Articles
1,602 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[roszana, dina]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32337
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup siknifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan residivis serta pelaku yang mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, terkena penyakit menular, dan/atau mengakibatkan matinya korban dengan memberikan hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontrofersial di masyarakat terkait pemberlakuan dan efektivitasnya yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dalam politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adanya hukuman kebiri kimia dalam pembentukannya belum memenuhi pembentukan norma hukum pidana yang secara ideal harus mempertimbangkan necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, dan provability. Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria legal certainty bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, dan tidak menimbulkan penafsiran.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEWENANGAN PERBAIKAN ATAS PUTUSAN SALAH KETIK DALAM PUTUSAN NOMOR 20P/HUM/2017 ]]>
<![CDATA[Zamzani, As'ad Mehdi]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32345
<![CDATA[Pada tanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang pada amarnya mengabulkan permohonan pemohon tentang keberatan hak uji materi jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terdapat salah ketik pada Putusan Nomor 20P/HUM/2017 terkait permohonan hak uji materi tentang Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan nomor 20P/HUM/2017 dalam diktum ketiga amar putusan tersebut tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana pihak yang terlibat dalam perkara. Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur terkait pembetulan pada putusan salah ketik pada Mahkamah Agung di Indonesia Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis kewenangan hakim dalam memperbaiki putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik dan (2) menganalisis akibat hukum terhadap perbaikan putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa putusan yang mengalami salah ketik tetap mempunyai keabsahan karena telah sesuai dengan prosedur penyusunan putusan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dikaitkan dengan Putusan 20P/HUM/2017 maka seharusnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap instansi yang bersangkutan. Namun setelah adanya masalah terhadap salah ketik pada putusan tersebut maka kekuatan eksekutorial putusan tersebut menjadi hilang meskipun putusan tetap mempunyai keabsahan. Kewenangan perbaikan putusan yang salah ketik tersebut jika ditinjau dengan melihat proses minutasi putusan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim telah berhenti setelah adanya penandatanganan putusan oleh Majelis Hakim dan Paniter Pengganti. Kewenangan perbaikan putusan salah ketik dapat dilakukan oleh Panitera Pengganti dan Panitera Muda Kamar yang bertugas atas pemeriksaan final kesesuaian putusan, unggah dokumen elektronik serta pengiriman salinan putusan. Kewenangan untuk melakukan perbaikan juga seharusnya ditambahkan dengan kewajiban menerbitkan surat keterangan perbaikan putusan sebagai bukti adanya perbaikan. Kedepannya diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme perbaikan putusan yang terjadi kesalahan pengetikan sebagai bentuk kepastian hukum dan keseragaman prosedural. Diperlukan publikasi atas putusan yang salah sebelumnya sebagai bentuk perbandingan dengan putusan yang telah diperbaiki. Kata Kunci : Kewenangan, Perbaikan Putusan, Salah Ketik Putusan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENGUSAHA RUMAH KOS OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Ambarwati, Tri Wahyuni]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32351
<![CDATA[AbstrakUsaha Rumah kos ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan dalam Pajak Hotel. Namun terdapat beberapa dari pengusaha rumah kos yang tidak ingin rugi dengan melapor dan membayarkan pajak hasil usaha rumah kosnya. Peraturan terkait pajak rumah kos dimana pajak ini masuk dalam kategori pajak hotel seperti yang tertuang dalam pasal 1 (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak hotel yang dikenakan pada tiap daerah berbeda dan hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang dihunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Beberapa pemilik usaha Rumah kos di daerah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 5 (lima) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan pajak hotel atas rumah kos pada Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecatan Waru oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengawasan yang dilakukan rutin dan pengawasan yang dilakukan tidak rutin. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan cara melihat hasil setoran yang telah dibayarkan oleh pengusaha rumah kos tiap bulannya. Sedangkan pengawasan tidak rutin dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan operasi gabungan ke lapangan dengan didampingi dinas-dinas terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo. Melalui pengawasan pemungutan pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daearah Kabupaten Sidoarjo ini diharap pemungutan pajak dapat dimaksimalkan dan berjalan lancar. Namun kenyataan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dikategorikan kurang peduli. Karena kenyataannya masih banyak pemilik usaha rumah kos yang belum mendaftarkan usaha rumah kos miliknya serta melaporkan pajaknya pada pihak pemerintah yang berwenang. Kebanyakan dari pemilik usaha rumah kos menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yanga digunakan kurang dari sepuluh. Pihak pemerintah yang terkait pun terkadang kesusah untuk mendata pemiliknya dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Terkait hal ini pemerintah yang berwenag harus menindak tegas masyarakat yang ternyata melakukan penghindaran kewajiban membayar pajak. Serta perlu sering dilakukan operasi gabungan terjadwal rutin dengan dinas-dinas terkait lainnya guna mendata pemilik rumah kos, sehingga pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dan maksimal. Kata Kunci : pajak, rumah kos, menghindari, pengawasan AbstractBoarding house business is one of the sources of Local Revenue (PAD) which is categorized in the Hotel Tax. But there are some of the boarding house entrepreneurs who do not want to lose by reporting and paying taxes on the results of their boarding house business. Regulations related to boarding house tax where this tax is included in the hotel tax category as stipulated in article 1 (21) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The hotel tax rates imposed in each region are different and this is determined through a Regional Regulation. This research is an empirical legal research located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informants used in this study were the Head of Sidoarjo Regional Tax Service Agency Sub-Division and Data Collection and several boarding house business owners in the Waru District of Sidoarjo Regency, amounting to 5 (five) people. The results of this study indicate that the supervision of hotel tax collection on boarding houses in Sidoarjo Regency especially in Kecatan Waru by the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Board is done in 2 (two) ways, namely through routine surveillance and non-routine supervision. Routine supervision is carried out by looking at the results of deposits that have been paid by boarding house entrepreneurs every month. Whereas supervision is not routinely carried out by the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency by conducting joint operations in the field accompanied by related agencies namely Satpol PP and the Sidoarjo Regency Licensing Office. Through supervision of tax collection by the Sidoarjo Regency Daearah Tax Service Board, it is expected that tax collection can be maximized and run smoothly. But the reality in its implementation there are obstacles faced by the Sidoarjo Regency Tax Service Board namely the level of public awareness of the importance of paying taxes categorized as not caring. Because in reality there are still many boarding house business owners who have not registered their boarding house businesses and report their taxes to the government authorities. Most of the boarding house business owners cover up the truth for example by saying that the number of rooms used is less than ten. Related government parties sometimes find it difficult to register the owner because the owner is hard to find. Related to this, the government which has the authority to take firm action against the people who turns out to avoid the obligation to pay taxes. As well as routine scheduled joint joint operations with other relevant agencies, it is necessary to collect data on boarding house owners, so that the Original Regional revenue can be increased and maximized. Keywords: tax, boarding house, avoid, supervision]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN HUKUM DAN KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN MENTERI YANG TIDAK DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ]]>
<![CDATA[hayati, irma ulfiya]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32356
<![CDATA[Peraturan menteri memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu berdasarkan pengkajian frasa “berdasarkan kewenangan†dalam hal ini rentan memunculkan anggapan bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk atribusi kewenangan mengatur sendiri lembaga yang dimaksud oleh pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya adalah peraturan yang dibuat oleh menteri, sehingga meskipun tanpa adanya undang-undang yang mendelegasikan kewenangan mengatur kepada menteri maka menteri tetap dapat membuat peraturan karena sudah memiliki atribusi yang melekat padanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penafsiran sistematis terhadap frasa berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan “fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya†dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menunjukkan menteri tidak memiliki wewenang atribusi yang melekat padanya sehingga peraturan menteri hanya bersumber dari pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan kebijakan. Kata Kunci: Peraturan Menteri, Delegasi, Atribusi, Penafsiran Sistematis, Peraturan Kebijakan.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMUKIMAN RUMAH TERAPUNG DIATAS AIR PADA WILAYAH PERAIRAN PESISIR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurani, Bunga]]>;
<![CDATA[Susilowati, S.H., M.H., Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32358
<![CDATA[Rumah sebagai penunjang mata pencaharian masyarakat di wilayah perairan dan tempat untuk pengembangan kehidupan sangat diperlukan oleh masyarakat yang bermukim di daerah wilayah perairan, sehingga masyarakat pada wilayah ini mendirikan rumah terapung diatas air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait dengan keberadaan rumah terapung yang tidak diakomodir oleh UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada adanya ketidakjelasan norma dalam beberapa peraturan terkait dengan keberadaan rumah terapung pada wilayah perairan pesisir terkait dengan status hukum dan status kepemilikan hak atas tanahnya karena keberadaan rumah terapung yakni berada diatas air bukan diatas tanah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menggunakan Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Gramatikal, bahwa permukiman rumah terapung di wilayah perairan pesisir merupakan permukiman yang legal dalam arti diperbolehkan berdasarkan Permen KP Nomor 23/Permen-KP/2016. Mengenai status hak atas tanah yang sesuai untuk dapat diberikan adalah hak pakai atas tanah, karena hak tersebut dapat berasal dari tanah negara. Selain itu, pemilik rumah terapung tidak hanya mendirikan bangunan namun juga memanfaatkan sumberdaya perairan di wilayah tersebut. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016, untuk permukiman rumah terapung dapat diberikan hak atas tanah dengan syarat harus ada bangunannya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HAK SUARA MENGENAI KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bella, Hanum Selsiana]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32370
<![CDATA[Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) memiliki peranan penting dalam rumah susun. PPPSRS berfungsi untuk mengurus semua hak bersama yang terdapat dalam rumah susun, diantaranya bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Kebijakan PPPSRS sendiri sudah diatur dalam UU Rusun dan PP Rusun. Namun, mengenai pembentukan PPPSRS belum diatur secara jelas didalam UU Rusun. Pada tahun 2018, dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR No.23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. dikeluarkannya permen tersebut membuat ramai dikalangan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), hal tersebut dikarenakan permenpupr tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatasnya. Pasal 19 permenpupr No.23/2018 secara tidak langsung menjelaskan adanya hak suara pemilihan. Hak suara tersebut untuk memilih kepengurusan dan pengawas PPPSRS. Pengaturan dalam pasal 19 permenpupr No.23/2018 tersebut tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan diatasnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan mengenai hak suara PPPSRS dalam peraturan perundang-undangan rumah susun serta peraturan pelaksana mengenai PPPSRS. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis/sejarah. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaturan baru mengenai hak suara pemilihan kepengurusan dan pengawas PPPSRS yang terdapat dalam pasal 19 permenpupr No.23/2018. Aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu ketentuan dalam pasal 77 UU Rusun, pasal 55 PP Rusun. Selain itu, pengaturan hak suara pemilihan kepengurusan dan pengawas PPPSRS tidak pernah diatur dalam UU Rusun dan PP Rusun.Permen PUPR No.23/2018 bukan merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Rusun. Pembentukan permen PUPR No.23/2018 tidak berdasarkan delegasi kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diatasnya. UU Rusun hanya mengamanatkan peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai PPPSRS.]]>
<![CDATA[Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tuban ]]>
<![CDATA[bin kasah, ajiono ajioni]]>;
<![CDATA[bin kasah, ajiono ajiono]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32385
<![CDATA[Setiap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban wajib memiliki izin usaha. Kewajiban memiliki SIUB-MB untuk izin usaha di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan batasan kepada penjual minuman beralkohol agar tidak menjual minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Faktanya, masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak berizin bahkan juga masih banyak pelaku yang memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian penjualan minuman beralkohol dan faktor-faktor yang menjadi kendala pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan indicator : tidak terlaksananya tindakan preventif dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Satpol PP Kabupaten Tuban dan Kepolisian Resort Tuban; dan pelaksanaan tindakan prentiv yang masih belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kendala-kendala yang ada dalam pengendalian penjualan minuman beralkohol, yaitu :  aturan hukum yang masih tidak jelas, komitmen aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan minuman beralkohol yang sudah menjadi tradisi. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi pengawasannya dan harus memberikan sosialisasi terkait pengendalian minuman beralkohol]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN CHINA TERHADAP FONOP OLEH AMERIKA SERIKAT DI LAUT CHINA SELATAN ]]>
<![CDATA[Luthfi, Mokhamad]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32439
<![CDATA[Abstrak Amerika serikat kembali meluncurkan Kapal perusak yang bertipe USS Decatur. Menurut Penjabat Amerika Serikat, Kapal Perusak Kendali-Rudal USS Decatur sedang melakukan apa yang disebut Militer amerika sebagai Operasi Freedom Of Navigation atau operasi Kebebasan bernavigasi. Kejadian ini berada pada saat Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat melwati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spartly yang terpencil. Akan tetapi selama operasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memaksanya untuk mengubah arah, dalam pertemuan “tidak aman dan tidak profesional†karena kapal Amerika berada di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Masalah dalam penelitiam ini yakni, apakah tindakan China dalam melakukan peringatan terhadap Prinsip Freedom of Navigation Operation ini merupakan pelanggaran dalam prinsip FON. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Menganalisis tindakan peringatan dengan cara melakukan manuver oleh kapal perusak milik China terhadap Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat yang melakukan operasi Freedom Of Navigation Di Wilayah Laut China Selatan temasuk pelanggaran dalam Prinsip Freedom Of Navigation atau tidak. Dengan statusnya sebagai wilayah yang di sengketakan dan belum ada putusan yang sah dari peradilan internasional tentang Laut China Selatan ini, maka wilayah diluar 12 mil Laut teritorial dan 200 mil ZEE China adalah Laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan sesuai dengan UNCLOS 1982, wilayah laut lepas memiliki hak yang sama bagi semua negara dan mempunyai kebebasan akses bagi semua negara. Negara yang melakukan atau membatasi negara yang menerapkan hak kebebasan bernavigasi atau Freedom of Navigation di wilayah tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan Hukum internasional sekalipun negara tersebut telah melakukan pembangunan serta reklamasi di wilayah tersebut Kata kunci : Freedom of Navigation, Amerika Serikat, China, Laut China Selatan  Abstract The United States again launched the destroyer type USS Decatur. According to the Acting United States, the USS Decatur Full-Missile Destroyer is carrying out what the American military calls Operation Freedom of Navigation. This incident occurred when the USS Decatur Ship belonging to the United States passed a distance of 12 miles of coral reefs Gaven and Johnson in the remote Spartly Islands. But during the operation carried out by the Americans, a Chinese warship sailing within a few meters of a US destroyer, forcing the ship to change direction, in an "insecure and unprofessional" meeting because the American ship was in disputed waters in the South China Sea. The problem in this research is whether China's action in commemorating the Freedom of Navigation Operation Principle is a violation of the FON principle. The purpose of this research is to analyze the warning actions by maneuvering by Chinese destroyers of USS Decatur ships owned by the United States that carry out Freedom of Navigation operations in the South China Sea Area whether or not violating Freedom of Navigation Principles. With its status as a disputed territory and there is no valid ruling from this international court of law about the South China Sea, the territory outside of the 12-mile territorial Sea and 200 miles of China EEZ is the high seas according to UNCLOS 1982. And according to 1982 UNCLOS, The high seas have the same rights for all countries and have freedom of access for all countries. Countries that carry out or restrict countries that apply the right of freedom of navigation in that region may be considered to violate the provisions of international law even if the country has undertaken development and reclamation in the region Keyword : Freedom of Navigation, United States, China, South China Sea]]>
<![CDATA[Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Magdalena, Try Intan Febrian]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32524
<![CDATA[The international armed conflict in Yemen have occurred since 2010 until now involving the Houthis and the Yemeni Government and their coalition. This conflict has claimed many lives, many of whom are civilians. Meanwhile based on the distinction principle as stated in Article 48, Article 51 number 2, and Article 52 number 2 of Additional Protocol I 1977 states that parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants and are prohibited from targeting civilians as attacks. This study aims to analyze and formulate what actions taken by the Houthis and the Yemeni Government in armed conflict in Yemen violate the distinction principle based on International Humanitarian Law. This research is a normative study using a statutory and conceptual approach and using descriptive analysis techniques. The results of the study and discussion stated that the Houthi Group and the Yemeni Government and their Coalition had violated the dictinction principle by conducting indiscriminate attacks through attacks on places that were filled with civilians, such as housing, markets and airports.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto ]]>
<![CDATA[Saputra, Hendra Wahyu]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i3.32526
<![CDATA[ Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten MojokertoAbstrakPengguna kendaraan bermotor semakin tahun mengalami peningkatan, tentu kecelakaan tidak terhindarkan, banyak sebab terjadinya kecelakaan dijalan dan salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah faktor melanggar batas kecepatan. Kecepatan tinggi dan melebihi batas yang diijinkan adalah faktor penyebab kecelakaan paling penting yang dihadapi oleh banyak negara karena memberikan kontribusi pada permasalahan jumlah dan kefatalan korban kecelakaan, semakin tinggi kecepatan, semakin besar tinggi jarak berhenti yang dibutuhkan, begitu pula dengan resiko kecelakaan pun meningkat. Batas kecepatan maksimal telah ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan memeberikan batas kecepatan maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan jalan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, serta mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto tingkat pendidikan pengguna kendaraan dan kurangnya rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal. Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah mulai memasang kembali rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal dalam berkendara dan memasang poster peringatan agar pengguna jalan tidak melebihi batas kecepatan. Upaya represif yang dilakukan adalah melakukan kegiatan patuh lalulintas dan menilang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas kecepatan dan memberikan sanksi berupa denda Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pengguna Kendaraan Roda Dua, Batas Kecepatan Maksimal Abstract The number of motor vehicle users every year has increased. It’s of course can cause traffic accidents. High speed driving and crossing the maximum limit are the main causes of fatalities in the victims of accidents faced by many countries. The higher our speed, the further the distance needed to make the vehicle stop completely. The maximum speed limit has been set nationally in government regulation No. 79 year 2013 about network traffic and road transport in chapter 23 paragraph (4). The regulations are issued with the aim of providing a maximum speed limit for users of motorists when driving on the road.  This research aims to analyse and describe factors that influence legal awareness for users of two-wheeled motor vehicles related to the maximum speed limit in Mojokerto Regency, and to know and review any efforts by local traffic police of Mojokerto Regency. This research is included in the juridical sociology research which is a legal research to determine the extent to which a statutory legislation can be said to have been effective. Data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods.  The results of this research indicate that. Legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto regency is very low, the factors that influence the legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto is vehicle user education level and lack of traffic signs on the maximum speed limit,the efforts of the Regional traffic Police Mojokerto regency is the preventive and repressive. The preventive effort is to re-install traffic signs about the maximum speed limit in driving and to install commemorative posters so that road users do not exceed the speed limit. The repressive effort is to conduct a traffic-compliant activity and the user of a two-wheeled motor vehicle that exceeds the speed limit and provides penalties. Keywords : Legal Awareness, Users of Two-Wheeled Vehicles, Maximum Speed ​​Limit]]>
