cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 155   156   157   158   159 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
IMPLIKASI HUKUM PEMBELIAN TANAH YANG AKTA JUAL BELINYA MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN (STUDI DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI) Pangestu, Satrio Aji; Adhim, Nur; Ananingsih, Sri Wahyu
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.46587

Abstract

Pendaftaran Tanah merupakan masalah yang sangat penting dalam UUPA, larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee ini bertujuan agar tanah pertanan yang berada disuatu tempat dapat dikelola sendiri oleh pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dari tanah pertanian tersebut dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk akibat hukum dari status tanah yang dalam sertipikatnya tidak dirubah sehingga dapat merugikan pembeli, yang mana seharusnya bisa disertipikatkan atas nama pembeli menjadi tidak bisa karena status tanah tersebut masih tanah sawah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah serta dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Implikasi hukum dari pembelian tanah yang akta jual belinya dilakukan menggunakan nama orang lain dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan. Implikasi tersebut antara lain dalam jangka panjang akan menyulitkan pembeli ketika pembagian warisan.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) JATENG DAN DIY SEMARANG Putri, Fani Nisrina Hasna; Solechan, Solechan; Suhartoyo, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45297

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja tujuannya yaitu untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada saat bekerja tidak perlu gelisah karena adanya peraturan yang mengikat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja/buruh. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, perlindungan hukum pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang membentuk P2K3, SMK3, ISO 45001 2018,  dan Contractor Safety Manajemen System (CSMS). Kedua¸ upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang mengimplementasikan Contractor Safety Manajemen System (CSMS) untuk menegaskan sudah mempunyai sistem manajemen K3L dan melengkapi persyaratan K3L yang valid.
PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj) Septianti, Anjelina Henryarni; Sularto, R.B.; Astuti, A.M. Endah Sri
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45229

Abstract

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai victim precipitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan perlindugan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHAP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek victim precipitation menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK: PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI) Nor Chanifah Laila; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56044

Abstract

Hukum pertanahan di Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur subjek kepemilikan hak atas tanah hak milik yang boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan melarang secara tegas kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Namun  di Kabupaten Pati terdapat pelanggaran hukum yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang mendapatkan warisan tanah hak milik, kemudian beralih kewarganegaraan menjadi orang asing selama lebih dari sepuluh tahun dan tidak melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami bagaimana penegakan hukum atas kasus tersebut dan bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam menegakkan hukum kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing karena peralihan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil  penelitian penegakan  hukum  terhadap peralihan kewarganegaraan dalam kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dalam kasus ini belum efektif karena di Indonesia hanya terdapat substansi atau peraturannya saja yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian untuk kewenangan dan prosedurnya belum diatur. Mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, belum dapat menjalankan peran dengan efektif.
PERAN DISNAKERTRANS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Siti Romadhani Marlina; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56620

Abstract

Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Penerapan sistem kerja tersebut kerap dinilai lebih menguntungkan bagi pengusaha dan berpotensi mengabaikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pekerja terkait pelanggaran batas waktu PKWT. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam aspek pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kinerja pengawasan Dinas Ketenagakerjaan, perbaikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengawas ketenagakerjaan serta penegasan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN PEREMPUAN PENGIDAP HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SEMARANG Riris Ratri Prameswari; Rahayu Rahayu; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.52191

Abstract

Perempuan dalam permasalahan HIV/AIDS memerlukan perhatian yang khusus karena secara kodrat perempuan menjalani pengalaman biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan perempuan pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menjamin hak atas kesehatan perempuan dengan HIV/AIDS melalui PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban dalam penanggulangan HIV/AIDS sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan ODHA. Secara umum, Pemerintah Kota Semarang telah memenuhi hak atas kesehatan ODHA sesuai dengan indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 12 dan Paragraf 37 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya.
UPAYA PENGAMBILALIHAN KEMBALI TANAH SRIWEDARI SEBAGAI ASET MILIK PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 PK/PDT/2023) Rafly Hamzah Mujahid; Nur Adhim; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54636

Abstract

Sertipikat tanah merupakan suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat. Segala perubahan data yang terjadi pada sertipikat wajib untuk dilakukan pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap jual beli di bawah tangan apabila pihak penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah yang tidak dilakukan pendaftaran peralihan haknya pada Kantor Pertanahan memiliki kedudukan hukum yang lemah serta menyebabkan kewenangan pembeli selaku pemilik tanah yang baru menjadi terbatas. Peralihan hak atas tanah terhadap jual beli di bawah tangan tidak dapat langsung didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi syarat adanya akta jual beli. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang terjadi di bawah tangan adalah pemohon harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri guna meminta pengesahan atas jual beli yang terjadi.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS UPAH BAGI PEKERJA YANG DIRUMAHKAN OLEH PEMBERI KERJA DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Najwa Alisah Burhan; Suhartoyo Suhartoyo; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.51055

Abstract

Hak atas upah merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun kondisi perumahan pekerja tanpa kejelasan terkait upah sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak upah bagi pekerja yang dirumahkan, untuk menjelaskan pengaturan perlindungan hukum hak atas upah bagi pekerja yang dirumahkan oleh pemberi kerja, serta mengetahui implikasi pemberi kerja yang tidak membayarkan upah bagi pekerja yang dirumahkan oleh pemberi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada studi hukum yang berlaku, baik dari sisi teori maupun penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, peraturan terkait upah bagi pekerja yang dirumahkan belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada, sehingga implementasi perlindungan upah dalam situasi ini sangat bergantung pada perundingan bipartit antara pekerja dan pemberi kerja serta kebijakan internal perusahaan. Kedua, implikasi dari pemberi kerja yang tidak membayarkan upah bagi pekerja yang dirumahkan dapat menimbulkan adanya perselisihan dalam hubungan kerja.

Page 157 of 169 | Total Record : 1687

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue