Articles
1,583 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF USAHA PERTAMINI TANPA IZIN USAHA DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Muzayyanah, Siti Allafa Qori'atul]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v8i1.36595
<![CDATA[Bisnis Pertamini saat ini terbilang cukup menjamur di masyarakat baik pedesaan sampai menjalar di wilayah perkotaan. Keberadaan Pertamini di Kota Surabaya telah banyak dijumpai, bahkan masing-masing dari Pertamini juga tidak terlalu jauh. Pertamini ini berbentuk menyerupai seperti pom bensin milik Pertamina pada umumnya hanya saja lebih kecil dan memiliki tabung box layaknya pom bensin serta banyak dijumpai di pinggir jalan. Meski dirasa membantu masyarakat, tetapi keberadaannya diragukan karena dianggap ilegal sebab tidak memiliki izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 ditegaskan bahwa dilarang untuk memperjual belikan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan setiap usaha dagang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam hal ini Pertamini yang sudah menjalar ke beberapat tempat tersebut, sangat diragukan dalam izin usaha yang legal. Pertamina menilai perlu keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menertibkan maraknya usaha Pertamini. Dalam hal ini pihak Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kata Kunci: penegakan hukum, sanksi administratif, pertamini]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA]]>;
<![CDATA[WIDODO, HANANTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v8i1.36598
<![CDATA[Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Magang Sebagai Salah Satu Syarat Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ]]>
<![CDATA[trityas, esti wulan]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v8i1.36619
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting dalam proses Pendaftaran Tanah yaitu mengeluarkan akta otentik mengenai perbuatan hukum meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pentingnya profesi seorang PPAT memicu peningkatan calon PPAT di setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Kedua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur syarat magang yang berbeda yakni magang pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terhadap syarat pengangkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban Magang di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan tentang PPAT, serta mengetahui bagaimana upaya mengatasi terjadinya ketidaksesuaian terkait persyaratan magang dalam pengangkatan PPAT antara PP No. 24 Tahun 2016 tentang dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 . Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum normatif. Data yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, tetapi pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016. Adanya tumpang tindih dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatasinya perlu menerakan asas preferensi, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori dan melalui uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 5/PDT.G/2019/PN.POL TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA ]]>
<![CDATA[Sari, Maulida Indah]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v8i1.36636
<![CDATA[Sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penggugat sebagai pemilik tanah yang disebabkan karena perbuatan para tergugat yang awalnya sebagai petani penggarap kemudian mengakui objek sengketa adalah miliknya. Objek sengketa tersebut diatasnya terdapat dua (2) Sertifikat Hak Milik yang menyebabkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 163 Herziene Inland Reglement (HIR) tentang beban pembuktian bagi pihak yang mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol dan akibat hukum dari kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa pada perkara ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan terhadap pertimbangan hakim. Dimana hakim dalam pertimbangannya belum lengkap mengenai kekuatan pembuktian para pihak, apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Selain itu, pada perkara ini merupakan perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum. Maka terhadap Sertifikat Hak Milik yang tidak berhak dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Pekerja Yang Mengundurkan Diri Dengan Tidak Mengikuti Prosedur Sesuai Peraturan Perusahaan PT AFI (Alpen Food Industry) ]]>
<![CDATA[Putri Sutadji, Renzy Ayu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38994
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi tidak hanya berasal dari pihak pengusaha namun dapat terjadi karena kehendak pekerja.Dalam prakteknya masih terdapat pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Hal ini terjadi pada pekerja PT AFI yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan PT AFI namun tidak bisa memenuhi persyaratan.Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pekerja yang mengundurkan diri apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perusahaan dibenarkan perundangan ketenagakerjaan dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya pada saat mengundurkan diri. Berdasarkan latar belakang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.Dan metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif.Hasil penelitian menunjukan peniadaan hak pekerja bertentangan dengan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak pekerja yang mengundurkan diri. Hak pekerja wajib diberikan karena termasuk perintah undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja PT AFI,dengan melakukan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara pihak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Peneliti memberikan saran kepada PT AFI dan Menteri Ketenagakerjaan yang menaungi wilayah kerja PT AFI untuk memeriksa dan menelaah kembali klausul yang dibuat oleh PT AFI . Untuk pekerja PT AFI agar dapat membantu pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kata Kunci : pemutusan hubungan kerja, hak pekerja, pengunduran diri]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2963K/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Hamidah, Niswatul]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39105
<![CDATA[Itikad baik menurut Subekti adalah tentang kejujuran, dimana orang yang beritikan baik memberikan kepercayaan kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Walaupun demikian tidak selalu suatu perjanjian dilakukan dengan dasar itikad baik seperti pada kasus putusan No 2963K/Pdt/2016 dimana sengketa tersebut mengenai perlindungan atas pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian jual beli tanah dengan itikad baik. Kasus tersebut adalah tentang jual beli tanah terhadap tanah yang pada dasarnya bukan miliknya. Sengketa tersebut terdapat konflik doktrin nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimiliki) dengan asas bona fides (itikad baik). Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Itikad Baik, Perlindungan Hukum According to Subekti, good faith is about honesty, where people with good intentions give trust to the opponent who is considered honest and does not hide anything. However, not always an agreement is made on the basis of good faith, as in the case of decision No. 2963K / Pdt / 2016 where the dispute is about the protection of parties who bind themselves to the land sale and purchase agreement in good faith. This case concerns the sale and purchase of land against land which basically does not belong to him. This dispute there is a doctrinal conflict of nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (a person cannot divert something more than what he has) with the principle of bona fides (good faith). Keywords: Sale and Purchase Agreement, Good Faith, Legal Protection]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Nomor 102/ Pid.Sus/ 2019/ PN Trg tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar ]]>
<![CDATA[isnaini, surya novinda]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39121
<![CDATA[Kosmetik merupakan produk, berbahan dasar alami maupun kimia dan digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang terkait izin edar yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peredaran kosmetik yang tidak disertai izin edar akan melalui proses peradilan dengan putusan hakim. Namun demikian putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg tentang peredaran kosmestik tanpa ijin edar. Permasalahan yang diangkat penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim pada kasus yang dilakukan oleh Fitria Dian Sari dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn.Trg dinilai terlalu ringan yakni hanya pidana penjara 1 bulan 14 hari dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sanksi tersebut dianggap terlalu ringan karena terdakwa disamping mengedarkan juga memproduksi kosmetik tanpa izin edar, dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Perilaku terdakwa ini meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat karena kosmetiknya tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana yang ringan tersebut dinilai kurang adil bagi masyarakat khususnya bagi korban. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat berkaitan dengan dampak kosmestik tanpa izin edar tersebut. Adanya hukuman yang memadai diharapkan memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya preventif agar tidak ada pelaku tindak pidana sejenis.]]>
<![CDATA[Analisis Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Mitha Annisa]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[World Health Organization telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. WHO mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari ganasnya persebaran virus COVID-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitas membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya recidivist. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga rechmatig sebagai pedoman. Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Kesna Elia]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39407
<![CDATA[Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara dan untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita, perbedaannya terdapat pada kategori umur korban perkosaan di ketiga Negara tersebut. Perlindungan hukum kepada pria secara umum dapat berupa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut berlaku untuk korban wanita maupun pria.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.397/Pdt/2017/PT.DKI tentang Pertambangan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat: Juridical Analysis of Judge of the High Court of the Special Capital Region of Jakarta No.397/Pdt/2017/PT.DKI regarding Mining in the Customary Law Community Area of ??West Kutai Regency ]]>
<![CDATA[Setiyawati, Anindya Ismi]]>;
<![CDATA[S.H.,M.H., Tamsil]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39451
<![CDATA[Keberadaan masyarakat hukum adat atas hutan adat yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan, hingga kini masih saja sulit untuk mendapatkan pengakuan maupun perlindungan. Hal ini sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 397/PDT/2017/PT.DKI, dengan pertimbangan hakim bahwa suatu kawasan hutan dapat disebut sebagai hutan adat apabila sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Padahal, mengenai pengakuan maupun perlindungan terhadap masyarakat hukum adat telah ada dalam konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis petimbangan hakim dalam Putusan Nomor 397/PDT/2017/PT. DKI mengenai pertambangan dalam kawasan masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat dan akibat hukum bagi masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat dengan adanya Putusan Nomor 397/PDT/2017/PT.DKI. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan kurang memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang sebenarnya telah ada sebelum adanya hukum positif dan dengan adanya putusan tersebut, masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat telah kehilangan kawasan hutan adat, serta tidak memperoleh ganti rugi.]]>
