Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAYANAN PRIMA PENDIRIAN REKLAME DI PERIZINAN RUANG MILIK JALAN NASIONAL (RUMIJA) DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII SURABAYA FITRI LESTARI; MEIRINAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada, dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen dan harus memberikan pelayanan yang baik atau disebut dengan pelayanan prima. Seperti pelayanan perizinan untuk mendirikan reklame yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya, hal ini bertujuan agar reklame yang dipasang tidak membahayakan orang lain, sehingga dalam pemasangan atau pendiriannya harus disertai dengan izin pemerintah yang bersangkutan. Dalam pelayanannya terdapat beberapa permasalahan terkait surat pengantar dari daerah (jalan nasional) yang akan digunakan untuk mendirikan reklame, ketidak tahuan masyarakan atau instansi mengenai ruas jalan nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah konsep A4 menurut Daryanto (2014:117) yaitu Attitude (sikap), Attention (perhatian), Action (tindakan), Anticipation (antisipasi). Teknik pengumpulan data dilakukkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukkan pada wakil pengurus pemanfaatan jalan, petugas administrasi pelayanan dan masyarakat atau instansi yang melakukan perizinan pendirian reklame. Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubermen terdiri dari Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data secara umum, Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas administrasi pelayanan Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya sudah baik. Attitude (sikap) yang diberikan petugas kepada masyarakat mengenai sikap sopan dan santun sudah baik, serta petugas memberikan penjelasan ulang dan bersikap adil. Faktor attention (perhatian) yang diberikan petugas kepada masyarakat dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan memberikan penjelasan kepada konsumen ketika tidak mengerti mengenai dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan menunggu konsumen untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Pada faktor action (tindakan) cukup baik, proses dalam perizinan yang diberikan petugas baik, ketepatan sasaran petugas dalam menjelaskan kepada konsumen juga sesuai, akan tetapi mengenai ketepatan waktu kedatangan petugas kurang disiplin, serta segi hemat dan selamat yang diberikan petugas juga sudah diterapkan. Anticipation (antisipasi) ditunjukkan melalui pemberian solusi ketika terjadi masalah. Berdasarkan penelitian sudah terdapat saran terkait pelayanan prima perizinan ruang milik jalan nasioanl untuk mendirikan reklame yaitu, memberikan sanksi kepada petugas yang tidak disiplin mengenai ketepatan waktu kedatangan, adanya kepastian jadwal mengenai keputusan perizinan. Kata kunci: pelayanan Prima, Jalan, RumijaIn providing a service to the community, of course, it must be in accordance with existing procedures, in providing services must be in accordance with what is needed by the community or consumers and must provide good service or service. prime. Such as licensing services to establish billboards provided by the Directorate General of Highways of the Indonesian National Highway VIII Implementation Center, this is intended so that the billboards installed do not endanger other people, so that the installation or establishment must be accompanied by the relevant government permit. In its service there are several problems related to the cover letter from the region (national road) that will be used to establish billboards, community or agency ignorance regarding national road sections. The type of research used is descriptive using qualitative. The theory used to analyze in this study is the A4 concept according to Daryanto (2014: 117), namely AttitudeAttitude (), Attention (attention), Action (action), Anticipation (anticipation). Data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation. Interviews were carried out on the road utilization management representatives, service administration officers and the community or agencies that conducted the establishment of billboards. The results of the study prove that the services provided by the administrative service personnel of the Directorate General of Highways of the National Center for Implementation of the National Road VIII Surabaya are good. Attitude given by officers to the public regarding polite and courteous attitudes is good, and officers give re-explanations and are fair. Factors of attention (attention) given by officers to the community can be said to be good, evidenced by providing an explanation to consumers when they do not understand the required documents and waiting for consumers to complete the requirements that are lacking. In thefactor action (action) is quite good, the process in the licensing given by the officer is good, the accuracy of the target officer in explaining to the consumer is also appropriate, but regarding the timeliness of the arrival of officers is lacking in discipline, and the savings and safety provided by the officer have also been applied. Anticipation (anticipation) is shown by giving a solution when a problem occurs. Based on the research, there have been suggestions regarding the excellent service of space licensing owned by national roads to establish billboards, namely, to impose sanctions on officers who are not disciplined regarding the exact time of arrival, the certainty of schedules regarding licensing decisions. Keywords: Service Excellen, Rumija, Reklame

PELAYANAN PRIMA GERAI SURAT IZIN MENGEMUDI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP TERMINAL PLUS KERTAJAYA MOJOKERTO (Studi Kasus Perpanjangan SIM dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) MELLYNDA TRICAHYANTI; MEIRINAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada, dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen dan harus memberikan pelayanan yang baik atau disebut dengan pelayanan prima. Seperti pelayanan perizinan untuk mendirikan reklame yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya, hal ini bertujuan agar reklame yang dipasang tidak membahayakan orang lain, sehingga dalam pemasangan atau pendiriannya harus disertai dengan izin pemerintah yang bersangkutan. Dalam pelayanannya terdapat beberapa permasalahan terkait surat pengantar dari daerah (jalan nasional) yang akan digunakan untuk mendirikan reklame, ketidak tahuan masyarakan atau instansi mengenai ruas jalan nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah konsep A4 menurut Daryanto (2014:117) yaitu Attitude (sikap), Attention (perhatian), Action (tindakan), Anticipation (antisipasi). Teknik pengumpulan data dilakukkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukkan pada wakil pengurus pemanfaatan jalan, petugas administrasi pelayanan dan masyarakat atau instansi yang melakukan perizinan pendirian reklame. Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubermen terdiri dari Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data secara umum, Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas administrasi pelayanan Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya sudah baik. Attitude (sikap) yang diberikan petugas kepada masyarakat mengenai sikap sopan dan santun sudah baik, serta petugas memberikan penjelasan ulang dan bersikap adil. Faktor attention (perhatian) yang diberikan petugas kepada masyarakat dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan memberikan penjelasan kepada konsumen ketika tidak mengerti mengenai dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan menunggu konsumen untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Pada faktor action (tindakan) cukup baik, proses dalam perizinan yang diberikan petugas baik, ketepatan sasaran petugas dalam menjelaskan kepada konsumen juga sesuai, akan tetapi mengenai ketepatan waktu kedatangan petugas kurang disiplin, serta segi hemat dan selamat yang diberikan petugas juga sudah diterapkan. Anticipation (antisipasi) ditunjukkan melalui pemberian solusi ketika terjadi masalah. Berdasarkan penelitian sudah terdapat saran terkait pelayanan prima perizinan ruang milik jalan nasioanl untuk mendirikan reklame yaitu, memberikan sanksi kepada petugas yang tidak disiplin mengenai ketepatan waktu kedatangan, adanya kepastian jadwal mengenai keputusan perizinan. Kata kunci: pelayanan Prima, Jalan, Rumija

KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LES UJIAN PRAKTEK SIM (LUPS) DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATUAN LALU LINTAS POLRES NGANJUK VITA ZUHROHTUL MASUDAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Pada tanggal 24 Februari 2018 lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk menciptakan program terbaru yaitu Les Ujian Praktek SIM (LUPS). Yang melatar belakangi program ini dibuat adalah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sulitnya lulus ujian praktek. Dimana ujian praktek tersebut merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Sehingga program ini diciptakan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mudah dalam mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tujuan dari peneliti yakni ingin mengetahui seberapa besar Kualitas Pelayanan Program Les Ujian Praktek SIM (LUPS) dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari empat indikator diantaranya adalah ekonomis (economy), efisiensi (eficiency), efektivitas (efectiveness), dan keadilan (equity). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, secara keseluruhan Kualitas Pelayanan Program Les Ujian Praktek SIM (LUPS) dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk menunjukkan sudah cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek salah satunya adalah adalnya penambahan materi untuk peserta LUPS, perlu adanya pendataan peserta LUPS sebagai pedoman seberapa besar tujuan program yang sudah dicapai, serta perlu dibuatnya Standard Operating Procedures (SOP) agar proses pelayanan dapat berjalan lebih baik lagi. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, LUPS, SIMOn February 24, 2018, the Nganjuk Police Traffic Unit created the newest program, namely the SIM Practice Exam (LUPS). The background of this program was made because of the many complaints from the community regarding the difficulty of passing the practice exam. Where the practice exam is one of the requirements in obtaining a drivers license. So that this program was created to help people to get easier in getting a drivers license (SIM).. The aim of the researcher is to find out how much the Service Quality of the SIM Practice Exam (LUPS) Program is in the Management of Driving License (SIM) in the Nganjuk Police Traffic Unit. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this study consisted of four indicators including economic (economy), efficiency (effectiveness), effectiveness (equity) and equity (equity). The technique of collecting data is done through interviews, observation, literature studies and documentation. Those analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman (in Sugiyono, 2015), namely data collection, data reduction, data presentation, and decision making. Based on research conducted by researchers in the field, overall the Service Quality of the SIM Practice Examination Program (LUPS) in the Management of Driving License (SIM) in the Nganjuk Police Traffic Unit shows that the quality of services provided is quite good, but still needs improvement in some aspects of which are the addition of material for LUPS participants, there is a need for data collection of LUPS participants as guidelines for how much program objectives have been achieved, and the need for Standard Operating Procedures (SOP) so that the service process can be better. Keywords: Service Quality, LUPS, Driver’s License

INOVASI PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SELEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI (SIMGEPREK) DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR NUNGKY ANGGELIYA; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstrak Dinas Pendidikan Kota Blitar telah menciptakan sebuah inovasi program SIMGEPREK yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kegiatan seleksi GTK berprestasi dan berdedikasi setiap tahunnya. Program tersebut launching pada tahun 2017 dan digunakan mulai tahun 2018. Program SIMGEPREK ialah program yang mengubah sistem manual dalam seleksi menjadi sistem online. Sehingga tes tulis yang dilakukan dalam seleksi GTK berprestasi dan berdedikasi telah berubah menjadi online. Selain itu pengumpulan data portofolio dari peserta lebih mudah dan praktis, karena data di scan tidak berbentuk berkas. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi program SIMGEPREK di Dinas Pendidikan Kota Blitar Karena program tersebut masih baru dan hanya ada di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini ialah teori perkembangan inovasi dengan pengukuran inovasi menggunakan teori Seven Contructs from the IMMF yang terdiri dari Inputs, Knowledge Management, Innovation Strategy, Organization and Culture, Portofolio Management, Project Management, Commercialization. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa, terdapat beberapa pertimbangan atau alasan dalam mengambil keputusan inovasi program SIMGEPREK di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Kebutuhan dalam memenuhi inovasi program SIMGEPREK juga sederhana dan memaksimalkan yang sudah ada. Selain itu Dinas Pendidikan juga berkerjasama dengan beberapa pihak untuk meminimalisir pengeluaran biaya. Untuk menarik minat pserta juga dilakukan dengan meningkatkan pemberian hadiah bagi pemenang dan membuat peraturan tentang kewajiban mengikuti. Inovasi program tersebut sudah baik dilakukan dalam mengatasi masalah sebelumnya namun perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan inovasi program tersebut. Kata Kunci: Inovasi, Program, SIMGEPREK

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA SILVIA AYU ARIYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

AbstrakKeberadaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di negara ini menjadi permasalahan yang komplek. Jumlahnya yang setiap tahun mengalami peningkatan, patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, tenaga pembina, tenaga pendamping, tenaga administrasi , dan beberapa anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, pertama, pendekatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu dengan melalui pendekatan kekeluargaan. Artinya, dalam pendekatan ini seorang petugas di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya bersikap bahwa anak-anak ini telah menjadi ikatan keluarga yang harus dibina dan dibimbing oleh semua pengurus UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Kedua, bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya antara lain bimbingan mental spiritual, kedisiplinan, jasmani, sosial, minat, dan kognitif. Ketiga, dengan adanya pembinaan ini nampak sekali perubahan yang terjadi pada kepribadian mereka. Perubahan ini dapat dilihat dari mereka yang sudah mempunyai arah dan tujuan hidup, mulai hidup mandiri, hidup bersih, rapi, dan mulai mengatur cara berbicara. Keempat, dampak positif yang diterima oleh anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri sejauh ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak dalam perilaku seperti lebih mandiri dan selain itu juga memberikan masa depan setara dengan anak-anak lainnya. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah mencapai target yang di harapkan. Kata Kunci: Evaluasi, Program, Kesejahteraan Sosial

IMPLEMENTASI PROGRAM KEDIRI SINGLE WINDOW FOR INVESTMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI (STUDI PADA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) MEDRIK PATRIYA WATI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada pelayanan perizinan yang menjadi salah satu pelayanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah yaitu dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik, salah satu daerah di Indonesia yang menjalankannya adalah Kota Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Program Kediri Single Window for Investment yang dikenal dengan KSWI. Salah satu jenis pelayanan melalui KSWI yang mengalami kendala yaitu pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, ketidakpatuhan masyarakat untuk mengurus IMB, dan kurangnya koordinasi antar pelaksana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, dan lingkungan politik, ekonomi, serta sosial. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KSWI terutama pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perbaikan kualitas pelayanan publik. Adapun salah satu saran peneliti bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu P Kota Kediri yaitu agar perlunya pengaturan jadwal untuk koordinasi dengan pihak penyelenggara program yang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Tim Teknis dalam pelayanan IMB agar penyelesaian pelayanan dapat tepat waktu sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang telah ditentukan. Kata Kunci: Implementasi, Program, Izin Mendirikan Bangunan. Abstract The development of information and communication technology is increasingly rapid, demanding the government to improve the quality of public service, especially in licensing service which are one of the service that are often complained of by the public. Government efforts, namely by organizing electronik licensing service, one of the regions in Indonesia that run it is the City of Kediri through the Office of Investment One-Stop Integrates Service namely the Kediri Single Window for Investment Program known as KSWI. One type of service through KSWI is experiencing problems, namely the issuance of Building Contruction Permits. Contraints encountered in the implementation of the program included a lack of public understanding of the program, community disobedience to managing Building licensing, and lack of coordination between implementers. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The focus of the research is the size and objectives of the policy, resiurce, characteristics of implementing agents, communication between organizations, disposition of the emplementor, and political, economic, and social environment. Research subject were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques using interview, observation and documnetation methods. Analysis of data by collection data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the Implementation of the KSWI Program, especially in the issuance of Building Construction Permits by the Citi of Kediri Investment Service and One-Stop Integrated Services was able to run well in accordance with the aim of improving the quality of public service. One of the researchers suggestion for the Kediri City Investment Service and One-Stop Ontegrated Service is that the need for setting a schedule for coordination with other program organizer such as the Public Works and Spatial Planning Service as the Technical Team in Building permit service so that service completion can be timely in accordance with the determined. Keyword: Implementation, Program Building Permit

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Program Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun TRI AYUNI ANISAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstrak Program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa serta menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi dalam permasalahan bantuan keuangan desa. Program klinik konsultasi ini sebagai bentuk pembinaan peyelenggeraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh inspektorat provinsi Jawa Timur salah satunya di Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan pendekatan tahapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang terdiri dari Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak lanjut, Evaluasi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa di Kabupaten Madiun telah memenuhi keenam variabel tersebut dan sudah cukup baik dalam penerapannya, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Selain itu kurangnya kesiapan daerah atau Kabupaten dalam kerja sama serta monitoring tindak lanjut setelah program dijalankan, sehingga peneliti menyarankan untuk meningkatkan kerja sama serta koordinasi, perencanaan sampai monitoring setelah pelaksanaan pembinaan klinik konsultasi di setiap daerah atau Kabupaten. Kata Kunci: Pembinaan, Konsultasi, Perangkat Desa Abstract Clinical consultation program for village financial assistance management aims to minimize the occurrence of errors in the management of village financial assistance and inventory problems and provide solutions to problems in village financial assistance. This consultation clinic program is a form of guiding the implementation of regional government provided by the East Java provincial inspectorate, one of them in Madiun Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the research is using the stages of guidance and supervision in the implementation of regional governance Government Regulation Number 12 of 2017 which consists of Coordination, Planning, Implementation, Reporting, Follow-up, Evaluation. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the clinical consultation program for managing village financial assistance in Madiun District has fulfilled the six variables and has been quite good in its implementation, although there are several obstacles in terms of coordination, implementation, and follow-up. Besides the lack of readiness of the region or district in cooperation and follow-up monitoring after the program starts, so the researchers suggest to improve cooperation and coordination, planning to the monitoring after implementation consulting coaching clinics in each region or district .. Keywords: Coaching, Consulting, Village Devices

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya) MOHAMMAD FAUZAN AMIN; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstrak Bangunan Gedung Hijau (BGH) adalah bangunan dimana dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta dalam pemeliharaannya memperhatikan aspek – aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu baik bangunan maupun mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Gedung yang ramah terhadap alam, lebih sehat untuk penghuni dan lingkungan. Pelaksanaan BGH di Bappeko Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Pelaksanaan BGH di Surabaya sudah terlaksana kurang lebih sebesar 12 persen dari total 412 bangunan gedung di Surabaya mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, hingga bangunan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Hijau (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Hijau (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya) secara umum telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang BGH, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Dari kriteria komunikasi, Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada pengelola bangunan gedung di Surabaya khususnya Bappeko Surabaya. Pada kriteria Sumber Daya, belum adanya sumber daya manusia yang mampu melakukan perawatan fasilitas BGH sehingga mengharuskan pihak lain yang melakukannya. Untuk kriteria disposisi, Bappeko Surabaya merespon dengan baik kebijakan BGH dengan membentuk tim khusus BGH yang bertugas untuk Bappeko Surabaya. Untuk kriteria Struktur Birokrasi, Bappeko memiliki tim khusus BGH yang terdiri dari beberapa bidang yang diambil dari struktur organisasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bangunan Gedung Hijau (BGH) Abstract Green Building (BGH) is a building where in the planning, construction, operation and maintenance it takes into account aspects in protecting, saving, reducing the use of natural resources, maintaining good quality of buildings and quality of indoor air quality, and paying attention to the health of its inhabitants all of which are based on the rules of sustainable development. Buildings that are friendly to nature, healthier for residents and the environment. The BGH implementation in Surabaya Bappeko is guided by the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 02 / PRT / M / 2015 concerning Green Building. The implementation of BGH in Surabaya has been carried out approximately 12 percent of the total 412 buildings in Surabaya ranging from offices, shopping centers, hotels, apartments, to government buildings. The purpose of this study is to describe the Implementation of Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Green Building (Study at the Surabaya City Development Planning Agency). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of the research Implementation of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Green Building (Study at the Surabaya City Development Planning Agency) have been successfully implemented in accordance with the Minister of Public Works and Public Housing Regulation on BGH, although there are still a number of problems that occur. From the communication criteria, the Surabaya City Government conducted a socialization in the form of an appeal to building managers in Surabaya, especially Bappeko Surabaya. In the Resource criteria, there is no human resource capable of maintaining BGH facilities so that other parties do it. For the disposition criteria, Bappeko Surabaya responded well to the BGH policy by forming a special BGH team assigned to Bappeko Surabaya. For the criteria for the Bureaucratic Structure, Bappeko has a special BGH team consisting of several fields drawn from the organizational structure. Keywords: Implementation, Policy, Green Building (BGH).

Strategi Pembangunan Desa Melalui Program GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo HELMI NUR FIRDAUS; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT). Melalui BUMDes, masyarakatdesa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom.Tujuan dalam penelitian ini untukmendeskripsikan dan menganalisis strategi pembangunan Desa Ngabar melalui Program GAPOKTAN(Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kemandirian Kelompok Tani di Desa Ngabar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitianini adalah strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan desa menurut Mardiasmo (2007:238). Subjekpenelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitianini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data,reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalamtahapan awal Desa Ngabar beracuan kepada buku tanah desa sebagai pedoman untuk melaksanakanperencanaan pembangunan. Sistem informasi manajemen yang masih menggunakan cara manualberdampak pada kurang efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pengawasannyaDesa Ngabar memberdayakan peran masyarakat dan elemen masyarakat (BPD). Jasa penilai di DesaNgabar berjalanbaik dengan melibatkan tim audit pemerintah daerah kabupaten. Adapun saran yangdiajukan peneliti adalah lebih banyak melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam jasa penilai,peningkatan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur desa.Kata Kunci: Strategi, Pembangunan Desa, Gapoktan Abstract Village-owned enterprises (BUMDes) became one of the priority programs of the Ministry of Rural,Rural Development and Transmigration (KEMENDES PDTT). Through BUMDes, villagers areencouraged to autonomously manage the economy.The purpose of this research to describe and analyzeRural development strategy Ngabar through Gapoktan Program (Farmers Group) to increase theindependence of farmer groups in the village Ngabar. This research uses descriptive method withqualitative approach. The focus of this study is the village of wealth management optimization strategyaccording to Mardiasmo (2007:238). This research subject is determined by purposive samplingtechnique. Data collection techniques in this research through interviews, observation and documentation.Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Theresults showed thatin the early stages of Ngabar beracuan village to village land book as a guide toimplement the development plan. Management information systems that still use manual way impact onthe lack of effective delivery of information to the public. In its oversight role empowers Ngabar villagecommunity and community elements (BPD).Appraiser in the village Ngabar berjalanbaik involvingdistrict government audit team. The suggestions made by the researcher is more involving third parties(private sector) in appraisal services, improvement of information systems that can be accessed easily, aswell as improve the quality of personnel resources of the village.Keywords: Strategy, Rural Development, Gapoktan

PELAYANAN PRIMA MELALUI PROGRAM INSTAGRAM (INSTALASI GAWAT DARURAT MODERN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK KABUPATEN TULUNGAGUNG FAJAR FIRDAUS; MEIRINAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

AbstrakRumah sakit tidak hanya menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, serta diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima pada masyarakat. Beberapa masalah kesehatan yang kerap kali terjadi seiring dengan kurang tanggapnya pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Tulungagung dan sekitarnya seperti halnya tentang tingginya angka kematian kurang dari 24 jam (masa kritis), kerancuan pemilahan tingkat kegawatan, banyak komplain masyarakat atas keterlambatan pelayanan kegawatdaruratan, dan belum memiliki dokter spesialis emergency serta perawat terlatih dalam bidang kegawatdaruratan. Untuk dapat memberikan inovasi pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat dan untuk menjawab masalah-masalah yang ada, RSUD Dr. Iskak merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan tipe B ini telah meluncurkan program Instagram (instalasi gawat darurat modern) yang berhasil masuk dalam TOP 35 gelar inovasi pelayanan publik tingkat nasional 2016. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan prima melalui program instagram (instalasi gawat darurat modern) di RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan teori Daryanto dan Setyobudi (2014:117) tentang konsep A4 pelayanan prima yang meliputi 1)Attitude (sikap), 2)Attention (perhatian), 3)Action (tindakan), dan 4)Anticipation (antisipasi). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan prima melalui program Instagram di RSUD Dr. Iskak Kabupaten sudah berjalan dengan baik walaupun secara umum target belum tercapai. Dalam hal ini, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan prima belum sepenuhnya memadai. Adapun hambatan dalam pelayanan prima melalui program Instagram di RSUD Dr. Iskak kabupaten Tulungagung adalah kurangnya dokter spesialis, ruang yellow zone yang terbatas dalam menampung pasien, dan beberapa alat penunjang medis yang terkadang tidak beroperasi. Saran kepada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung agar menambah dokter spesialis, memperhatikan manajemen ruang untuk pasien khususnya pasien yellow zone, dan menambah alat penunjang medis. Kata Kunci: Pelayanan, Publik, Prima, Instagram Abstract Government efforts to improve the health status and quality of health services are marked by the establishment of hospitals. Some health problems that often occur along with the lack of responsiveness of health services, especially in the Tulungagung and surrounding areas, as well as the high mortality rate of less than 24 hours (critical period), ambiguity in the level of emergency, many community complaints over the delay in emergency services, and do not have emergency specialist doctors and trained nurses in the field of emergency. To be able to provide excellent health care innovations for the community and to answer existing problems, Dr. Iskak is the only hospital owned by the type B district of Tulungagung that has launched the Instagram program (modern emergency installation) which successfully entered the TOP 35 title of the 2016 national level public service innovation. Based on this, the formulation of the problem in this study is how excellent service through the Instagram program (modern emergency installation) at Dr. Hospital Iskak, Tulungagung Regency. This study uses a type of descriptive research using a qualitative approach. The location of the study at the RSUD Dr. Iskak, Tulungagung Regency. This study uses the theory of Daryanto and Setyobudi (2014: 117) about the concept of A4 excellent service which includes 1) Attitude (attitude), 2) Attention (attention), 3) Action (action), and 4) Anticipation (anticipation). Data sources consist of primary data and secondary data collected by data collection techniques through interviews, direct observation, and documentation. Activities in data analysis consist of data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results showed that excellent service through the Instagram program at Dr. Iskak Regency has been running well even though in general the target has not been achieved. In this case, the facilities and infrastructure in supporting excellent service have not been fully adequate. As for obstacles in excellent services through the instagram program (modern emergency installation) at the Dr. Iskak regional general hospital Tulungagung District is a lack of specialist doctors, the yellow zone space is limited to accommodating patients, and some medical support devices are sometimes inoperative. Suggestion to Dr. Hospital Iskak, Tulungagung District, in order to add specialist doctors, pay attention to space management for patients, especially patients with yellow zones, and add medical support devices. Keywords: Service, Public, Excellent, Instagram

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA