Kajian Hukum
Kajian Hukum is a peer-reviewed scientific journal dedicated to publishing high-quality research articles, conceptual papers, and case studies in the field of law. The journal provides a forum for academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and students to disseminate original ideas and critical analyses on contemporary legal issues at the national, regional, and international levels. The journal welcomes interdisciplinary and comparative legal studies that contribute to the development of legal science, legal reform, justice, governance, and public policy. Submitted manuscripts should demonstrate originality, scientific rigor, and relevance to current legal challenges. Kajian Hukum discusses topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law - Criminal Law - Civil Procedural Law - Criminal Procedure Law - Commercial Law - Constitutional Law - International Law - State Administrative Law - Adat Law - Islamic Law - Agrarian Law - Environmental Law
Articles
51 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH DALAM SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA SYARIAH (STUDI PUTUSAN NO. 303/PDT.G/2020/PA.SMN JO. PUTUSAN BANDING NO. 73/PDT.G/2020/PTA.YK JO. PUTUSAN KASASI NO. 521 K/AG/2021) ]]>
<![CDATA[Muhammad Najib]]>;
<![CDATA[R Murjiyanto]]>;
<![CDATA[Eksy Puji Rahayu]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.29
<![CDATA[Sengketa mengenai asuransi kerap terjadi karena tidak adanya kejujuran dari salah satu pihak padahal dalam prinsip asuransi dikenal prinsip utmost good faith atau itikad baik. Utmost good faith adalah kejujuran oleh si Penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si Tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan, peneliian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan asas utmost good faith dalam asuransi jiwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penanggung dan Tertanggung asuransi dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap perkara klaim asuransi jiwa dalam putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA.Smn jo No. 73/Pdt.G/2020/PTA.Yk jo. No. 521 K/Ag/2021. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sifat deskriptif dengan melakukan pendekatan yuridis kualitatif, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sumber data diperoleh berdasarkan sumber data sekunder dan primer, pengumpulan data tersebut diperoleh dengan wawancara, menelaah bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitiatif dan selanjutnya data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa menyembunyikan informasi dan atau keterangan yang tidak benar, tindakan tersebut merupakan pelanggaran prinsip utmost good faith yang dapat mengakibatkan batalnya terhadap perjanjian asuransi yang telah dibuat dengan Penanggung, sehingga Dalam Putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA.Smn Jo. No. 73/Pdt.G/2020/PTA.Yk Jo. No. 521 K/Ag/2021 bahwa perbuatan Penanggung yang tidak bersedia membayar klaim asuransi kepada Penggugat adalah memiliki alasan hukum dan bukan merupakan wanprestasi.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI KASUS NOMOR PERKARA 61/PID.SUS/2023/PN SMN ]]>
<![CDATA[Charmadani Umbu]]>;
<![CDATA[J.S. Murdomo]]>;
<![CDATA[Happy Trizna Wijaya]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.30
<![CDATA[Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan, kuliner dan lain sebagainya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televise, viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan produknya termasuk situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalaahn penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem penerapan hukum itu sendiri, penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam kajian hukum terhadap pidana judi online merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengkolaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian online dikalangan masyarakat DIY adalah dengan cara preventif dan represif, sementara faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di DIY adalah faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana/prasarana dan faktor eksternal yang terdiri dari server yang diletakan di negara yang melegalkan perjudian, VPN, masyarakat. Sementara penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Pasal 27 (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.]]>
<![CDATA[AKTUALISASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CIREBON) ]]>
<![CDATA[Maulana Yusuf]]>;
<![CDATA[Hartanti Hartanti]]>;
<![CDATA[Happy Trizna]]>;
<![CDATA[F.R. Harjiyatni]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.32
<![CDATA[Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah dimana tugas pengawasan diemban oleh APIP, dalam perjanjian kerjasama tiga lembaga pemerintah tersebut telah menyepakati perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan metode wawancara, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif normatif, dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana aktualisasi perjanjian kerjasama antara APIP dan APH. Kedua, Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah? Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa aktualisasi perjanjian kerjasama tersebut memuat tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi meliputi tukar menukar data dan/informasi; mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan hambatan berupa hambatan internal dan eksternal, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan adalah regulasi untuk menjamin kemandirian dan akuntabilitas APIP perlu segera disahkan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK DEBITOR ATAS PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JANIMAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Suryadi Suryadi]]>;
<![CDATA[Sudiyana Sudiyana]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2024kh.v9.i2.33
<![CDATA[Perjanjian kredit terhadap benda bergerak yang dilakukan antara kreditor merupakan perjanjian pokok atas pinjam meminjam, dalam perjanjian tersebut dikenal perjanjian tambahan (ikutan) yaitu dalam bentuk perjanjian jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut Uundang – undang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan hal tersebut apabila debitor melakukan perbuatan pengalihan benda jaminan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. Penelitian yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. sedangkan penelitian normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertanggungjawaban pidana debitur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian Fidusia diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dan atau Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan yaitu terhadap pemberi fidusia (debitor) yang mengalihkan benda jaminan tanpa izin penerima jaminan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). berdasar kualifikasi tindak pidana penggelapan bagi perlindungan hukum Penerima Fidusia.Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penerapan pidana debitor pengalihan obyek jaminan fidusia selain dengan penerapan pasal komulatif yang lebih penting adalah dengan penerapan pasal alternative dengan Primaire dan subsidaire serta pidana denda sehingga dampaknya menjadi signifikan di masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten ]]>
<![CDATA[Adhitya Pradana]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>;
<![CDATA[Sigit Herman Binaji]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2025kh.v10.i2.34
<![CDATA[The Corrections Law aims to: guarantees for the protection of the rights of prisoners and children; Improving the quality of personality and independence of inmates so that they realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, so that they can be accepted again by the community, can live normally as good, law-abiding, responsible citizens, and can play an active role in development; and Providing protection to the community from repetition of criminal acts. In accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of conditional release in the development of convicts for narcotics crimes (In Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten) and to find out and analyze the obstacles and appropriate steps to overcome these obstacles. This research is descriptive juridical-normative legal research with a qualitative approach. The data collection method is through library research and field studies, namely making a list of questions and interviews, then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The research results show that coaching is carried out in 2 forms, namely personality coaching and independence coaching. The implementation of the conditional release process is in accordance with statutory regulations both administratively and substantively. In applying for Conditional Release, an online system has been used through the Correctional Database System Factors that become obstacles to the implementation of conditional release are related to administrative and substantive requirements in the process of applying for conditional release as well as related to development programs that are less than optimal so that there are still disciplinary violations in correctional institutions. The solution is to take a persuasive approach to prisoners to complete administrative requirements and improve training facilities and infrastructure, improve the quality of officers' abilities, support and assistance from related agencies.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA MELALUI E-COURT ]]>
<![CDATA[Ratna Khuzaemah]]>;
<![CDATA[Francisca Romana Harjiyatni]]>;
<![CDATA[Sunarya Raharja]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2024kh.v9.i2.35
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan penerapan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Faktor Pendukung dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman pertama adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sleman baik dengan para advokat maupun dengan masyarakat, kedua dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Sleman. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Sleman yang pertama minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, kedua jaringan internet yang belum stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat, ketiga masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL) ]]>
<![CDATA[Eko Susilo]]>;
<![CDATA[Ishviati Joenaini Koenti]]>;
<![CDATA[Puja Pramana Kusuma Adi]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.36
<![CDATA[Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia. Namun, Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran pilkada, dimana dalam setiap setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, meganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabuaten Gunugkidul sehingga terlaksana. Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahim mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kata kunci: Covid-19, Gunungkidul, Penyelenggraan, Pemilukada]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 KALURAHAN SARIHARJO NGAGLIK ]]>
<![CDATA[Galih Wicaksono]]>;
<![CDATA[Ishviati Joenaini Koenti]]>;
<![CDATA[Takariadinda Diana Ethika]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.37
<![CDATA[Kalurahan Sariharjo adalah kalurahan yang terletak di wilayah Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta yang tepatnya di Kabupaten Sleman dan masuk dalam wilayah Kapanewon Ngaglik yang lokasinya secara geografis di antara perkotaan dan pedesaan sangat mendukung sekali di sektor perdagangan dan usaha lainnya, disamping itu juga adanya perhotelan dan usaha-usaha yang ada membuat desa tersebut cepat dalam perkembangannya, salah satunya Tanah Kas Desa sebagai lokasi yang di tuju oleh para pelaku usaha karena tidak memiliki lahan di wilayah tersebut. Tanah Kas Desa khususnya di Kalurahan Sariharjo dalam pengelolaannya termuat di dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sariharjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan produk hukum, yaitu Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019. Sehingga mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan dilapangan dengan aturan yang ada. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan data, sumber hukum, dan analisa serta pembahasan temuan hasil penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian di Pemerintah Desa/kalurahan Sariharjo, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sariharjo, dalam izin pemanfaatan Tanah Kas Desa sudah di laksanakan namun penerapan di lapangan masih kurang maksimal. Sedangkan peran Pemerintah Kalurahan dalam Proses izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai verifikator, menentukan besarnya sewa, dan sebagai pengawas. Peran Pemerintah Kalurahan dalam setelah mendapatkan izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Regulator, Sebagai eksekutor Sebagai fasilitator yaitu dalam bentuk pengawasan, dalam pengawasan dalam penggunaan dan/atau pemanfaatan Tanah Kas Desa dan harus melaksanakan pencatatan berkala terhadap penggunaan atau pemanfaatan tanah kas kalurahan, serta, melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian izin penggunaannya. Kata Kunci: Implementasi, Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN ANGGOTA POLRI DI SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO ]]>
<![CDATA[Hanung Dwi Nugroho]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.38
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Selopamioro, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Sekolah polisi Negara Selopamioro. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum di Sekolah Polisi Negara Selopamioro dalam bidang penegakan kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang naomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu sidang disiplin dan/ atau siding Kode Etik Profesi Polri. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Provos lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Provos terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyaraka agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan.yang dilakuan oleh anggota Polri. Kata Kunci: Kode Etik Profesi Polri, Provos]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING BAGI PERSEORANGAN : STUDI KASUS PUTUSAN NO. 146/PID.SUS/2020/PN SMN ]]>
<![CDATA[Eko Djoko Widiyatno]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/2025kh.v10.i2.39
<![CDATA[Criminal Responsibility Against Illegal Mining for Individuals (Decision Case Study No. 146/Pid.Sus/2020/PN SMN) with the objectives: (1) To find out the law enforcement process against illegal mining crimes for individual that carry out mining without permission. (2) To find out criminal responsibility for illegal mining for individual that carry out mining without a permit, especially in the case study of decision No. 146/PID. SUS/2020/PN SMN. As well as to examine a decision number 146/Pid.Sus/2020/PN SMN and analyze a criminal act of illegal mining and accountability for mining without a permit. The research method uses a statute approach and a conceptual approach, where the statutory approach examines, examines legal products and study case approach, while the conceptual approach examines legal concepts. And this type of research uses normative research. The author conducts an analysis related to a decision that will be examined, namely regarding criminal responsibility for perpetrators of illegal mining crimes for individuals. Clearly different forms of accountability for individuals with companies. The results of the study discuss law enforcement and criminal responsibility related to decision no. 146/Pid.Sus/2020/PN Smn which is principally related to law enforcement in repressive and preventive ways. Meanwhile, criminal responsibility is carried out by obtaining the facts at trial and the judge's considerations. Criminal liability for illegal sand miners will be subject to punishment according to the actions they have committed.]]>
