cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Hastuti
Contact Email
dwi.mkpugm@gmail.com
Phone
+6282138220026
Journal Mail Official
dwi.mkpugm@gmail.com
Editorial Address
Sharia Faculty (Fakultas Syariah), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Criminal Law Review (CLEAR)
Published by Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ISSN : -     EISSN : 2987520X     DOI : https://doi.org/10.35719/clear
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope of Criminal Law Review (CLEAR) Journal publishes article on law criminal from perspectives islamic and normative. This journal emphasizes aspects of positive legal with special reference to Islamic criminal law or criminal law (normative). We invite observers, researchers, lecturers, students to contribute by contributing critical thoughts and providing updates to legal developments. Journal Criminal Law Review, which is a forum for the study of Indonesian law, it supports studies focused on specific themes and interdisciplinary studies related to the subject matter. So that with this journal forum it can be used as a reference and a medium for exchanging ideas. For detail, Scope of Clear Journal known as: 1. Criminal law 2. Islamic criminal law 3. Philosophy of criminal law 4. Criminal law theory 5. Comparative criminal law 6. Criminology 7. Criminal justice 8. Health criminal law (forensics) 9. Cyber Criminal law 10. Criminal Law Politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Pengurangan Pidana Dalam Putusan Jaksa Pinangki (Putusan No. 10/Pid.Sus- Tpk/2021/Pt Dki): Legal Analysis of the Reduction of Sentence in the Pinangki Prosecutor's Decision (Decision No. 10/Pid.Sus- Tpk/2021/Pt Dki) Muhammad Zulkarnain Fikri
CLEAR: Criminal Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): Clear Journal of November 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/clear.v3i2.61

Abstract

Corruption constitutes an extraordinary crime with extensive impacts on state finances, governmental stability, and public trust in law enforcement, thereby raising critical issues concerning justice and equality before the law. This study examines the reduction of sentence in Decision No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI involving the Pinangki Sirna Malasari case, which has generated controversy due to its perceived inconsistency with legal principles. The purpose of this research is to analyze whether the sentence reduction aligns with the principles of justice and equality before the law in criminal law, and to assess it from the perspective of Maṣlaḥah Mursalah in Islamic legal theory. This research employs a normative legal method, using statutory, case, and conceptual approaches. Data are collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that sentence reduction based on subjective considerations, including gender-related factors, has the potential to violate the principle of equality before the law. Furthermore, from the perspective of Maṣlaḥah Mursalah, the decision does not fully reflect public interest (maṣlaḥah ‘āmmah), as it risks diminishing public trust in the judiciary and weakening the broader objective of law in ensuring justice, legal certainty, and social order within society. Therefore, more objective and consistent legal reasoning is required in judicial decision-making to uphold fairness and integrity   Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Selain menimbulkan kerugian materiil, korupsi juga merusak legitimasi institusi hukum dan melemahkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi harus dilakukan secara tegas dan berlandaskan prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Pinangki Sirna Malasari melalui Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang menurunkan pidana dari 10 tahun menjadi 4 tahun menimbulkan polemik mengenai kesesuaiannya dengan asas keadilan. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini diantaranya : 1) Apakah pengurangan pidana dengan alasan status sebagai seorang wanita dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas keadilan? 2) Bagaimana pandangan teori Maṣlaḥah Mursalah terhadap pengurangan hukuman dalam kasus jaksa Pinangki sebagaimana terjadi dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1) menganalisis kesesuaian pengurangan pidana dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dengan prinsip keadilan dan asas persamaan di hadapan hukum dalam hukum pidana. 2) mengkaji pengurangan hukuman tersebut dari perspektif teori Maṣlaḥah Mursalah dalam hukum Islam guna menilai apakah pertimbangan putusan tersebut telah mencerminkan kemaslahatan umum serta selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan pidana berdasarkan alasan subjektif berpotensi mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum. Ditinjau dari teori Maṣlaḥah Mursalah, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan umum karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan.  
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Burung Merpati di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso: A Review of Positive Law and Islamic Criminal Law on Police Preventive and Repressive Efforts in Combating Pigeon Racing Gambling Crimes in Maesan District, Bondowoso Regency Reni nur khoirun nisa
CLEAR: Criminal Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): CLEAR Journal of May 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/clear.v4i1.58

Abstract

Gambling in Indonesia has long been a societal problem that must be addressed by the police. While the police have effectively addressed the issue, the results are still far from perfect. In fact, gambling is becoming increasingly rampant, both in terms of the available equipment and the types of gambling occurring in the community. The focus of this thesis is: 1) How are the Maesan Police's repressive and preventive efforts in addressing pigeon gambling in Maesan District? 2) How do positive law and Islamic criminal law reflect the Maesan Police's repressive and preventive efforts? The research employed a qualitative approach, using field studies, interviews, observation, and documentation to gather accurate information. Based on the research findings regarding law enforcement procedures for pigeon gambling, the following conclusions are drawn: 1) Law enforcement by the Sector Police against pigeon gambling in Maesan District, Maesan Regency. Bondowoso is carried out through two efforts: preventive efforts, repressive efforts, and information from the community. In this preventive effort, the Maesan Police carry out by instilling good norms so that these norms can become a foundation in Reni Nur Khoirun Nisa 2 a person. 2.) The perspective of positive law and Islamic criminal law on law enforcement for pigeon gambling perpetrators in Maesan District, Bondowoso Regency. Preventive and repressive efforts carried out by the Maesan Police include counseling and witnesses such as temporary sentences and fines. Perjudian di negara Indonesia sudah sejak lama menjadi masalah dalam masyarakat yang harus di tanggulangi oleh pihak kepolisian, untuk kepolisian yang sudah melakukan penggulangan terhadap perjudian yang tejadi di lingkup masyarakat sudah menaggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jeni jenis perjudian yang terjadi di masyarakat. Pada fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Pada 1) Bagaimana upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian Maesan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan ? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif aparat kepolisian sektor Maesan? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Field research yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman dan proses suatu fenomena yang terjadi secara mendalam dengan studi lapangan, peneliti melakukan proses melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam proses mengumpulkan data sehingga memperoleh informasi yang akurat  Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso dilakukan dengan tiga upaya yakni upaya preventif yaitu upaya melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, Upaya Represif yaitu upaya pengendalian social untuk memulihkan stabilitas masyarakat yang terganggu akibat penyimpangan. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek Maesan dengan menanamkan norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. 2.) Pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polsek Maesan berupa penyuluhan dan saksi seperti hukuman sementara dan denda. Dalam Hukum Pidana Islam terhadap penegakan Hukum bagi pelaku judi merpati di Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso Judi merpati, yang melibatkan taruhan uang, haram dalam Islam karena mengandung unsur maysir (judi) dan merusak moral, sosial, serta ekonomi. Dalam hukum pidana Islam, judi merpati termasuk jarimah ta’zir, yang dihukum berdasarkan kebijakan penguasa.  

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): CLEAR Journal of May 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): Clear Journal of November 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): CLEAR Journal of May 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Clear Journal of November 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): CLEAR Journal of May 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Clear Journal of November 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): CLEAR Journal of May 2023