cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,614 Documents
 154   155   156   157   158 
PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63067

Abstract

Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.
South Korean Pop Music Idol Portrait Upload on Instagram Under Copyright Muzakki Ubaydillah; Budi Hermono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63068

Abstract

Uploading K-Pop idol portraits on Instagram is the implementation of economic rights over portraits belonging to the subject of the portrait. Fans are not allowed to implement economic rights over portraits to earn profit without permission. The researcher aims to analyze the uploading of K-Pop idol portraits on Instagram based on copyright and the legal consequences that fans can receive. This is normative legal research using a statute and conceptual approach. The research results reveal that fans are also not allowed to upload K-Pop idol portraits on Instagram even without profitable purposes without permission because copyright limits the implementation of economic rights over portraits. Uploading K-pop idol portraits on Instagram can have legal consequences, such as compensation and termination of Lysn services which fans have purchased.
ANALISA HUKUM ORANG TUA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI MEDIA ENDORSEMENT SUATU PRODUK Baskoro, Fajar Pandu; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63144

Abstract

Endorsement is one of the communication and marketing strategies that is usually done through online shops to artists/celebrities on social media. Endorsement aims to create public interest in the products offered on social media. In the current reality, product endorsements often involve children in the communication process in delivering on social media as well as product photos and certain advertisements. Indirectly, the child has generated (financial) income from media endorsements. This leads to exploitation of children who are not realized by their parents because children's rights in accordance with the Child Protection Act are not properly accepted by children. This study aims to determine and analyze the actions of parents who make children as a media endorsement of a product, including acts of child exploitation and analyze the legal consequences of parents who make children as a media endorsement of a product. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 186 K/Pdt/2023) Byantoro, Muhammad Billva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63148

Abstract

Legal Awareness of Online Motorcycle Taxi Drivers “Gojek” Related to Their Participation in the Workplace Accident Insurance and Death Insurance Program in Surabaya City Kamila Fakhriyah Aris; Mahendra Wardhana; Ibtisam Mumtaz Khairunnisa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63209

Abstract

The BPJS Law in article 14 states, "every person, including foreigners who have worked for a minimum of 6 (six) months in Indonesia, is obliged to become a participant in the Social Security program".  The partnership relationship means that there is no obligation for application companies to register their drivers with BPJS Employment. Therefore, work partners at the Gojek company must register themselves as BPJS participants independently. According to the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2021 in Article 32, it is stated that non-wage earners are required to take part in 2 programs, namely work accident insurance and death insurance. This research aims to find out the legal awareness of online motorcycle taxi drivers regarding their participation in work accident insurance and death insurance in the city of Surabaya. To achieve this goal, this research will use empirical legal research and an empirical juridical approach or legal sociology. The research results show that there are four indicators that can be used to measure the level of public legal awareness, including legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns. Each indicator shows a certain level of legal awareness, ranging from whether it is low or high. Based on the research results, Gojek online motorcycle taxi drivers in Surabaya who became informants were divided into those with very high legal awareness and those with moderate legal awareness. The level of legal awareness of Gojek online motorcycle taxi drivers is influenced by several factors. 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/TUN/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI Nadhifah, Dima Syafaatul; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63287

Abstract

Perbuatan melawan hukum pada persoalan penerbitan sertifikat pengganti karena alasan hilang, kasus tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan permohonan dari Nur Hasyim, yang merupakan ayah atau suami dariPara Tergugat II Intervensi. Namun, faktanya tanah dalam sertifikat tersebut telah terjadi jual beli dengan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli terjadi kepemilikan ganda. Para Penggugat selaku ahli waris Nyoto Hadi merasa dirugikan atas kepemilakn tersebut, sehingga tidak dapat memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Majelis hakim memtuskan untuk melakukan pembatalan sertifikat pengganti pada Tergugat, sehingga sertifikat yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi dicabut kepemilikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pngumpulan bahan bukum menggunakan studi kepustakaan dengan Teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah batalnya Keputusan Tata Usaha Negar aberupa sertifikat pngganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2001, akibat hukum pada penelitian ini adalah yakni dinyatakannya batal sertifikat-sertifikat pengganti yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi. Kata Kunci: Sertifikat Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum, Prosedur Penerbitan Sertifikat.
Law Enforcement Against the Criminal Act of Prostitution in Moroseneng City of Surabaya Eka Putri Novita Sari; Vita Mahardhika; R. K. Wijaya Kusuma
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63349

Abstract

This study focuses on prostitution practices in the Moroseneng area of Benowo, Surabaya, which, despite having been officially shut down by the local government, continues to operate covertly. Prostitution is considered a morally and legally prohibited act, involving individuals—primarily women—offering sexual services in exchange for money. The research aims to examine the extent of law enforcement efforts in addressing prostitution in Moroseneng and to identify the obstacles hindering effective enforcement. Using empirical legal research, the study involves interviews with Satpol PP officers and sex workers (PSK) in the area. The findings indicate that prostitution activities persist due to economic necessity, as many individuals rely on the practice to meet daily needs. Furthermore, law enforcement is deemed ineffective, primarily because the criminal sanctions imposed fail to deter repeat offenses. The lack of strict punishment and limited follow-up actions allow prostitution to continue in hidden forms. The study concludes that stronger enforcement mechanisms, combined with rehabilitation and economic empowerment programs, are necessary to address the root causes and reduce the recurrence of prostitution in Moroseneng. Additionally, the government should strengthen legal instruments and improve coordination among law enforcement agencies to create a more sustainable and preventive approach.
PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS GENERALISIR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT OLEH KEPALA PENGAMANAN LAPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.B/2023/PN NNK) Erisha, Selly; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63404

Abstract

Ajaran kausalitas merupakan doktrin mengenai hubungan sebab akibat yang diterapkan untuk menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu. Dikenal ada empat macam teori kausalitas yaitu teori condito sine qua non, teori generalisir, teori individualisir dan teori relevansi. Penerapan kausalitas yang sesuai sangat penting dalam mengungkap tindak pidana khususnya dalam delik materiil, delik omisi tak semu dan delik yang dikualifisir akibatnya. Seperti halnya dalam kasus putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tentang Kepala Pengamanan Lapas yang menganiaya narapidana hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Permasalahan dari artikel ini terletak pada ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptusl serta pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutus putusan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak tepat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir adequate objektif. selain itu, pertanggungjawaban pidana kurang sesuai dan terdakwa harusnya dijatuhi sanksi yang lebih berat. Kata Kunci : Kausalitas, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 1055 PK/Pdt/2022 TERKAIT SENGKETA TANAH PT PERSEBAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA Putra Pradana, Reydo Akbar; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63405

Abstract

The land dispute between PT Persebaya and the Surabaya City Government occurred due to unlawful acts committed by the Surabaya City Government, so that PT PERSEBAYA filed a lawsuit against the Surabaya District Court. Where the judicial process for the a quo case continues up to the level of judicial review recorded in the civil case register Number 1055 PK/Pdt/2022. This research aims to determine the basis of the judge's considerations and explain the legal consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Judicial Review level Number 1055 PK/Pdt/2022. This research is classified as normative legal research and the approaches used in this research are the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials in this research consist of primary legal materials which contain statutory regulations and judge's decisions which have permanent legal force and secondary legal materials which contain legal literature related to the legal issues in this research. The technique for collecting legal materials in this research was carried out by means of a literature study of primary legal materials and secondary legal materials and data analysis techniques were carried out by providing an argument for the research results. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence (novum) was found was in accordance with statutory regulations.
Position Law Letter Circular No. 13 Year 2021 About the Cancel of Homecoming for Eid Al-Fitr in 1441 Hijriah and Efforts to Control the Spread of Corona Viruses Disease (Covid-19) During the Holy Month of Ramadan 1442 Hijriah Maharani Nur Azizah; Hananto Widodo; Muhammad Fajar Adiantama
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63439

Abstract

The 2021 Homecoming Circular Letter was issued to regulate public mobility during the Eid homecoming period as part of the government’s effort to control the spread of COVID-19. As an instrument created under urgent circumstances, the Circular Letter reflects the implementation of freies ermessen, allowing authorized officials to exercise discretion. This study aims to analyze the legal position and implications of the 2021 Homecoming Circular Letter, especially in relation to the principles of discretionary authority and statutory hierarchy. The research is normative in nature, using a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature study and analyzed prescriptively to evaluate the consistency of the Circular Letter with existing legal norms. The findings show that Circular Letters are not explicitly included in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. However, they may still carry binding power if supported by higher legal instruments such as Government Regulation No. 21 of 2020 and Presidential Decree No. 11 of 2020. Substantively, the 2021 Circular Letter aligns with Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. The authority of the COVID-19 Task Force to issue the Circular is justified in the context of pandemic-related emergency response. The study recommends that the issuance of Circular Letters must not contradict the hierarchy of laws and should emphasize public benefit, clarity, and legal certainty, particularly in times of crisis when government discretion is exercised.

Page 156 of 162 | Total Record : 1614

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): Novum: Jurnal Hukum Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue