cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI PROGRAM CAK E-MUS (CANGKRUKAN ENTREPRENEUR MUDA SURABAYA) DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA BISNIS YANG MEMBERDAYAKAN ANAK MUDA SURABAYA Rima Pratiwi; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p294-306

Abstract

Tingginya tingkat jumlah penduduk di Kota besar, merupakan salah satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Seperti halnya di Kota Surabaya, permasalahan yang sering terjadi di kota besar salah satunya ialah pengangguran yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Surabaya menciptakannya inovasi Cak e-Mus. CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya (CAK eMUS) yang diwujudkan dengan adanya co-working space bernama Koridor yang bertempat di Siola Mall Pelayanan Publik yang dikelolah oleh Humas Kota Surabaya. Inovasi ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem yang memberdayakan para kreator, inovator, dan entrepreneur lokal untuk menciptakan inovasi yang mampu bersaing di tingkat global. Inovasi program ini memiliki tujuan yaitu memberdayakan anggota Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui perkuatan struktur lembaga keuangan yang sehat serta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif-kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan implementasi Program Cak E-MUS. Implementasi program Cak E-MUS sudah berjalan dengan baik selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi terjadi suatu permasalahan khususnya dalam sosialisasi dan promosi program, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan berbagai sosialisasi atau sharing bersama pihak start up yang lain. Kata Kunci : Pegangguran, Implementasi program, Program Cak E-MUS The high level of population in big cities is one of challenges that must be faced. As in the city of Surabaya, the problem often occurs in big cities is unemployment caused by lack of employment opportunities. To anticipate these problems, the Surabaya City government created the Cak e-Mus innovation. CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya (CAK eMUS) is realized by the existence of co-working space called Corridor which located at Siola Mall Public Services managed by Public Relations of Surabaya City. This innovation aimed at creating ecosystem that empowers local creators, innovators and entrepreneurs to create innovations can compete at global level. This program innovation aims to empower members of Micro or Small Businesses have not been served by banks and other financial institutions through strengthening the structure financial institutions and to improve human resource capabilities. The type of research used is descriptive-qualitative research with research focus based on the theory used of policy implementation according to George C. Edward which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. The purpose of this study was to explain and analyze implementation of the Cak E-MUS Program. Implementation of the Cak E-MUS program has been going well for 3 years, but there is problem especially in socialization and promotion, as well as lack of education to the public. One way to overcome this problem is by conducting various socializations or sharing with other start-ups. Key word : Unemployment, Program implementation, Cak E-MUS Program
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN WISATA EMBUNG DI DESA KERTOSARI KABUPATEN PASURUAN Kokok Putra Siswanda; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p323-334

Abstract

Embung sebelumnya hanya digunakan untuk irigasi saja, namun seiring berjalannya waktu atas peran BUMDES Kertosari berkembang menjadi Wisata Embung atau wisata air, destinasi air. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BUMDES dalam upaya mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peran BUMDES dalam upaya mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Organisasi Publik dari Mardiasmo, meliputi 5 (lima) indikator yaitu tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan karakteristik anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa menurut Teori Organisasi Publik oleh Mardiasmo, yang pertama tujuan organisasi BUMDES Kertosari dengan mengembangkan potensi desa wisata Kertosari, terkait salah satunya Wisata Embung. Yang kedua, sumber pendanaan awalnya berasal dari APBD, selanjutnya dapat berkembang sendiri memperoleh keuntungan setiap tahun meningkat, dan berhasil fokus pada ranah wisata salah satunya Wisata Embung. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban BUMDES Kertosari dilaksanakan setahun sekali..Yang keempat, struktur organisasi BUMDES Kertosari Hierarkis, dipimpin Kepala Desa Kertosari, kemudian terdapat pengurus BPD, Unit Direktur, Sekretaris, Divisi Unit Pariwisata, dan Divisi lain. Yang kelima, karakteristik anggaran dipublikasikan secara terbuka, untuk dikritisi, dan didiskusikan. Wisata Embung merupakan salah satu wisata menarik di Desa Kertosari, didirikan sejak tahun 2010, hingga saat ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, khususnya sebagai pemasok kebutuhan irigasi di semua area pertanian yang ada di Desa Kertosari. Wisatawan yang datang berkunjung dapat bersantai dengan berkeliling embung menggunakan sepeda air, dan perahu. Untuk itu, perlu didukung, disosialisasikan, dan terus dikembangkan dengan inovasi baru. Kata Kunci: Wisata Embung, Peran Badan Usaha Milik Desa, Pengembangan Wisata. Previously, the embung was only used for irrigation, but over time the role of BUMDES Kertosari developed into Embung Tourism or water tourism, water destinations. The purpose of this research is to describe the role of BUMDES in developing Embung Tourism in Kertosari Village, Pasuruan District. This type of research uses descriptive qualitative research methods in order to provide a clear and comprehensive picture of the role of BUMDES in developing Embung Tourism in Kertosari Village, Pasuruan District. The theory used in this study is The Theory of Public Organization from Mardiasmo, which include 5 (five) indicators, namely organizational goals, funding sources, accountability, organizational structure and budget characteristics. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and documentation methods. Data analysis techniques are performed by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of research and discussion show that according to The Theory of Public Organization by Mardiasmo, the first objective of the Kertosari BUMDES Organization is to develop the potential of Kertosari Tourism village related to one of them is Embung Tourism. Secondly, the source of funding initially comes from the APBD, then it can develop itself to gain profits every year, and successfully focuses on the realm of tourism, one of which is Embung Tourism. Third, the accountability report of BUMDES Kertosari is carried out once a year. The fourth, the hierarchical Kertosari BUMDES organizational structure, led by the village head Kertosari, then there are BPD Administrators, Unit Directors, Secretaries, Tourism Unit Divisions, and other Divisions. Fifth, budget characteristics are published openly, to be criticized, and discussed. Embung Tourism is one of the interesting tours in Kertosari Village, established since 2010, until now it has provided benefits to the local community, especially as a supplier of irrigation needs in all agricultural areas in Kertosari Village. Tourists who come to visit can relax by walking around the reservoir using water bikes and boats. For that, it needs to be supported, socialized, and continuously developed with new innovations. Keywords: Embung Tourism, Role of Village Owned Enterprises, Tourism Development.
EFEKTIVITAS APLIKASI SICANTIK (SIDOARJO CEGAH ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK) PADA PUSKESMAS TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Miftakhul Nurul Jannah; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p355-366

Abstract

Health is one of the important investments in supporting economic development. However, until now the condition of health services in Indonesia is very sad. Number of maternal mortality in East Java was second ranked, and number of child mortality in East Java was first ranked. The high rate of maternal and child mortality made the District Health Office of Sidoarjo launch the SICANTIK Application in April 2018. However, this application has obstacles, such as data display which only consists of the number of visits and the number of pregnant women at risk only in graphical form (there is no data in the form of by name and by address). The type of research used is descriptive quantitative approach. This study uses the theory of effectiveness of application use according to Merwe and Bekker (in Dewanti, 2017) which includes interface, navigation, content, reliability, and technical. Data collection techniques in this study used questionnaires, interviews, observations, and documentation. The population in this study amounted to 64, with a sample of 64 respondents. This research uses saturation sampling technique. Of the five indicators used as research theory, it shows that the SICANTIK application runs very effectively, although there are a few shortcomings in its implementation. Interface indicator gets a percentage of 86%. The navigation indicator gets a percentage of 86.5%. The content indicator got a percentage of 86%. The indicator of reliability gets a percentage of 85.6%. Technical indicators get a percentage of 66%. Suggestions that researchers can give regarding this research are to improve and improve the display design and navigation system, improve the quality of services for pregnant women, and improve loading speed. Keywords: effectiveness of SICANTIK application, mortality, SICANTIK application program Kesehatan merupakan salah satu investasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Namun, hingga saat ini kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia masih sangat miris. Jumlah kematian ibu di Jawa Timur menduduki peringkat kedua, dan jumlah kematian anak di Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Tingginya angka kematian ibu dan anak membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Aplikasi SICANTIK pada bulan April tahun 2018. Namun, aplikasi tersebut memiliki hambatan, seperti tampilan data yang hanya berupa jumlah kunjungan dan jumlah ibu hamil beresiko hanya dalam bentuk grafik (belum ada data berupa by name dan by address). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas penggunaan aplikasi menurut Merwe dan Bekker (dalam Dewanti, 2017) meliputi interface, navigation, content, reliability, dan technical. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64, dengan sampel 64 responden. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dari kelima indikator yang digunakan sebagai teori penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi SICANTIK berjalan sangat efektif, meskipun terdapat sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya. Indikator interface memperoleh prosentase 86%. Indikator navigation memperoleh prosentase 86,5%. Indikator content memperoleh prosentase 86%. Indikator reliability memperoleh prosentase 85,6%. Indikator technical memperoleh prosentase 66%. Saran yang dapat peneliti berikan mengenai penelitian ini yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan desain tampilan dan sistem navigasi, meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil, serta memperbaiki kecepatan loading. Kata Kunci: efektivitas aplikasi SICANTIK, angka kematian, program aplikasi SICANTIK
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA DALAM MEMBANGUN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 3 JOMBANG Farhan Naufal Alhamda; Suci Megawati
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p335-344

Abstract

Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah menurut peraturan mentri.Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down dari jajaran pemerintah hingga masnyarakat harus tersampaikan dengan seksama dan jelas, Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan pemerintah yang di sematkan di program adiwiyata yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, karena dalam dunia pendidikan lebih mudah mempelajari dan menerapkan segala ilmu pengetahuan serta etika untuk mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan maka dari itu peneliti memilih lokus SMAN 3 Jombang, karena jenjang SMA itu merupakan tahap akhir untuk pembentukan karakter. Peneliti bertujuan mengetahui bagaimana edukasi tentang pentingnya lingkungan hidup, untuk keberlangsungan hidup mahluk hidup melalui implementasi kebijakan adiwiyata yang menangani masalah kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup yang merujuk pada peningkatan kesadaran dan pembangunan sumber daya manusia berwawasan lingkungan serta memiliki kecerdasan ekologis di SMAN 3 Jombang, dengan menggunakan penelitihan kualitatif dengan informan yang ada di lokus yaitu SMAN 3 jombang, dengan menggunakan metode AGIL(adaptation,Goal,Inegration,Latency). Hasil penelitihan menunjukan bahwa dari sisi adaptasi program adiwiyata menunjukan sisi positif dari awal sampai sekarang, dari sisi pencapaian tujuan program adiwiyata tercapai hingga menunjukan hasil yang memuaskan, sedangkan integrasi konsep yang sudah orisinil dari pihak sekolah menciptakan kekhasan bagi sekolah dan pola pola pemeliharaan (Latency) yang berkelanjutan untuk menjaga agar adiwiyata tetap terjaga, demi terciptanya lingkungan yang baik bagi sesama. Kata Kunci: Implementasi, Adiwiyata, Peduli lingkungan Adiwiyata is an award given by the government to schools that have succeeded in implementing environmental care and culture movements in schools. Public policy implementation is a process of administrative activity that is carried out after the policy is set/approved. The implementation of policies contains top-down logic from the government to the community must be delivered carefully and clearly, Environmental education is a government policy pinned in the Adiwiyata program which aims to increase the capacity of schools in realizing a caring and environmentally cultured school. because in the education world is easier to learn and apply all science and ethics to achieve the goals of sustainable development, therefore the researchers chose the locus of SMAN 3 Jombang. because high school level is the final stage for character building, Researchers aim to find out how to educate about the importance of the environment. for continous of living things through the implementation of Adiwiyata policies that address environmental damage issues, environmental preservation which refers to increasing awareness and development of human resources with environmental insight and ecological intelligence at SMAN 3 Jombang, by using qualitative research with informants at the locus, namely SMAN 3 Jombang, using the AGIL method (adaptation,Goal,Inegration,Latency). The results of the research show that from the side of adaptation the Adiwiyata program shows a positive side from the beginning until now In terms of achieving the goals of the Adiwiyata program, it has been achieved so that it shows satisfactory results while the integration of original concepts from the school creates distinctiveness for the school and a sustainable pattern of maintenance (latency) to keep Adiwiyata awake, to creating a good environment for others Keywords: Implementation, Adiwiyata, Environmental Care
MANAJEMEN STRATEGI LAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI APLIKASI I-MOBIL (IJIN MUDAH, BISA PAKET, INTERAKTIF DAN LANGSUNG JADI) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR Erza Rizki Hidayana Putri; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p345-354

Abstract

I-MOBIL (Easy Permit, Can Package, Interactive and Direct So) is an innovation of the Blitar Regency Government in an effort to improve services for the ease of obtaining business permits, but behind the convenience initiated by the government, there are still many people who complain about the difficulty of accessing I-MOBIL. This study describes the strategic management of business licensing services through the I-MOBIL application at the Investment Service and One Stop Services, Blitar Regency. The method used is descriptive qualitative. This study uses strategic management theory according to J. David Hunger and Thomas Wheelen. The research focus includes environmental observation, strategic formulation, strategy implementation, and evaluation and control using purposive sampling technique. Data collection techniques are interviews, observation, literature study from journals and documentation studies. The data analysis technique uses the Interactive Model according to Miles and Huberman (In Sugioyono) which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results showed that environmental observation with SWOT analysis, namely the strength comes from the employees' own resources who are monitoring every month, then the weakness itself comes from the lack of funds for the launch of the I-MOBIL Version II application, the opportunities and threats themselves, namely the I-MOBIL Version II application. It is hoped that it can make it easier for people to access I-MOBIL to make business licenses and the threat itself is that there are still many people who are clueless about the internet. With this threat, a strategy formulation for the launch of the I-MOBIL Version II application has emerged, namely socialization with related agencies, then entering into the implementation of the I-MOBIL Version II application, namely its features are updated to make it easier for the public to access this I-MOBIL Version II. The last stage is evaluation which is carried out every month by internal employees of DPMPTSP Blitar Regency. One suggestion that can be put forward is to monitor each village in Blitar Regency to support the use of the I-MOBIL Version II application. Keywords: Strategic Management, Service, I-MOBIL I-MOBIL (Ijin Mudah, Bisa Paket, Interaktif dan Langsung Jadi) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan pelayanan kemudahan pengurusan izin usaha, namun dibalik kemudahan yang digagas oleh pemerintah masih banyak masyarakat yang mengeluh perihal kesulitan akses I-MOBIL. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai manajemen strategis layanan perizinan usaha melalui aplikasi I-MOBIL Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis menurut J. David Hunger and Thomas Wheelen. Fokus penelitian diantaranya yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategis, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, studi literature dari jurnal dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya meggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugioyono) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan dengan analisis swot yakni kekuatan berasal dari sumber daya pegawai sendiri yang setiap bulan adanya monitoring, selanjutnya kelemahannya sendiri berasal dari kurangnya dana untuk peluncuran aplikasi I-MOBIL Versi II, peluang dan acaman sendiri yakni aplikasi I-MOBIL Versi II di harapkan dapat meringankan masyarakat dalam mengakses I-MOBIL untuk membuat perizinan usaha dan acaman sendiri masih banyaknya masyarakat yang gaptek akan internet. Dengan adanya ancaman tersebut maka muncul perumusan strategi untuk peluncuran aplikasi I-MOBIL Versi II ini yaitu diadakan sosialisasi dengan dinas terkait selanjutnya masuk ke pengimplementasian aplikasi I-MOBIL Versi II ini yakni fitur fiturnya di perbarui untuk memudahkan masyarakat mengakses I-MOBIL Versi II ini. Tahap terakhir yaitu Evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh internal pegawai DPMPTSP Kabupaten Blitar. Salah satu saran yang dapat diajukan adalah dengan memonitoring ke setiap desa yang ada di Kabupaten Blitar guna menunjang penggunaan aplikasi I-MOBIL Versi II ini. Kata Kunci : Manajemen Strategi , Pelayanan, I-MOBIL
STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG Tria Shaliha Putri; Fitrotun Niswah
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p367-376

Abstract

Village-owned enterprise jointly (BUMDESMA) is a village-owned enterprise managed by more than 1 (one) village or more jointly. Establishment of BUMDESMA is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages. BUMDESMA becomes a place for villages that have limitations in establishing their own BUMDES. Then the village can collaborate with other villages to establish BUMDESMA with the aim of prospering the community. This study aims to determine the Management Strategy of the Joint Village Owned Enterprises (BUMDesMa) in Sumbergempol District, Tulungagung Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. To analyze the data obtained, researchers used management strategy theory based on its function proposed by Fory A. Naway (2016) consisting of the planning stage, the organizing stage, the implementation phase and the evaluation stage. In this study the results obtained indicate that BUMDesMa Sumbergempol conducts every stage of the management strategy. Management of BUMDesMa Sumbergempol runs well, although in its implementation BUMDesMa still faces several obstacles. However, this can be handled by evaluating at the Inter-Village Conference Meeting (MAD) at least once a year. Keywords : Management Strategy, BUMDesMa Sumbergempol Badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA) adalah badan usaha milik desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) desa atau lebih secara bersama-sama. Pendirian BUMDESMA dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. BUMDESMA menjadi wadah untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan dalam mendirikan BUMDES nya sendiri. Maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk mendirikan BUMDESMA dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teori strategi pengelolaan berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh Fory A. Naway (2016) yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa BUMDesMa Sumbergempol melakukan setiap tahap-tahap strategi pengelolaan. Pengelolaan BUMDesMa Sumbergempol berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya BUMDesMa masih menemui beberapa kendala. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan evaluasi dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) minimal 1 (satu) tahun sekali. Kata kunci : Strategi Pengelolaan, BUMDesMa Sumbergempol.
STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG Tria Shaliha Putri; Fitrotun Niswah
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p369-378

Abstract

Village-owned enterprise jointly (BUMDESMA) is a village-owned enterprise managed by more than 1 (one) village or more jointly. Establishment of BUMDESMA is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages. BUMDESMA becomes a place for villages that have limitations in establishing their own BUMDES. Then the village can collaborate with other villages to establish BUMDESMA with the aim of prospering the community. This study aims to determine the Management Strategy of the Joint Village Owned Enterprises (BUMDesMa) in Sumbergempol District, Tulungagung Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. To analyze the data obtained, researchers used management strategy theory based on its function proposed by Fory A. Naway (2016) consisting of the planning stage, the organizing stage, the implementation phase and the evaluation stage. In this study the results obtained indicate that BUMDesMa Sumbergempol conducts every stage of the management strategy. Management of BUMDesMa Sumbergempol runs well, although in its implementation BUMDesMa still faces several obstacles. However, this can be handled by evaluating at the Inter-Village Conference Meeting (MAD) at least once a year. Keywords : Management Strategy, BUMDesMa Sumbergempol Badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA) adalah badan usaha milik desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) desa atau lebih secara bersama-sama. Pendirian BUMDESMA dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. BUMDESMA menjadi wadah untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan dalam mendirikan BUMDES nya sendiri. Maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk mendirikan BUMDESMA dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teori strategi pengelolaan berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh Fory A. Naway (2016) yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa BUMDesMa Sumbergempol melakukan setiap tahap-tahap strategi pengelolaan. Pengelolaan BUMDesMa Sumbergempol berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya BUMDesMa masih menemui beberapa kendala. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan evaluasi dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) minimal 1 (satu) tahun sekali. Kata kunci : Strategi Pengelolaan, BUMDesMa Sumbergempol.
PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG Kismiati Ratri Ramadani; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p379-394

Abstract

The sub-district government is one of the organizers of regional autonomy. One of the duties of the District Government is to guide and supervise the implementation of village administration in accordance with the provisions of laws and regulations governing the village. The problems that exist in implementing the District Government are complex and dynamic. This is also triggered by the increasingly diverse needs of society in this modern era. In carrying out the task of fostering and supervising the implementation of village governance, of course the Camat and the ranks of the District Government experience obstacles in implementing it. The District Government also continues to strive to ensure that village governance runs well. The Perak Subdistrict Government itself has so far provided services to the village government as well as to the petitioners as much as possible. The role of the sub-district head as supervisor and supervisor of village administration is very important to spur village development. This is because the village still needs guidance from the Camat in the implementation of Village Government Administration. The purpose of this research is to find out, analyze, and explain the role of the sub-district head in the implementation of guidance and supervision of the implementation of Village Government Administration in Perak District, Jombang Regency. The research method used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Head of the Perak Sub-District in carrying out guidance and supervision of Village Government Administration was accompanied by District Government staff, the Head of the Government Section and the Head of the Community and Village Empowerment Section also collaborated with village assistants from the Community and Village Empowerment Service to carry out technical guidance related to Administration. Village government is technically implemented by the Inspectorate of Jombang Regency. Coaching carried out by the Head of the Perak Sub-District in the form of a Conference with Village Officials, in particular the Village Head and the Village Secretary on a regular basis. In addition to conferences, the Camat in carrying out coaching also provides facilities with related agencies to increase the capacity of village officials. Supervision carried out by the Head of the Perak Sub-District is carried out directly and indirectly. Keywords: Role, Head of Sub-District, Guidance and Supervision, Village Government Administration Pemerintah kecamatan merupakan salah satu dari penyelenggara otonomi daerah. Salah satu tugas dari Pemerintah Kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Pemerintah Kecamatan kompleks dan dinamis. Hal ini juga dipicu dengan adanya kebutuhan masyarakat pada era modern ini semakin beragam. Dalam menjalankan tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya Camat bersama jajaran Pemerintah Kecamatan mengalami kendala dalam melaksanakannya. Pemerintah Kecamatan juga terus berupaya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Perak sendiri sejauh ini melaksanakan pelayanan kepada pemerintahan desa juga warga pemohon dengan semaksimal mungkin. Peran Camat sebagai Pembina dan Pengawas Administrasi Pemerintahan Desa sangat penting untuk memacu perkembangan desa. Hal ini dikarenakan desa juga masih membutuhkan bimbingan dari Camat dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Perak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa didampingi oleh staf Pemerintah Kecamatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berkerjasama dengan pendamping desa yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan pembinaan secara teknis Pengawasan terkait Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan secara teknis oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dalam bentuk Konferensi dengan Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa dengan Sekretaris Desa secara rutinan. Selain konferensi, Camat dalam melaksanakan pembinaan juga dengan memberikan fasilitas bersama dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kata Kunci: Peran, Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi Pemerintahan Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI PROVINSI JAWA TIMUR Jhon Dearson Parapat; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p355-368

Abstract

One of the important indicators to support the success of national development is the issue of restructuring. To minimize land conflicts, one of the efforts made by the government in this case is the Ministry of ATR or BPN to issue a program, namely Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the aim of issuing certificates on land parcels as proof of ownership of a land parcel. In this study, researchers aimed to determine how the implementation of the PTSL program as an effort to accelerate land certificate registration in East Java Province, especially Jember Regency, Jombang Regency, Kediri Regency, Sidoarjo Regency, and Tulungagung Regency. Researchers used literature study research methods using library sources as the main data in the study. According to Van Meter and Van Horn (1975) there are 6 variables that influence the success of policy implementation, namely (1) policy standards and objectives; (2) resources; (3) relationships between organizations; (4) the characteristics of the executing agent; (5) implementor disposition; (6) social, economic, political conditions. The results of this study are based on the 6 indicators above, that the PTSL program in East Java Province has been running quite well, but there are still several obstacles such as a lack of understanding of the community, village officials and community groups related to the importance of land registration and problems related to administrative requirements to participate in the program. PTSL, as well as related to PPh and BPHTB issues whose value is too large for some people. Suggestions that can be given by researchers are to improve coordination between BPN and parties involved in implementing the PTSL program, and conduct regular outreach to the community, village officials, and community groups regarding the importance of the PTSL program, provide training related to instructions and technical implementation of the PTSL program..Keywords: National Development, Implementation, Systematic Land Registration. Salah satu indokator penting penunjang keberhasilan pembangunan nasional ialah masalah peratahan. Untuk meminimalisir konflik pertanahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian ATR atau BPN mengeluarkan suatu program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran sertifikat tanah di Provinsi Jawa Timur, terutama Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai data utama dalam penelitian. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) hubungan antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi, politik. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dari 6 indikator diatas, bahwa program PTSL di Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahan masyarakat, perangkat desa serta kelompok masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah dan masalah terkait syarat administratif untuk mengikuti program PTSL, serta terkait masalah PPh dan BPHTB yang nilainya terlalu besar bagi sebagian masyarakat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah dengan meningkatkan koordinasi antara BPN dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program PTSL, dan melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, perangkat desa, serta kelompok masyarakat terkait pentingnya program PTSL, memberikan pelatihan terkait petunjuk dan teknis pelaksanaan program PTSL. Kata Kunci: Pembangunan nasional, Implementasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI PELAYANAN HAK JUAL BELI DI KECAMATAN PONOROGO) Mega Rouzana Auliya Rahma; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p395-408

Abstract

Larasita (The People's Service for Land Certificates) is one of the innovations in the field of land administration services in accordance with the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 18 of 2009 concerning Larasita within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency. Larasita is a service assistance with a ball pick-up system or mobile service using technology and motorized vehicles. This service uses an online or computerized system so that it is able to transfer and communicate data to servers in each land agency. This study aims to describe in a concretely how the Service Quality of the Larasita Program (People's Service for Land Certificates) at the National Land Agency (Study of Sale and Purchase Rights Services in Ponorogo District) is. The research method used is descriptive research and quantitative approach. This research took a sample of 53 people from a total population of 112 customers using the Accidental Sampling technique. The operational definition of variables, namely through the dimensions of service quality according to Hardiyansyah (2011), includes: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Data collection techniques include interviews, questionnaires, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis method used descriptive quantitative analysis. The results showed that the tangible indicator/physical evidence obtained a percentage of 77.92%, the reliability/reliability indicator obtained a percentage of 81.98%, the responsiveness indicator obtained 75.34%, the assurance indicator obtained 76.69%, and the empathy indicator got 83.69%. Overall, the quality of the Larasita program service (sales for sale and purchase rights services in Ponorogo district) obtained a percentage of 78.91% which was in the "Satisfied or quality service". Keywords: Larasita Program, Buying and Selling Rights Service, Service Quality Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) merupakan salah satu inovasi dibidang layanan administrasi pertanahan yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Larasita adalah bantuan jasa yang bersistem jemput bola ataupun mobile service dengan menggunakan teknologi serta kendaraan bermotor. Pelayanan ini menggunakan sistem online atau komputerisasi sehingga mampu melakukan transfer dan komunikasi data kepada server yang ada di setiap badan pertanahan. Penelitian ini bertujuan guna menjabarkan secara konkret bagaimana Kualitas Pelayanan Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) di Badan Pertanahan Nasional (Studi Pelayanan Hak Jual Beli di Kecamatan Ponorogo). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 53 orang dari jumlah populasi 112 pelanggan dengan mengenakan teknik Accidental Sampling. Adapun definisi operasional variabel yakni melalui dimensi kualitas layanan menurut Hardiyansyah (2011), meliputi: bukti fisik, kehandalan, responsivitas, jaminan dan empati. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, observasi serta dokumentasi. Sedangkan, untuk metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tangible/ bukti fisik memperoleh presentase sebesar 77,92%, indikator reliability/kehandalan memperoleh presentase 81,98%, indikator responssiveness/daya tanggap memperoleh 75,34%, indikator assurance/jaminan memperoleh 76,69%, dan indikator empathy/empati memperoleh 83,69%. Secara keseluruhan kualitas pelayanan program larasita (studi pelayanan hak jual beli di kecamatan ponorogo) memperoleh presentase sebesar 78,91% yang terletak pada golongan “Puas atau berkualitas”. Kata Kunci: Program Larasita, Pelayanan Hak Jual Beli, Kualitas Pelayanan

Page 18 of 129 | Total Record : 1286

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue