Articles
1,602 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Nugraha, Albar Prastya]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32586
<![CDATA[Abstrak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Walikota. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak melakukan izin dan melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya. Hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini pelanggaran mengenai izin reklame masih tetap ada serta untuk mengetahui apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya tidak berjalan efektif. Terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya yaitu minimnya personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum, dan ketidaktaatan masyarakat Kota Surabaya terhadap peraturan yang berlaku. Kata kunci : izin, penegakan hukum, reklame, kendala Abstract Surabaya Mayor Regulation No. 21 of 2018 on Procedure for Managing Advertisements in Article 4 paragraph (1) explains that every individual or agency that will conduct advertisement in the Region must obtain the advertisement permit from the Mayor. But in reality, there are still many people who do not permit and violate the advertisement in Surabaya. This has an impact on the Original Revenue of the City of Surabaya. The purpose of this study is to find out what are the obstacles to law enforcement for violations of advertisement license violations in the city of Surabaya so that until now violations regarding advertisement licenses still exist and to find out what efforts have been made by the Surabaya City Government to optimize law enforcement against violations of advertisement license violations in the city of Surabaya. This research uses sociological juridical research type. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that law enforcement against advertisement license violations in Surabaya City was not effective. There are obstacles in the process of law enforcement on violations of advertisement license violations in Surabaya, namely the lack of personnel from the Civil Service Police Unit as law enforcers, and the disobedience of the people of Surabaya City against the applicable regulations. Keywords: permit, law enforcement, advertisement, obstacles]]>
<![CDATA[HARMONISASI PENGATURAN PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI PADA HUTAN KONSERVASI ]]>
<![CDATA[Zakaria, Aditya Darmawan]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32605
<![CDATA[Utilization of Geothermal energy has an important role in a country that has abundant energy reserves like in Indonesia today. Utilization of Geothermal energy serves to create domestic energy independence. The Geothermal Energy Utilization Policy itself has been regulated in Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy. However, regarding the location of the utilization of geothermal energy, there is a disharmony with Law No. 41 concerning Forestry, which in Article 38 (1) of Forestry it is emphasized that the use of forest areas for development purposes outside forestry activities can only be done within production forest areas and areas protected forest. Another problem that often arises is social problems around the PLTP field. Often in its management a company violates several rules so that it affects the environment around the region. An example of the problem is the Baturaden PLTP project on the slopes of Mount Selamet. Hundreds of people from various elements of the community held an action demanding the termination of the PLTP project. The purpose of this research is to analyze the form of norm disharmony between Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in granting permits for the use of Geothermal Energy in conservation forests. This type of research used in this study is normative legal research. The research approach used is the statutory approach, the concept approach, and the historical / historical approach. Types of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal material is done by the method of library study which is then processed by the selection of legal materials in data processing techniques. Legal materials are then drawn conclusions and then provide a prescriptive about the results of research. The results of this study indicate that there is disharmony in regulating the utilization of geothermal energy in conservation forests due to the formation of legislation in different periods made by different institutions, differences between various laws or regulations and overlapping authorities and Conflicts of interest between institutions within the government resulting in differences in interpretation in its implementation, harmonization and synchronization of the law with the provisions of other laws relating to both the old and new laws also need to be done, including harmonization related to the substance of the division of government affairs central and regional government in the Law on Regional Government, harmonizing criminal provisions and administrative sanctions in the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, harmonizing environmental protection and management in the Law on Protection and Environmental Management, alignment of forest management in the Law on Spatial Planning, Dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation. Keywords: Geothermal, Conservation Forest, Energy]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 79/G/2018/PTUN.SBY DAN 18/B/2019/PT.TUN.SBY TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOALAAN MILIK PT. MASPION OLEH WALIKOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Rahma, Fitriani]]>;
<![CDATA[Rachman, Tamsil]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32668
<![CDATA[Sengketa yang terjadi antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya adalah mengenai penolakan perpanjangan HGB diatas HPL dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Surabaya nomor: 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 3 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III. PT. Maspion (Pembanding/Penggugat) mengajukan gugatan atas ditolaknya permohonan perpanjangan HGB. Pada pengadilan tingkat pertama perkara nomor: 79/G/2018/PTUN.SBY, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), padahal sumber adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang pada pasal 3 menyebutkan menetapkan hak prioritas bagi penggugat untuk memperpanjang HGB. Kemudian penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalam putusan nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY menyatakan, mengabulkan permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, serta mewajibkan tergugat/terbanding untuk mencabut KTUN dan menyetujui permohonan perpanjangan HGB milik pembanding/penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 79/G/2018/PTUN.SBY dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY, serta apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian diolah dengan teknik content analysis agar menunjukkan metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganilis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Hasil penelitian ini adalah penulis tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada amar putusan No. 79/G/2019/PTUN.SBY. Menurut penulis, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum adalah tidak benar, karena sumber dari timbulnya peristiwa-peristiwa hukum ini adalah Perjajian Penyerahan Penggunaan Tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga belum pernah dinyatakan batal oleh undang-undang maupun kedua belah pihak. Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, KTUN]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkelahian antar Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto ]]>
<![CDATA[Ambarsari, Nila]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32669
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukumannya. Pembinaan dilakukan agar senantiasa narapidana menjadi pribadi yag jauh lebih baik, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali Lembaga Pemasyarakatan yang justru belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang tentram justru masih banyak narapidana yang melakukan perkelahian di dalam kamar sel. Narapidana yang Melakukan Perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto memang cukup banyak, Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan secara maksimal oleh petugas dan bahkan hukuman bagi narapidana yang berkelahi di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sudah sesuai dengan porsinya yang memang seharusnya membuat narapidana itu menjadi jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, namun memang tidak semua narapidana merasa jera akan hukuman yang sudah di berikan oleh para petugas Lapas bahkan tidak sedikit juga diantara mereka yang masih mengulangi perbuatannya bertengkar dengan sesama narapidana. Berdasarkan dari data yang saya peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kebanyakan dari mereka yang berkelahi dikarenakan faktor internal yaitu dari diri mereka sendiri yang memang sensitif mudah marah dan kebetulan ada masalah hutang-piutang antar sesama narapidana yang mengakibatkan saling tidak terima satu sama lain pada saat ditagih hutangnya yang akhirnya menimbulkan rasa emosi dan berkelahi. namun bukan hanya itu saja ada faktor eksternal juga yaitu dengan kondisi lapas yang mengalami Over kapasitas mengakibatkan narapidana merasa kurang nyaman dan kurangnya tempat untuk bergerak sehingga sering menimbulkan salah faham seperti salah bicara saja satu sama lain mudah tersulut emosinya pada akhirnya juga dapat menimbulkan sebuah perkelahian yang terjadi antar sesama narapidana itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa terdapat 2 faktor penyebab yang menjadi pemicu narapidana melakukan perkelahian yaitu faktor internal dan eksternal yang mana fakor internal berasal dari diri mereka sendiri yang mudah marah terhadap situasi sekitarnya dan mudah terpancing emosinya dan faktor eksternal dari luar yaitu mengenai over kapasitas yang bukan hanya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto namun juga Lembaga pemasyarakatan yang lainnya. Sedangkan penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto narapidana yang melanggar tata tertib akan diberitahu secara lisan namun jika dirasa cukup berbahaya maka akan diselesaikan dengan peraturan yang telah ada sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kata Kunci : Perkelahian, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana]]>
<![CDATA[Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat ]]>
<![CDATA[karomah, sipta]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32678
<![CDATA[Abstrak Tanah sangat penting bagi manusia. Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di darat dan mendapatkan makanan dengan memanfaatkan sumber daya tanah. Dengan jelas menjelaskan pentingnya dan batas-batas tanah bagi rakyat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Air bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Indonesia adalah negara hukum yang mengakui keberadaan komunitas hukum adat. Komunitas hukum adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, namun kerap kali masyarakat hukum adat tersingkirkan oleh kepentingan pemerintah dan pengusaha. Contohnya adanya tumpang tindih yang mengakibatkan konflik pertanahan seperti dalam penelitian ini dimana terjadi konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik. Metode yang digunakan adalah empiris. Hasilnya, penyebab adanya konflik ini diantaranya tumpang tindih Hak Pengelolaan dan Penguasaan, tidak bisa menunjukkan alas hak yang jelas antara kedua belah pihak dan musyawarah yang tidak berhasil. Kata kunci: tanah, komunitas hukum adat, penyebab konflik pertanahan. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PEMANFAATAN RUMAH NEGARA SELAIN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kharisma, Muhammad]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32702
<![CDATA[Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak boleh sampai dilupakan setelah kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang. Yang artinya setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan rumah negara, juga mengetahui tindakan pemerintah terhadap rumah negara yang digunakan selain tempat tinggal/hunian. Pada penelitian ini difokuskan kepada kebaburan norma yang ada dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan rumah negara, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan dengan rumah negara dan kamus hukum. Masalah yang timbul adalah berkaitan dengan makin maraknya masyarakat yang memanfaatkan rumah negara tidak sesuai dengan fungsinya, seperti digunakan untuk tempat kegiatan usaha dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir, yaitu terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail terkait jenis rumah yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut juga tidak mengatur secara spesifik terkait rumah negara]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI TULUNGAGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 62/Pis.Sus/PN.Ta) ]]>
<![CDATA[setyawan, didik]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v8i1.32763
<![CDATA[Keywords : Mining is an activity carried out by digging into the ground (earth) to get something in the form of mining products. The optimal use of natural resources can improve the welfare of human living standards is the hope of the whole community. In the application of the regulations in conducting mining include business licenses in this case are Mining Business Permits, People's Mining Business Permits, and Special Mining Business Permits. However, many miners who conduct mining are not accompanied by procedures and permits that apply in Indonesia, which can be said mining is carried out illegally. The purpose of this study is to determine whether the judge has given a sense of justice to the community and the government. The research method used is normative juridical, the approach used consists of a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. This study Analyzes the Judge's Decision NUMBER: 62 / Pis.Sus / PN.Ta in trying the defendant. The results of this study are expected to provide views or considerations for judges in considering decisions to obtain a sense of justice and provide a deterrent effect for perpetrators in committing criminal mining activities illegal. Mining, Mining Business Permie, Ilegal Mining, Research Purposes, Court Decision, Research Result]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel PENETAPAN TERSANGKA BARU KASUS BANK CENTURY ]]>
<![CDATA[prasetyo, herlambang ponco]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i4.32800
<![CDATA[The South Jakarta District Court dated April 9, 2019 decided on a pretrial case filed by the Anti-Corruption Society Association (MAKI). The pretrial verdict numbered: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt. The following makes the norm by which the pretrial judge can accept the respondent (Investigator) to determine a suspect for someone who is not involved in the case. The KPK as the respondent was requested by MAKI to be made Budiono, et al as soon as possible to be made a suspect in the Century Bank case. MAKI postulated that because the KPK had indirectly stopped the investigation because within 2 years after Budi Mulya's decision had increased at the cassation level, the KPK did not match the suspect Budiono, et al. Which in the argument of the judge in Budi Mulya's appeal, together with Budiono, et al Involved in the Century Bank case. The purpose of this study is to study the basis of the MAKI and the Judge requesting immediate gathering of Boediono, et al. This research is a normative juridical research study using research proposals, invitations and conceptual. The legal material of this research consists of primary legal material, secondary legal material. The results showed that MAKI argued that the KPK had taken an action to stop the investigation. This is based on that the Criminal Procedure Code is not regulated related to the process of terminating the investigation which must be issued through SP3. Unlike considering the cessation of the prosecution in the Criminal Procedure Code, the prosecution is carried out through the determination of the court. Moreover, the KPK cannot issue SP3 because it has been approved by article 40 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The basis of judges in making legal breakthroughs is because corruption is an extraordinary crime that must be resolved immediately. Keyword : Pretrial, Decision Number: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, SP3]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT PENANDAAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG DIPRODUKSI OLEH KLINIK KECANTIKAN ]]>
<![CDATA[Astanti, Dilla Nurfiana]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i4.32829
<![CDATA[Cosmetic products produced by beauty clinics according to Regulation of the Head of the BPOM No. 19 of 2015 on Cosmetic Technical Requirements must contain a minimum marking in the form of complete, objective, and not misleading information. The existence of cosmetic products that attached to the skin if they do not contain markings, it will endanger the health and safety of consumers. Marking is includes in the consumer's right to information as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) which has a correlation with the business actor's obligation to include true, clear and honest information. Increased awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves is needed if the business actor fails to carry out its obligations. This study aims to analyze consumer legal awareness related to marking on cosmetic products produced by beauty clinics. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that consumer legal awareness was related to the marking of cosmetic products produced by beauty clinics at very low levels. The low awareness of consumer law is influenced by several factors which include the level of education, age, lack of awareness of the obligation of labeling by business actors, and consumers have never received information (socialization) related to the marking from the Central POM in SurabayaKeywords: Consumer Law Awareness, Right to Information, Cosmetic Marking]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst YANG MENGESAMPINGKAN PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel DIKAITKAN DENGAN KUHP ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Candra Adi]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i4.32859
<![CDATA[Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan Banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum terakhir (final) dan mengikat (binding). Terdapat pengabaian putusan praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang pada amar putusannya mengabulkan permohonan  praperadilan Edwar Soedjajaya dan menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor:TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan akan tetap melanjutkan perkara dengan Edward sebagai terdakwa dengan alasan putusan praperadilan yang diterima patut untuk ditolak karena menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian ini ialah 1) menganilis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang mengesampingkan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP dan, (2) menganalisis sejauh mana kekuatan hukum atas pengajuan praperadilan dikaitkan hak setiap tersangka. Penelitian ini menggunakan statute approach, case approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah Jaksa Penuntut umum yang mengabaikan putusan praperadilan dan tetap melakukan penuntutan di pengadilan tidak melanggar ketentuan dalam KUHAP. Lingkup hak tersangka dalam praperadilan terbatas atas tindakan terhadap pribadi tidak membatasi atas proses peradilan yang berjalan. Diperlukan aturan mengenai kekuatan hukum putusan praperadilan serta pemahaman secara kepada semua pihak atas pendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.]]>
