Articles
1,565 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PADA PEMBANGUNAN APARTEMEN DI KOTA SEMARANG (Objek kajian Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City) ]]>
<![CDATA[Achmad Haekal*, R. Suharto, Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (646.522 KB)
<![CDATA[Apartemen adalah sebuah konsep hunian vertikal yang saat ini cukup berkembang pembangunannya di kota-kota besar karena ketersediaan tanah yang ada semakin terbatas. Adanya pembangunan apartemen yang terjadi di lapangan saat ini tentunya dapat berpengaruh terhadap perubahan pada tata ruang kota, kondisi pertanahan, lingkungan dan pola hidup masyarakat. Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City, Kota Semarang, adalah objek kajian penelitian hukum yang penulis ambil dengan melihat dasar kepada UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam hal pembangunannya.Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait perolehan tanah untuk pembangunan Apartemen Belini dan mengetahui pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan peraturan hukum serta asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pembangunan apartemen.Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.Pada kesimpulan dari penelitian ini, penulis menganalisa bahwa perolehan status tanah HGB di atas tanah Hak Milik untuk pembangunan Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City ini telah sesuai dengan Pasal 37 UUPA jo. Pasal 24 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, serta dalam hal pelaksanaan pembangunannya, PT. Adhisatya Property, selaku developer telah cukup baik mengimplementasikan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana termaktub di Pasal 2 huruf k UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DALAM PROGRAM PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE OLEH KELOMPOK PANTAI LESTARI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Ana Silviana, Triyono, Eni Nur’aeni*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (523.945 KB)
<![CDATA[Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari berawal pada pencemaran limbah minyak yang menggenangi tanah timbul di sekitar Pantai Song Desa Karangsong menyebabkan tanah tidak subur lagi, oleh warga tidak lagi dimanfaatkan, kemudian Kelompok Pantai Lestari mengupayakan tanah untuk subur kembali melalui program pelestarian kawasan hutan mangrove. Latar belakang adanya pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong disebabkan adanya abrasi di Pantai Song pada tahun 2007 yang menghancurkan tambak warga. Adanya kawasan hutan mangrove, hasil tambak warga mengalami peningkatan dengan kualitas baik, abrasi sudah tidak pernah terjadi lagi dan oleh Pemerintah Dearah kawasan hutan mangrove dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Hambatan yang diperoleh dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok diantaranya penebangan pohon oleh segelintir masyarakat/oknum, perburuan satwa endemik mangrove, saling mengakui untuk dijadikan sebagai Program Perusahaan berbasis lingkungan oleh Pertamina dengan Instansi Pemerintah Daerah dan oleh Desa lain diakui sebagai lahan miliknya dan dimanfaatkan untuk menciptakan terobosan produk pangan tanpa sepengetahuan kelompok.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lalang Tri Utomo*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1045.189 KB)
<![CDATA[Berlimpahnya sumber daya alam tidak bisa dipastikan kesejahteraan dan tatalaksana pemerintahan semakin membaik. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam, bisa digunakan untuk mensejahterakan rayat dan menjadikan negara mandiri. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara, sehingga negara berdaulat mutlak atas sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pelaksana maupun SKK Migas pada kontrak bagi hasil dan untuk mengetahui penerapan asas kekuatan mengikat dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kontrak bagi hasil di Indonesia telah memenuhi syarat sahnya kontrak dan badan pelaksana maupun SKK Migas sebenarnya hanya memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, bukan terlibat langsung dalam kontrak yang akibatnya kedaulatan negara atas minyak dan gas bumi menjadi berkurang. Kemudian beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2001 bertentangan dengan amanat konstitusi, sehingga bisa berpengaruh terhadap isi kontrak. Maka dari itu, perlu adanya negosiasi ulang terhadap kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, asas pacta sund servanda yang di dalamnya terkandung asas kesucian kontrak dapat dikesampingkan dengan berdasar kepada prinsip kedaulatan permanen negara atas penguasaan sumber daya alamnya yang mana sudah diakui secara internasional.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN (STUDI DI DESA PURWOSARI, KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI) ]]>
<![CDATA[Berinda Sylvia Raganatha*, Sri Sudaryatmi, Sri Wahyu Ananingsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (736.412 KB)
<![CDATA[Suatu realitas ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting, yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional, menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan. Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanya menjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaian sengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanah dan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi Hukum Adat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal, dengan deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasi para ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhir mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak-kakaknya; (3) Hukum Adat masih eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwosari disebabkan banyak kelebihan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN DAN PENCEMARAN INDUSTRI (BBTPPI) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Kartika Rachmawati]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.154 KB)
<![CDATA[Pelayanan publik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat. Salah satu institusi pemerintah yang mengadakan pelayanan publik ialah Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Kota Semarang. BBTPPI melayani berbagai pengujian, sertifikasi, konsultasi dan penerapan inovasi bagi masyarakat. Akan tetapi penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji ini sering melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum. Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan adalah 14 hari kerja. Keterlambatan penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sampel masuk.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PENYIDIKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I ]]>
<![CDATA[Agus Prasetiyo*, Pujiyono, Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.361 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dengan menggunakan sumber pembiayaan yang salah satunya berasal dari pajak, namun demikian kini banyak wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitik. Metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Diperoleh hasil bahwa pengaturan kewenangan penyidik PPNS dalam menyidik tindak pidana di bidang perpajakan bersifat monopoli, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan aturan KUHAP dan UU KUP, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mengalami hambatan berupa jumlah dan kualitas penyidik, kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, anggaran penyidikan serta sarana dan prasarana, namun demikian kendala tersebut telah diatasinya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Angga Dito Ganesha*, R.B. Sularto, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.271 KB)
<![CDATA[Para bisnis dalam era globalisasi kecenderungan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan transaksi secara online atau transaksi melalui internet yang lebih dikenal masyarakat dengan nama transaksi e-commerce, kejahatan melalui transaksi e-commerce disebut “CyberCrime”. transaksi e-commerce ini menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah sehingga rentan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hukum di bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini memberikan pengenalan dan mengetahui perkembangan pola tindak pidana penipuan yang di pakai pelaku yang terjadi dalam pembelian barang secara online, mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online yang terjadi pada konsumen dan memberikan pengetahuan ataupun menjelaskan upaya yang harus dilakukan kepada konsumen bila terjadi tindak pidana penipuan terhadap pembelian barang secara online.Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalah yang diteliti.Kesimpulan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dalam jual-beli online sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan rumusan KUHP yang mana dijelaskan dalam Pasal 378 tentang Penipuan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pengaturan yang bersifat lex specialis derogat lex generalis yang mana pengaturan dalam perlindungan konsumen mengesampingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih bersifat umum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Retno Saraswati, Indarja, Monica Galuh Sekar Wijayanti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (602.511 KB)
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan daerah (perda) yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk peraturan daerah. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Semarang dalam pembentukan peraturan daerah, hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPRD Kota Semarang telah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembuatan peraturan daerah yang dilaksanakan sudah benar karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut aturan yang berlaku, namun masih kurang optimal dari jumlah perda yang dihasilkan. Hambatan yang muncul antara lain : Hambatan Yuridis yaitu hambatan yang muncul karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari pemerintah pusat di saat DPRD sedang membahas rancangan peraturan daerah, Hambatan Teknis yaitu kesibukan anggota DPRD Kota Semarang yang menjadikan rapat tidak mencapai kuorum, kurang siapnya anggota untuk membahas raperda, masih kurangnya kemampuan DPRD Kota Semarang dalam menyusun Perda, dan Hambatan Infrastruktur legislasi yaitu kurangnya sarana teknologi yang membantu dalam pembuatan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan SDM semakin ditingkatkan, Aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya operasional, sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan harus diperhitungkan.]]>
<![CDATA[PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT. MALFLEX PROPERTI DI DESA REJOSARI, KECAMATAN NGAMPEL, KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Amalia Chairun Nisa]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Mira Novana Ardani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.73 KB)
<![CDATA[Tanah merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, sementara pembangunan memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Persoalan yang kemudian muncul yaitu seperti perolehan hak atas tanah untuk keperluan pembangunan perumahan oleh PT. Malflex Properti di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Pembangunan perumahan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum dan / atau peningkatan kualitas perumahan, namun dalam pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Malflex Properti hanya menyediakan kaveling. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perolehan hak atas tanah untuk pembangunan perumahan oleh PT. Malflex Properti di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, mengapa PT. Malflex Properti hanya menyediakan kaveling dan sistem jual beli yang dilakukan oleh PT. Malflex Properti kepada konsumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa, perolehan hak atas tanah oleh PT. Malflex Properti yaitu dengan cara jual beli. PT.Malflex Properti hanya menyediakan kaveling dalam pembangunan perumahan adalah karena hukum adat/kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Rejosari. Sistem jual beli yang dilakukan oleh PT. Malflex Properti kepada konsumen adalah dengan sistem tunai yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) WILAYAH JAWA TENGAH AREA SALATIGA ]]>
<![CDATA[Awang Bayu Aji*, Siti Malikhatun Badriyah, Aminah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.272 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) wilayah Jawa Tengah area Salatiga dan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Pelaksaan pemenuhan pelayanan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Salatiga terhadap konsumen pelanggan listrik sudah tergolong baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya hambatan yang dialami oleh PT. PLN (Persero) dalam pemenuhan kewajiban kepada konsumen tersebut seperti faktor cuaca yang menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik, kurangnya defisit tenaga listrik, Perawatan dan pemeliharaan instalasi unit gardu listrik, dan juga karena ulah pelanggan yang tidak membayar listrik tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, Sebagian Pelanggan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Salatiga tidak mengetahui akan adanya penggantian kompensasi akibat adanya pemadaman listrik. Ganti rugi sebesar 10% sesuai yang terdapat pada SK Dirjen Listrik dan Pemanfatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang tata cara pengurangan tagihan listrik akibat tidak terpenuhinya standar mutu pelayanan pada PT PLN. Ganti rugi ini diberikan kepada pelanggan yang mengajukan proses ganti rugi dan akan dibayarkan pada tagihan listrik bulan selanjutnya.]]>
