cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 90   91   92   93   94 
PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK BRI CABANG TAMINI SQUARE M. Duggy Nakitama Bennef *, Budiharto, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.872 KB)

Abstract

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa : Perlindungan hukum  diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  yaitu : Pasal 2 , Pasal 29 ayat (2). Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4. Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Yaitu terdapat dalam : Pasal 49 ayat (1).  Pertanggungjawaban kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pegawai bank BRI dapat dilimpahkan kepada bank dengan ketentuan : Pasal 1365KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata,  Pasal 1367 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM MENUNJANG BELANJA DAERAH Anja Firash Ipri Danasla*, Henny Juliani, Dwi Poernomo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.703 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, dengan tugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, tentunya diperlukan adanya pembiayaan kepada daerah, sumber penerimaan daerah tersebut terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah tersebut salah satunya bersumber dari dana transfer ke daerah,   dari hal tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan judul “Belanja Daerah Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah”. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder  yang terdiri peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) yang kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk sebuah laporan penelitian atau skripsi. Dasar hukum dari Implementasi monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 132 dan lebih spesifik lagi di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta beberapa peraturan lain di bawah undang-undang. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan (tiga bulan) dalam satu tahun anggaran, dengan hasil akhir berupa Laporan Realisasi APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diterbitkan setiap triwulannya, dalam bentuk angka, grafik dan uraian analisis dalam bentuk kata. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, belum bisa mempengaruhi peningkatan belanja daerah di Indonesia secara signifikan. Pengaruh tersebut hanya terbatas pada optimalisasi pelaksanaan belanja daerah, dan belum dapat mendorong terjadinya peningkatan belanja daerah.
STUDI EMPIRIK TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM MASYARAKAT DI KOTA BOGOR Yusriyadi, Suparno, Alethea Megan*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.364 KB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di Negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Berdasarkan hal ini, muncul persoalan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang melakukan penyelundupan hukum demi melakukan perkawinan beda agama. Hingga muncul pro dan kontra di tengah masyarakat dikarenakan adanya isu tersebut. Persoalan yang diangkat oleh peneliti yaitu: 1. Alasan dibalik dipermasalahkannya perkawinan beda agama di Indonesia; 2. Pandangan masyarakat dari kacamata masing-masing individu terhadap praktik perkawinan beda agama.  Peneliti ingin melakukan penelitian dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai perkawinan beda agama terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia  dan juga ditinjau dari pandangan masyarakat di Kota Bogor terhadap perkawinan beda agama di Indonesia itu sendiri secara pribadi. Dalam melakukan penelitian untuk menunjang penulisan hukum, peneliti menggunakan metode yuridis empiris. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, masih  banyak terdapat praktik perkawinan beda agama di tengah masyarakat yang berlawanan dengan ketentuan yang ada dan muncul berbagai opini masyarakat terkait dengan hal ini. Di samping itu juga, pemerintah sendiri ternyata masih belum bisa memberikan kepastian yang jelas dalam menafsirkan peraturan mengenai perkawinan beda agama sehingga seringkali menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dalam menafsirkannya.
PERLINDUNGAN HUKUM CALON JAMAAH HAJI TERKAIT SANTUNAN DAN MANFAAT PT TISAGA MULTAZAM UTAMA DALAM PELAKSANAAN HAJI DI ARAFAH DAN MINA Shella Novirizdya*, Suradi, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.52 KB)

Abstract

Biro perjalanan haji dan umrah merupakan penyelenggara pelayanan ibadah haji dan umrah bagi Jamaah haji. Santunan Jamaah haji merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh biro perjalanan haji sebagai akibat adanya kecelakaan yang terjadi pada Jamaah haji di tanah air maupun di Arab Saudi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Jamaah. PT. Tisaga Multazam Utama adalah biro perjalanan haji khusus dan umrah yang memberikan pelayanan terhadap Jamaah di tanah air, di perjalanan, dan di Arab Saudi berdasarkan perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku. Santunan yang diberikan PT. Tisaga Multazam Utama berupa dana sesuai dengan musibah yang dialami oleh Jamaah haji. Santunan tersebut diimplementasikan dengan melakukan penyelesaian investigasi pada kecelakaan yang dilakukan oleh pemerintah.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG Arum Kusumaningrum*, Yunanto, Benny Riyanto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.712 KB)

Abstract

Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Semarang pada tahun 2015 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Semarang. Proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang bahwa mediasi yang dilakukan di belum efektif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan mediasi yaitu faktor kepatuhan masyarakat yang masih rendah serta budaya masyarakat yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah hanya berkisar 4-10%. Adanya perubahan PERMA No.1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian. Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Hardia Widiasri*, Budiharto, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.889 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak dapat mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggungjawab tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor-sektor keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan pada masyarakat dan konsumen dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pengaduan apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. 
KAJIAN YURIDIS FILOSOFIS PEMBAHARUAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN KONSEP KUHP Priscilia, Erika; Jaya, I Nyoman Serikat Putra; Pujiyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.714 KB)

Abstract

Konsep KUHP melakukan penambahan kualifikasi dari asas legalitas yang mana tadinya berupa asas legalitas formil, menjadi asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Asas legalitas materiil memberikan ruang bagi hukum adat/ hukum tidak tertulis/ hukum yang hidup dalam  masyarakat untuk dapat menjadi sumber/dasar hukum yang diakui dalam sistem hukum pidana. Dikarenakan sifatnya yang mendasar dan penting dalam pelaksaan sistem hukum pidana di Indonesia maka dalam  hal pembaharuan asas legalitas yang terjadi dalam Konsep KUHP perlu dikaji secara yuridis dan filosofis agar dapat digali dan dimengerti adanya pergeseran yang menyebabkan terjadinya pembaharuan dalam asas legalitas dari KUHP kedalam Konsep KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan filosofis serta urgansi dan prospek dari pembaharuan asas legalitas dalam Konsep KUHP yang mana menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan filosofis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK) Nanda Pratama*, Budhi Wisaksono, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.715 KB)

Abstract

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Tindak pidana tersebut sering menimbulkan kesulitan para penegak hukum selama dalam proses peradilan khususnya pembuktian. Pembunuhan berencana di dalam KUHP Indonesia yang sekarang berlaku diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya sangat berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.Salah satu kasus pembunuhan berencana yang sempat ramai di masyarakat Indonesia adalah kasus yang dikenal dengan “Ryan Jombang”. Terdakwa Ryan divonis Pengadilan Negeri Depok dengan pidana terberat, yaitu pidana mati. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut serta mengetahui pengaturan pidana mati di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada hukum positif.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM RANGKA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DENGAN PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Hendro Saptono, Maridza Puspitasari, Herman Susetyo,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.957 KB)

Abstract

In the last few years, doing business by establishing Limited Liability Company (LLC) or called  Limited Company, become the most favourite and prevalent model because of its limited responsibility,          moreover               Limited             Company    also          gives           easiness          to              owner (Shareholders) to switch off its company (to everyone) by selling all of the shares they have to the company. In every Limited Company, there is an Articles of Association which is a set of the rules that  becomes the foundation of organization and the working of Limited Company according to law. Formerly, Limited Liability Company in Indonesia was established by Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or Law  Number 1 Year 1995 regarding Limited Liability Company until  the existence of  Law  Number 40 Year  2007  regarding  Limited  Liability Company. Therefore, Limited Liability Companies need to adjust their Articles of Association in one year. If the adjustment is neglected, the Limited Liability Company could be dismissed by court decree on request of Attorney or intended party. This research's goals are to go deep into and analyze about the regulation of Director's responsibility  in order to the adjustment of Limited Company's Articles of Association in terms of Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Law Number 1 Year 1995 regarding Limited Liability Company, and Law Number 40 Year  2007 regarding Limited Liability Company with the legal consequences if Director doesn't implement fiduciary duty principal to Limited Company. The approach method that be used in this research is juridical-normative approach method, by  using  secondary data which has been collected through library research which includes primary, secondary,  and tertiary legal materials. Specification of the research is descriptive-analytical, while the data analysis has been done qualitatively by using deductive- inductive method. From the result of this research which has been conducted by the author, obtained a result or conclusion based on Article 97 Law Number 40 Year 2007 that Director takes a full responsibility personally if the adjusment of Articles of Association to Law Number 40 Year 2007 has not been done due to the negligence of Director thus making dismissal of Limited Company by court decree, and the legal consequences if Director doesn't implement fiduciary duty principal to Limited Company are Director takes a full responsibility personally, jointly, and Director can be sued by Shareholders who represents at least 1/10 (one-tenth) part from the amounts of all shares with voting rights, and also by another Board of Directors, and part of Board of Commissioners in the name of Limited Company by filing the claim to District Court.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN PADA KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk Budiharto , Siti Mahmudah, Fayreizha Destika Putri*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.983 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham PT SULI akibat pelanggaran direksi atas prinsip keterbukaan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi PT SULI sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi PT SULI telah melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan yang merugikan pemegang saham, yaitu direksi PT SULI tidak menerapkan prinsip keterbukaan dengan benar. Implikasinya, PT SULI harus mengembalikan sejumlah saham kepada para pemegang saham dan kemudian para pemegang saham dapat melaporkan kerugiannya ke Pengadilan Negeri. Kesimpulan, tanggung jawab direksi PT SULI adalah tanggung jawab renteng.

Page 92 of 157 | Total Record : 1565

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue