cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NOVZEL RIDHO ABEDNEGO HASUGIAN
Contact Email
ejournalkebijakan@gmail.com
Phone
+6281232140041
Journal Mail Official
jikh@kemenkum.go.id
Editorial Address
Badan Strategi Kebijakan Hukum Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Published by Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
ISSN : 19782292     EISSN : 25797425     DOI : https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.2
Core Subject :
Focus and Scope The focus of this journal is legal policy (in Indonesia) which can be derived from the results of research, studies and legal reviews. The scope of this journal includes but is not limited to: Correctional policy; Immigration policy; Legislative policies; Intellectual property policy: copyrights, industrial designs, patents, layout designs of integrated circuits, trade secrets, marks and geographical indications; General law administration policies: civil (legal entity, fiduciary, inheritance, state curator, and notary); crime (criminal law services and pardons, civil servant investigators, and dactyloscopy); state administration (citizenship and political parties); central authorities and international law (mutual assistance in criminal matters, extradition, transfer of trains, and international law); Policies for fostering national law: legal planning, legal counselling, and legal aid; Policies on administration, supervision and development of human resources in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 20   21   22   23   24 
Eksplorasi Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Irwan Rahmat Gumilar; Johanes Basuki; Anwar Sanusi; Hamka Laicca
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.399-414

Abstract

Pembinaan narapidana korupsi yang dilakukan di dalam penjara pada kenyataannya belum mampu membangun kesadaran akan kesalahan dan kemauan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Banyak narapidana korupsi hanya menghabiskan waktu selama didalam penjara dengan menjalankan rutinitas seperti olahraga, beribadah dan menyalurkan hobi yang pada umumnya dibungkus dengan pendekatan pembinaaan kepribadian dan kemandirian. Dalam kondisi ini perlu dilakukan suatu terobosan agar narapidana korupsi diberikan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan kesadaran akan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab atas korupsi yang telah dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplor bagaimana pola pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi pembinaan, dan bagaimana penerapan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan terhadap narapidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peluang penerapan pemberdayaan melalui upaya peningkatan kapasitas, peningkatan psikologis dan peningkatan partisipasi sehingga mampu mendorong perubahan perilaku narapidana korupsi agar sadar akan kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Penelitian kombinasi dengan model sequential-exploratory digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian.  Hasil penelitian ini mencatat bahwa Pertama, program dan kegiatan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang tidak berbeda dengan program dan kegiatan pembinaan bagi narapidana umum, Kedua, ketiadaan regulasi teknis terkait model pembinaan khusus bagi narapidana korupsi serta administrasi yang mendukung pelaksanaan pembinaan dimaksud menjadi faktor penyebab program dan kegiatan yang diberikan sama dengan narapidana umum. Ketiga, pemberdayaan sebagai program dan kegiatan pembinaan khusus narapidana korupsi dapat diterapkan sebagai komplemen program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oleh sebab itu penerapan pembinaan bagi narapidana korupsi perlu dibedakan dengan narapidana umum,  yang diperkuat dengan regulasi dan manajemen yang tepat melaui pelaksanaan metode pemberdayaan narapidana korupsi.
Indonesian Travel Documents and the ICAO Document 9303: Principles, Security, Technology, and Infrastructure Intan Nurkumalawati; Eva Achjani Zulfa; Muhammad Syaroni Rofii
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.29-48

Abstract

The issuance, printing, production, and distribution standards of Indonesian travel documents refer to international standards of travel documents and the Regulation of Minister of Law and Human Rights. However, significant issues have risen that the Indonesian passport holders without the bearer's signature who applied for German visa were rejected by the Embassy of Federal Republic of Germany in Jakarta. Besides, the stolen and lost Indonesian Passport policy is fragmented between the Indonesian National Police, Immigration offices and the Interpol. Using the document analysis and policy evaluation, this paper investigates the issuance standards of Indonesian travel documents under the ICAO Document 9303 about Travel Documents and the policy and management of the stolen and lost Indonesian travel documents. This study shows the Indonesian travel documents have not fully complied with the ICAO Doc 9303 in which the bearer's signature is a compulsory either in the biodata page or in additional pages. Data of stolen and lost Indonesian Passport have not been recorded in the Interpol Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) database. We propose the infrastructure of the security, cooperation, and management of the SLTD, and all Indonesian travel documents must be redesigned and equipped with the chip features.
Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Studi Kasus di Lapas "X" Cynthia Ayu Windani; Renisa Tandyasraya
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.65-86

Abstract

Permasalahan keamanan dan ketertiban (Kamtib) di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia, khususnya di Lapas "X" menjadi salah satu kekhawatiran besar. Konflik antar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), overcrowding, dan peningkatan gangguan kamtib adalah isu serius yang memerlukan perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan strategi kamtib, dengan menggunakan Lapas "X" sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi langsung di lembaga pemasyarakatan dan wawancara dengan narasumber kunci. Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan solusi praktis dalam meningkatkan keamanan dan menjaga ketertiban di sistem pemasyarakatan. Dengan mengungkapkan tantangan khusus yang dihadapi oleh Lapas "X", penelitian ini menyumbang kontribusi terhadap upaya peningkatan operasional kamtib di lembaga pemasyarakatan dengan Prison Incident Management (PIM) oleh PBB sebagai acuan. Temuan penelitian diharapkan dapat membimbing penelitian masa depan dan memperdalam pemahaman terkait langkah-langkah keamanan yang efektif. Selain itu, penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Ditjenpas untuk meningkatkan dukungannya terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Yoga Dwi Putra Permana; Ima Mayasari
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.103-118

Abstract

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma post posivitisme dengan studi kepustakaan/literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan basecamp militer sebagai tempat rehabilitasi.
Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tony Yuri Rahmanto; Donny Michael Situmorang; Syafril Mallombasang; Yuliana Primawardani; Anita Marianche
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.119-138

Abstract

Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan RumahTahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanyaterdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghunidan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melaluiunit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakanserta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaanakomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasikebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakanunit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belumoptimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenagamedis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas denganjenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memilikiprosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatifpilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungansumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unitkerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga,monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya,maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertamadalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Syahrial Yuska
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.139-154

Abstract

Terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem penjara masa lalu. Saat ini, undang-undang telah menetapkan batasan terhadap tindakan petugas untuk mencegah tindakan berlebihan, penggunaan kekerasan dan upaya paksa. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas pelanggaran hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya. Penelitian ini dikerjakan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang melibatkan tindakan kekerasan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah sampai ke akarnya atau memberikan dampak jera yang berkelanjutan, justru menciptakan dampak buruk yang terus-menerus seperti gangguan mental, peningkatan risiko depresi pada narapidana dan menghambat efektivitas program rehabilitasi. Kekerasan terhadap narapidana oleh petugas pemasyarakatan menjadi bukti tidak terpenuhinya hak-hak konsitusional narapidana sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap narapidana yang kehilangan kebebasannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Reformasi yang komprehensif diperlukan dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak konstitusional narapidana dapat terpenuhi. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengupayakan pengawasan dan tindakan tegas terhadap petugas pemasyarakatan. Pengawasan ini memastikan bahwa petugas mematuhi undang-undang, etika profesi, serta hak-hak kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan integritas.
Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka "Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation" Suryansyah Suryansyah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.103-118

Abstract

Salah satu sasaran strategis yang dirumuskan dalam ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation yaitu pengembangan kekayaan intelektual di kawasan, dengan inisiatif mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi persyaratan formalitas untuk merek dagang. Tulisan ini mengidentifikasi pengaturan dan upaya optimalisasi pendayagunaan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun. Jenis penelitian ini adalah normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum yang menganalisa data-data secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan merek kolektif di Indonesia mewajibkan syarat berupa dokumen salinan penggunaan merek kolektif yang memuat ketentuan mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, pengawasan dan sanksi bagi pengguna merek kolektif. Sedangkan pengaturan merek kolektif di Malaysia diatur dalam pasal 72 Undang-undang Merek Dagang 815 Tahun 2019 yang mengindikasikan sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa asosiasi dengan perusahaan lain. Dalam upaya optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan strategis. Pertama, diperlukan harmonisasi hukum merek kolektif mengenai syarat formalitas penggunaanya dalam hubungan transnasional; Kedua, melalui perjanjian perdagangan secara bilateral yang dapat berupa dokumen kontrak yang mengatur secara teknis mengenai penggunaan merek kolektif. Tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia agar dapat mengembangkan merek kolektif secara bersama guna mewujudkan kawasan yang lebih inovatif.
Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Menurut Jeremy Bentham Masfufah Masfufah; Afifah Kusumadara; Yenny Eta Widyanti
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.173-190

Abstract

Trademarks play a vital role in modern trade, but in Indonesia, there is a normative conflict in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications between Article 74 Paragraph (1) and Article 35 Paragraph (1). How can a registered trademark be removed even though it is still within the protection period? The research method used is normative juridical with statutory, comparative, and case study approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed descriptively. This research aims to analyze whether the provisions for the removal of registered trademarks in Indonesia uphold the principles of justice and legal certainty by emphasizing Jeremy Bentham’s welfare theory, in order to achieve appropriate regulations and harmonization between conflicting provisions. The results findings that the provision for removal registered trademarks are unfair and harmful to registered trademarks owners, as they disregard the principles of justice and legal certainty. Therefore, it is necessary to make a statement of the use of registered trademarks by the registered trademarks owner that is facilitated by the DJKI before the 10 year period so that there is harmonization between the conflicting provisions. The implementation of this solution is expected to provide legal certainty, encourage active use of trademarks, and support sustainable economic growth.
Tantangan dan Strategi: Layanan Kesehatan Mental pada Lembaga Pemasyarakatan Chintia Octenta; Oki Wahju Budijanto Wahju Budijanto; Adi Ashari
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 3 (2024): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.237-254

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right to adequate physical and mental health services for all people without exception, including correctional inmates. However, in reality, to date, several cases of prisoner deaths suspected to be the result of suicide have been recorded in various correctional institutions in Indonesia. Mental health problems have not become a national priority compared to infectious diseases. This study aims to determine and analyze the challenges and policy strategies in providing mental health services for correctional inmates in prisons. The study used a qualitative method with a descriptive approach, which found that the main obstacle was a lack of resources, training and infrastructure. This study highlights the importance of regular training for correctional officers, improved reintegration programs, and regular evaluations to identify best practices and areas for improvement. Overcoming these challenges requires special attention to cross-sector collaboration and policy development, especially to ensure the protection of mental health rights for inmates, as well as facilitating their rehabilitation and reintegration into society, improving risk assessment through training and comprehensive data collection, as well as improving facilities and development. employee professionalism. To overcome this, the author recommends a policy strategy that includes: (1) Short term, namely developing a Grand Design for Mental Health Services, Standard Operating Procedures for emergency conditions, and Integrated Data Collection, (2) Medium term, namely Strengthening Human Resources, Risk Mapping and Standardization of Screening, Improvement of Facilities and 3) Long term, namely creating a reintegration program, conducting regular national evaluations and creating cross-sector collaboration.
A Legal Transplantation by The Rule of Law, Comparative Study, Legal Culture and History Boy Nurdin
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.155-172

Abstract

Legal transplantation introduces foreign laws or institutions into a legal system without considering the existing legal culture, a process that poses significant challenges. When borrowing occurs through complete assimilation, these challenges are particularly evident. This research aims to develop a theoretical framework for legal transplantation through the lens of path dependence, a framework that can address the challenges that arise from the historical development of legal systems. To accomplish this aim, a systematic literature review (SLR) was conducted. This entailed the selection and analysis of articles published between 2019 and 2024 that focused on specific subjects, including legal transplantation practices, legal path dependence practices, and law creation from legal history. The articles were obtained from the Scopus database, which is a widely recognized global journal database. The results indicate that the development of a theoretical framework for legal transplantation by path dependence encompasses legal discussions and the rule of law by the judiciary in the home country, considering the challenges posed by recent cultural structures. The article elucidates the pivotal role of path dependence in legal system development through legal transplantation, while also underscoring its limitations and its manifestation in different countries.

Page 22 of 26 | Total Record : 253

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2026): Edisi Juli Vol 20 No 1 (2026): Edisi Maret Vol 19 No 3 (2025): Edisi November Vol 19 No 2 (2025): Edisi Juli Vol 19 No 1 (2025): Edisi Maret Vol 18 No 3 (2024): Edisi November Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret Vol 17 No 3 (2023): Edisi November Vol 17 No 2 (2023): Edisi Juli Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret Vol 16 No 3 (2022): Edisi November Vol 16 No 2 (2022): Edisi Juli Vol 16 No 1 (2022): Edisi Maret Vol 15 No 3 (2021): Edisi November Vol 15 No 2 (2021): Edisi Juli Vol 15 No 1 (2021): Edisi Maret Vol 14 No 3 (2020): Edisi November Vol 14 No 2 (2020): Edisi Juli Vol 14 No 1 (2020): Edisi Maret Vol 13 No 3 (2019): Edisi November Vol 13 No 2 (2019): Edisi Juli Vol 13 No 1 (2019): Edisi Maret Vol 12 No 3 (2018): Edisi November Vol 12 No 2 (2018): Edisi Juli Vol 12 No 1 (2018): Edisi Maret Vol 11 No 3 (2017): Edisi November Vol 11 No 2 (2017): Edisi Juli Vol 11 No 1 (2017): Edisi Maret Vol 10 No 3 (2016): Edisi November Vol 10 No 2 (2016): Edisi Juli Vol 10 No 1 (2016): Edisi Maret Vol 7 No 1 (2013): Edisi Maret More Issue