cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 45   46   47   48   49 
Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar gultom, ester oktafiana; nugroho, arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398

Abstract

Komunitas Keluarga Buruh Migran merupakan suatu komunitas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibentuk oleh BNP2TKI. KKBM mempunyai 3 fungsi yang salah satunya merupakan pendampingan kegiatan usaha yang diatur dalam Perka BN2TKI Nomor 6 Tahun 2017 tentang KKBM. Pendampingan usaha dilakukan oleh LP3TKI selaku Unit pelaksana teknis dari BNP2TKI. Kenyataan dilapangan masih banyak PMI purna yang tidak menjalankan pendampingan usaha disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh LP3TKI sebagai penyelenggara. Penelitian ini hendak membahas mengenai pelaksanaan pendampingan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI serta hambatan dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha.Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala urusan tata usaha LP3TKI, Community Organizer (CO) KKBM, dan PMI purna Blitar. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan serta buruh migran.Faktor yang ditemukan di lapangan, masih banyak PMI purna yang belum menjalankan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan yang diberikan dari LP3TKI. Tidak hanya kurangnya pendampingan, 4 poin pendampingan kegiatan pendampingan usaha yang diatur dalam Perka BNP2TKI tentang KKBM tidak dilaksanakan. Selama  ini kegiatan pendampingan usaha hanya sebatas diberikan pelatihan selama 6 hari yang mana hal ini sangatlah kurang. Faktor sumber daya manusia juga dirasa menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan usaha. Baik SDM dari CO maupun SDM LP3TKI sangatlah kurang sehingga PMI purna kurang mendapatkan pendampingan secara berkala.  Kata kunci: KKBM, PMI Purna, LP3TKI, pendampingan kegiatan usaha.  
PENGAWASAN TERKAIT IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KIOS DI KOTA SURABAYA vanmerdie, elok ratnasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31463

Abstract

Kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peneliti ingin mencari tahu tentang bentuk pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pedagangan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya, dan salah satu pemilik kios yang ada di pinggir jalan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif). Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri (preventif).Kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum oknum yang berperan sebagai pihak keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusuhan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpa izin. Selama ini pelaku penjualan minuman beralkohol diberikan berupa pembinaan sampai dengan pembongkaran kios agar tidak mengulangi tindakannya dalam menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan penjualan minuman beralkohol oleh kiosmelihat dampak negatif yang diberikan terkait peredarannya. Kata Kunci: minuman beralkohol, kios, pengawasan.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKAYAN PERDAMAIAN SETELAH DIJATUHKANNYA VONIS PIDANA PADA ANAK Muhammad, Bagus Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31495

Abstract

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak sebisa mungkin menghindari penghukuman pidana penjara kepada anak. Oleh karenanya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas ultimum remedium atau hukuman pidana merupakan upaya terakhir. Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mdn yang mensyaratkan perdamaian pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat, serta untuk mengetahui bentuk kesepakatan yang tepat terkait amar putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip hukum, aturan, serta doktrin. Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan kasus, yaitu putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, lalu dengan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan melalui pandangan atau doktrin dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat dengan beberapa dasar diantaranya, yaitu ketentuan tentang pjdama bersyarat dalam UU SPPA, konsep perdamaian dalam KUHPerdata serta asas dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa hukuman penjara merupakan ultimum remedium. Bentuk hasil kesepakatan perdamaian yang dapat dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN adalah kesepakatan para pihak secara tertulis dan dapat dimintakan legalisir kepada notaris untuk lebih memberi kekuatan hukum kepada para pihak.
KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DALAM SIARAN IKLAN NIAGA Pratama, Radhyca Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31662

Abstract

Children are one of the vulnerable groups based on the explanation of Article 5 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights. The involvement of children as an actors is often found in many commercials on television. Such matter that has attracted attention is the involvement of children as ad actors, whether it can be categorized as acts of exploitation against children. This research aims to analyze the concrete limits on exploitation and / or exceptions so that when a child is involved in an advertisement, it is not categorized as exploiting. Furthermore, to analyze the form of legal protection for children related to differences in the age of children in terms of a ban on the exploitation of children in commercial broadcasts. The selection of this type of research is based on the legal vacuum namely there are no exclusionary restrictions related to the exploitation of children used as advertising actors and asynchronous related to children's age restrictions on the prohibition of children being exploited as advertising actors in commercial ad broadcasts. The approaches used in this research is the statutory approach and the concept approach. The results of the research are based on argumentum per analogiam, then the limits on the exploitation of children are subject to the provisions of Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower. The application of the principle of lex superior derogate legi inferiori, which is Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 on Broadcasting overrides KPI Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012 so that the age limit of children as advertising actors is 18 (eighteen) years and legal protection based on several applicable laws.
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

Salah satu potensi ketidaksinkronan hukum dalam bidang ketenagalistrikan yaitu pengaturan mengenai ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan, PP UJPTL, Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan  Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menganalisis upaya dalam mengatasi ketidaksinkronan hukum mengani ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik.  Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ruang lingkup dalam Permen ESDM Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Permen ESDM Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.. Serta, upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut dengan menerapkan asas preferensi atau melakukan uji materi oleh Mahkamah Agung.Kata kunci : ruang lingkup, usaha jasa penunjang tenaga listrik, sinkronisasi
KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA Yasma'un, Irhas Novianti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32162

Abstract

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan surat edaran mahkamah agung berkaitan dengan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.
DASAR PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.) Christina, Maria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32171

Abstract

The judge in imposing a criminal case against narcotic must pay attention to the Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and its derivatives rules. At the stage a ruling in the tral, the judge did the consideration to give the ruling based on the facts are revealed in the trial. In its consideration, the judge can consider both in juridical and non-juridical terms. Bangil District Court judge's ruling against drug abuse cases committed by Dimas Sugiarto dropped imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. But actually Dimas Sugiarto can get rehabilitation because he is narcotics abusers. Therefore, what makes the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The purpose of this research is to find out the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The research method used is normative legal research with a research approach in the form of a statute approach and a case approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique of this research used the prescriptive analysis method.
Kajian Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang Kewajiban Pemberian Upah dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Rachmadi, dhany
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32176

Abstract

Dasar pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan putusan  kasasi terhadap para pihak yang sedang berperkara di pengadilan hubungan  industrial mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses  PHK seharusnya tidak hanya berlandaskan UUK, UUPPHI dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000, tetapi juga memperhatikan Putusan MK No.37/PUU-IX/2011. Salah satu contoh PHI yang kewajiban pemberian upah dalam proses PHK yang tidak sesuai  dapat dilihat dalam  Putusan Mahkamah Agung  No. 454K/Pdt.Sus-PHI/2012 mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan  kerja. Hakim menjatuhkan sanksi kepada  PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses  6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini, padahal terdapat putusan Mahkamah Konstitusi  No.37/PUU-IX/2011 yang menyatakan pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim  berkekuatan  hukum  tetap. Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung  No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini berjenis yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian  ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan dasar pertimbangan hakim adalah menjatuhkan sanksi kepada  PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses 6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini berdasarkan pasal 100 UUPPHI dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000. Seharusnya hakim mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhannya setelah  6 bulan apabila kasus melebihi 6 bulan, hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MK No.37/PUU-IX/2011 yang menyatakan pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim  berkekuatan  hukum  tetap
akibat hukum penyelenggara yang wanprestasi dalam kegiatan usaha financial teknologi berbasis peer to peer lending solikhah, vio yuni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32187

Abstract

Abstrak Penelitian berjudul Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending. Penelitian dengan mengajukan permasalahan Apa akibat hukumnya jika penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pendanadalam Peer to peer lending apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Akibat hukumnya jika penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana , bahwa penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending  tidak memenuhi kewajibannya dalam arti mengalami kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha, segala bentuk kerugian dialihkan kepada Pendana. Sehingga segala bentuk tanggungjawab kerugian yang timbul dari perjanjian kerjasama Pendanaan secara keseluruhan dibebankan kepada Pendana, penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending melepaskan tanggungjawabnya. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pendana dalam Peer to peer lending apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, bahwa penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer lending yang mengalihkan bentuk tanggungjawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan Financial Technology berbasis Peer to peer lending berdasarkan ketentuan Pasal  37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 LPMUBTI, yang menentukan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”. Pendana apabila dirugikan dapat menggugat ganti kerugian terhadap penyelenggaraan kegiatan Financial Technology berbasis Peer to peer lending ke Pengadilan Negeri atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Peer To Peer Lending Abstract The study is entitled The Legal Consequences of Providers with Default in Peer To Peer Lending-Based Financial Businesses. Research by proposing the problem What are the legal consequences if the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology in Indonesia does not meet obligations to Funders and what legal remedies can be carried out by Peers to peer lending if the borrower is unable to repay the loan. The study uses the normative juridical research method which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Normative legal research puts the law as a building system of norms regarding the principles, norms, rules of legislation and court decisions to address the legal problems being faced. Based on the results of the study, a conclusion is obtained as follows: The legal consequences if the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology in Indonesia does not meet obligations to Funders, that the implementation of Peer to peer-lending-based Financial Technology does not fulfill its obligations in the sense of experiencing failure in carrying out business activities, all the loss form is transferred to the Funder. So that all forms of responsibility for losses arising from the cooperation agreement Funding as a whole is borne by Funders, the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology relinquishes its responsibilities. What remedies can be done by lenders in Peer to peer lending if the borrower is unable to repay the loan, that the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology which transfers the form of liability for losses arising in the operation of Peer to peer lending-based Financial Technology activities based on the provisions of Article 37 POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 LPMUBTI, which determines that: "The Operator is responsible for user losses arising from errors and / or negligence, directors, and/or organizing employees". Funders if harmed can sue for compensation against the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology activities to the District Court on the basis of having committed an illegal act. Keywords: Legal Consequences, Default, Peer To Peer Lending
Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur Satriatama, Dananggana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227

Abstract

Abstrak Tulisan ini mentikberatkan pada hierarkisitas kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Provinsi dalam sistem Peraturan Perundang-undangan tentang Resi Gudang di Jawa Timur. Di tinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan peraturan menteri mempunyai derajat yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah, karena kedudukan lembaga kementerian apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lebih tinggi mengingat Menteri merupakan pembantu Presiden yang mejalankan pemerintahan umum yang telah ditentukan dan ruang lingkup keberlakuan yang ada di Peraturan Menteri berskala Nasional serta materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri merupakan penjabaran secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kata Kunci: Hirarki, Resi Gudang, Peraturan Menteri. Abstract This paper emphasizes the hierarchical position of the Ministerial Regulation with Provincial Regulations in the system of Legislation on Warehouse Receipts in East Java. In terms of UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. From this paper the author uses the method of normative legal research to the conclusion that the position of ministerial regulation has a higher degree than the Regional Regulation, because the position of ministerial institutions when compared to the Regional Government is higher considering the Minister is an aide to the President who carries out a predetermined general government and scope the validity of the National Ministerial Regulation and the content of material contained in the Ministerial Regulation is a direct translation of the higher statutory regulations. Keywords: Hierarchy, Warehouse Receipt, Ministerial Regulation.

Page 47 of 161 | Total Record : 1602

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue