cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NOVZEL RIDHO ABEDNEGO HASUGIAN
Contact Email
ejournalkebijakan@gmail.com
Phone
+6281232140041
Journal Mail Official
jikh@kemenkum.go.id
Editorial Address
Badan Strategi Kebijakan Hukum Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Published by Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
ISSN : 19782292     EISSN : 25797425     DOI : https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.2
Core Subject :
Focus and Scope The focus of this journal is legal policy (in Indonesia) which can be derived from the results of research, studies and legal reviews. The scope of this journal includes but is not limited to: Correctional policy; Immigration policy; Legislative policies; Intellectual property policy: copyrights, industrial designs, patents, layout designs of integrated circuits, trade secrets, marks and geographical indications; General law administration policies: civil (legal entity, fiduciary, inheritance, state curator, and notary); crime (criminal law services and pardons, civil servant investigators, and dactyloscopy); state administration (citizenship and political parties); central authorities and international law (mutual assistance in criminal matters, extradition, transfer of trains, and international law); Policies for fostering national law: legal planning, legal counselling, and legal aid; Policies on administration, supervision and development of human resources in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 19   20   21   22   23 
Legalization of Public Documents Through Apostille: A Legal Reform in Public Services Winsherly Tan; Asmin Patros; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.385-398

Abstract

Indonesia is a country that has the objective of ensuring the welfare of its citizens. One effective way to achieve prosperity for its citizens is by implementing excellent public services, especially when it comes to the fulfillment of rights concerning the legalization of public documents. Therefore, this study is aimed to analyze the application of the Apostille convention in the legalization of public documents, and to investigate the changes in the law of public services related to the legalization of documents after the Apostille enactment. This legal study is categorized as a type of doctrinal analysis. Specifically, it is descriptive and analytical. Juridical and theoretical foundations were used for data analysis and the theoretical basis employed was the Theory of Legal Reform. The finding is consistent with the principles of the Legal Reform Theory. Legalization of public documents has undergone legal reform because legalization of public documents can be done online and in a short time. This shows that law, as a means of reform, has been realized because it has met the needs of society for the public. Despite the enhancement of public services, several aspects require careful consideration and improvement. This includes establishing effective cooperation with the Regional Office of Law and Human Rights, which acted as a liaison for Apostille services at the regional level. Additionally, the Regional Office of Law and Human Rights assume a pivotal role in overseeing the printing of certificates to ensure accessibility for the public.
Membangun Model Tata Kelola Strategis dalam Strategi Peningkatan Informasi Keimigrasian Melalui Expo dan Konferensi di Indonesia, Pendekatan Soft Systems Methodology Aditya Sarsito; Rachma Fitriati
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.289-308

Abstract

Di Indonesia, expo dan konferensi mengenai ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis masih diorganisir secara terpisah dan, maka dari itu, perlu diintegrasikan dengan lebih baik. Kegiatan-kegiatan expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensional dari proses keimigrasian. Organisasi layanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika tinggi karena fungsi dari keimigrasian secara langsung terkait dengan mobilitas orang yang selalu mengejar perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola strategis dalam meningkatkan informasi keimigrasian melalui expo dan konferensi. Studi ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam pemodelan aktivitas terkait imigrasi. SSM cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan pendirian sebuah acara besar internasional, yaitu Indonesia Immigration Expo and Conference, sebagai forum tata kelola strategis terintegrasi dan tata kelola kolaboratif untuk menyediakan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2023 tentang imigrasi dalam bentuk kebijakan "Golden Visa," perubahan dalam periode pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing. Acara internasional besar ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan sosial karena mengumpulkan kedutaan, pengusaha, universitas, dan agen pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif untuk setiap pemangku kepentingan.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Ahmad Jazuli; Imam Lukito; Trisapto Wahyudi Agung Nugroho; Insan Firdaus
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.309-326

Abstract

Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan. Peran perancang dalam pembentukan peraturan dan penyusunan instrumen hukum lainnya membutuhkan kompetensi dan pengetahuan yang baik sehingga dapat dipahami oleh para pengguna peraturan perundang-undangan, dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta empiris dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perancang masih terkendala, antara lain: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 adalah salah bentuk penguatan peran perancang peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan organisasi dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional. Masih adanya kendala dalam pembinaan, antara lain: terhambatnya kenaikan pangkat perancang disebabkan oleh minimnya informasi keikutsertaan mengikuti diklat penjenjangan yang merupakan persyaratan kenaikan pangkat; keterbatasan kuota dan kesempatan untuk mengikuti diklat perancang; tidak jelasnya perbedaan dan pembagian tugas antara fungsional perancang dan fungsional analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasi PermenPANRB terbaru ini adalah lebih memfokuskan tugas pejabat fungsional khususnya perancang pada capaian kinerja organisasi, bukan hanya pada capaian angka kredit sehingga berdampak pada penguatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur dalam Masyarakat Dyah Palupi Ayu Ningtyas; Dhia Al Uyun; Riana Susmayanti
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348

Abstract

Structure-oriented or system-oriented movements will be more advanced than ordinary movements without relying on a system (normative). Structural legal aid is included in the movement of non-governmental organizations whose work system leads to structural or systemic changes, rather than changes at the individual or case-by-case level. The legal aid movement aims to ensure access to justice for people in need, especially women. With normative legal research, it is hoped that this can provide important findings about community colaboration, aid service providers, NGOs, and CSOs in societal change and equality. Thus, structural legal aid is a legal aid strategy based on the movement by eliminating power relations and gender inequality. In addition, village women paralegals can act as a movement to realize structural gender legal assistance for women, children, and other marginalized groups, and not just for the poor. The old perspective on traditional legal aid is not effective, makes structural legal aid an alternative from legal aid, that can be encouraged by movement that can eliminate gender inequality and change existing structures in society. Women's participation as paralegals in a social movement can be optimized with support from NGOs and CSOs such as legal aid organizations. So that women's social movements produce gender equality, fulfill women's rights, and overcome discrimination. Apart from that, the legal aid movement needs to be focused and structured so that women's rights are fulfilled. The challenge for paralegals is to be able to go beyond the duits stated in the UUBH.
Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence Nuzulia Kumala sari; Ayu Citra Santyaningtyas; Anisah anisah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384

Abstract

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi artificial intelligence.
Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta Sri Turatmiyah; Putu Samawati; Sri Handayani; Efka Firsta
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.1-16

Abstract

Ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris (UUJN) berkaitan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap padaminuta akta menimbulkan banyak penafsiran dalam prakteknya di lapangan. Pengaturanini sangat penting untuk dianalisis terkait bagaimana implementasi pembubuhan sidik jaripenghadap pada minuta akta serta implikasi hukumnya. Penelitian normative ini dianalisissecara deskriptif kualitatif dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Hasilpenelitian bahwa pembubuhan sidik jari jempol kanan, jempol kiri dan sepuluh jarilangsung ditempel di atas tanda tangan penghadap, ditempel di lembar kertas terpisah,serta langsung dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta.Kesimpulan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN belum ada kesamaanpendapat di kalangan notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1)huruf c tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) berupa peringatan tertulis,diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan secara tidakhormat. Kepastian hukum pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tepatnyajempol kanan atau kiri dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minutaakta sebagai perlindungan hukum pihak notaris. Peneliti merekomendasikan kepadaKemenkumham untuk membuat regulasi berupa Kepmenkumham terkait mekanismekewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.
Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jamina dalam Perbankan Ni Nyoman Indah Pratiwi; Ryka Yuliana
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.349-364

Abstract

  Laws and regulations related to trade secrets do not explicitly stipulate that trade secrets can be used as an object of guarantee in banking, causing legal uncertainty for the public and affecting the condition of trade secrets being used as collateral objects and the execution of goods for certain reasons. Writing this article aims to examine and analyze the regulation of trade secrets as an object of guarantee and the execution of trade secrets in the banking. Then, through this article it can provide benefits in the form of juridical understanding related to trade secret legal arrangements as objects of collateral in the banking, contribute literature, and can be considered by the government in establishing laws and regulations related to trade secrets as collateral objects. The legal issue in the form of a veil of norms makes this article use normative legal research methods using a statutory and contextual approach, followed by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that trade secrets can be used as collateral in the banking because they have economic value, can be transferred, and have no time limit as long as they are kept confidential. Then related to the execution of trade secrets can be carried out based on the execution of fiduciary guarantees considering that trade secrets can be charged with fiduciary guarantees. The method of execution is through executorial titles, public auctions, and private sales as stipulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. Trade secrets as an object of guarantee have been explicitly regulated and execution of trade secrets can be carried out through private sales and auctions as regulated in the German Lending and Taking Security Act. Based on this explanation, the solution to the legal issues in this article is that Indonesia can amend the Trade Secrets Law by considering German Legislation so as to provide legal certainty for the Indonesian people regarding trade secrets as an object of guarantee.
Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gaza Carumna Iskadrenda; Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.17-28

Abstract

Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terusterjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberijanji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (pembelian suara pasif) tidak. Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana atas ketiadaan aturan tersebut. Dengan mengingat bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis dipergunakan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologisrasional- doktriner di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan pembelian suara aktif dan pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang
Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nuzulia Kumala Sari; Galuh Kumala Puspaningrum; Saudatus Zahro
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.87-102

Abstract

Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.
Penguatan Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian Jamaruli Manihuruk
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.4-64

Abstract

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah memberikan seluas-luasnya akses bagi orang asing untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Kebijakan ini jelas menguntungkan dari segi pariwisata, tetapi di sisi yang lain, menimbulkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan negara seperti tingginya angka pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Oleh karena itu, berdasarkan fungsi yang diembannya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh Ditjen Imigrasi adalah dengan melibatkan peran penjamin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bermaksud menguraikan permasalahan dan juga memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yaitu dengan memberikan peran yang optimal kepada penjamin. Penjamin yang dimaksud yaitu Biro Perjalanan Wisata. Solusi ini pada prinsipnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian serta peraturan turunannya. Apabila pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan tersebut, maka pemerintah pun akan terbantu dalam pengawasan Orang Asing. Selain itu, untuk mendongkrak daya jual pariwisata daerah di Indonesia, Penjamin dapat menyediakan paket perjalanan khusus daerah tertentu yang dapat dipilih oleh wisatawan mancanegara. Sekali dayung dua pulau terlampaui, tidak hanya mendongkrak daya jual pariwisata daerah, kebijakan ini pun tentu akan memudahkan dan mengefisienkan proses pengajuan bebas visa kunjungan oleh biro perjalanan wisata.

Page 21 of 26 | Total Record : 253

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2026): Edisi Juli Vol 20 No 1 (2026): Edisi Maret Vol 19 No 3 (2025): Edisi November Vol 19 No 2 (2025): Edisi Juli Vol 19 No 1 (2025): Edisi Maret Vol 18 No 3 (2024): Edisi November Vol 18 No 2 (2024): Edisi Juli Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret Vol 17 No 3 (2023): Edisi November Vol 17 No 2 (2023): Edisi Juli Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret Vol 16 No 3 (2022): Edisi November Vol 16 No 2 (2022): Edisi Juli Vol 16 No 1 (2022): Edisi Maret Vol 15 No 3 (2021): Edisi November Vol 15 No 2 (2021): Edisi Juli Vol 15 No 1 (2021): Edisi Maret Vol 14 No 3 (2020): Edisi November Vol 14 No 2 (2020): Edisi Juli Vol 14 No 1 (2020): Edisi Maret Vol 13 No 3 (2019): Edisi November Vol 13 No 2 (2019): Edisi Juli Vol 13 No 1 (2019): Edisi Maret Vol 12 No 3 (2018): Edisi November Vol 12 No 2 (2018): Edisi Juli Vol 12 No 1 (2018): Edisi Maret Vol 11 No 3 (2017): Edisi November Vol 11 No 2 (2017): Edisi Juli Vol 11 No 1 (2017): Edisi Maret Vol 10 No 3 (2016): Edisi November Vol 10 No 2 (2016): Edisi Juli Vol 10 No 1 (2016): Edisi Maret Vol 7 No 1 (2013): Edisi Maret More Issue