cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 153   154   155   156   157 
Legal Protection for Election Organizing Committees When They Experience Work Accidents During General Elections in the General Election Commission Rahmadipadma, Mirza Ghulam; Widodo, Hananto; Sari , Widya Maya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62359

Abstract

This study focuses on the legal protection for election committee workers when they experience work accidents during general elections within the environment of the General Election Commission (General Election Commission or KPU). General elections are a cornerstone of democracy that determines the direction and leadership of a nation. In Indonesia, election organizers including the District Election Committee (Kecamatan Election Committee or PPK), Voting Committee (Positioning Committee or PPS), and Voting Organizing Group (Kelompok Organizing Pemulungan Pemulungan or KPPS) may face risks of accidents while performing their duties. This research utilizes normative research methodology, focusing on the study of legal documents and applicable regulations. The aim is to delve deeper into the legal aspects and protections that need strengthening to ensure the safety and well-being of election committee workers in carrying out their tasks. Considering the significant number of casualties during this democratic event, this study highlights the importance of health guarantees for these ad hoc bodies, which have not been sufficiently regulated in the Election Commission Regulations (Peraturan Election Commission General or PKPU). Additionally, the research examines the role of the Social Security Organizing Agency (Social Security Organizing Agency or BPJS) in providing social protection for election committee workers and the challenges faced in implementing employment social security at the regional level. The results underscore the need for policy improvements and increased collaborative capacity with relevant parties to conduct fair, transparent, and accountable elections that strengthen democracy in Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 374K/PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG KEWAJIBAN ADANYA RISALAH MEDIASI DALAM PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Istifaiah, Sohibatul; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62477

Abstract

Surianto adalah karyawan PT Bintang Prima Lestari Utama yang bekerja sebagai karyawan tetap selama 21 tahun 5 bulan. Perusahaan melakukan pemutusan hubunga kerja (PHK) sepihak kepada Surianto tanpa alasan yang jelas. Perusahaan tidak membayarkan hak Surianto saat terkena PHK, sehingga dilakukan perundingan bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama. Pada faktanya isi Perjanjian Bersama tidak dijalan oleh perusahaan, sehingga Surianto membuat surat pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Pengaduan tersebut ditolak dengan alasan telah diselesaikan secara bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama, sehingga mediator tidak dapat menerbitkan risalah mediasi dan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK-2 PHI/DS/2021. Surianto mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Surianto tidak melampirkan risalah mediasi maka gugatan tidak dapat diterima, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Surianto melalui Putusan Nomor 374K/Pdt.Sus-PHI/2023. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tidak dilampirkannya risalah mediasi dapat menjadi dasar hakim menolak ajuan gugatan, serta menganalisis akibat hukum dari tidak dilampirkannya risalah mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dilampirkannya risalah penyelesaian mediasi dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan dasar hakim untuk menolak gugatan khusus pada kasus Surianto dan PT Bintang Prima Lestari Utama dikarenakan terdapat bukti pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Akibat hukum dalam perselisihan dan putusan ini, yaitu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung baik bagi perusahaan maupun bagi Surianto selaku pekerja.. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Karaywan Tetap, Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Novitasari, Yesica; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62707

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya sayarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
Influence of Changes to the Regulations on the Term of Village Head on Village Development Yusuf, Muhammad; Amiq, Bachrul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i02.62789

Abstract

The regulation of the term of office of village heads in Indonesia has undergone frequent changes, affecting the dynamics of village governance and development. The latest regulation, Law No. 3 of 2024, stipulates in Article 39 that a village head serves for 8 years and may be re-elected once, contrasting with the previous provision of 6 years with the possibility of two re-elections. This regulatory change potentially influences the continuity and effectiveness of village development, in which the village head plays a central role, particularly in managing village finances and assets. This study aims to examine the impact of the extended term of office on village development and community participation in two villages: Munggugianti and Sirnoboyo in Benjeng District, Gresik Regency. Using an empirical juridical method, the research applies a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that a longer term of office provides better continuity in development planning and execution, allowing village heads to implement medium to long-term programs more effectively. However, challenges remain in ensuring community participation, which varies depending on public awareness and socialization efforts. In both villages, development progress shows improvement post-regulatory change, although community involvement is still not optimal and sometimes not aligned with the expectations of participatory governance. The study recommends strengthening community legal awareness, increasing transparency in village governance, and institutionalizing development planning mechanisms that actively involve the community regardless of leadership changes.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG POLO RALPH LAUREN DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 614 K/PDT.SUS-HKI/2023) Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62864

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1061 K/ PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ulfiaro, Soviana; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62954

Abstract

Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Origin Resort Lombok pada 14 Desember 2021 terhadap Stephane memicu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 5 April 2023. Gugatan penggugat ditolak dengan mengabulkan eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat daluwarsa berdasarkan Pasal 82 UU PPHI. Dengan demikian penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terkait ditolaknya gugatan pada tingkat pertama. Penelitian ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta teknik analisis preskriptif. Batasan daluwarsa pada jangka waktu 1 tahun untuk pengajuan gugatan terkait pemutusan hubungan kerja pada pasal 82 UU PPHI hanya berlaku bagi PHK tekait Pasal 159 dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan. Pasal 171 UU Ketenagakerjaan merujuk pada Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Pasal 159 UU Ketenagakerjaan juga merujuk pada Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pasal 158 dan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena kesalahan berat, Pasal 160 ayat 3 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena proses pidana, dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan terkait PHK sebab mengundurkan diri sendiri. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 162, Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Sedangkan Pasal 160 ayat (3) diubah oleh UU Cipta Kerja. Dengan demikian, daluwarsa pengajuan gugatan PHK berlaku terbatas untuk PHK sebab dalam proses pidana. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja Stephane tidak termasuk dalam kategori daluwarsa. Pertimbangan hakim kasasi sudah tepat dalam menerapkan hukum, dengan menerima permohonan kasasi, dan membatalkan putusan di tingkat pertama, dan menyatakan gugatan penggugat tidak daluwarsa. Kata Kunci: Daluwarsa, Gugatan, PHK.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT KAMPANYE PEMILU DI FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN Sabilla, Azzahra Ayu; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63018

Abstract

Pada tahap kampanye pemilu ada pembatasan berdasarkan lokasi atau tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma a quo yang diajukan oleh dua Pemohon. Para Pemohon mendalilkan objek permohonan a quo mengakibatkan kerugian konstitusional terkit hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, permohonan ini dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralias ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan norma pokoknya, ditemukan kesalahan teknis dalam perumusan penjelasan norma a quo dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita dengan memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan tersebut akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat para ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021. Kata Kunci: Putusan MK, Kampanye Pemilu, Netralitas ASN.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 103 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP REHABILITASI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Salafi, Syafara Alifia; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63035

Abstract

Narkotika adalah obat atau bahan kimia yang berasal dari sumber non-tumbuhan maupun tumbuhan yang berfungsi mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan rasa sehingga menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sisi positif bagi ilmu kesehatan yakni dapat menjadi obat yang dapat menimbulkan rasa mengantuk, mengurangi rasa sakit, dan menenangkan saraf. Namun jika Narkotika tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan, tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 103 Undang-Undang Narkotika di kabupaten sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya hakim dalam mengatasi adanya ketidakefektifan pasal tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis serta menerapkan teori soerjono soekanto, sehingga pada penelitian menghasilkan bahwasannya adanya ketidakefektifan pada pasal tersebut sehingga Upaya yang dilakukan oleh hakim ialah dengan menerapkan pidana penjara serta pelaku dengan sisa pidana penjara tersebut diberikan rehabilotasi pada perkara penyalagunaan narkotika.
Law Enforcement and Efforts to Prevent Doping Abuse in Football Athletes Fajriyah, Laila Himmatul; Rusdiana, Emmilia; Faizah, Rohmatul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63057

Abstract

Athletes are professional individuals trained to possess agility, strength, and speed for competitive performance. Football athletes, in particular, exhibit a high spirit of competitiveness to bring pride to their country, club, and region. This intense desire to win has led some athletes to resort to doping as a shortcut to enhance performance. This study aims to examine the legal framework governing the use of doping among football athletes in Indonesia, the enforcement of these laws, and the preventive efforts undertaken by the Bojonegoro Regency PSSI Association. Using a sociological juridical approach, data was collected through field studies and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that doping is strictly prohibited in football and is subject to legal sanctions, especially when involving narcotics-type substances. Law enforcement has been effectively implemented against offenders. Furthermore, the Bojonegoro PSSI Regency Association has taken active preventive measures by organizing awareness campaigns and educational sessions. These initiatives are conducted in collaboration with local hospitals and the National Narcotics Agency (BNN) of Tuban Regency. Such efforts aim to enhance athletes' understanding of the dangers and legal consequences of doping, thereby fostering a culture of fair play and clean competition in regional football.
PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63067

Abstract

Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.

Page 155 of 161 | Total Record : 1602

 153   154   155   156   157 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue