cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 156   157   158   159   160 
Legal Awareness of Traditional Medicine Microbusinesses Regarding Halal Certificate Ownership in Bojonegoro Regency Ibrahim Musthofa; Sulistyowati , Eny; Muslimah , Kiki Cahya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the legal awareness of traditional medicine micro-business sellers in Bojonegoro Regency regarding halal certification and to identify the factors influencing this awareness. The research was motivated by the fact that many traditional medicine micro-business actors in the region have not registered their products with the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), despite the growing importance of halal certification in consumer protection and market access. The research adopts an empirical legal method with two central problems: (1) the level of legal awareness among traditional herbal medicine sellers concerning halal certificates, and (2) the internal and external factors influencing this awareness. The study reveals that legal awareness in this sector remains relatively low, as reflected in four key indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and patterns of legal behavior. Contributing factors include internal aspects such as limited educational background and lack of access to legal information, as well as external influences such as weak regulatory enforcement and insufficient socialization by relevant authorities. Based on these findings, the study recommends intensified outreach and education programs targeting traditional medicine sellers, as well as policy interventions to simplify the halal certification process for micro businesses. Strengthening collaboration between BPJPH, local government, and community leaders is also essential to enhance legal compliance and promote the legitimacy and competitiveness of traditional medicine in the halal market.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 981 K/Pdt/2020 TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HONORARIUM SUCCES FEE Rafii Fadhil Nasywa; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An agreement is a legally valid act conducted by two or more parties with the intention of establishing a binding relationship that functions as law. Generally, agreements made legally refer to the provisions and requirements set forth in the Indonesian Civil Code. One of the conditions for a valid binding agreement is that the consent must result from free will and without coercion.The objective of this research is to analyze the basis for the judicial considerations in the Surabaya High Court Decision No. 668/Pdt.G/2018/PT.Sby and the Supreme Court Decision No. 981 K/Pdt/2020 concerning breach of contract (wanprestasi) and its implications for the validity of a land sale and purchase agreement that is in dispute. As normative legal research, this study employs a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials. The research adopts a library research method and employs a qualitative descriptive analysis technique. Based on these methods, the research concludes that a sale and purchase agreement involving a disputed object violates material requirements because it does not align with the principle of good faith. Keywords: Agreement, Default, Court Decision
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1117 K/Pdt/ 2024 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TRANSAKSI JUAL BELI ATAS TANAH: JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT RULING NUMBER 1117 K/Pdt/ 2024 CONCERNING UNLAWFUL ACTION CLAIMS IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS Febrian, Farass; Tamsil, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1117 K/Pdt/2024 memiliki perbedaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam hal jual beli diantara Pihak yang bersengketa. Selain itu, Majelis Hakim ditingkat kasasi tidak mempertimbangkan ataupun mengulas mengenai perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat didalam dalil gugatan Penggugat. Berangkat dari hal tersebut membuat Penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai dasar pertimbangan Hakim serta akibat hukumnya setelah dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117 K/Pdt/2024. jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum didalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam meneliti yaitu studi kepustakaan serta menggunakan metode Preskriptif sebagai Teknik Analisa bahan hukumnya. Hasil Analisis terhadap Putusan Nomor 1117 K/Pdt/2024 menunjukan bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat merupakan jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dan syarat materi (baik yang mengenai Penjual, Pembeli maupun tanahnya). Selanjutnya, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum terhadap dirinya. Akibat hukum langsung bagi Para Pihak adalah diterimanya memori kasasi dan ditolaknya kontra memori kasasi, sedangkan akibat hukum tidak langsung bagi Isnayati (Tergugat) adalah dapat sepenuhnya menguasai objek sengketa dan bagi Ilham Arrasyid (Penggugat) tidak dapat menikmati dan mengelola objek jual beli. Kata Kunci : Jual Beli, Perbuatan Melawan Hukum.
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PENJARA ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN PARIAMAN NOMOR 13/PID.SUS.ANAK/2021/PN PMN: 1. Kesesuaian Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn mengenai Pidana Penjara terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dan Pemulihan Ditinjau dari Pasal 67 UU Perlindungan Anak 2. Pengaturan Pembiayaan Rehabilitasi Anak Penyalah Guna Narkotika secara Mandiri tanpa Membebani Keuangan Negara Yohana, Risa Mitka; Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri terjadi pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Pmn. Anak diputus bersalah melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Narkotika dan Hakim menjatuhkan pidana penjara didalam LPKA selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn mengenai pidana penjara terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemulihan ditinjau dari Pasal 67 UU Perlindungan Anak dan pengaturan pembiayaan rehabilitasi Anak Penyalah Guna Narkotika dapat dilakukan secara mandiri tanpa membebani keuangan negara. Hasil penelitian adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn mengenai pidana penjara terhadap Anak sudah tepat karena pidana penjara diberikan untuk memperbaiki perilaku anak. Namun, secara keseluruhan putusan hakim tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemulihan dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak. Seandainya Anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn mampu secara ekonomi, maka Hakim seharusnya menawarkan pembiayaan rehabilitasi dengan dana pribadi.
KEABSAHAN JALUR PEREKRUTAN DIRECT HIRING DENGAN MAID ONLINE SYSTEM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA Baureh, Mario Wentrik; Arinto Nugroho
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia memiliki berbagai macam tahapan prosedur yang harus dilalui. Dalam proses tahapan pengiriman PMI ke negara tujuan mereka, masih banyak terjadi penyalahgunaan prosedur dari para oknum yang membuka jasa layanan untuk bekerja di luar negeri. Meskipun terdapat aturan yang menjamin hak-hak PMI ketika bekerja di luar negeri, ternyata masih terdapat kasus dimana hak-hak Pekerja Migran Indonesia tidak terpenuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang merupakan penguatan dari peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga belum memberikan perlindungan secara total kepada Pekerja Migran Indonesia. Banyaknya keinginan masyarakat untuk bekerja dengan prosedur yang lebih mudah dan cepat mengakibatkan banyak calon PMI memilih untuk mengambil jalur pendaftaran melalui Maid Online Sytem milik Malaysia yang merupakan sebuah sistem perekrutan dengan bentuk pengoperasiannya dengan cara mengakses database pekerja potensial melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah. Database ini berisi profil dan informasi tentang pekerja migran yang tersedia, termasuk pekerja rumah tangga dari berbagai negara, hanya saja sistem ini bertabrakan dengan peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai keabsahan dari jalur perekrutan direct hiring dengan Maid Online System pada PMI sektor domestik di Malaysia, serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya penyelesaian tentang perekrutan PMI agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga meminimalisir para pekerja migran diperlakukan tidak adil oleh majikan. Penulisan ini menitik beratkan pada penelitian pustaka berupa pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan perundangan dan konsep yang dianalisis secara perspektif hukum.
Analysis of Judges' Considerations in Imposing Criminal Sentences for Class 1 Narcotics Abuse for Oneself (Case Study of Labuan Bajo District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2023/Pn Lbj) Mamuyab, Fillemon Hendrik Pagula; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i02.66334

Abstract

Main objective of this research is to understand the basis of judges' considerations in deciding cases, including the application of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, as well as the aspects considered from both juridical and psychological perspectives. The research findings indicate that judges overlooked the facts revealed during the trial when deciding cases of self-use of Class 1 narcotics, failing to consider the provisions in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, particularly in the criminal chamber formulation letter (b). This research emphasizes the importance for judges to explore other legal sources, such as the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, previous rulings, and expert doctrines, in delivering verdicts against perpetrators of self-use narcotics offenses. If the judge does not consider these legal sources, the resulting verdict may lead to defects in the imposition of punishment. The conclusion of this study is that the judge's considerations in sentencing Defendant I Sarjan alias Jek and Defendant II Abdul Jalani alias Buce did not comply with the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017. Based on research and discussion, the author concludes that if the judge does not use the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017 as a consideration, it may result in defects in the imposition of narcotics abuse penalties, and the decision.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 32/PDT/2023/PT BANDUNG TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH DENGAN PPJB Andira Devi Dwi Ayu; Dita Perwitasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah yang dilakukan dengan PPJB tidak jarang menimbulkan masalah, baik itu yang berasal dari pembeli maupun dari penjualnya sendiri. Salah satu contohnya dalam permasalahan jual beli tanah antara Nicco dan Tati dalam perkara Nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco ingin membeli sebagian bidang tanah seluas 942 m² dengan harga Rp. 3.300.000/m2 yang merupakan bagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Mita bin Rain yang luas keseluruhannya 4.515 m2 dari Tati. Jual beli dilakukan secara bertahap dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Setelah pembayaran lunas dan Toko Bangunan siap ditempati, Nicco ingin meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) sekaligus melanjutkan proses balik nama, namun niat tersebut tidak dapat terlaksanakan karena Tati selaku penjual tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari penulisan ini adaljah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung terkait sengketa jual beli tanah dengan PPJB. Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu pendekatan perundang-undangan , Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung sudah tepat, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jual beli tanah yang dilakukan dengan berdasarkan PPJB tetap dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, Pembeli telah melakukan pelunasan harga tanah, pembeli telah menguasai objek jual beli, dan dilakukan dengan itikad baik. Kata Kunci: PPJB, tanah, jual beli
ANALISIS PUTUSAN NO 284/PID.B/2023 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN yang DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN Zidan, Muhammad Faris; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melibatkan berbagai faktor yang dipertimbangkan secara menyeluruh. Hakim memperhatikan kesalahan terdakwa, motif dan cara pelaksanaan tindak pidana, sikap terdakwa, serta riwayat hidup dan kondisi sosialnya. Faktor lain yang dipertimbangkan termasuk sikap terdakwa setelah kejadian, dampak pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap korban. Hakim juga menilai apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak, yang berpengaruh pada pengenaan hukuman. Alasan yang meringankan hukuman meliputi tidak pernah dihukum sebelumnya, sikap sopan, penyesalan, dan kondisi ekonomi mendesak. Sebaliknya, alasan yang memperberat termasuk dampak keresahan masyarakat, ketidakpatuhan terdakwa, dan kerugian materiil korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan dan putusan hakim dengan perbuatan terdakwa, terutama dalam konteks teori Concursus Realis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis preskriptif dan studi kepustakaan. Kasus Putusan No. 284/Pid.B/2023/PN Sby mengangkat penerapan teori Concursus Realis, yang memerlukan pemberian hukuman terberat ditambah sepertiga dari hukuman tersebut. Dalam kasus ini, hakim tidak menerapkan teori tersebut meskipun terdakwa melakukan beberapa tindak pidana pencurian yang masing-masing dianggap berdiri sendiri. Pengabaian beberapa fakta persidangan menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan.
The Criminal Act of Child Molestery on The Based on Mutual Consent in Qanun Jinayat is Reviewed with the Principle of Legal Preference (Decision No. 6/Jn/2019/Ms.Aceh) Muhammad Akmal TaufiqulHakim; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i02.66608

Abstract

Criminal acts in Aceh are regulated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat, which is a regional regulation at the provincial level based on Islamic law. In the case of indecent acts committed against children on the basis of mutual consent in Decision No. 6/JN/2019/MS. Aceh acquitted the defendant based on Article 1 number 27 of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat. The purpose of this study is to examine indecent acts against children in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jianayat using the principle of preference lex superiori derogat legi inferiori and lex specialist derogat legi generali. This study is normative and uses a case and statutory approach as a research methodology. The results obtained from this study are that there was an error by the judge in acquitting the defendant, based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Code which is based on the principles of lex superiori derogat legi inferiori and lex specialist derogat legi generali states that a child's consent cannot be used as a reason to exempt a person from the crime of molestation of a child based on mutual consent.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 420 PK/PDT/2017 MENGENAI OBJEK FIDUSIA YANG DIJADIKAN OBJEK RAMPASAN NEGARA Christine Divia Anastasia; Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak dan dapat dipertahankan, sehingga kreditur dapat mempertahankan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. PT Oto Multiartha sebagai kreditur melakukan jaminan fidusia Hadi Susianto sebagai debitur dengan jaminan Mobil Toyota Avanza, kemudian Hadi Susianto ternyata menyewakan mobil tersebut kepada Suhelmi. Namun Suhelmi menggunakan mobil tersebut untuk melakukan transaksi narkoba, hingga Suhelmi dinyatakan sebagai terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 mengenai objek jaminan fidusia yang dijadikan objek rampasan negara sebagai alat bukti perkara pidana narkotika pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Plw dan upaya perlindungan hak jaminan fidusia PT Oto Multiartha setelah putusan Mahkamah Agung nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk memulihkan piutangnya. Masalah ini dilatarbelakangi karena kreditur tidak mendapatkan pelunasan atas piutanganya, hal tersebut dikarenakan majelis hakim mahkamah agung dalam memutus putusan peninjauan kembali tidak mempertimbangkan hak kebendaan objek aquo dan iktikad baik PT Oto Multiartha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu meninjau Pasal 2 PMK Nomor 130 tahun 2012 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta pendekatan kasus yaitu menganalisis fakta peristiwa hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk membantu menganalisis penelitian ini. Hasil penulisan ini atas retio decidendi dari putusan hakim mengenai objek jaminan fidusia yang dapat menjadi barang bukti perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali adalah enghilangkan hak kebendan PT Oto Multiartha sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kreditur. Kemudian PT Oto Multiartha dapat melakukan upaya perlindungan hak jaminan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan landasan Pasal 1131 BW kepada Hadi Susianto.

Page 158 of 161 | Total Record : 1602

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue