cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 44   45   46   47   48 
PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABBAYA TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI zahra, shafira aini
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31165

Abstract

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN YANG TELAH KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI Abstrak Memperdagangkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Konsumen. Dampak dari memperdagangkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa dapat membahayakan konsumen terutama dari segi kesehatan. Pentingnya pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk pangan olahan kadaluwarsa dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Informan dalam penelitan ini adalah Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan pelaku usaha produk pangan olahan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam melakukan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya mengacu pada pengawasan post market, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan di lapangan, serta memberikan informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kelayakan makanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan surabaya dalam melaksanakan pengawasan peredaran produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa memiliki kendala yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya, serta kurangnya akomodasi transportasi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah pengawasan sehingga pengawasan produk pangan olahan kurang maksimal. Kata Kunci: Pengawasan, Produk Pangan Olahan, Kadaluwarsa.  SUPERVISION OF SURABAYA SUPERVISORY DRUG AND FOOD SUPERVISORY CENTER ON PROCESSED FOOD PRODUCTS THAT HAD EXPIRED IN GENTENG DISTRICT BANYUWANGI DISTRICT Abstract Trading expired processed food products in Genteng District, Banyuwangi Regency violates the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The impact of trading expired processed food products can endanger consumers, especially in terms of health. The importance of oversight of the Center for Drug and Food Control is a preventive attitude in dealing with the circulation of expired processed food products and repressive actions for business actors who violate laws and regulations. This research is an empirical legal research located in Genteng District, Banyuwangi Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out through the interview method. The informants in this research were the Investigator of the Surabaya Center for Drug and Food Supervision and the business of processed food products in Genteng District, Banyuwangi Regency. The results of this study indicate that in supervising the Surabaya Center for Drug and Food Supervision refers to the post market supervision, namely by conducting inspections and investigations conducted in the field, as well as providing information and socialization relating to the feasibility of food to the public and coaching towards business people. Surabaya Central Food and Drug Supervisory Agency in carrying out supervision of the circulation of processed food products that have expired has constraints namely the lack of human resources owned by the Surabaya Food and Drug Supervisory Center, as well as the lack of transportation accommodations needed to reach the surveillance area so that food product supervision processed less than the maximum. Keywords: Supervision, Processed Food Products, Expiry
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 111 PK/TUN/2017 TENTANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) Saputra, Bagas Mullanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31168

Abstract

WALHI East Java submitted a request for information to the Surabaya City Government related to the conversion of the Sepat Reservoir land but was not given a response so it was brought to the East Java KIP Commissioner and granted with the Decision of the East Java Provincial Information Commission Number: 100 / II / KI-Prov.Jatim-PS- AMA / 2016. The Surabaya City Government filed an objection to the KIP decision to PTUN and Kasasi but the effort strengthened the KIP decision. The Surabaya City Government then submitted a Review and in its decision No. 111 PK / TUN / 2017 stated that they refused the request for reconsideration. Until now the Surabaya City Government has not implemented the court's decision by submitting the documents requested by WALHI East Java. The purpose of this study is (1) to analyze the basic considerations of judges in the Supreme Court decision No. 111 PK / TUN / 2017, (2) to find out the legal consequences of the Surabaya City Government that does not comply with the results of the ruling that oblige to provide public information related to the acquisition of sepat reservoirs and (3) find out what legal steps taken by Walhi over non-compliance with the decision of the Supreme Court. This study uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are that the consideration of judges in the Decision 111 / PK / TUN / 2017 is appropriate because it is in accordance with legal sources relating both formally through the Judicial Power Law, the Supreme Court Law, PERMA Regarding Procedure for Dispute Resolution at the Cassation Level and materially through the Public Information Openness Act. The legal steps that can be taken by the people of the Sepat Reservoir area are to submit a request to the Chief Justice to order the defendant to implement the decision. The Chair of the Court can summon the losing party and make a reprimand (aanmaning). Keywords: Agreement, Leasing, Default, Compensation, Interest
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. tentang Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Anak Luar Kawin Beda Agama Abdillah, Muhammad Amir Yusuf; Hikmah, Nurul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31203

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO NOMOR 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. TENTANG WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN ISLAM ANAK LUAR KAWIN BEDA AGAMA Muhammad Amir Yusuf Abdillah (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) muhammadabdillah2@mhs.unesa.ac.id Nurul Hikmah (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) nurulhikmah@unesa.ac.id   Abstrak Dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. permasalahan terjadi antara anak sah dan anak luar kawin yang berbeda agama dari pewaris. Karena penyelesaian masalah menggunakan sistem hukum waris Islam, anak keturunan dari pewaris yang terhalang karena perbedaan agama mendapatkan bagian harta waris melalui wasiat wajibah. Hakim memberikan pertimbangan hukum pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Namun hakim tidak mempertimbangkan status hukum dari anak keturunan pewaris yang merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah dan anak hasil baku piara (anak luar kawin). Dalam memberikan putusan pada penyelesaian kewarisan hukum Islam hakim harus mempertimbangkan asas-asas dan ketentuan-ketentuan dalam hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertimbangan hakim putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dalam menetapkan ahli waris dan haknya menurut ketentuan hukum kewarisan Islam (2) akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir di luar kawin beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode preskriptif atau penilaian mengenai fakta yang terjadi benar atau salah menurut hukum. Hasil penelitian ini dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya serta memberikan wasiat wajibah pada anak keturunan yang terhalang mendapatkan warisan karena berbeda agama dari pewaris pada pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 kurang tepat karena bagian waris dari anak luar kawin sama besarnya dengan bagian anak sah walaupun anak luar kawin tersebut beragama Islam akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan status hukum anak keturunan dari pewaris yang merupakan anak luar kawin dari hasil baku piara. Selanjutnya mengenai pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama, pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 merupakan anak kandung hasil dari perkawinan sah yang pada mulanya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam (Murtad). Akibat hukum pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama dapat menimbulkan perubahan status hukum dari anak, yang semula anak luar kawin menjadi anak sah karena bagian waris sama dengan anak sah yang berbeda agama dari pewaris.   Kata Kunci: Waris Islam, Wasiat Wajibah, Anak Sah, Anak Luar Kawin Abstract In the verdict of High Court judge of Manado City religion number 0009/Pdt. G/2015/PTA. Mdo. The problem occurs between the legitimate child and the foreign child marries different religions of the heir. Due to the resolution of the problem using the Islamic inheritance system, children descended from heirs that are blocked because religious differences have a part of the estate through testament wajibah. The judge gave legal consideration to the jurisprudence of Supreme Court ruling number 368/K/AG/1995. However the judge does not consider the legal status of a child heir heirs who is the result of a legitimate marriage and a child of the raw result Piara (child outside marriage). In giving the ruling on the settlement of the inheritance of Islamic law judges should consider the principles and provisions in the inheritance law of Islam. The study aims to analyse (1) the judgment of the judges of the Supreme Court of Manado religion number 0009/Pdt. G/2015/PTA. MDO in establishing its heirs and rights according to the provisions of the Law of Islamic Inheritance (2) due to the ruling on the decision of High Court religion of Manado number. 0009/Pdt. G/2015/PTA. MDO is a testament wajibah to the heir that was born outside the marriage of different religions. This research uses normative legal research methods. The study uses 3 research approaches i.e. legislation approaches, conceptual approaches, and case approaches. In analyzing researchers use prescriptive methods or judgments about facts that occur right or wrong according to the law. The results of this research in determining the heirs and the right part and give a testament wajibah of the offspring of the hindered descent gained inheritance because of different religions from the heir to the consideration of the High Court judge of Manado City religion number: 0009/Pdt. G/2015/PTA. Mdo. Is jurisprudence of the Supreme Court ruling number. 368/K/AG/1995 is less precise because the inheritance of the child outside marries as large as the child section is legitimate even if the child is Muslim-married but the judge does not consider the legal status of children of the heir who is the child's foreign marriage from the raw result of Baku Piara. Furthermore, on the provision of the testament wajibah of the child outside the marriage of different religions, on the jurisprudence decision of the Supreme Court number 368/K/AG/1995 is the result of the child of legitimate marriage that was initially Muslim then came out of Islam (apostate). As a result of the ruling on the provision of the unrulings on the child outside the marriage of religion may pose a change in the legal status of the child, which was originally a child who was married to a legitimate child because the heir is equal to a different legal child religion   Keywords: Iheritance of Islam, Testament Wajibah, Legitimate Child, Child Outside Marriage
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 20/G/2013/PHI.PBR MENGENAI PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA Pratiwi, Rizki Citra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31224

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang dapat merugikan perusahaan. PHK didasari dengan alasan yang kuat dan sepadan dengan kesalahan yang diperbuat pekerja sehingga terhindar dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim atas PHK pada pekerja serta putusan yang dijatuhkan hakim mengenai perubahan status pada pekerja dari Pekerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yaitu PT. Inecda. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis, sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengusaha bersikap sewenang-wenang  dalam menjatuhkan PHK tanpa melalui surat peringatan seperti halnya yang tercantum pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa jika pekerja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kerja, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut yang masing-masing berlaku paling lama 6 bulan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IDENTITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA KTP ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 97/PUU-XIV/2016) Gardanita, Galuh Indira
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31309

Abstract

Kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang dijamin oleh negara. Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya telah diakui eksistensinya. Perbedaan ini yang menimbulkan konflik terutama pemberian status warga negara dalam kolom “agama” pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Bagi penghayat kepercayaan, kolom agama yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan tanda strip (-) atau kosong. Hal ini mengakibatkan penganut kepercayaan mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang berdampak tidak hanya pada dirinya melainkan pada keluarganya. Metode pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisi terkait dasar pertimbangan hakim hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 dan implikasi hukumnya pasca putusan tersebut. Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Putusan, Mahkamah Konstitusi
FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR Agustiana Putri, Erwinda Dekaria; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31316

Abstract

Abstrak   Dalam menangani perkara anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun pada faktanya, upaya diversi masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut menyebabkan upaya diversi belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan upaya apa yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar disebabkan karena faktor substansi hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, dan dari faktor masyarakat. Dan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut, hakim belum mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi, sehingga jika diversi gagal dilaksanakan maka perkara anak dilanjutkan ke dalam proses persidangan.   Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Diversi, Pengadilan Negeri Blitar   Abstract In handling child cases, it has been specifically regulated in Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children. Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System has introduced the concept of divergence and restorative justice aimed at providing protection to perpetrators of crime, victims and society as a form of resolution. Implementation of diversion is motivated to avoid negative effects on the soul and development of children in the criminal justice system. But in fact, diversionary efforts still have many obstacles in their implementation. These obstacles cause diversion efforts have not been effective. This study aims to analyze the factors that inhibit diversion for children who are in conflict with the law in the Blitar District Court and what efforts are made by judges in overcoming obstacles to the implementation of the diversion. This research is a sociological juridical research. The source of the data used is the result of interviews with informants relating to the problem being studied, as well as data obtained from other library materials using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the diversion inhibiting factor for children in conflict with the law in the Blitar District Court is due to its legal substance, law enforcement factors, facility and facility factors, and from community factors. And to overcome the obstacles in implementing the diversion, the judge has not tried to overcome the obstacles in the implementation of the diversion, so if the conversion failed to take effect then the matter of the child proceeded to trial.   Keywords: Children in Conflict with Law, Diversion, Blitar District Court   
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstract

Abstrak Sebagai Negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz, Iran memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan rezim lintas transit. Dengan adanya kewenangan tersebut Iran memiliki hak untuk melakukan penyitaan terhadap Kapal Tanker Stena Impero berbendera Inggris yang diduga telah melanggar ketentuan Hukum Laut Internasional ketika melakukan lintas transit di Selat Hormuz. Namun, Inggris sebagai Negara bendera kapal menafsirkan tindakan Iran sebagai reprisal karena sebelumnya Inggris telah menahan Kapal Grace 1 di Gibraltar. Dengan demikian dirumuskan dua permasalahan yaitu apakah tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero dapat diaktegorikan sebagai tindakan reprisal dan apa bentuk penyelesaian sengketa mengenai penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero sebagai tindakan pembalasan atau  reprisal, serta untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa antara Inggris dan Iran terkait penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero oleh Iran telah memenuhi unsur-unsur reprisal menurut konsep reprisal pada Hukum Internasional. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Inggris dan Iran adalah penyelesaian sengketa melalui ITLOS karena ITLOS merupakan Mahkamah Internasional yang khusus menangani kasus dibidang Hukum Laut Internasional dan putusan akhirnya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Abstract As a country bordering the Strait of Hormuz, Iran has the authority to enforcement measures of the provisions of the transit passage regime. With the authority, Iran has the right to seizure British-flagged Stena Impero suspected of violating the provisions of the International Law of the Sea when did transit passage in the Strait of Hormuz. However, Britain as a flag State interpreted Iran’s action as reprisal becuse Britain had arrested the Grace 1 in Gibraltar. Thus two problems were formulated, whether the confiscation of the Stena Impero Tanker could be categorized as a reprisal and what form of dispute resolution regarding seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The purpose of this research is to analyze the seizure of the Stena Impero as a retaliation or reprisal, and to analyze the form dispute settlement between the Britain and Iran regarding the seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The type of research is normative legal research. The research approach used is a conceptual and convention approach. Types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature study. The technique of analyzing the legal material of this research was using prescriptive techniques aimed at getting suggestions for solving certain problems. Based on the results of the discussion, it can be seen that seizure of the Stena Impero by Iran has fulfilled reprisal elements according to the reprisal concept on International Law. The form of dispute resolution that can be carried out by the Britain and Iran is the settlement of disputes through ITLOS because ITLOS is an International Cour specifically handling cases in the field of International Law of the Sea and the decision of the court is final and binding.
Problematika Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terkait Alat Bukti Penyadapan Vikaresi, Eka Aprilia Cances
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31321

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, peradilan dan demokrasi. Kewenangan MK dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sering kali menarik perhatian dan mempengaruhi berlakunya hukum di Indonesia. Pengujian Undang-Undang yang cukup menarik perhatian masyarakat yakni pada perkara Nomor : 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan. Pemohon dalam pengujian a quo adalah Setya Novanto yang merupakan Anggota DPR RI yang masih berstatus aktif. Dalam Permohonan tersebut pemohon mengajukan pengujian konstitusional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut bersifat Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitusional), di mana dari sembilan majelis 2 (dua) hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinions). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 dan akibat hukum penyadapan setelah adanya putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menilai warga Negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Dalam pertimbangan selanjutnya mahkamah menilai kerugian konstitusional pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konsitusi adalah setiap orang yang melakukan penyadapan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum harus mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu penyadapan harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa perlu adanya batasan kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.   Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyadapan, Kedudukan Hukum.AbstractThe Constitutional Court as one of the law enforcement agencies in Indonesia that plays a role in encouraging and reforming law, justice and democracy. The authority of the Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia often attracts attention and influences the entry into force of law in Indonesia. Testing of Law which is quite interesting to the public, namely in case Number: 20 / PUU-XIV / 2016 related to evidence of wiretapping. The applicant in the a quo test was Setya Novanto, who is a Member of the Indonesian Parliament who is still active. In the petition the petitioners submit constitutional review of Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) as well as Article 44 letter b of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 26 A Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime against Article 28 G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The verdict is Conditionally Unconstitutional, in which of the nine assemblies 2 (two) constitutional judges have different opinions (Dissenting Opinions). The purpose of this study is to analyze the judgment of judges in the Constitutional Court Decision Number: 20 / PUU-XIV / 2016 and the legal consequences of wiretapping after the verdict on the laws and regulations. This type of research used in writing this thesis is a normative juridical approach to legislation, case approaches and conceptual approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that the Court considers that Indonesian citizens who also hold the status as members of the House of Representative of Indonesia Republic will be considered separately for their legal position in accordance with the postulated constitutional impairment. In further consideration the court considered the applicant's constitutional impairment to have a causal relationship with the enactment of the electronic information phrase and / or electronic document. The legal consequences of the Constitutional Court Decision is that every person who conducts wiretapping as evidence in the context of law enforcement must refer to the requirements stipulated by the Constitutional Court Decision, namely wiretapping must be done at the request of law enforcement officials namely the Police, Prosecutors' Office and / or other law enforcement institutions. Suggestions that the author can convey that it is necessary to limit the legal standing of members of the House of Representatives in submitting an application for constitutional testing to the Constitutional Court.   Keywords: Constitutional Court Decision, Wiretapping, Legal Standing.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 HURUF H PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT NARAPIDANA ATAU TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINUMAN KERAS ZAHIR, R. ALI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31327

Abstract

ABSTRAK Rumah Tahanan Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rutan memiliki Tata tertib yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa pada Pasal 4 huruf H Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Praktiknya, masih ada narapidana atau tahanan yang melanggar aturan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya Narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras dan mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi pelanggaran. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan informan dari anggota Rutan Klas II B Bangkalan, Narapidana atau Tahanan dan teman dari Narapidana atau Tahanan. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran tidak hanya dari faktor psikologis, dukungan dari pihak luar tetapi juga dari ajakan teman, pengawasan yang kurang efektif, dan budaya suap-menyuap. Pada proses penegakan hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak menggunakan aturan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, narapidana atau tahanan wajib melakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan lalu hasilnya disampaikan ke kepala Rutan, lalu Kepala Rutan atau Kepala Keamanan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa narapidana atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, lalu hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksaan, namun petugas atau pegawai Rutan Klas II B Bangkalan hanya menggeledah ruangan dan melakukan penyitaan barang bukti. Faktor kendala atau penghambat proses penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor kebudayaan. Upaya mengatasi kendala atau penghambat dalam menanggulangi pelanggaran yaitu pihak Kemenkumham harus mengambil tindakan tegas, harus ada tambahan sarana atau fasilitas, harus banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan Pihak Rutan harus aktif dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan. Kata Kunci: rumah tahanan negara, pelanggaran, minuman keras.   ABSTRACT State detention centers can be found in Article 1 number 2 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. Detention Center has the rules stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 that in Article 4 letter H Every Prisoner or Detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and consuming alcoholic beverages. In practice, there are still prisoners or detainees who violate these rules. The purpose of this research is to find out the factors that cause many Prisoners or detainees who store, make, carry, distribute and consume alcoholic beverages related to liquor and know the process of law enforcement against violators as well as the efforts made by detainees in dealing with violations.This research is a sociological juridical research with informants from members of Class II B Prison in Bangkalan, Prisoners or Prisoners and friends of Prisoners or Prisoners. Data obtained by interview and documentation. The collected data was analyzed qualitatively.The results showed that the factors causing the violation were not only psychological factors, support from outside parties but also from friend requests, ineffective supervision, and a culture of bribery. In the process of law enforcement in imposing disciplinary action not using the rules set forth in Permenkumham Number 6 of 2013, prisoners or detainees are required to conduct an initial examination by the head of security then the results are conveyed to the head of the detention center, then the head of the detention center or head of security forms a team of examiners tasked with examining inmates or detainees suspected of violating the code of conduct, then the results of the examination are poured into the minutes of the examination and must be signed by Prisoners or Detainees and the examination team, but officers or employees of Class II B Detention Center Bangkalan only search the room and confiscate evidence. Constraints or obstacles to the law enforcement process are law enforcement factors, facility or facility factors, community factors, cultural factors. Efforts to overcome obstacles or obstacles in overcoming violations namely the Ministry of Law and Human Rights must take decisive action, there must be additional facilities or facilities, must do a lot of socialization or counseling and the Detention Center must be active in attending education or training. Keywords: state prison, violation, liquor
Penyelesaian Problematika Muncikari Di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly) Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31333

Abstract

Kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kejahatan perdagangan orang dan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yaitu prostitusi. Salah satu pelaku kejahatan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi adalah muncikari dimana dalam hal ini memiliki peran sebagai penjual atau perantara dari Pekerja Seks Komersial atau PSK kepada pembeli. Berkaitan dengan perdagangan orang tersebut, di Surabaya sejak tahun 2014 lalu gang dolly sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya. Namun demikian pada saat peneliti melakukan observasi awal tanggal 14 Februari 2019 mendapati masih terjadi prostitusi di Gang Dolly padahal telah 5 tahun gang dolly resmi ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang dilakukan oleh muncikari di Kota Surabaya Khususnya gang dolly dan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pengawasan muncikari yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakana metode penelitian yuridis sosiologis dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan yang akan dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang masih menjadi penyebab adanya muncikari melakukan perdagangan orang di gang dolly adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak, gang dolly masih mempunyai nama yang melekat, faktor ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang rendah mengakibatkan susahnya mencari pekerjaan, pendapatan sebulan yang besar dan merupakan pekerjaan mudah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Proses penyelesaian muncikari yang dilakukan kepolisian yaitu dari upaya preventif untuk membangun moralistik dengan memberikan sosialisasi pekerjaan kemudian upaya preventif abilisionistik untuk memberantas sebab timbulnya yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan tempat yang strategis dengan cara sosialisasi dan patroli, meskipun patroli gagal akibat muncikari memiliki preman untuk memberitahu keadaan ketika kepolisian melakukan patroli. Proses penyelesaian represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan dan diproses oleh penuntut umum dianggap gagal karena kurangnya peran masyarakat untuk membantu kepolisian yang mengakibatkan setahun terakhir tidak ada muncikari yang diproses. Oleh karena itu patroli lebih baik diganti dengan menugaskan seorang atau pun dua orang polisi dengan menjadi pembeli untuk melakukan penyidikan dan masyarakat seharusnya lebih  ikut andil peran untuk memberantas kegiatan prostitusi. Kata Kunci: Muncikari, Prostitusi, Kota Surabaya, Gang Dolly, Penyelesaian

Page 46 of 161 | Total Record : 1602

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue