cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2023)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI GURU TULUNGAGUNG BELAJAR (SIGUTAJAR) DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG Herman, Berlinda Shilvana; Fanida, Eva Hany
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2477-2490

Abstract

The background of this research is the lack of teacher enthusiasm after the implementation of the Sigutajar Sigutajar Application. Many teachers are not very familiar with the technology and features in the application. The purpose of this study was to determine the implementation of electronic government in the application of the Tulungagung Learning Teacher Information System (Sigutajar). The purpose of this research is to find out the implementation of the sigutajar application. The research method used is descriptive using a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results showed that the preparation of the Tulungagung Youth and Sports Education Office had 5 computers that could be used to use the Sigutajar application. Software in the Sigutajar application already uses an operating system, database or office. The Tulungagung Dispendikpora human resources have competence or skills in the IT field. Data and information in the Sigutajar application, users are allowed to manage information with a unique username and password and only known by the party concerned. Data and information in the Sigutajar application is accurate and updated. A work system that relies on information technology means that teachers no longer come to the office to collect files. Communication in the form of explanations through coordination meeting forums, socialization, and training has been carried out well by the Tulungagung Regency Dispendikpora. It is hoped that the executors will have a level of knowledge and understanding in the field of E-Government. Regarding the attitude of the executors given by the Tulungagung Regency Dispendikpora, it is still not optimal in providing services and the level of admin friendliness in providing services to teachers must be increased again, because it is for mutual convenience. Penelitian ini dilatarbelakangi masih minimnya antusian guru setelah berjalannya Aplikasi Sigutajar Sigutajar. Banyak guru yang kurang begitu menguasai teknologi dan fitur fitur yang ada di aplikasi tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi electronic government pada aplikasi sistem informasi guru tulungagung belajar (Sigutajar). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sigutajar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulungagung telah memiliki 5 komputer yang dapat digunakan untuk penggunaan aplikasi Sigutajar. Software pada aplikasi Sigutajar sudah memakai operating sistem, database ataupun office. Sumber daya manusia Dispendikpora Tulungagung memiliki kompetensi atau skill di bidang IT. Data dan informasi pada aplikasi Sigutajar, user diizinkan mengelola informasi dengan username dan password yang unik dan hanya diketahui oleh pihak bersangkutan. Data dan informasi di aplikasi Sigutajar akurat dan update. Sistem kerja yang mengandalkan teknologi informasi membuat guru-guru tidak lagi datang ke kantor untuk mengumpulkan berkas. Komunikasi berupa penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan sudah dilakukan dengan baik oleh Dispendikpora Kabupaten Tulungagung. Harapannya para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang E-Government. Mengenai sikap pelaksana yang diberikan Dispendikpora Kabupaten Tulungagung masih kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan dan tingkat keramahan admin dalam memberikan pelayanan kepada para guru harus ditingkatkan lagi, karena demi kenyamanan bersama.
INOVASI APLIKASI SATU HARI JADI (SAHAJA) ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI Pradani, Fajar Kusuma; Eprilianto, Deby Febriyan
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2533-2546

Abstract

Inovasi e-Government merupakan hasil dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri dengan meluncurkan aplikasi android Sahaja Online. Inovasi ini merupakan komitmen serta sebuah jawaban untuk menjawab permasalahan yang masih terjadi di Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet (2012) terdiri dari enam variabel, meliputi kepemimpinan dan kemampuan sektor publik, pendanaan yang memadai, dukungan legislatif dan peraturan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi(strategis), kemitraan publik-swasta, kompetensi sektor swasta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi aplikasi Sahaja Online cukup sukses dilaksanakan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri berdasarkan faktor sukses inovasi e-Government oleh Kalvet, yaitu: 1) kepemimpinan dan kompetensi sektor publik. 2) pendanaan yang memadai, inovasi ini dibuat dari pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kediri. 3) dukungan legislatif dan peraturan, terdapat peraturan khusus tentang aplikasi Sahaja Online serta belum adanya SOP khusus dalam pelaksanaanya. 4) pengembangan infrastruktur teknologi informasi (strategis), dalam aplikasi menggunakan software, hardware serta seorang programmer. Sistem keamanan yang baik untuk menjamin data pengguna serta meminimalisir praktek percaloan. 5) kemitraan publik-swasta, terdapat kemitraan dengan pihak swasta namun hanya berperan dalam pembuatan aplikasi dan tidak disertai investasi. Terdapat juga koordinasi yang dilakukan dengan dinas terkait. 6) kompetensi sektor swasta, Webpakar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pembuatan aplikasi. Saran yang diberikan peneliti adalah pengadaan program sosialisasi yang dikhususkan agar semua masyarakat Kabupaten Kediri dapat merasakan manfaat dari adanya layanan aplikasi Sahaja Online. E-Government innovation is the result of the demands of the needs of the community who want effective and efficient services. As was done by the Kediri Regency Dispendukcapil by launching the Sahaja Online android application. This innovation is a commitment as well as an answer to address the problems that are still occurring in the Kediri Regency Dispendukcapil. The research method used is descriptive qualitative. The focus of the research is the success factors of e-Government innovation by Kalvet (2012) consisting of six variables, including leadership and public sector capabilities, adequate funding, legislative and regulatory support, development of information technology infrastructure (strategic), public-private partnerships, sector competence private. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results of the study show that the Sahaja Online application innovation was quite successful in the Kediri District Population and Civil Registry Office based on the success factors of Kalvet's e-Government innovation, namely: 1) public sector leadership and competence. 2) adequate funding, this innovation is made from funding originating from the Kediri Regency APBD. 3) legislative and regulatory support, there are special regulations regarding the Sahaja Online application and there is no specific SOP for its implementation. 4) development of information technology infrastructure (strategic), in applications using software, hardware and a programmer. A good security system to guarantee user data and minimize brokering practices. 5) public-private partnerships, there are partnerships with private parties but only play a role in making applications and are not accompanied by investment. There is also coordination carried out with related agencies. 6) competence of the private sector, Webpakar has qualified capabilities in making applications. The advice given by the researchers is to organize a socialization program specifically so that all the people of Kediri Regency can benefit from the existence of the Sahaja Online application service.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG POLI UMUM DI PUSKESMAS KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER Laksana, Bagus Tri; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2547-2560

Abstract

Pemerintah Indonesia memberikan sebuah jaminan terkait pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan publik sendiri ialah sebuah kegiatan yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu dari jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai peranan krusial dalam sistem kesehatan nasional, terkhusus subsistem upaya kesehatan. Namun dalam proses pelayanan di Poli Umum Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember masih terdapat kendala yaitu kurang maksimal dalam proses pendaftaran pasien, gedung bagian ruangan poli umum yang kurang luas seta lahan parkir kurang luas dengan jumlah pasien yang datang dipuskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan publik bidang Poli Umum di Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu pengaruh kualitas pelayanan Philip Kotler (2012:284) dengan lima indikator bukti fisik (tangibles), empati (empathy), reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsivenees), dan jaminan (assurance). Hasil penelitian ini terlihat jika kualitas pelayanan di Poli Umum Puskemas Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember memiliki standar pelayanan yang baik. Berdasarkan indikator empati, reliabilitas, daya tanggap dan jaminan sudah sangat baik dan berkualitas. Akan tetapi dari indikator bukti fisik belum maksimal karena terdapat ruangan di poli umum yang sempit sehingga harus menggunakan ruang unit gawat darurat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. The Government of Indonesia provides a guarantee regarding public services contained in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services that public service itself is an activity in the framework of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident for goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. In accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 it is stated that Community Health Centers as a type of first level health service facility have an important role in the national health system, especially the health effort subsystem. However, in the service process at the Public Polyclinic at the Sumbersari District Health Center, Jember Regency, there are still obstacles, namely the patient registration process is not optimal, the general polyclinic room building is not wide enough and the parking area is not wide enough for the number of patients who come to the health center. The purpose of this study was to describe the quality of public services in the General Poly field at the Sumbersari District Health Center, Jember Regency. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. This study uses Philip Kotler's theory of service quality influence (2012: 284) with five indicators of tangibles, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. The results of this study indicate that the quality of service at the Public Health Center in Sumbersari District, Jember Regency has good service standards. Based on the indicators of empathy, reliability, responsiveness and assurance, they are of very good quality. However, from the physical evidence indicators it has not been maximized because there are cramped rooms in general poly, so they have to use the emergency room to provide services to the community.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA Mutiara, Sania Rahma; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2561-2574

Abstract

Dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi, diperlukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya perubahan pola pikir dan budaya kerja dari semua unsur birokrat. Di mana nilai-nilai dalam budaya organisasi memiliki peran vital sebagai sumber kekuatan yang diakui dan dianut secara meluas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta merepresentasikan culture set dalam Kebijakan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang diterapkan ke seluruh instansi publik salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yakni komitmen kerja dan budaya organisasi belum tertanam dengan kesadaran tinggi, target kinerja belum maksimal dan sering terjadi inkonsistensi dalam permohonan updating sistem informasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan budaya pemerintahan Satriya pada DPMPTSP Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:1) yang terdiri dari 6 variabel. Lokasi penelitian ini di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan budaya pemerintahan SATRIYA yang tertuang dalam Perwal Yogyakarta No 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal atau belum berjalan sesuai dengan harapan. Dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang masih terdapat beberapa permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Budaya Pemerintahan, SATRIYA. In order to achieve the goals of bureaucratic reform, various efforts are needed to achieve these goals. One of them is changing the mindset and work culture of all elements of bureaucrats. Where values in organizational culture have a vital role as a source of strength that is widely recognized and embraced in facing the challenges of environmental change. The Yogyakarta City Government represents the culture set in the SATRIYA Government Culture Policy which is applied to all public agencies, one of which is the Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Service Office. However, in its implementation, there are still problems, namely work commitment and organizational culture that have not been embedded with high awareness, performance targets have not been maximized and inconsistencies often occur in requests for updating information systems. Therefore, this study aims to describe the implementation of the Satriya government culture policy at DPMPTSP Yogyakarta City. This research method is descriptive qualitative. This research focuses on the implementation model according to Van Metter and Van Horn in Agustino (2016: 1) which consists of 6 variables. The location of this research is DPMPTSP Yogyakarta City. Data collection techniques were observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model including data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the SATRIYA government culture policy as stated in Yogyakarta Regional Regulation No. 14/2018 concerning Government Culture in the Yogyakarta City Government is still not optimal or has not run as expected. It can be seen from the variables put forward by Van Metter and Van Horn that there are still several problems. Keywords: Policy Implementation, Government Culture, SATRIYA.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3TGAI) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN Pramudyansyah, Arya Bagus; Kurniawan, Badrudin
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2504-2518

Abstract

Di dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna air Irigasi yang sedang di jalankan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog pada masa saat ini Pemerintah Desa Jatidrojog melakukan Kegiatan tersebut guna memperbaiki infrastrukur terutama di bidang pertanian yakni pembangunan Irigasi .Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Ada Smith dengan empat indikator yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelasakana , dan faktor lingkungan . hasil dari penelitian ini dimana kegiatan tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian terutama di bidang pertanian, karena kondisi Desa Jatidrojog yang notaben e masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani jadi program tersebut sangat perlu untuk dijalankan setiap tahunya . hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala di dalam pelaksaanya . harapan Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog terhadap program ini adalah dapat berjalan tiap tahun dan perlu adanya evaluasi setiap tahunya. Tentu program tersebut akan berjalan dengan baik apabila timbul suatu sinergi dari kedua belah pihak, saling memberi dan menerima masukan akan membuat program tersebut akan lebih memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terutama petani di Desa Jatidrojog, In this research, it aims to find out the Policy Implementation Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Utilization which is currently being run by the Jatidrojog Village Government. is a descriptive qualitative method of collecting data through interviews, observation, and documentation studies. This study was analyzed using Ada Smith's theory with four indicators, namely ideal policies, target groups, implementation organizations, and environmental factors. The results of this research are that the activity is fully supported by the Village Government and the Jatidrojog Village community because it can increase economic activity, especially in the agricultural sector, because of the conditions in Jatidrojog Village, whose people earn a living as farmers, so this program really needs to be run every year. the results of this study indicate that the program has been running well even though there are some obstacles in its implementation. the expectations of the Village Government and the Jatidrojog Village community for this program are that it can run every year and there needs to be an annual evaluation. Of course the program will run well if there is a synergy from both parties, mutual giving and receiving input will make the program have a more positive impact on the community, especially farmers in Jatidrojog Village,
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN DI DESA CANGGU (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggu) Zharfan, Qays Atsila; Tauran, Tauran
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2519-2532

Abstract

Kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur keuangan desa menjadi lebih tertata. Pengelolaan keuangan desa yang tertata yaitu berdasarkan pedoman dan kemampuan sumber daya dalam mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Canggu dalam studi kasus pembangunan Pujasera Canggu, dengan asas disiplin anggaran. Disiplin anggaran merupakan landasan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Indikasi disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif- kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, studi literatur, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan keuangannya belum mewujudkan disiplin anggaran karena adanya kendala yang dihadapi dalam kasus pembangunan Pujasera Canggu salah satunya pada tahap pelaksanaan tidak sesuai target waktu yang ditentukan karena adanya penundaan pembangunan Pujasera Canggu sehingga membuang sumber daya waktu yang tersedia. The village financial management policy is one of the efforts to organize village finances to be more organized. Organized village financial management is based on guidelines and resource capabilities in managing it. The purpose of this research is to analyze village financial management in Canggu Village in a case study of the construction of the Canggu Food Court, with the principle of budget discipline. Budget discipline is the foundation of financial management that refers to applicable regulations. Indications of budget discipline in village financial management include the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research uses descriptive-qualitative methods to describe and explain data related to village financial management. Data collection techniques in this research are through interviews, literature studies, observation. The results of this study indicate that Canggu Village, Jetis Subdistrict, Mojokerto Regency has not fully complied with Permendagri No. 20/2018. In its financial management, it has not realized budget discipline because of the obstacles faced in the case of the construction of the Canggu Food Court, one of which is that the implementation stage does not meet the specified time target due to delays in the construction of the Canggu Food Court, thus wasting available time resources.
IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) DI KELURAHAN WONOKROMO KOTA SURABAYA Manshuri, Sopyan; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2491-2504

Abstract

Innovative services are currently being discussed in various circles, especially in the field of government. With the rapid development of technology today, many application-based technological innovations have emerged. In the realm of governance, the government has launched numerous applications aimed at creating effective public services. This is due to societal progress and the increasing population, which necessitates public services that can accommodate everyone. Wonokromo Subdistrict is one of the subdistricts that has implemented the application-based innovation called Klampid New Generation in public service matters. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the Klampid New Generation application-based innovation in Wonokromo Subdistrict. This research utilizes a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques employed in this study include interviews, observations, and documentation. The data is then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research focuses on four implementation indicators proposed by Edward III: communication, resources, disposition, and organizational structure. The results of the study indicate that the program implementation is progressing well according to the implementation indicators. This includes effective communication, adequate resources, and a wellstructured bureaucracy. However, in terms of the disposition indicator, specifically the intensive variable, it has not been implemented effectively by the government. Pelayanan yang inovatif kini tengah menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan, utamanya di bidang pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, banyak muncul inovasi teknologi berbasis aplikasi. Dalam urusan pemerintahan, sudah banyak aplikasiaplikasi besutan pemerintah yang diluncurkan guna menciptakan pelayanan publik yang efektif. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat serta semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga diperlukan pelayanan publik yang dapat mewadahi keseluruhannya. Kelurahan Wonokromo adalah salah satu kelurahan yang menerapkan inovasi berbasis aplikasi Klampid New Generation dalam urusan pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi berbasis aplikasi Klampid New Generation di Kelurahan Wonokromo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada empat indikator implementasi oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penilitian menunjukkan implementasi program berjalan dengan baik sesuai dengan indikator implementasi. Diantaranya komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang bijaksana. Namun pada indikator disposisi yaitu variabel intensif, belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOHARUM KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN Fakhri, Afifuddin; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2593-2608

Abstract

This paper examines the BLT Dana Desa program in Sidoharum Village as part of the government's response to the economic downturn caused by the Covid-19 pandemic. However, the program encountered several issues, including a lack of community understanding in utilizing the funds, indications of multiple social assistance recipients, and uncertainty in fund disbursement timing. The study aims to evaluate the effectiveness of the Village Fund Cash Assistance program in Sidoharum Village for impoverished communities affected by Covid-19. To assess program effectiveness, researchers employed the program effectiveness theory and identified indicators such as program understanding, on target, on time, goal achievement, and real change (in Rahayuni and Rusli, 2021). The study utilized a descriptive qualitative research approach and employed observation, interviews, and documentation as data collection methods. The BLT Dana Desa program in Sidoharum Village has been proven effective, but it has faced various challenges. One of the main obstacles is the difficulty that the village government has in understanding the criteria for selecting KPM candidates. Another challenge is the lack of optimization of funds by some KPM recipients. Additionally, the program does not fully reach its target as some KPM do not meet the requirements and there are delays in transferring funds from the central government, leading to uncertainty in distribution timing. To address these issues, the researchers propose several solutions. They recommend that village governments provide clear instructions and socialization to program implementers and targets to ensure proper utilization of the funds. Conducting surveys and data verification can help ensure that the KPM data aligns with the established criteria. Furthermore, improving the planning of fund transfers is necessary to ensure timely distribution of the BLT-Dana Desa funds to eligible beneficiaries. Pemerintah berupaya melakukan penanganan kemunduran ekonomi dampak pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen merupakan desa penyelenggara program BLT Dana Desa. Namun masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program BLT Dana Desa seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan dana yang diterima, adanya indikasi penerima ganda bantuan sosial, dan ketidaktentuan waktu penyaluran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021), yang mengkaji indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum cukup efektif. Pada indikator pemahaman program bahwasannya pemerintah desa belum sepenuhnya memahami kriteria calon KPM dan beberapa KPM belum mampu mengoptimalkan bantuan dana yang diterima. Kemudian belum sepenuhnya tepat sasaran karena adanya KPM yang tidak sesuai ketentuan, dan ketidaktentuan waktu penyaluran karena keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat. Saran peneliti yaitu dengan pengadaan sosialisasi dan pemberian panduan teknis secara jelas kepada pelaksana program maupun sasaran program sehingga pemanfaatan BLT Dana Desa sesuai ketentuan. Kemudian pemerintah desa harus melakukan survei dan verifikasi data yang sesuai ketentuan agar mendapat data KPM yang sesuai kriteria perundang-undangan. Serta perlunya perencanaan waktu terkait transfer dana sehingga penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM terlaksana tepat waktu.
ANALISIS PERAN BUMDES NGINGAS MAKMUR ABADI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO Utami, Rohmi Nur; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2585-2592

Abstract

BUMDes Ngingas Makmur Abadi is the largest contributor to Village Original Revenue (PAD). In 2019, out of a total PAD of IDR 90 million per year, BUMDes Ngingas Makmur Abadi contributed IDR 50 million. BUMDes Ngingas Makmur Abadi has obstacles in developing IKM, namely limited human resources and difficulties in embracing IKM so that they can join under the auspices of BUMDes. The purpose of this research isto further understand the role of BUMDes Ngingas Makmur Abadi in the development of IKM in Ngingas Village, Waru District, Sidoarjo Regency. This type of research uses a descriptive qualitative method. The theory used in this study is Gede Diva's Role Theory (2009), including facilitators, catalysts, and regulators. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research and discussion show that first, BUMDes as facilitators have a role in the development of IKM. Second, as a catalyst BUMDes has a fairly good role in the development of IKM, although it is not maximized. Third, as a regulator, BUMDes shows that they have no role in the development of IKM. BUMDes Ngingas Makmur Abadi merupakan penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) terbanyak, di tahun 2019 dari total PAD Rp 90 juta per tahun, BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyumbang Rp 50 juta. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam mengembangkan IKM memiliki kendala yakni keterbatasan SDM dan kesulitan untuk merangkul IKM agar dapat bergabung dibawah naungan BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam pengembangan IKM di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Peran Gede Diva (2009), meliputi fasilitator, katalisator, dan regulator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, BUMDes sebagai fasilitator memiliki peran dalam pengembangan IKM. Kedua, sebagai katalisator BUMDes memiliki peran yang cukup baik dalam pengembangan IKM, meskipun belum maksimal. Ketiga sebagai regulator, BUMDes menunjukkan tidak memiliki peran dalam pengembangan IKM.
IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (STUDI PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR) Nur'aini, Afifah Afifah; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2575-2584

Abstract

Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur ditemukan permasalahan, diantaranya sosialisasi mengenai program hibah tidak dilakukan secara meluas dan menyeluruh, adanya lembaga yang melakukan protes karena dana yang diterima tidak sesuai dengan pengajuannya, adanya pemakaian hibah yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Subarsono, 2015), yaitu 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Komunikasi antar Organisasi, 5) Disposisi implementor, 6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Standar pencapaian program hibah berdasarkan rencana kerja tahunan. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatannya. 2) Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan hibah, yaitu pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat. 3) Karakteristik instansi yang terlibat memiliki keterampilan dan ketelitian yang tinggi. 4) Komunikasi antar organisasi terjalin antara Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 5) Pihak-pihak yang terlibat memberikan dukungan positif. 6) Masyarakat mengetahui program hibah saat ini dari mulut ke mulut, banyak lembaga yang memiliki kondisi keuangan sulit, besaran hibah bergantung pada komitmen DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) There were problems with the implementation of the grant program in the field of religious education at the Bureau of People's Welfare in East Java Province, including socialization regarding the grant program that was not carried out extensively and thoroughly, there were institutions that protested because the funds received were not in accordance with their proposals, there was use of grants that were not in accordance with the RAB (budgetary plan). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Using the theory of Van Metter and Van Horn (1975) in (Subarsono, 2015), namely 1) Policy Standards and Objectives, 2) Resources, 3) Characteristics of Implementing Organizations, 4) Communication between Organizations, 5) Disposition of implementers, 6) Social, Economic and Political Conditions. The results of this study, namely 1) Standard achievement of the grant program based on the annual work plan. The goal is to help the community in supporting its activities. 2) Human resources who carry out the implementation of grants, namely employees of the People's Welfare Bureau. 3) The characteristics of the agencies involved have high skills and accuracy. 4) Inter-organizational communication is established between the People's Welfare Bureau, Legal Bureau and BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). 5) The parties involved provide positive support. 6) The community knows the current grant program by word of mouth, many institutions have difficult financial conditions, the amount of the grant depends on the commitment of the DPRD (Regional People's Representative Council).

Page 2 of 3 | Total Record : 25