cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 133   134   135   136   137 
Urgency of The Essential Medicine Definition's Regulation in Indonesian Law System: URGENSI PENGATURAN DEFINISI OBAT ESENSIAL DALAM REGULASI HUKUM DI INDONESIA Setiawan, Bagus Catur; sulistyowati, eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39758

Abstract

Abstract Health problems are one of the life factors that reflect the fulfillment of basic human needs. The Indonesian government has issued regulations to tackle health problems, but in practice there are still many uses of the term drug in regulations, which causes confusion, one of which is the definition of essential medicine. Definition of Drugs Found in Presidential Regulation Number 94 of 2007 but in the Health Law the term essential medicine does not exist. In this case the researcher recommends that the regulation should include the term essential medicine. This type of legal research is included in normative legal research. The approach used in this research is the conceptual approach (Conceptual Approach) and statute approach (Statute Approach. The legal materials used are Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Drug Materials, Specific Medicines and Medical Devices, Law Number 36 of 2009 concerning Health .Based on the results of research conducted by researchers, the importance of defining essential drugs is an important element in health management so that the stakeholders who are punished in this case need to form a definition of Essential Medicines in Law Number 36 of 2009 with NLEM regulations and Presidential Regulation Number 94 of 2007 concerning Control and Supervision of the Procurement and Distribution of Medicinal Substances, Specific Drugs and Medical Devices that Function as Drugs. This is a form of legal certainty for the community and stakeholders. Keywoards : Health,Essential medicines,National essential medicines list
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME: THE AUTHORITY OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM Firdaus, Yusrizal; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39850

Abstract

Terorisme sangat meresahkan Indonesia. Serentetan terorisme sering terjadi di Indonesia. Terutama pada tahun 2002 terjadi BOM Bali yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun pada saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang Khusus mengatur tindak pidana terorisme. Dan akhirnnya pada tahun tersebut dibentuklah Perpu yaitu Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seterusnya Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Ada materi tambahan dalam pembaharuan tersebut yaitu adanya kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Hal ini bisa menyebabkan tumbang tindih kewenagan serta penyalahgunaaan wewenang dikarenakan secara teknis masih belum ada perarturan yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui batasan kewenagan TNI dalam menangani aksi teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model dan untuk mengetahui implikasi hukum keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi yang hasilnya berupa argumen preskripsi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa batasan kewenagan TNI dalam menangani teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model yaitu hanya sebatas penangkapan, penyergapan dan penyerangan dimana aksi terorisme yang ditangani TNI harus mempunyai ancaman tinggi serta dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus sesui dengan asas-asas operasi militer selain perang (OMSP). Implikasi hukum keterlibatan TNI menangani terorisme terbagi menajadi dua yaitu implikasi hukum positif dan implikasi hukum negatif.
Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arizki, Faisal Farras Prima; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39950

Abstract

Kajian KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA OVERSPEL SESAMA JENIS DI INDONESIA Pratiwi, Dela Rozii
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40452

Abstract

Pengaturan overspel sesama jenis terdapat dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat terpenuhinya tindak pidana overspel sesame jenis. Salah satu syarat tersebut yaitu dilakukan oleh pria dengan wanita, salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam hal overspel yang dilakukan oleh sesama jenis belum diatur di Iindonesia. Pada era sekarang overspel tidak hanya dilakukan dengan lawan jenis melainkan sesama jenis, seperti yang terjadi Bogor dan Bekasi dimana overspel sesama jenis mengakibatkan perceraian. Overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Overspel sesama jenis berdampak negatif bagi masyarakat, dikarenakan overspel merusak hubungan keluarga dimana keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Dampak negatif overspel sesama jenis dalam bidang kesehatan yaitu tertularnya virus HIV Aids. Dalam hal ini diperlukan norma hukum yang mengatur mengenai overspel sesama jenis. Tujuan penelitian ini menganalisis urgensi pengaturan kekosongan hukum overspel sesama jenis berdasarkan norma-norma di Indonesia dan menganalisis overspel sesama jenis melalui interpretasi dan kriminalisasi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primen dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik kualitatif. Hasil pembahasan yaitu adanya kekosongan hukum mengenai overspel sesama jenis berdasarkan norma agama dan kesusilaan di Indonesia. Agama di Indonesia menganggap overspel sesama jenis sebagai dosa besar. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal dimana konsep overspel sesama jenis sesuai dengan pengertian kejahatan. Overspel sesama jenis memiliki banyak dampak negativf sehingga diperlukan kriminalisasi sebagai bentuk kepastian hukum terhadap korban overspel.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak Pardede, Sarah Berliana; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40758

Abstract

Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law regulates the threat of punishment for acts of physical violence within the scope of the household which result in serious injury, where the category of serious injuries refers to Article 90 of the Criminal Code, including the pregnancy loss. The purpose of this research is to analyze and find out whether a pregnancy loss due to domestic violence can be equated with a serious injury as regulated in Article 90 of the Criminal Code, and whether Article 44 of the PKDRT Law on physical violence in the household sphere is in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method. The results of this study indicate that the incidence of the abortion of a woman's womb and bleeding experienced by pregnant women due to domestic violence in Kuala Simpang District Court Decision No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.KSP can be equated with Serious Injury Article 90 of the Criminal Code. A child in the womb who dies cannot necessarily be equated with serious injuries in Article 90 of the Criminal Code. Then, Article 44 of the PKDRT Law is not in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. The actions of the perpetrator (SM) include an concursus idealist.
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo Marbun, Daud Christian; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40845

Abstract

Banyaknya perusahaan di Jawa Timur harus diikuti dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemerintah provinsi. Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang. Pengawasan dilakukan melalui tahap pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan. Pengawasan oleh pengawas tenaga kerja menjadi penting guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja berjalan prima. Penelitian ini bertujuan mendalami terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah empat perwakilan perusahaan lokasi penelitian yang menyebar di Sidoarjo timur, Sidoarjo barat, Sidoarjo utara dan Sidoarjo Selatan. Teknik analisa data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap aspek K3 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan preventif edukatif yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung kepada perusahaan serta melalui serangkaian kegiatan sosialisasi. Kedua, yaitu represif non yustisial adalah pemberian sanksi. Kendala pihak pengawas adalah terbatasnya personel, anggaran, dan sarana prasarana penunjang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personel dan anggaran serta melakukan pembinaan ke perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran peneliti yaitu, pertama, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menghimbau tegas kepada perusahaan yang belum memiliki P2K3 agar segera membentuknya di internal perusahaan. Kedua, mendorong perusahaan meningkatkan anggaran pengawasan dan alokasi personel pengawas ketenagakerjaan serta mengembangkan metode dan teknik pengawasan K3 perusahaan. Ketiga, pekerja harus menginternalisasikan budaya K3 pada dirinya agar pekerjaan yang dikerjakan tidak menyebabkan kecelakaan kerja.
Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alfiassalam, Fawziah Nur; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010

Abstract

Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.
Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja: Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rohmawati, Intan Dwi; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41049

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit memiliki beberapa kendala dalam pemerataan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Lamongan, yaitu keberadaan LKS Tripartit Kabupaten Lamongan yang masih belum diketahui banyak pekerja, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, pendapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja, dan minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh LKS Tripartit Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala tersebut, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke setiap perusahaan serta mengontrol perkembangannya melalui SIWALAN, dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Upaya represifnya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, dan memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak tertib. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, LKS Tripartit Kabupaten Lamongan supaya lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja, bagi Disnakertrans Kabupaten Lamongan supaya lebih memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh LKS Tripartit dalam pembuatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja supaya memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua kewajibannya, bagi pengurus serikat pekerja supaya lebih giat dalam mengajak pekerja lain untuk bergabung dalam serikat pekerja supaya dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Di Titik Pertemuan Selat Johor Dan Selat Singapura Antara Indonesia, Malaysia Dan Singapura Christianto, Rahaditya Reza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41085

Abstract

Laut juga menjadi salah satu aspek kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia memiliki perbatasan wilayah baik di darat maupun di laut dengan negara tetangga. Perbatasan laut ini juga menjadi salah pemicu konflik antar negara. Timbulnya konflik perbatasan laut antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh isu kedaulatan saja tetapi juga isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konflik batas wilayah ini juga dialami oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia di titik pertemuan Selat Singapura dan Selat Johor. Diamana antara Indonesia dan Singapura segala bentuk perjanjian batas wilayahnya telah selesai, sedangkan Singapura dan Malaysia walau suadah ada perjanjian sebelumnya, tetapi mereka masih ingin melakukan perundingan kembali, mengingat pada saat perjanjian tersebut ditandatangani bukan dengan Negara Malaysia, melainkan dengan Negara Bagian Johor. Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut dapat dilakukan dengan penetapan status three junction point. Walau pada akhirnya Indonesia hanya bisa menunggu sampai Malaysia dan Singapura menyelesaikan perjanjian batas wilayahnya.
KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA ALAS KAKI SECARA TIDAK LENGKAP: Kajian Yuridis Tentang Label Sepatu Yanto, Akbar Fitri; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha merupakan perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK).. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Berbahasa Indonesia Pada barang terdapat ketidakjelasan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan frasa secara tidak lengkap di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang(PMP KLDBI) Selanjutnya untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak lengkapnya label informasi pada alas kaki. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan hukum yakni terdapat frasa yang membuat ketersesatan berfikir bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label informasi secara lengkap pada barang berupa alas kaki sesuai dengan Lampiran V PMP KLDBI. Kata Kunci: Pelaku usaha, label, alas kaki

Page 135 of 159 | Total Record : 1583

 133   134   135   136   137 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue