cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 155   156   157   158   159 
KEABSAHAN JALUR PEREKRUTAN DIRECT HIRING DENGAN MAID ONLINE SYSTEM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA Baureh, Mario Wentrik; Arinto Nugroho
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia memiliki berbagai macam tahapan prosedur yang harus dilalui. Dalam proses tahapan pengiriman PMI ke negara tujuan mereka, masih banyak terjadi penyalahgunaan prosedur dari para oknum yang membuka jasa layanan untuk bekerja di luar negeri. Meskipun terdapat aturan yang menjamin hak-hak PMI ketika bekerja di luar negeri, ternyata masih terdapat kasus dimana hak-hak Pekerja Migran Indonesia tidak terpenuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang merupakan penguatan dari peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga belum memberikan perlindungan secara total kepada Pekerja Migran Indonesia. Banyaknya keinginan masyarakat untuk bekerja dengan prosedur yang lebih mudah dan cepat mengakibatkan banyak calon PMI memilih untuk mengambil jalur pendaftaran melalui Maid Online Sytem milik Malaysia yang merupakan sebuah sistem perekrutan dengan bentuk pengoperasiannya dengan cara mengakses database pekerja potensial melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah. Database ini berisi profil dan informasi tentang pekerja migran yang tersedia, termasuk pekerja rumah tangga dari berbagai negara, hanya saja sistem ini bertabrakan dengan peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai keabsahan dari jalur perekrutan direct hiring dengan Maid Online System pada PMI sektor domestik di Malaysia, serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya penyelesaian tentang perekrutan PMI agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga meminimalisir para pekerja migran diperlakukan tidak adil oleh majikan. Penulisan ini menitik beratkan pada penelitian pustaka berupa pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan perundangan dan konsep yang dianalisis secara perspektif hukum.
ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN CRIMINAL SENTENCES FOR CLASS 1 DRUG ABUSE FOR SELF (Case Study of Labuan Bajo District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2023/Pn Lbj) Mamuyab, Fillemon Hendrik Pagula
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research findings indicate that judges overlook the facts revealed during the trial when deciding cases of self-use of Class 1 narcotics, failing to consider the provisions in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, particularly in the criminal chamber formulation letter (b). This research emphasizes the importance for judges to explore other legal sources, such as the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, previous rulings, and expert doctrines, in delivering verdicts against perpetrators of self-use narcotics offenses. If the judge does not consider these legal sources, the resulting verdict may lead to defects in the imposition of punishment. The conclusion of this study is that the judge's considerations in sentencing Defendant I Sarjan alias Jek and Defendant II Abdul Jalani alias Buce did not comply with the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017. In its decision, the judge did not use the Supreme Court Circular as a consideration, which resulted in the decision in case number 28/Pid.sus/2023/PN Lbj not being in accordance with the provisions. Based on research and discussion, the author concludes that if the judge does not use the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017 as a consideration, it may result in defects in the imposition of narcotics abuse penalties, and the decision.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 32/PDT/2023/PT BANDUNG TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH DENGAN PPJB Andira Devi Dwi Ayu; Dita Perwitasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah yang dilakukan dengan PPJB tidak jarang menimbulkan masalah, baik itu yang berasal dari pembeli maupun dari penjualnya sendiri. Salah satu contohnya dalam permasalahan jual beli tanah antara Nicco dan Tati dalam perkara Nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco ingin membeli sebagian bidang tanah seluas 942 m² dengan harga Rp. 3.300.000/m2 yang merupakan bagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Mita bin Rain yang luas keseluruhannya 4.515 m2 dari Tati. Jual beli dilakukan secara bertahap dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Setelah pembayaran lunas dan Toko Bangunan siap ditempati, Nicco ingin meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) sekaligus melanjutkan proses balik nama, namun niat tersebut tidak dapat terlaksanakan karena Tati selaku penjual tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari penulisan ini adaljah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung terkait sengketa jual beli tanah dengan PPJB. Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu pendekatan perundang-undangan , Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung sudah tepat, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jual beli tanah yang dilakukan dengan berdasarkan PPJB tetap dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, Pembeli telah melakukan pelunasan harga tanah, pembeli telah menguasai objek jual beli, dan dilakukan dengan itikad baik. Kata Kunci: PPJB, tanah, jual beli
ANALISIS PUTUSAN NO 284/PID.B/2023 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN yang DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN Zidan, Muhammad Faris; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melibatkan berbagai faktor yang dipertimbangkan secara menyeluruh. Hakim memperhatikan kesalahan terdakwa, motif dan cara pelaksanaan tindak pidana, sikap terdakwa, serta riwayat hidup dan kondisi sosialnya. Faktor lain yang dipertimbangkan termasuk sikap terdakwa setelah kejadian, dampak pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap korban. Hakim juga menilai apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak, yang berpengaruh pada pengenaan hukuman. Alasan yang meringankan hukuman meliputi tidak pernah dihukum sebelumnya, sikap sopan, penyesalan, dan kondisi ekonomi mendesak. Sebaliknya, alasan yang memperberat termasuk dampak keresahan masyarakat, ketidakpatuhan terdakwa, dan kerugian materiil korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan dan putusan hakim dengan perbuatan terdakwa, terutama dalam konteks teori Concursus Realis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis preskriptif dan studi kepustakaan. Kasus Putusan No. 284/Pid.B/2023/PN Sby mengangkat penerapan teori Concursus Realis, yang memerlukan pemberian hukuman terberat ditambah sepertiga dari hukuman tersebut. Dalam kasus ini, hakim tidak menerapkan teori tersebut meskipun terdakwa melakukan beberapa tindak pidana pencurian yang masing-masing dianggap berdiri sendiri. Pengabaian beberapa fakta persidangan menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan.
The Criminal Act of Child Molestery on The Based on Mutual Consent in Qanun Jinayat is Reviewed with the Principle of Legal Preference (Decision No. 6/Jn/2019/Ms.Aceh) Muhammad Akmal TaufiqulHakim
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts in Aceh are regulated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat, which is a regional regulation at the provincial level based on Islamic law. In the case of indecent acts committed against children on the basis of mutual consent in Decision No. 6/JN/2019/MS. Aceh acquitted the defendant based on Article 1 number 27 of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat. The purpose of this study is to examine indecent acts against children in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jianayat using the principle of preference lex superiori derogat legi inferiori and lex specialist derogat legi generali. This study is normative and uses a case and statutory approach as a research methodology. The results obtained from this study are that there was an error by the judge in acquitting the defendant, based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Code which is based on the principles of lex superiori derogat legi inferiori and lex specialist derogat legi generali states that a child's consent cannot be used as a reason to exempt a person from the crime of molestation of a child based on mutual consent.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 420 PK/PDT/2017 MENGENAI OBJEK FIDUSIA YANG DIJADIKAN OBJEK RAMPASAN NEGARA Christine Divia Anastasia; Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak dan dapat dipertahankan, sehingga kreditur dapat mempertahankan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. PT Oto Multiartha sebagai kreditur melakukan jaminan fidusia Hadi Susianto sebagai debitur dengan jaminan Mobil Toyota Avanza, kemudian Hadi Susianto ternyata menyewakan mobil tersebut kepada Suhelmi. Namun Suhelmi menggunakan mobil tersebut untuk melakukan transaksi narkoba, hingga Suhelmi dinyatakan sebagai terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 mengenai objek jaminan fidusia yang dijadikan objek rampasan negara sebagai alat bukti perkara pidana narkotika pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Plw dan upaya perlindungan hak jaminan fidusia PT Oto Multiartha setelah putusan Mahkamah Agung nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk memulihkan piutangnya. Masalah ini dilatarbelakangi karena kreditur tidak mendapatkan pelunasan atas piutanganya, hal tersebut dikarenakan majelis hakim mahkamah agung dalam memutus putusan peninjauan kembali tidak mempertimbangkan hak kebendaan objek aquo dan iktikad baik PT Oto Multiartha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu meninjau Pasal 2 PMK Nomor 130 tahun 2012 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta pendekatan kasus yaitu menganalisis fakta peristiwa hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk membantu menganalisis penelitian ini. Hasil penulisan ini atas retio decidendi dari putusan hakim mengenai objek jaminan fidusia yang dapat menjadi barang bukti perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali adalah enghilangkan hak kebendan PT Oto Multiartha sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kreditur. Kemudian PT Oto Multiartha dapat melakukan upaya perlindungan hak jaminan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan landasan Pasal 1131 BW kepada Hadi Susianto.
PERLINDUDNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Firoos Atha Wafii
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The electronic land certificate (STE) is an electronic document generated from the implementation of electronic land registration, initiated by the Ministry of Agrarian Affairs as part of efforts to improve land services. This study aims to analyze the legal protection for landowners regarding the ownership of electronic land certificates (STE) in ensuring legal certainty. The electronic land certificate is an innovation by the National Land Agency (BPN) to enhance efficiency and transparency in land administration. However, the implementation of STE has raised public concerns regarding data security and legal certainty. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that STE has the same legal force as analog land certificates, as regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, and Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3 of 2023. However, there are still deficiencies in specific regulations governing the security of STE data. BPN has implemented various security measures, such as data encryption, electronic signatures, and ISO 27001:2013 standards, and plans to adopt blockchain technology to enhance data security. Nevertheless, a specific law regulating STE and data protection in detail is needed to provide stronger legal certainty. This study concludes that STE is a positive step in improving land services, but further development is necessary in regulatory and data security aspects to ensure optimal legal protection for landowners Keyword: Electronic Land Certificate, Legal Protection, Legal Certainty, Data Security, Blockchain
ANALISIS PENGATURAN PEMENUHAN RESTITUSI DI INDONESIA: ANALYSIS OF THE REGULATION OF RESTITUTION IN INDONESIA Audito, Yudhistira Yovi; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restitusi merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan di luar sanksi pidana yang diamanatkan melalui ketentuan PP 35 Tahun 2020 serta Perma 1 Tahun 2022. Pada pelaksanaannya, proses pemenuhan Restitusi masih mengalami beberapa kendala yang secara kongkrit tergambar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL An. Terpidana Mario Dandy. Pada putusan tersebut, pemenuhan besaran nilai Restitusi tidak dapat dipenuhi oleh Terpidana, bahkan hingga melewati batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundagan. Sehingga penelitian terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan, dengan tujuan mengetahui pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia. Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundangan-undangan, konseptual, serta perbandingan secara mikro dengan hukum positif di Belanda. Selanjutnnya, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara, pengumpulan data berkaitan dengan penelitian, dilakukan melalui metode studi pustaka yang kemudian akan dianalisa melalui penggunaan teknik preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan sebuah hasil yakni pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia belum dapat berfokus pada tujuan pemulihan kerugian Korban bahkan memuat potensi penyelewenagan serta permasalahan hukum. Sehingga bila dibandingkan di Belanda pengaturan pemenuhan Restitusi di Indonesia, tidak lebih baik. Dengan hasil tersebut, Penulis memberikan saran berupa pengadopsian terhadap pengaturan pemenuhan Restitusi yang telah eksisten di Belanda secara terukur dan bertahap, serta inisasi oleh Jaksan Penuntut Umum untuk dapat melibatkan Korban proses pemenuhan Restitusi secara aktif melalui pembentukan serta penetapan peraturan internal Kejaksaan RI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL BAGI GURU DI INDONESIA Firdaus, Shafrina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun, tekanan kerja yang tinggi, minimnya dukungan institusional, serta tidak adanya perlindungan hukum yang eksplisit terhadap kesehatan mental menyebabkan guru berada dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan mental guru di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dari ketidaklengkapan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental guru masih bersifat umum, belum operasional, dan belum dijabarkan dalam regulasi pelaksana. Ketidaklengkapan regulasi ini menimbulkan kekosongan hukum dan berimplikasi pada lemahnya jaminan hak atas perlindungan mental bagi guru. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus serta penyusunan kebijakan kelembagaan yang menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari hak kerja guru yang wajib dilindungi.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BTA Yatunisa, Rizki; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika seringkali menjadi pilihan utama oleh hakim. Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bta hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa menghiraukan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan untuk rehabilitasi. Penelitian ini akan membahas mengenai pertama apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika dalam putusan nomor 27/Pid.sus-anak/2021/PN.Bta sesuai dengan ketentuan kewajiban rehabilitasi? dan apakah hakim dapat memutus rehabilitasi meskipun dalam surat tuntutan tidak ada permohonan rehabilitasi?. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif menganalisis terkait aturan-aturan yang relevan. Pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengguna narkotika tidak menerapkan ketentuan wajib rehabilitasi yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 tahun 2010. Hakim Dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan surat tuntutan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHAP, namun ada undang-undang khusus yang mengatur kewajiban rehabilitasi. Sehingga hakim memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara diluar tuntutan jaksa terutama dalam perkara narkotika dan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertimbangan Hakim

Page 158 of 159 | Total Record : 1583

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue