahwa hasil produksi PT Jabatex bebas dari tuntutan pihak lain.kata kunci : Jual-Beli, perjanjian jual-beli, kesesuaian perjanjian dengan KUH Perdata, hak dan kewajiban yang timbulABSTRAK A Contract in a sell and purchase provide a media to consolidate the opinion of each party via a binding agreement. a Contract  started from different concerns between party, mutuality of obligation usually started with a negotiations. a Contract have the differences meet and then add a legal aspect so it bind both the partyThis research is having a point to see whether the sell and purchase Contract used by PT jabatex have been in line with KUH Perdata and how rights and obligations exist as a consequences of legally binding contract. This is important so the Contract have a legal capacity in the circle of Indonesian law, so if a problem happens Indonesian law system could have a way to solve the problem. The method used to approach this law research is yuridis normatif approach. The specification used is descriptive. The data used was collect from the contract usually used by PT Jabatex to do a Textile Sell and Purchase and an interview with representative from PT Jabatex Mr Ir. Mukh Asnawi. The method used to data analysis was using deskriptif-analisis-kualitif. The Research can describe how PT Jabatex do the textile Sell And Purchase. We can understand how the process of textile sell and purchase  at PT Jabatex in correlation with KUH Perdata, and how well this contract as we link it with contract legal conditions from article 1320 KUH Perdata. Also we can describe the form of incumbency that legally bind from the Contract.The conclusion of this reaserch is what PT Jabatex use as a textile sell and purchase contract already in line with KUH Perdata. Elements and principle of contract has been provided. The contract legal conditions from article 1320 KUH Perdata traced in The Sell and Purchase Contract. As a consequences of the contract, PT Jabatex have an obligation to give the ownership of the textile goods and do all what need to be done to swap the ownership of textile goods sold to the buyer. PT Jabatex had to make sure that the textile goods produced by PT Jabatec free from third party claim.keyword : sale and purchase, sale and purchase contract, how the sale and purchase contract in line with KUH Perdata, incumbency tha legally bind from the contract
PENERAPAN FOUNDATIONAL PRINCIPLES OF THE STATE DUTY TO PROTECT HUMAN RIGHTS DALAM UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (UNGP) (Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia) M. Rizqy Darulzain*, H.M. Kabul Supriyadhie, Rahayu
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.95 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara di mana korporasi kerap melakukan pelanggaran HAM, terutama di sektor perikanan. Salah satu yang paling menggemparkan baru-baru ini adalah Kasus Benjina, di mana ratusan anak buah kapal (ABK) dari berbagai negara diperbudak di sektor perikanan. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), mengundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen KP HAM Perikanan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan HAM pekerja di sektor perikanan Indonesia, serta mengetahui dan menganalisis penerapan foundational principles Pilar I UNGP. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia bisa dikatakan kurang memadai, terlebih sebelum diberlakukannya Permen KP HAM Perikanan. Lalu, foundational principles Pilar I UNGP terpenuhi pada Permen KP HAM Perikanan, tepatnya pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015 Nindy Mawa Hapsari*, Hasyim Asy’ari, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.077 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak ini tidak hanya dilakukan untuk Kota Semarang saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilukada serentak di Kota Semarang pada tahun 2015 dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Semarang dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan KPU Kota Semarang sebagai pelaksana jalannya proses pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Semarang sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Dengan nama pasangan calon H Hendrar Prihadi alias Hendi SE MM sebagai walikota dan Ir HJ Hevearita Gunaryati Rahayu sebagai pemenang dengan perolehan suara 46,36 persen. 
PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN DI INDONESIA Rinaldo, Ilham; Diamantina, Amalia; Soemarmi, Amiek
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.713 KB)

Abstract

Kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sudah seharusnya Negara mampu mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengawas Perikanan pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.  Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan , kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Illegal Fishing.
PELAKSANAAN FUNGSI WADUK GAJAH MUNGKUR SEBAGAI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN DI KABUPATEN WONOGIRI Muhammad Aldino Ferdinan*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.556 KB)

Abstract

Upaya menjaga kelestarian ikan yang ada di Waduk Gajah Mungkur berbagai opsi pengelolaan perikanan telah diterapkan, salah satunya pengaturan zonasi. Wilayah pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, dalam penulisan hukum ini dengan mengetahui fungsi waduk, pembagian zonasi serta hambatan dan upaya penyelesaian permasalahan yang terdapat di Waduk Gajah Mungkur, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai wilayah pengelolaan perikanan adalah sebagai tempat budidaya ikan, penangkapan ikan, dan suaka pemijahan ikan patin. Wilayah pengelolaan perikanan Waduk Gajah Mungkur dibagi menjadi 4 zonasi, yaitu : zona penangkapan, zona budidaya, zona bahaya, dan suaka pemijahan dan asuhan ikan patin.
ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Karenandrie Pradnya Kinanti, R. Suharto, Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.342 KB)

Abstract

One of the loan collateral that can be used in a bank loan is through the agency of mortgage. Based on Article 2 paragraph (2) of Regulation number 4 Year 1996 about Mortgage, Mortgages can be removed from some of the objects based on objects of mortgages due to repayment of the debt. Specifically, the objective of this research is to know and understand the implementation of Roya Partial on Mortgage that is not previously agreed upon by the parties in the Land Office of Semarang City.   The method of approach used in this research is empirical juridical law. Legally this study started with using the rule of law. Empirically this study aims to obtains data regarding the implementation of the Roya Partial on Mortgage in Semarang. The population in this study is that all the parties related with the implementation of the Roya Partial on Mortgage based on Mortgage Regulation by the Land Office of Semarang City and the Office of Notary in Semarang.   From this results it can be concluded that deletion of mortgage conducted at the request of interested parties by attaching certificates of mortgage that have been given a note by the creditor, that the mortgage is already paid off or there is written statement from the lender that the mortgage has been clear or because the lender is releasing those mortgage. Notary made a return letter of request to the Land Office, and after that the borrower or a Notary submit a written request of Roya to the Land Office to do write-off entry load mortgage on land right certificates. Then, in the case of when the roya partial implemented, which was not agreed beforehand on the Deed of Mortgage Granting, the Land Office will request the Deed of Consent Roya issued by the Notary or the Creditor. Whereas the contents of the deed contains an agreement between the Lender and the Borrower that says deletion of the mortgage in part.  
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIIL ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA NO. 568/1968.G ) Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, Rivo Krisna Winastri*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.633 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dan pertimbangan hakim terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dapat diajukan kepada Pengadilan apabila terdapat dasar gugatannya. Sebelum mengajukan gugatan ganti kerugian, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Tergugat. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh majelis Hakim apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 1372 KUH Perdata, penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Namun dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat hanya bisa meminta salah satu yaitu ganti rugi materil atau ganti rugi imateril (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Selain itu unsur terpenting dari Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kesalahan dan bukan kesengajaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BPSK DALAM MENANGANI SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI PUTUSAN MA NOMOR 502 K/PDT.SUS-BPSK/2014 ) Yustina Dhian Novita*, Suradi, Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.687 KB)

Abstract

Pasal 18 UUPK telah mengatur secara jelas perihal larangan pencantuman klausula baku. Bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat di kenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yang dirugikan, UUPK telah mengatur perihal upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi hak-hak pihak tersebut. Yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kewenangan BPSK sendiri telah diatur secara khusus. Putusan yang dikeluarkan BPSK bersifat absolut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 91 of 157 | Total Record : 1565

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue