cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Francisca Romana Harjiyatni
Contact Email
kajianhukum@janabadra.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kajianhukum@janabadra.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta Jl. Timoho No.40, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25275690     DOI : https://doi.org/10.37159
Core Subject :
Kajian Hukum is a peer-reviewed scientific journal dedicated to publishing high-quality research articles, conceptual papers, and case studies in the field of law. The journal provides a forum for academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and students to disseminate original ideas and critical analyses on contemporary legal issues at the national, regional, and international levels. The journal welcomes interdisciplinary and comparative legal studies that contribute to the development of legal science, legal reform, justice, governance, and public policy. Submitted manuscripts should demonstrate originality, scientific rigor, and relevance to current legal challenges. Kajian Hukum discusses topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law - Criminal Law - Civil Procedural Law - Criminal Procedure Law - Commercial Law - Constitutional Law - International Law - State Administrative Law - Adat Law - Islamic Law - Agrarian Law - Environmental Law
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PDM - 12/BARSEL/EOH.2/03/2023 KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN) nadzifah Auliya Ema Surfani; Suryawan Raharjo; hartanti
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.40

Abstract

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan untuk melaksanakan penegakkan hukum yang adil bagi semua masyarakat yang dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penuntut Umum serta mengetahui hambatan yang ditemukan pada saat proses Penerapan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Studi Kasus Nomor Register Pdm - 12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Hasil Penelitian ini dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh tersangka Mahyuni dikenakan pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berhasil dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice karena terpenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator antara Pelaku dan Korban dalam melakukan proses upaya perdamaian pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya restorative justice namun dapat dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator dan proses Restorative Justice dapat berjalan dengan baik.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RIWAYAT PENGIDAP GANGGUAN JIWA (STUDI KASUS: LP B/260/IX/2021/SPKT/POLRESBANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA) Edi Kurniawan; Sigit Herman Binaji; J.S. Murdomo
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.41

Abstract

Tujuan Penelitian. Tujuan Objektif. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat dari penelitian ini adalah bersifat yurdis emprisi. yang memilik tujuan untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa.Sehingga dalam penelitian ini diharapakan mendapatkan keterangan, informasi serta data dengan seluruhnya serta dilakukan dengan cara yang sistematis sesuai pada fokus penelitian. Pembahasan hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana mendapatkan di dahului dengan : Pemanggilan saksi-saksi; Penangkapan terlapor di Polres Bantul. Penahanan terlapor sementara di Polres Bantul; Penggeledahan rumah terlapor; Penyitaan barang bukti dari korban yang dibawa terlapor; Pemeriksaan terlapor dan penyerahan berkas perkara. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum.objek dari hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA (STUDI KASUS PERKARA NO. : 01/PID.EKS/2015/PN.SMN) Eka Surya Setiawan; Hartanti
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.42

Abstract

Praktek penyelundupan manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir.Penyelundupan manusia umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan. Alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga serta menghindari konflik yang terjadi di negara asal. Kejahatan transnasional pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Permohonan Ekstradisi merupakan salah satu upaya hukum dalam menanggulangi hal tersebut. Suatu kajian tentang relevansi dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai payung hukum permohonan/permintaan ekstradisi terhadap perkara-perkara yang terjadi perlu dilakukan yaitu mengkaji tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dalam Perkara No.: 01/Pid.Eks/2015/PN.Smn. dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 maka memberikan suatu Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Masyarakat maupun Negara. Namun harus didukung adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara negara lain diwujudkan dengan baik, maka akan dapat mendorong upaya penangulangan kejahatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Agar pelaksanaan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Adanya Perbedaan sitem hukum antar negara, belum ada perjanjian antar dua negara dan tidak tepenuhinya beberapa persyaratan yang diminta oleh negara lain hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 146K/PID/2015) Muhammad Lutfi Irsyadi; J.S. Murdomo; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.43

Abstract

Seorang Notaris tidak lepas dari potensi melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila melawan hukum maka Notaris harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana aspek hukum pidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Teknik pengumpulan datanya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, yang didukung dengan wawancara lapangan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik akan dikenakan Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun dan pemeriksaan Notaris yang terjerat tindak pidana dimulai sejak adanya penetapan status tersangka kemudian Majelis Pengawas Daerah akan memeriksan dan membuatkan berita acara yang hasilnya akan diserahkan ke Majelis Pengawas Wilayah dimana Notaris yang bersangkutan berpraktek.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLRESTA YOGYAKARTA Anton Prasetya Wijaya; Sigit Herman Binaji; Dhea Piscesa
Kajian Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2025kh.v10.i2.45

Abstract

Abstract This study aims to analyze law enforcement policies against psychotropic abuse by persons with disabilities at the Yogyakarta Police Station and aims to determine the factors causing the use of psychotropic substances among persons with disabilities. The approach used by the author is the legal approach. related to the steps taken by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in law enforcement of psychotropic abuse by persons with disabilities by implementing Penal and Non-Penal policies, in addition to using a concept analysis approach (analytical appraisal), and a case approach (case appraisal). The conceptual approach method is carried out to determine the process of resolving existing psychotropic abuse towards legal handling, while the Case approach is to analyze cases involving persons with disabilities who commit psychotropic abuse. The analysis used is qualitative, namely the method of data analysis by grouping and selecting the data obtained from research based on its quality and truth. Factors causing narcotics abuse against persons with disabilities are personality, family, education, environmental and economic factors. In general, the factors that cause people with disabilities to use or abuse psychotropic substances are due to inferiority or lack of confidence and feeling isolated due to physical limitations. Policies and legal remedies in overcoming narcotics abuse consist of penal and non-penal policies, which are either legally processed or rehabilitated. Efforts made by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in preventing and dealing with Psychotropics are by means of pre-emptive, preventive and repressive methods.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN Saif Adli Zamani; Fransisca Romana Harjiyatni; Stefano Bintang Jati Asmoro
Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.49

Abstract

This paper aims to: 1) find out the implications of Constitutional Court Decision Number: 46 / PUU-VIII / 2010 on the Kebumen Religious Court Decision on the Status of Extramarital Children, and 2) find out how the Kebumen Religious Court Judges consider giving decisions on the status of extramarital children. This type of research is normative or doctrinal legal research. The research method uses a qualitative approach. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies and interviews. The interview was conducted with three judges at the Kebumen Religious Court, including: a) Mr. Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H., as the Chairman of the Kebumen Religious Court, b) Mrs. FITHRIATI AZ, S.Ag., as Vice Chairman of the Kebumen Religious Court; and c) Mr. Drs. H. ASRORI, S.H., M.H., as the First Instance Judge of Class IA. The results showed that, One Implication of the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII / 2010 on the Kebumen Religious Court Decision on the Status of Unmarried Children, the Religious Court has new guidelines or jurisprudence in receiving, examining, prosecuting, and deciding cases related to the status of children out of wedlock, for example, the case of the origin of children. That a child born out of legal wedlock is entitled to legal certainty and justice, as well as legal certainty regarding the status of a child born in a legal marriage (legal child) that is recognized by the state that the extramarital child not only has a civil relationship with his mother, or his mother's family, but can also be listed as a man as his father who can be proven based on science and technology and or other evidence that according to the law, he is related by blood, including civil relations with his father's family. Two. The consideration of the Judge of the Kebumen Religious Court in Giving a Decision on the Status of Extramarital Children is that there are various opinions of judges related to this matter; there are judges who make serial marriage an absolute requirement so that children out of wedlock can be said to be legal children, and there are also judges who do not make serial marriage a benchmark so that the child is said to be his child, as long as it can be proved with science and technology that the child is his biological child.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 GUNA MENGATASI MASALAH PERGELANDANGAN DAN PENGEMISAN (STUDI KASUS NO. 24/PID.C/2021/PN SMN) Haryati; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.50

Abstract

The phenomenon of vagrancy and begging in the Special Region of Yogyakarta is a complex and ongoing social problem that negatively impacts public order and community quality of life. Despite efforts to address the issue through Regional Regulation No. 1/2014, the problem remains unresolved. Therefore, strategic criminal law enforcement and in-depth analysis are necessary. The method used to analyze the phenomenon or issue being studied is a normative legal research method, with primary data obtained from interviews, supplemented by secondary data from relevant legal documents, including the Penal Code (KUHP) and related regulations. Data collection techniques include interviews, documentation study, and analysis is conducted logically and juridically to draw conclusions. The implementation of the Minor Criminal Offenses (Tipiring) trial process for vagrancy and begging cases in Yogyakarta, as seen in Case No. 24/Pid.C/2021/PN Smn, demonstrates an efficient and streamlined judicial system. Regional Regulation No. 1/2014 serves as an effective legal basis for holistic handling through preventive, coercive, rehabilitative, and social reintegration approaches. Despite inter-institutional coordination and resource constraints, this policy has potential for creating inclusive and sustainable social order with active community participation.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICEN (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR:LP/B/22/IX/2022/SPKT/POLSEK LENDAH) Irwan Hardiyanto; Sigit Herman Binaji
Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.51

Abstract

The research aimed to analyze the idea emerged of a punishment system that is oriented towards the recovery of the victim and the victim’s suffering, which is called restorative justice. Because the victim is the party that has suffered the most from the crime. As for the research it use nornative juridical research type based on fact about the the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism which is described in a descriptive analysis. The approach method in this research is the statutory approach and conceptual approach. The research method used in this study is is normative juridical originating from primary data obtained from interviews and secondary data from literature studies. The resulst of the study show that the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism is carried out quite successfuly and efficiently, especially for the recovery of victime, and provides benefits including increasing acces to justice in society, accelerating the case settlement process, reducing litigation cost so that a speedy criminal process is realizedt, simple and low cost, realizing justice and benefit without compromising legal certainty, restoring the condition of the victim, avoiding the negative stigma of the perpetrator in society and restoring friendly relations between victims and perpeprators and their families
FUNGSI DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Teddy Hendrawan; Eksy Puji Rahayu
Kajian Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i2.52

Abstract

This research aims to determine the role, function, and authority of the OJK when problems arise between creditors and debtors in resolving the execution of Mortgage Rights by Commercial Banks and the legal application of the execution of Mortgage Rights by Banks in terms of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. This type of research uses normative legal research using statue approach and also conseptual research approach methods. Data sources consist of primary data obtained directly through interviews, secondary data obtained from official documents, books related to the research object, research results, theses, dissertation and statutory regulations. The research locations are BRI Bank Yogyakarta Branch, Sleman Yogyakarta District Court Office and OJK Office. The data analysis used is a qualitative juridical method and a deductive method to strengthen the analysis presented without using statistical formulas. The results are that the OJK has three authorities in regulating collateral execution. Legislative authority is to create regulations and supervision over the execution of guarantees which must be obeyed by finance companies (creditors) and their debtors. Authority to investigate violations in the financial services sector. And the authority of Adjudication as in resolving disputes outside of court. Based on Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, creditors can execute Mortgage Rights by means of execution, mandatory non-execution and also voluntary non- execution auctions. Creditors tend to prefer voluntary non-execution one, however, in carrying it there are still some problems in between. In this case, the OJK applies several of its authorities to guarantee legal protection for the parties.
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DIY (STUDI KASUS TERORISME LAPORAN POLISI NOMOR: LP/A/18/II/2021/SPKT/DENSUS, TANGGAL 14 FEBRUARI 2021) Panji Bayu Atmaja; Sigit Herman Binaji; Hartanti
Kajian Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i2.53

Abstract

The formulation of the problem of this study are: How is the role of the National Police, especially Densus 88 in anticipating terrorism in Yogyakarta? What are the constraints of the National Police, especially Densus 88 in anticipating terrorism in Yogyakarta? This type of research is normative legal research with empirical approach. This study was conducted in the province of Special Region of Yogyakarta, namely in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta police. The method of data collection in this study is through interviews, literature studies and documentation. The analysis tool used in this study is qualitative data analysis. The results of this study show that the National Police formed an Anti-Terror Task Force called Special Detesamen 88 Anti-terror police (Densus 88/AT), Densus 88/AT also coordinates several institutions, including prisons, DIY police, BNPT, prosecutors and the community, conducting cyber patrols to combat radical understanding on the internet, carrying out repressive actions by arresting perpetrators of acts that meet elements of terrorism. Some of the constraints of the National Police in anticipating acts of terror in Yogyakarta are internal conflicts in the National Police containing the risk of internal conflict, the existence of external obstacles, namely the debate over the duties of the National Police and the TNI, the lack of information from the public related to suspicious people in the surrounding area, not fully standard, both physical and armed resistance and sometimes Densus 88 have to use actions that violate the code of conduct to make arrests due to failed negotiations with terrorists.

Page 4 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): Mei Vol. 10 No. 2 (2025): November Vol. 10 No. 1 (2025): Mei Vol. 9 No. 2 (2024): November Vol. 9 No. 1 (2024): Mei Vol. 8 No. 2 (2023): November Vol. 8 No. 1 (2023): Mei Vol. 7 No. 2 (2022): November Vol. 7 No. 1 (2022): Mei Vol. 6 No. 2 (2021): November