cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 17 Documents
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2026)" : 17 Documents clear
`Implementation of Infrastructure Development Policy on the Border (Study at Patama Sebatik Class D Hospital) Atmo Prawiradiharjo, Aubert Andika; Tjitjik, Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si.; Prabawati, Dr. Indah Prabawati, S.Sos.; Nizar, Ahmad Nizar Hilmi, S.AP., MPA.
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of health infrastructure in border areas is a strategic agenda to ensure sovereignty and reduce community dependence on neighboring countries' health facilities. This study aims to analyze the implementation of the policy for the construction of the Class D Pratama Sebatik Hospital, Nunukan Regency, using the Van Meter and Van Horn implementation model. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate a gap between policy objectives and field reality. Despite a high level of commitment (disposition) from implementers, implementation is hampered by resource and environmental variables. The main obstacles include: (1) Implementation of human resources influenced by regulations on honorary workers and dependence on specialist doctors assisted by the central government; (2) Budget management due to non-BLUD status; and (3) Suboptimal cross-sector communication resulting in the main road access to the hospital being in a state of severe disrepair. In conclusion, the physical construction of the hospital building is ineffective without the support of an infrastructure ecosystem and bureaucratic flexibility, resulting in people still choosing to seek treatment in Tawau, Malaysia. Keywords: Policy Implementation, Border Infrastructure, Primary Hospital, Sebatik Island, Van Meter and Van Horn.
Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya (Studi Kasus: Retribusi Izin Pemakaian Tanah) Aura Marcenia Putri; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Fitrie, Revienda Anita
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pengelolaan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perbedaan kebijakan antar daerah mendorong kecenderungan wajib retribusi untuk menghindari pembayaran, sehingga realisasi penerimaan Retribusi IPT belum mencapai target. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Program Bebas Denda sebagai upaya penataan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib retribusi guna mendukung optimalisasi tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tata kelola keuangan daerah melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya pada Retribusi IPT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dari Moenek dan Suwanda (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator wawasan ke depan, pengelolaan Retribusi IPT telah diarahkan untuk mendukung PAD melalui Program Bebas Denda, namun belum ada kejelasan arah kebijakan di masa mendatang. Pada indikator transparansi, keterbukaan informasi dasar telah berjalan baik, tetapi informasi tarif retribusi masih kurang jelas. Pada indikator akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban telah tersedia, namun pemahaman wajib retribusi masih terbatas. Pada indikator kepastian hukum, dasar hukum telah ada, tetapi kepastian bagi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Pada indikator efisiensi dan efektivitas, Program Bebas Denda meningkatkan kemudahan pelayanan dan penerimaan retribusi, namun belum membentuk kepatuhan yang berkelanjutan.
KUALITAS LAYANAN NASABAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG PEMBANTU KETINTANG, SURABAYA Bella Nofita Ramadani; Trenda Aktiva Oktariyanda; Meirinawati; Eva Hany Fanida
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas layanan perbankan menjadi aspek penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas nasabah,khususnya mahasiswa yang memiliki karakteristik dan kebutuhan unik. Salah satu contoh kualitas layanannasabah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor CabangPembantu Ketintang, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitaslayanan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Ketintang kepadamahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptifdengan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Nurdin (2019), yaitu sarana pelayanan, keandalan,jaminan, harga, dan empati. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa UNESA,pihak manajemen bank, dan petugas layanan, serta didukung oleh observasi lapangan dan studidokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan BTN KCP Ketintang secara umumsudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada dimensi saranapelayanan, fasilitas dasar telah tersedia namun masih terdapat keterbatasan kapasitas ruang tunggu dankeandalan mesin ATM, terutama saat lonjakan pengunjung. Dimensi keandalan menunjukkan pelayananyang terstruktur sesuai SOP, namun ditemukan inkonsistensi prosedur dan informasi antar petugas.Dimensi jaminan telah terpenuhi dari segi keamanan institusional, namun profesionalitas petugas belumsepenuhnya konsisten. Dimensi harga dinilai terjangkau, namun transparansi informasi biaya masih perluditingkatkan. Dimensi empati menunjukkan sikap ramah petugas, namun belum konsisten terutama padakondisi pelayanan padat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas inklusif,konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta penguatan profesionalisme dan empati petugas untukmeningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN WANITA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA UNTUK CIVITAS AKADEMIKA (Studi Kasus Fakultas Kedokteran UNESA) Muhaiyinatun Masturo; Eva Hany Fanida; Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan wanita dalam organisasi publik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, masih seringdipersepsikan melalui sudut pandang stereotip gender yang meragukan kapasitas perempuan dalammengelola birokrasi dan memberikan pelayanan prima. Padahal, dalam praktiknya, kepemimpinan wanitamemiliki karakteristik khas yang berpotensi mendukung efektivitas organisasi. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis strategi kepemimpinan wanita dalam meningkatkan pelayanan prima bagi civitasakademika di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian meliputi pimpinan fakultas, dosen, tenagakependidikan, serta civitas akademika terkait. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisisSWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan strategikepemimpinan wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita di Fakultas KedokteranUNESA memiliki kekuatan pada gaya kepemimpinan yang humanis, komunikatif, disiplin, kolaboratif,dan berorientasi pada pelayanan. Strategi kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitasbirokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan inklusif.Peluang yang ada berupa meningkatnya kesadaran kesetaraan gender dan dukungan institusi, sementaratantangan utama berasal dari beban peran ganda dan persepsi stereotip gender. Secara keseluruhan,penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan wanita berperan signifikan dalammeningkatkan kualitas pelayanan prima bagi civitas akademika dan berkontribusi pada penguatan tatakelola fakultas secara berkelanjutan.
INOVASI PEMANFAATAN APLIKASI RENCANA KERJA, ANGGARAN, MONITORING, DAN EVALUASI (RAVASA) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA: Studi Pada Kantor Direktorat Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya ananto, mario; Meirinawati; Rahaju, Tjitjik; Prabawati, Indah
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Universitas Negeri Surabaya (UNESA), as a State University with Legal Entity status (PTNBH), is required to implement transparent, accountable, and performance-based governance in planning and budgeting. The growing complexity of institutional management necessitates innovation through integrated information systems, including the Work Plan, Budget, Monitoring, and Evaluation Application (RAVASA). This study aims to analyse the innovation in the utilization of RAVASA in supporting institutional performance and governance at UNESA. A descriptive qualitative approach with a case study method was employed at the Directorate of Planning, Development, and Reporting. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analysed using the Miles and Huberman model within the framework of Rogers’ Diffusion of Innovation theory. The findings indicate that RAVASA provides a relative advantage by integrating planning, budgeting, monitoring, and evaluation processes, thereby improving efficiency, transparency, and accountability in financial management. The system is compatible with organizational needs and PTNBH regulations, although system complexity remains a challenge for some users. This study recommends strengthening human resource capacity and continuous system refinement to optimize the sustainable use of RAVASA.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS Nufus, Baitty Aqilatun; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One Stop Integrated Service (PTSP) is a public service innovation aimed at improving effectiveness transparency and public satisfaction in judicial administrative services. The Surabaya District Court Class 1A Special as a judicial institution with a high caseload and complex service demands is required to implement PTSP optimally and oriented toward service user satisfaction. This study aims to analyze the level of public satisfaction with PTSP services at the Surabaya District Court Class 1A Special based on the Community Satisfaction Survey (SKM) indicators in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 14 of 2017. This research employed a descriptive quantitative method with data collected through questionnaires distributed to PTSP service users and supported by observation and documentation. Satisfaction measurement was conducted across nine service elements and analyzed using the Community Satisfaction Index (IKM). The results show that the level of public satisfaction with PTSP services falls within the good category with an IKM score of 3.225 or a converted value of 81.35. Facilities and infrastructure obtained the highest score while service completion time received the lowest score. These findings indicate that PTSP services have generally been implemented in accordance with service standards but still require improvement particularly in service completion timeliness and optimization of information delivery to the public.
Analisis Penerapan Good Governance Melalui Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Komunitas Disabilitas) Nadiasel Ogsala; Farid Ma'ruf, Muhammad; Wahyu Pradana, Galih; Febriyan Eprilianto , Deby
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Groups of people with disabilities are one of the vulnerable groups of society that are targeted for strengthening participatory supervision in the 2024 elections. This is stated in Bawaslu Regulation No. 2 of 2023. Although national regulations have emphasized the involvement of people with disabilities, their implementation at the regional level of Lamongan Regency still faces various obstacles to participation. This study aims to analyze the extent to which the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has applied the principles of good governance through community-based participatory supervision in Lamongan Regency which has the largest number of people with disabilities in East Java. This study uses a descriptive qualitative method with case studies as a research approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and studies of literature, documentation, and analyzed using Griffin's theory of supervisory process principles, which were then strengthened by the use of Pasolong's theory of good governance. The results of the study show that the involvement of disability groups is still very minimal in a series of participatory supervision processes in Lamongan Regency in the 2024 Regional Elections. The main obstacle is found in the lack of strengthening of plans and benchmarks of activity standards so that the resulting outcomes cannot describe the success of the participatory supervision program. This study recommends strengthening more inclusive standards, measuring sustainable programs, and improving Bawaslu's performance in order to encourage the formation of an adequate companion community. Keywords: participatory supervision, disability community, participation, good governance

Page 2 of 2 | Total Record : 17