cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 154   155   156   157   158 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/TUN/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI Nadhifah, Dima Syafaatul; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63287

Abstract

Perbuatan melawan hukum pada persoalan penerbitan sertifikat pengganti karena alasan hilang, kasus tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan permohonan dari Nur Hasyim, yang merupakan ayah atau suami dariPara Tergugat II Intervensi. Namun, faktanya tanah dalam sertifikat tersebut telah terjadi jual beli dengan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli terjadi kepemilikan ganda. Para Penggugat selaku ahli waris Nyoto Hadi merasa dirugikan atas kepemilakn tersebut, sehingga tidak dapat memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Majelis hakim memtuskan untuk melakukan pembatalan sertifikat pengganti pada Tergugat, sehingga sertifikat yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi dicabut kepemilikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pngumpulan bahan bukum menggunakan studi kepustakaan dengan Teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah batalnya Keputusan Tata Usaha Negar aberupa sertifikat pngganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2001, akibat hukum pada penelitian ini adalah yakni dinyatakannya batal sertifikat-sertifikat pengganti yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi. Kata Kunci: Sertifikat Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum, Prosedur Penerbitan Sertifikat.
Law Enforcement Against the Criminal Act of Prostitution in Moroseneng City of Surabaya Novita Sari, Eka Putri; Mahardhika, Vita; Kusuma, R. K. Wijaya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63349

Abstract

This study focuses on prostitution practices in the Moroseneng area of Benowo, Surabaya, which, despite having been officially shut down by the local government, continues to operate covertly. Prostitution is considered a morally and legally prohibited act, involving individuals—primarily women—offering sexual services in exchange for money. The research aims to examine the extent of law enforcement efforts in addressing prostitution in Moroseneng and to identify the obstacles hindering effective enforcement. Using empirical legal research, the study involves interviews with Satpol PP officers and sex workers (PSK) in the area. The findings indicate that prostitution activities persist due to economic necessity, as many individuals rely on the practice to meet daily needs. Furthermore, law enforcement is deemed ineffective, primarily because the criminal sanctions imposed fail to deter repeat offenses. The lack of strict punishment and limited follow-up actions allow prostitution to continue in hidden forms. The study concludes that stronger enforcement mechanisms, combined with rehabilitation and economic empowerment programs, are necessary to address the root causes and reduce the recurrence of prostitution in Moroseneng. Additionally, the government should strengthen legal instruments and improve coordination among law enforcement agencies to create a more sustainable and preventive approach.
PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS GENERALISIR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT OLEH KEPALA PENGAMANAN LAPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.B/2023/PN NNK) Erisha, Selly; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63404

Abstract

Ajaran kausalitas merupakan doktrin mengenai hubungan sebab akibat yang diterapkan untuk menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu. Dikenal ada empat macam teori kausalitas yaitu teori condito sine qua non, teori generalisir, teori individualisir dan teori relevansi. Penerapan kausalitas yang sesuai sangat penting dalam mengungkap tindak pidana khususnya dalam delik materiil, delik omisi tak semu dan delik yang dikualifisir akibatnya. Seperti halnya dalam kasus putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tentang Kepala Pengamanan Lapas yang menganiaya narapidana hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Permasalahan dari artikel ini terletak pada ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptusl serta pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutus putusan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak tepat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir adequate objektif. selain itu, pertanggungjawaban pidana kurang sesuai dan terdakwa harusnya dijatuhi sanksi yang lebih berat. Kata Kunci : Kausalitas, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 1055 PK/Pdt/2022 TERKAIT SENGKETA TANAH PT PERSEBAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA Putra Pradana, Reydo Akbar; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63405

Abstract

The land dispute between PT Persebaya and the Surabaya City Government occurred due to unlawful acts committed by the Surabaya City Government, so that PT PERSEBAYA filed a lawsuit against the Surabaya District Court. Where the judicial process for the a quo case continues up to the level of judicial review recorded in the civil case register Number 1055 PK/Pdt/2022. This research aims to determine the basis of the judge's considerations and explain the legal consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Judicial Review level Number 1055 PK/Pdt/2022. This research is classified as normative legal research and the approaches used in this research are the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials in this research consist of primary legal materials which contain statutory regulations and judge's decisions which have permanent legal force and secondary legal materials which contain legal literature related to the legal issues in this research. The technique for collecting legal materials in this research was carried out by means of a literature study of primary legal materials and secondary legal materials and data analysis techniques were carried out by providing an argument for the research results. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence (novum) was found was in accordance with statutory regulations.
Position Law Letter Circular No. 13 Year 2021 About the Cancel of Homecoming for Eid Al-Fitr in 1441 Hijriah and Efforts to Control the Spread of Corona Viruses Disease (Covid-19) During the Holy Month of Ramadan 1442 Hijriah Azizah, Maharani Nur; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63439

Abstract

The 2021 Homecoming Circular Letter was issued to regulate public mobility during the Eid homecoming period as part of the government’s effort to control the spread of COVID-19. As an instrument created under urgent circumstances, the Circular Letter reflects the implementation of freies ermessen, allowing authorized officials to exercise discretion. This study aims to analyze the legal position and implications of the 2021 Homecoming Circular Letter, especially in relation to the principles of discretionary authority and statutory hierarchy. The research is normative in nature, using a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature study and analyzed prescriptively to evaluate the consistency of the Circular Letter with existing legal norms. The findings show that Circular Letters are not explicitly included in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. However, they may still carry binding power if supported by higher legal instruments such as Government Regulation No. 21 of 2020 and Presidential Decree No. 11 of 2020. Substantively, the 2021 Circular Letter aligns with Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. The authority of the COVID-19 Task Force to issue the Circular is justified in the context of pandemic-related emergency response. The study recommends that the issuance of Circular Letters must not contradict the hierarchy of laws and should emphasize public benefit, clarity, and legal certainty, particularly in times of crisis when government discretion is exercised.
ANALISIS DAMPAK PENGATURAN KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA DALAM PELAKSANAAN TORA DI KAWASAN HUTAN Navira, Audi; Rahman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63441

Abstract

Reforma Agraria Nasional di Indonesia memiliki target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 9 juta hektare. Sebanyak 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan. Namun untuk TORA kawasan hutan hanya 9,26% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk TORA masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Reforma Agraria. KLHK menerapkan prosedur ketat dan mendetail dalam pelepasan kawasan hutan yang memerlukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan bahwa tanah tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dan tidak sedang dalam sengketa oleh Menteri KLHK. Hal ini menyebabkan proses redistribusi tanah di kawasan hutan menjadi lebih lambat dan rumit dibandingkan dengan kawasan non-hutan. Koordinasi ini sering kali melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kelembagaan Reforma Agraria dalam redistribusi TORA dalam kawasan hutan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Agraria Nasional dan menganalisis hambatan atau kendala apasajakah yang ada dalam implementasi terkait pengaturan TORA di dalam kawasan hutan hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan teknik analisis Regulatory Impact Assessment (RIA). Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kelembagaan tersebut dalam program Reforma Agraria belum optimal. Tidak hanya masalah kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, biaya dan objek, tetapi juga proses yang panjang menuju redistribusi, serta peran dan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan Reforma Agraria di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. Kata Kunci: TORA di kawasan hutan, KLHK, ATR/BPN
Problematics of Termination of Employment Relations for Workers Undergoing Industrial Relations Trial Period Arrifqi, Moh Fahmi; Rusdiana, Emmilia; Kusuma, Dinda Puteri Fathurachmah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63442

Abstract

Termination of employment (PHK) must be carried out according to legal procedures, beginning with an official termination letter. However, issues may arise when such termination contradicts labor regulations. This research discusses the case of Bunari, a worker who received a termination letter during the trial process, which is suspected to conflict with Article 155 paragraph (2) of the Manpower Law. The main legal issue examined is the ambiguity of norms regarding the validity of termination during ongoing industrial relations disputes. The objective of this study is to analyze the legal validity of the termination letter issued to Bunari during the trial process, as reflected in Decision Number 1237 K/Pdt.Sus-PHI/2017, and to examine the rules surrounding process wages for workers under trial. This study applies a normative juridical method, analyzing legal events using statutory and regulatory frameworks. The findings reveal that the termination of Bunari is not legally valid due to the ongoing industrial dispute process at the time of termination, rendering the letter formally and legally flawed. Furthermore, Bunari is entitled to process wages as he fulfills the required legal elements. Based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2015, the payment period for process wages is limited to six months. The study recommends reinforcing clarity in regulations regarding termination procedures during legal proceedings and urges employers to strictly adhere to legal mechanisms to prevent arbitrary dismissals and ensure workers' rights are protected.
ANALISIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3415 K/PDT/2021 TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM Listiyani, Eko; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63443

Abstract

Kokos Jiang, dkk telah menyepakati Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement, dan Agreement for Advances dengan Reliance Group. Seiring dengan berlangsungnya perjanjian Kokos Jiang, dkk menyadari bahwa perjanjian yang telah disepakati merupakan perjanjian proforma yang oleh Reliance Group sebagai penguasaan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang dimilikinya. Selain itu, perjanjian yang disepakati hanya menggunakan Bahasa Inggris, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Kemudian, Kokos Jiang, dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan, Reliance Group, dkk mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Reliance Coal, dkk mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memenangkan kasasi Reliance Group. Penelitian bertujuan menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021, serta menganalisa dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan teknik analisis preskriptif. Penelitian menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung bahwa perjanjian arbtrase memberikan kewenangan absolut badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dan bahasa (Pasal 31 UU No. 24/2009) bukan merupakan faktor utama yang dapat membatalkan perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengakibatkan berubah keadaan hukum kembali pada saat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan putusan arbitrase SIAC. Kata Kunci: perjanjian, Arbitrase, Bahasa.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4221K/PDT/2022 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA ALAS HAK DI KENDARI Waskito, Bagas Waskito; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63444

Abstract

Dalam menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi hak atas tanahnya, baik seorang individu maupun sebuah badan hukum tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Adapun jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, dan Hak Milik menjadi salah satu jenisnya. Mengklaim dan menguasai tanah tanpa adanya alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa alas hak dapat mengajukan gugatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 terkait perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Pada perkara tersebut bermula ketika Daniel Lumele mengklaim dan menguasai tanah milik John Putra. Majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan. Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dilakukan Daniel Lumele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan juga tidak dipertimbangkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dipenuhi oleh Daniel Lumele. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah, Sengketa Kepemilikan.
Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective Koraag, Miracle Arthur; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63565

Abstract

Diplomatic protection by the Indonesian government is crucial in safeguarding Indonesian citizens facing legal problems under foreign jurisdictions. The cases of Siti Zainab and Tuti Tursilawati highlight the challenges faced by Indonesia in providing effective diplomatic assistance, where both citizens were sentenced to death with permanent legal force abroad. This research aims to analyze the resolution of criminal cases involving Indonesian citizens who have received final and binding criminal sentences abroad from the perspective of international law and international relations. The study employs a normative juridical method with a prescriptive approach, focusing on the analysis of legal norms to offer constructive solutions. The findings show that Indonesia’s diplomatic efforts in such cases are often hindered by limited access to legal processes in the host country and the principle of state sovereignty. Nonetheless, the Indonesian government undertakes several strategies to provide protection: (1) legal protection through consular assistance, (2) forming bilateral agreements on placement and protection of migrant workers, and (3) implementing a Single Channel Placement System (SPSK) through digital diplomacy. The study recommends strengthening diplomatic relations and proactive legal frameworks to enhance the state's ability to intervene effectively. By fostering mutual agreements and international cooperation, future cases similar to those of Tuti Tursilawati and Siti Zainab can be better addressed, ensuring the rights and safety of Indonesian citizens abroad are more effectively protected.

Page 156 of 159 | Total Record : 1583

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue