Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.989
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal
Galih Wahyu Pradana
Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PELATIHAN TATA KELOLA KEARSIPAN BERBASIS PRINSIP 5 S UNTUK MENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO Pradana, Galih Wahyu; Kurniawan, Badrudin; Meirinawati, Meirinawati; Prabawati, Indah
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ja.v5n2.p89-95

Abstract

Tata kelola kearsipan memiliki peranan penting bagi setiap instansi tidak terkecuali bagi Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Desa Kupang membutuh beragam informasi sebagai sumber daya pendukung. Tata kelola kearsipan yang baik mampu mendukung kedua kegiatan tersebut. Namun peneliti menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kupang sehingga tata kelola kearsipan belum berjalan optimal. Berberapa hal yang menjadi kekurangan pemerintah Kupang misalnya (1) Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penerapan 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu dan Shitsuke); (2) masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam penerapan 5S; (3) Terbatasnya pemahaman perangkat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan buku register desa. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, berkeinginan untuk membantu perangkat Desa Kupang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan dan administrasi pemerintahan desa. Terdapat 2 kegiatan diselenggarakan oleh tim yakni (1) Pemaparan dan diskusi tentang penerapan prinsip 5 S untuk mendukung administrasi pemerintah desa dan (2) Simulasi penerapan prinsip 5S dan pencatatan buku register desa. Meskipun perangkat desa menyambut positif kegiatan yang tim lakukan namun masih ada beberapa masukan yang mereka berikan terkait pelaksanaan PKM, misalnya perangkat desa menginginkan waktu pelatihan yang lebih lama dan Tim PKM diberikan saran juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jabon tentang tata kelola kearsipan, mengingat selama ini Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian kepada Desa Kupang. Kata Kunci : tata kelola kearsipan, prinsip 5S, administrasi pemerintahan desa
INOVASI APLIKASI PELAYANAN VIA ONLINE (PLAVON) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Juprihantoro, Dwiky; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1747-1762

Abstract

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidoarjo kurang baik. Hal ini didukung dengan adanya data Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Sidoarjo memperoleh 35 laporan masyarakat pada tahun 2020. Selain itu, kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2020 bagi masyarakat belum mencapai target yang telah ditentukan. Sebanyak 33.687 jiwa penduduk yang belum memiliki KTP-el dan 6.120 jiwa penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan ini disebabkan karena kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem hotline whatsapp belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan sistem ini memiliki beberapa kekurangan yaitu keterbatasan kuota antrean pelayanan, berkas pemohon terkadang hilang dan ruang penyimpanan data masih terbatas. Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo merancang inovasi aplikasi pelayanan via online (PLAVON) berbasis website guna mempermudah dan mempercepat kepengurusan dokumen kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan inovasi aplikasi pelayanan via online (PLAVON) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Inovasi aplikasi PLAVON sudah berjalan cukup baik. Indikator ease of use sudah cukup baik. Indikator content and appearance of information sudah cukup baik. Indikator reliability sudah baik. Indikator citizen support sudah cukup baik. Indikator trust/security sudah baik. Indikator supporting in completing form sudah baik. Saran yang diberikan meliputi menambahkan opsi bahasa lain yang dapat digunakan, menambahkan animasi intuitif, menambahkan fitur halaman bantuan dan melakukan rekrutmen pegawai baru dan sosialisasi aplikasi PLAVON kepada masyarakat. The quality of population administration and civil registration services in Sidoarjo Regency is not good. This issupported by data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Sidoarjo Regency obtained 43 community reports in 2021. Apart from that, ownership of population documents in 2020 for the community has not yet reached the predetermined target. A total of 33,687 residents do not have e-KTP and 6,120 residents do not have birth certificates. This problem is caused by the performance of population administration and civil registration services through the WhatsApp hotline system which has not provided satisfactory results. This is because this system has several drawbacks, namely limited service queue quota, requester files are sometimes lost and data storage space is still limited. Based on the background of the problems that occurred, the Sidoarjo Regency Population and Civil Registry Service designed an innovative website-based online service application (PLAVON) to simplify and speed up the management of population documents. The purpose of this research is to describe an innovative online service application (PLAVON) at the Population and Civil Registration Office in Sidoarjo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. PLAVON application innovation has been going quite well. Ease of use indicator is good enough. Indicators of content and appearance of information are good enough. The reliability indicator is good. The citizen support indicator is good enough. Trust/security indicators are good. This supporting in completing form indicator is good. The suggestions provided include adding other language options that can be used, adding intuitive animations, adding a help page feature and recruiting new employees and socializing the PLAVON application to the community.
EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (STUDI PADA DESA TURI KABUPATEN MAGETAN) Safitri, Rismaya Elly; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1903-1914

Abstract

Akibat Pandemi COVID-19 yang membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat, pemerintah berupaya mengatasinya dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam proses penyaluran BLT-DD masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, permasalahan pendataan dan penetapan KPM, dan kriteria yang kurang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan 108 sampel yang dipilih menggunakan teknik probability sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan tujuh indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses penyaluran BLT - Dana Desa di Desa Turi sudah berjalan sangat efektif dengan tingkat efektivitas 83,02%. Dari tujuh indikator, ada dua indikator yang masuk kategori Cukup Efektif yaitu indikator ketepatan melakukan perintah (69,35%) dan ketepatan sasaran (61,81%). Saran yang diberikan untuk dua indikator tersebut adalah pemerintah harusnya menetapkan standarisasi yang mudah diadaptasikan pada keadaan masyarakat saat ini serta melakukan pendataan secara selektif agar dalam penetapan KPM bisa tepat sasaran, melakukan sosialisasi kepada KPM terkait kriteria penerima, persyaratan administrasi, dan proses pengambilan bantuan agar informasi yang didapatkan oleh KPM bisa utuh dan menyeluruh. As a result of COVID-19 which had major impact on the community, the government has tried to overcome it with focusing Village Funds for Direct Cash Assistance (BLT-DD). In the distribution of BLT-DD there are still problems such as lack of socialization, problems with data collection and determination of beneficiaries (KPM), inappropriate criteria, etc. This research aims to determine the level of effectiveness of BLT-DD distribution for KPM in Turi Village, Magetan Regency. This research is a descriptive research with quantitative approach using 108 samples selected using probability sampling techniques. Data collection techniques used questionnaire and observation. Data analysis techniques used descriptive statistics with seven indicators of effectiveness that is timeliness, cost calculation accuracy, choice accuracy, thinking accuracy, command execution accuracy, goal determination accuracy, and target accuracy. The results of this research show that the entire process of distributing BLT-DD in Turi Village had been running very effectively with an effectiveness rate 83,02%. Of the seven indicators, there are two indicators that fall into category Moderately Effective, that is command execution accuracy (69,35%) and target accuracy (61,81%). The advice given for these indicators is that the government should set standards that are easy to adapt to the current state of society and selectively collect data so that determination of KPM can be right on target, conduct outreach to KPM regarding criteria for recipients, administrative requirements, and the process of taking aid so that the information obtained by KPM can be intact and comprehensive.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DI KABUPATEN MAGETAN Agustina, Febri Yeni; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama. Pemerintah Kabupaten Magetan menggandeng Universitas Negeri Surabaya untuk membantu mengatasi permasalahan SDM Kabupaten Magetan melalui pembenahan aksesibilitas perguruan tinggi. Pada kolaborasi yang dijalin oleh Unesa dan Pemkab Magetan ini mengusung Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unesa Kampus Magetan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance antara Pemkab Magetan dan Universitas Negeri Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan. Berpedoman pada teori dari Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014) yang mengatakan bahwa kompromi jangka panjang dalam bentuk otonomi, kerjasama dan kolaborasi terdiri dari Kesediaan berkompromi, Komunikasi, Komitmen, Saling percaya, Transparansi/ pertukaran informasi, Berbagi pengetahuan, Kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi pada lingkup yang lebih luas masih luput dilakukan. Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kolaborasi yang terjalin antara Universitas Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pembangunan PSDKU Unesa Kampus Magetan dapat dikatakan sejauh ini masih terdapat faktor penghambat pada indikator komunikasi. Kata Kunci: collaborative governance, sumber daya manusia, PSDKU
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI DESA DOMAS, KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK): bahasa indonesia Faysal, Ahmad; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2215-2230

Abstract

Pemerintah desa mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan pengawasan supaya sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, dibentuklah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang menjadi partner kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar. Salah satu pengawasan yang dilakukan pada penggunaan dana desa. Peran pengawasan BPD tersebut memiliki urgensi yang diperlukan. Karena pengawasan bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga permasalahan utama, yaitu penyeimbangan tujuan, kapasitas dalam adaptasi lingkungan dan integrasi (koordinasi). Desa Domas merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang befokus untuk menggunakan dana desa pada pemberian BLT di tahun 2022. Selain itu, pada tahap realisasi dana desa terdapat pergantian program sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan program yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pengawasan BPD dalam penggunaan dana Desa Domas tahun 2022 serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman. Fokus penelitian yang dijadikan pisau analisis ialah teori pengawasan oleh Badrudin (2015). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD pada aspek menentukan standar yang digunakan untuk dasar pengawasan sudah baik. Pada aspek mengukur pelaksanaan, BPD berperan untuk mengawasi setiap program yang sudah atau belum berjalan. Pada aspek membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan, BPD telah melakukan pengawasan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pada aspek melakukan tindakan perbaikan, BPD telah menjalankan sesuai rencana. Adapun hambatan pada kegiatan pengawasan terletak pada anggaran dana dan sumber daya manusianya.
KAJIAN PENINGKATAN STATUS BADAN HUKUM BUM DESA MELALUI PLATFORM KEMENDESA DI KABUPATEN BOJONEGORO Puspita Ningrum, Luci Fransiska; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n2.p409-420

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja mengamatkan BUM Desa agar memiliki sertifikat badan hukum untuk melindungi BUM Desa di mata hukum (legal standing). Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 salah satu tupoksi DPMD Kabupaten Bojonegoro ialah melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan terhadap BUM Desa artinya DPMD memiliki urgensi dalam proses percepatan pendaftaran badan hukum BUM Desa melalui platform dari Kementrian Desa PDTT. Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki BUM Desa paling banyak di Jawa Timur sebesar 419 BUM Desa dari 419 desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan status badan hukum BUM Desa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori peran yang di kemukakan oleh Jim Ife dan Tesoriero (2014) dengan empat indikator peran yakni peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi dan peran teknis. Hasil penelitian menunjukan aspek peran fasilitatif belum berjalan dengan optimal karena kekosongan jabatan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Peran edukasi sudah optimal dilihat dari pihak DPMD memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada BUM Desa. Peran representasi kurang optimal karena BKK desa kurang tepat sasaran. Sedangkan peran teknis, DPMD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pendataan BUM Desa yang telah berbadan hukum sebanyak 90 BUM Desa serta memberikan pelatihan dan pembinaan bersinergi bersama pendamping BUM Desa dan TAPM. Abstract The enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation mandates that Village BUMs have a legal entity certificate to protect Village BUMs in the eyes of the law (legal standing). Based on Bojonegoro Regent's Regulation Number 79 of 2021, one of the duties of the Bojonegoro Regency DPMD is to provide guidance, facilitation and development of Village BUMs, meaning that the DPMD has urgency in the process of accelerating the registration of Village BUM legal entities through the platform of the PDTT Village Ministry. Bojonegoro Regency is the region that has the most Village BUMs in East Java at 419 Village BUMs from 419 villages. This research aims to analyze and describe the role of the Bojonegoro Regency DPMD in improving the legal entity status of Village BUMs. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The focus of this research uses the role theory put forward by Jim Ife and Tesoriero (2014) with four role indicators, namely the facilitative role, educational role, representational role and technical role. The research results show that aspects of the facilitative role have not been running optimally due to vacant positions and mediation not reaching an agreement. The role of education is optimal as seen from the DPMD providing outreach and training to Village BUMs. The role of representation is less than optimal because the village BKK is not well targeted. Meanwhile, in the technical role, the Bojonegoro Regency DPMD has carried out data collection on 90 Village BUMs that have legal entities and provided training and coaching in synergy with the Village BUM companions and TAPM.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lontar Sewu Dewi, Elviana; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n2.p395-408

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengembangan pariwisata di desa wisata Lontar Sewu dengan mengoptimalkan peran BUMDes Hendrosari di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran secara deskriptif peran BUMDes didalam meningkatkan sektor pariwisata (desa wisata). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis narrative analysis. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan insight secara mendalam terkait peran BUMDes dalam mengembangkan desa wisata, dimana hal tersebut berhubungan langsung dengan konteks yang peneliti dalami serta waktu dan tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran BUMDes ditinjau dari layanan, telah terbukti berperan dalam menyediakan fasilitas, namun masih terdapat kekurangan fasilitas pendukung seperti gazebo dan pepohonan. 2) Dalam hal operasional dan eksistensi wisata terdapat beberapa kelemahan diantaranya keterbatasan pengurus BUMDes yang termasuk menjadi salah satu faktor utama menurunnya layanan dan keberlanjutan pengembangan wisata. 3) Pada pengembangan asset terdapat kendala yang diduga merupakan persoalan utama karena berkaitan langsung dengan keterbatasan lahan untuk mengembangkan area wisata. Berdasarkan serangkaian analisis dan temuan yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Hendrosari masih terdapat permasalahan pada layanan, eksistensi wisata, dan pengembangan asset. Dengan demikian peneliti merekomendasikan agar BUMDes dapat menambahkan jumlah gazebo dan pepohonan, BUMDes dapat mengikuti atau mengadakan pelatihan atau workshop bagi pengurus BUMDes untuk meningkatkan skill dan kemampuan pengurus utamanya dalam mengoperasionalkan laptop, dan BUMDes dapat menyewa lahan milik masyarakat desa yang bersebelahan dengan desa wisata agar BUMDes dapat melakukan perluasan area desa wisata. Abstract This research is intended to develop tourism in the Lontar Sewu tourist village by optimizing the role of BUMDes Hendrosari in Menganti District, Gresik Regency. The purpose of this study is to analyze and provide a descriptive description of the role of BUMDes in improving the tourism sector (tourist villages). This study uses a qualitative approach with narrative analysis techniques. This technique is used to gain in-depth insight into the role of BUMDes in developing tourist villages, which is directly related to the context in which the researcher is involved as well as the time and place of the research. The results of the study show that 1) The role of BUMDes is reviewed from the service, which has been proven to play a role in providing facilities, but there is still a lack of supporting facilities such as gazebos and trees. 2) In terms of tourism operations and existence, there are several weaknesses, including the limitations of BUMDes administrators which are included in one of the main factors in the decline in services and the sustainability of tourism development. 3) In asset development, there are obstacles that are suspected to be the main problem because they are directly related to the limited land to develop tourist areas. Based on a series of analyses and findings obtained by the researcher, it can be concluded that in the management of Hendrosari BUMDes there are still problems in services, tourism existence, and asset development. Thus, the researcher recommends that BUMDes can increase the number of gazebos and trees, BUMDes can participate in or hold training or workshops for BUMDes administrators to improve the skills and abilities of their main administrators in operating laptops, and BUMDes can rent land owned by village communities adjacent to tourist villages so that BUMDes can expand the tourist village area.
KAJIAN APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KECAMATAN SEMAMPIR) Wati, Lisa Sintha; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n2.p563-572

Abstract

PANRB Ministerial Regulation No. 91 of 2021 provides guidance on public service innovation within ministries or institutions, local governments, BUMN, and BUMD. One example of innovation in the realm of e-government in Indonesia today is the change from Electronic KTP to Digital KTP. The change from KTP-El to Digital KTP is accompanied by a considerable financial increase because it is no longer necessary to produce or distribute KTP blanks. The purpose of innovation is to increase the reliability and security of data collection while improving public services, namely making it easier for people to carry digital ID cards and update in real time, the purpose of this research is to find out the Implementation of E-government through the Implementation of the Digital Population Identity Application Program in Semampir District because it is one of the most populous sub-districts with the lowest IKD activation. The research method used is descriptive with a qualitative approach, based on the identification of success factors for e-government implementation according to Maulidhia, J. P. (2020). Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study, the role of the leader has been carried out well, so that employees feel responsible for their duties. Stakeholders, Semampir Sub-district has collaborated with the government sector quite well but with the private sector has not been able to work together. In terms of human resources, service employees are very adaptable to technology, financial resources, Semampir Sub-district proposes a budget related to wifi and computer maintenance, technology and information are needed to add SIAK computers to reduce long queues for IKD activation, in terms of the process of implementing e-government through digital population identity in Semampir Sub-district has an evaluation of the challenges faced and effective strategies to overcome them, in terms of goals and values need to consider the maximum benefits for all communities, in terms of regulations and government policies are quite responsive regarding questions about regulations.
KAJIAN KETERPADUAN ANTAR MODA: SEBUAH ANALISIS AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK PADA LAYANAN FEEDER WIRA-WIRI SURABAYA Supriyadi, Sagita Alfira; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n3.p793-802

Abstract

By improving the quality of public transportation services, this research can help in proving how the influence of public transportation accessibility and intermodal integration on service quality of the Wira- Wiri Surabaya feeder service. The method used in this research is quantitative method with the help of smartPLS version 4.1.0.2. Data sampling was done through a questionnaire using purposive sampling technique with a total of 100 respondents selected based on certain criteria. The implications of the results of this study indicate that accessibility and intermodal integration have a positive effect on the quality of transportation services. Public transportation accessibility has a positive influence on service quality with a p-value of 0.000 <0.005. Then, intermodal integration has a positive influence on service quality, as evidenced by a p-value of 0.000 < 0.005. These results indicate that the intermodal integration of the Wira-Wiri Suroboyo feeder has made it easier for people to transfer to other modes of transportation they are aiming for. Important things to maximize the quality of feeder services, can be done with the following: (1) improving and enhancing the quality of connecting roads; (2) increasing the frequency of feeder arrivals, especially during peak hours; (3) socialization of ticket integration; (4) information on the location and access of other modes of transportation; (5) improving the Gobis application so that it can update tracking data in real-time; (6) improving the lighting and infrastructure of feeder stops; (7) improving the attractiveness of infrastructure and maintenance of bus stops and their surroundings.
HUMBLEBRAG OF RURAL YOUTH: REORIENTATION OF YOUTH TOWARDS TECHNOLOGY AND ITS IMPACT ON FAMILY RESILIENCE Imron, Ali; Marzuqi, Muhammad Ilyas; Pradana, Galih Wahyu
Jurnal Biometrika dan Kependudukan Vol. 13 No. 2 (2024): JURNAL BIOMETRIKA DAN KEPENDUDUKAN
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jbk.v13i2.2024.134-143

Abstract

Internet usage in the current digital era has become increasingly pervasive, with teenagers emerging as the largest demographic of users. A specific tendency among teenagers to heavily rely on gadgets (gawais) or social media is called humblebrag. The condition of humblebrag is a symptom that is worrying for families because adolescents become less concerned about their families, so it has an impact on family resilience. This study aims to describe the reorientation of rural youth toward technology and its effects on family resilience. A qualitative research method was employed in Delegan Village, Panceng District, Gresik Regency. The research subjects included teenagers exhibiting humblebrag tendencies, their parents, and community leaders, selected through purposive sampling. Data collected involved observations, in-depth interviews, and literature studies. The data were analyzed using the interactive Miles and Huberman technique. The reorientation of rural youth towards technology (gawai) started due to the influence of their peers, especially the demand for online learning due to the pandemic. Insufficient parental supervision has led to excessive gadget use. This condition is caused by dysfunction in the family. The reorientation of rural youth towards technology has a major impact on family resilience, including legality and family integrity, physically, economically, psychologically, and socio-culturally. The role of parents is essential to monitor the behavior of teenagers towards the use of gawais. In addition, fulfilling the love of both parents is the main solution to realizing changes in the child's condition.
Co-Authors Adinda, Cika Meisa Agustina, Febri Yeni Al Azis, Muhammad Farros Ali Hasbi Ramadani Ali Imron Angelly, Ryke Ardana, Ericho Rizal Badrudin Kurniawan Deby Febriyan Eprilianto Dewi, Elviana DITA PERWITASARI Faysal, Ahmad Febriyan, Deby H, Mohammad Hermy Heni Purwa Pamungkas Hermayandi, Nandina Salsabila Heru Arizal INDAH PRABAWATI Juprihantoro, Dwiky Loren, Irananda Destiani Ma'ruf, Muhammad Farid Mahadhika, Vita Marzuqi, Muhammad Ilyas Megawati, Suci Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Muhamad Arif Mahdiannur Puspita Ningrum, Luci Fransiska R, Dwi Anggorowati Rachmadhani, Azzahroh Safitri, Rismaya Elly Sari, Lisa Amelia Sari, Neni Novita Sinipat, Kartiko Nugroho Pangestu Supriyadi, Sagita Alfira Wati, Lisa Sintha Yoly, Danisa Putri Yunitasari, Bellina