cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 88   89   90   91   92 
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG DAN HEWAN OLEH PT. HERONA EXPRESS Gita Puspitasari Marganingtyas, Rinitami Njatrijani *), Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.258 KB)

Abstract

Transportation has a very important role in the life of the community to facilitate the flow of goods and people traffic. Transportation in Indonesia increases its speed according to the physical or psychological development. PT. Herona Express is one company that is enganged in the transportation of goods and animals by rail transport. Inpractice PT. Herona Express have responbilities during the process of transporting it lats. Based on this, the authors conducted a study regarding the responbility of PT. Herona Express as a provider of freight. The method used in this study is empirical juridical method by examining secondary data first and the followed by examining the primary data in the field. The primary data obtained from interview by the carrier and secondary data obtained from the study of literature in the form of legislation or other sources related to the study. The data obtained was analyzed using qualitative analysis.           The results of these studies indicate that the responsibility PT. Herona Express begins when the goods are in their control, during the shipping process take place until such time as the deposit to the recipient. PT. Herona Express responsible for delivering the goods and animals safely and be responsible for losses incurred due to damage and loss of goods and animals during the process of transporting it lasts. Completion of the problems occurred due to delay in delivery of goods and animals caused by natural disasters resolved by the parties through kinship or win-win solution. The conclusion of this research is the implementation of the transport will run well when both parties, both the shipper and the carrier can be fully aware of their rights and responsibilities and are equally comply with existing regulations on the transport.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENYEDIAAN JASA VIRTUAL OFFICE Maulana Fachriko*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.502 KB)

Abstract

Transaksi sewa-menyewa Virtual Office merupakan efek dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Suatu perusahaan yang umumnya memiliki sebuah bangunan kantor untuk tempat beraktifitas kini dapat menyewa suatu “alamat kantor” yang dapat digunakan sebagai alamat perusahaan dan melakukan aktifitas pekerjaan dimana saja dan kapan saja. Transaksi sewa-menyewa virtual office termasuk dalam transaksi e-commerce karena proses transaksi sewa-menyewa tersebut dilakukan melalui media internet dan media elektronik. Kekurangan dari transaksi virtual office adalah belum adanya suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai virtual office. Dalam prosesnya, transaksi virtual office dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam suatu transaksi, ada kemungkinan terjadinya suatu kerugian, baik yang diderita oleh pengguna jasa dalam posisinya sebagai konsumen dan kerugian yang diderita oleh penyedia jasa dalam posisinya sebagai pelaku usaha. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saran yang diberikan adalah seharusnya ada suatu pengaturan khusus bagi transaksi sewa-menyewa virtual office serta perlindungan para pihak dalam transaksi e-commerce.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL INDONESIA Zelin Amalia Tri Ananda*, Paramitha Prananingtyas, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.429 KB)

Abstract

Aktivitas yang semakin kompleks di pasar modal mengakibatkan pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana, solusi atas tindak pidana pasar modal, aplikasi sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan KUHP untuk memecahkan kasus tindak pidana dalam pasar modal. Penelitian ini juga membahas mengenai prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat tiga kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia antara lain penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 90 UUPM, praktik perdagangan orang dalam (insider trading) yang dijelaskan dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM, serta perdagangan semu atau manipulasi pasar dan harga yang dijelaskan dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Upaya untuk menangani tindak pidana dalam pasar modal menurut UUPM yaitu OJK selaku regulator pasar modal Indonesia membuat tim untuk menginvestigasi, pelaporan, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan tindakan lebih lanjut oleh jaksa jika ada tindak pidana apapun.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Silviana Mofaryani; Sukinta Sukinta; Irma Cahyaningtyas
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.591 KB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini terfokus kepada Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak mempunyai kekhususan pula dalam hal acara sebagimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, penelitian ada 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.                Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemerikasaan, penyitaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita Fatmawati*, Yunanto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.622 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah oleh hakim Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah yang di dalamnya juga mencakup mengenai faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak dan di Kantor Urusan Agama Demak menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantarnya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.
ANALISIS YURIDIS PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Fahmi Fadhilah; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.11 KB)

Abstract

 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga indipenden negara yang bertugas sebagai pengawas jalannya penyiaran di Indonesia. Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini, terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran. Rumusan permasalahan penelitian ini mengenai, bagaimana manfaat Undang-Undang  no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen penyiaran, dan sejauh mana peran KPI dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam penyiaran di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis emipiris dengan menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan penyiaran, dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pengaturan penyiaran serta perlindungan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KPID Jawa tengah, Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu, kepentingan dan hak-hak konsumen penyiaran telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran hal itu termuat dalam pokok-pokok yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Penyiaran dan bab II pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Penyiaran. Serta wujud nyata perlindungan konsumen penyiaran adalah dengan upaya pemerintah membentuk lembaga pengawas jalannya penyiaran, yaitu KPI. Peran dan tanggung jawab KPI tidak hanya dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyiaran saja, tetapi KPI juga melakukan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, melalui penyuluhan tentang pentingnya literasi media, yang diharapkan masyarakat dapat memilih dan memilah media informasi yang mereka terima dengan baik dan dapat mengedukasi konsumen penyiaran.
EFEKTIVITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Arif Fauzi*, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.102 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Seakan tidak pernah berhenti, korupsi terus saja terjadi dengan berbagai modus baru. Penjatuhan berbagai macam sanksi pidana ditujukan untuk memberantas tindak pidana tersebut.Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satunya. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris. Dimana dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari lapangan. Di jabarkan melalui cara diskriptif analitis sehingga data tersebut dapat di uraikan secara tuntas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pidana tambahan uang pengganti dengan tujuan dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaku korupsi atas perbuatanya. Terpenuhi atau terbayarkan nya uang pengganti menjadi tolak ukur keberhasilan sank pidana uang pengganti. Pada praktiknya pidana uang pengganti juga mengalami banyak hambatan mulai dari masalah penegakan hukum sampai kesulitan di lapangan. Selain itu faktor-faktor yang mmpengaruhi efektivitas pidana uang pengganti juga mempunyai pengaruh. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Besarnya jumlah tunggakan uang pengganti merupakan hal nyata yang terlihat pidana uang pengganti belum efektif. Meningkatkan efektivitas pidana uang pengganti mutlak dilakukan mengingat peran yang dimiliki.
Akibat Hukum Putusan Penolakan Pkpu Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.) Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.858 KB)

Abstract

The Settlement of debt that occured among creditor and debtor could be resolved with two methods, through Bankruptcy and Suspension of  Payment (PKPU). Both methods has differences not only process, plea reasons, but also consequnces. PKPU is a certain period that provided by UU through panel of judges of commercial court which on that period creditor and debtor given the opportunity to deliberate a reconciliation plan. This method purposed to avoid debtor from bankruptcy. But, occasionally judges of commercial court rejected to approve reconciliation plan on PKPU. One of example of refusal case and also become object of this research is Verdict of Central Jakarta Commercial Court : 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.) The purpose of this research are to understand judges consideration to refuse PKPU verdict and also to discover law consequnces which arise from PKPU verdict refusal. Formulation of problems researched by using a research method normative juridical approach with descriptive analytical study. This research conducted with secondary data which consisted of from primary legal material and secondary legal materials. Data analysis method using quatitative analysis technique which is a data analysis that used explanation as theoritical desription and logical estimation, and also difficult to measure with numbers. Based on the research can be obtained that judges consideration which become underline basic of PLPU verdict refusal is reconciliation execution which submitted by debtor not secure enough because of potential investors who involved could not provide accountable responsibility for agreed terms. Beside fee and costs during PKPU has not paid and not being guaranteed for the payment. As stated on Article 285 UUK-PKPU. Therefore. PKPU verdict refusal has legal consequnce, that is bankruptcy verdict on debtor side.
PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG Kiki Nur Asri*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.055 KB)

Abstract

Perkembangan moda transportasi darat membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi darat terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang mengintai. Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan asuransi sosial dan hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial yaitu berkaitan dengan kedisiplinan anggota pegawai, sistem administrasi pendataan yang kurang rapi, dan  kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran santunan. Saran yang dapat penulis berikan  terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu hendaknya lebih teliti terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dan lebih memperhatikan kepuasan korban/ahli warisnya.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA DALAM IMPLEMENTASINYA BERDASARKAN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (STUDI KASUS PADA PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA ETHIOPIAN AIRLINES BOEING 767-300 PADA FEBRUARI 2014) Kania Rahma Nureda*, Agus Pramono, H.M Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.122 KB)

Abstract

Kapten penerbang diberikan wewenang yuridis berdasarkan konvensi internasional untuk mengambil langkah-langkah kepolisian tertentu jika terjadi pembajakan pesawat udara. Kapten penerbang juga diberikan perlindungan hukum atas segala tindakannya tersebut. Pembajakan pesawat udara akan selalu menimbulkan masalah karena berkaitan dengan yurisdiksi negara yang mengadili. Konvensi internasional  mengatur mengenai yurisdiksi negara, namun tetap memberikan kuasa penuh kepada negara untuk dapat mengatur hukum nasionalnya sendiri agar dapat memberi hukuman yang berat kepada pelaku pembajakan pesawat udara. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian hukum  ini adalah : bagaimana bentuk tanggung jawab hukum kapten penerbang terkait kewenangan dan perlindungannya terhadap adanya ancaman dari pembajak pesawat udara dan  bagaimana penyelesaian hukum atas pembajakan pesawat udara Ethiopian Airlines Boeing 767-300 pada Februari 2014 berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan konvensi internasional dan bahan pustaka. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970 mengatur kewenangan dan perlindungan hukum kapten atas langkah-langkah yang diambil untuk menangani pembajakan pesawat udara. Pada akhirnya, pelaku dihukum berdasarkan yurusdiksi negara Ethiopia sebagai negara pendaftar pesawat udara

Page 90 of 157 | Total Record : 1565

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue