Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA TAMAN BULAK KENJERAN DI KELURAHAN KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA Bayu Setiawan; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p409-418

Community participation will always be related to efforts to actively participate all components of society in various activities that have been planned. Active participation is the energy that drives the wheels of community activities in order to achieve a goal or to solve a problem. The community participation of Kedung Cowek Village is an important prerequisite in the tourism development process. The purpose of this study discusses community participation in the development of the Kenjeran Park Tourism in Kedung Cowek Village, Bulak District, Surabaya City. This type of research used in this research is a field study. The theory used in this research is to use the theory of Hamijoyo and Iskandar in Huraerah, namely the participation of ideas, participation of labor, participation of assets, participation of skills. This study used a qualitative method with a field study. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. As well as the data analysis technique carried out in this study is according to Sugiyono, namely by collecting data, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that in the shape of the mind variable, the community gave suggestions and opinions on the development of Taman Bulak tourism. In the variable form of funding, community contributions to tourism development. In the variable form of energy, the community is active in helping tourism development. In the skill form variable, the community makes use of the skills so that they can make local specialty products. A good relationship is established between the community and DKRTH in socializing the development of Bulak Park tourism. The suggestion in this research is that there is a need for equal outreach and the Kelurahan and DKRTH evaluate their respective performance in this socialization Keywords: Community participation, Tourism Development Partisipasi masyarakat akan selalu berkaitan dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Cowek menjadi prasyarat penting dalam proses pengembangan wisata. Tujuan penelitian ini membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah yaitu Partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan study lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dengan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menurut Sugiyono yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel bentuk buah pikiran, masyarakat memberikan usulan dan pendapat terhadap pengembangan wisata Taman Bulak. Pada variabel bentuk pendanaan, sumbangan masyarakat terhadap pengembangan wisata. Pada variabel bentuk tenaga, masyarakat aktif dalam membantu pembangunan wisata. Pada variabel bentuk ketrampilan, masyarakat memanfaatkan ketrampilan sehingga bisa membuat produk khas daerah. Hubungan baik terjalin antara masyarakat dan DKRTH dalam bersosialisasi terhadap pengembangan wisata Taman Bulak. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi yang merata dan Kelurahan serta DKRTH mengevaluasi kinerja masing-masing dalam bersosialisasi ini. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran

IMPLEMENTASI POGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DALAM MENJAMIN PERSALINAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TIMUR Sarimatus Fadilah; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p419-432

Public policy implementation is an action taken by individuals or groups of government or private to achieve goals in decision making Jampersal is a public policy issued by the government in 2011 with the Ministerial Decree Number 256/Menkes/PER/XII concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Jampersal Program. Jampersal program aims to reduce maternal and infant mortality. The purpose of the Jampersal program research is to describe and analyze how the Jampersal program is implemented in ensuring the delivery of mothers and children in East Java. This research is categorized as literature review research. Data related to jampersal are sourced from books, papers, journals and various other literary sources. The focus of the research uses 6 indicators from Van Metter and Van Horn. The results of research conducted in the literature show that the size and objectives of the Jampersal program have not been achieved optimally because information about the Jampersal program has not yet reached the entire community so that there are still many people who have not participated in this program. The characteristics of implementing agents are suitable for implementing this program. Communication between organizations and activities went well so as to be able to deliver the Jampersal program to achieve its goals. The social environment becomes an obstacle for the Jampersal program because there are still negative public perceptions about mothers who give birth to health facilities. The community stigma tends to choose traditional birth attendants over health facilities during childbirth, while in the political environment they strongly support the Jampersal program. Even so, there is a need for sustainable socialization regarding the Jampersal program so that it can be utilized properly by the community and it can be attempted by midwives to collaborate with the government regarding the birth insurance program. Keywords: Implementation of public policies, maternal and child mortality, Jampersal Implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintahan atau swasta untuk mencapai tujuan di pengambilan keputusan. Jampersal adalah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2011 dengan Peraturan Keputusan Menteri Nomor 256/Menkes/PER/XII Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jampersal. Program jampersal bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan dari penelitian Program jampersal adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program jampersal dalam menjamin pesalinan ibu dan anak di Jawa Timur. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kajian pustaka. Data terkait jampersal bersumber dari buku, makalah, jurnal dan berbagai sumber literatur lainnya. Fokus penelitian menggunakan 6 indikator dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian yang dilakukan secara literatur menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan dari program jampersal belum tercapai secara maksimal karena informasi mengenai program jampersal belum sampai ke seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program ini. Karakteristik agen pelaksana sudah cocok untuk melaksanakan program ini. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas berjalan dengan baik sehingga mampu mengantarkan program jampersal mencapai tujuannya. Lingkungan sosial menjadi penghambat program jampersal karena masih terdapat presepsi negatif masyarakat mengenai ibu yang melahirkan ke fasilitas kesehatan. Stigma masyarakat cenderung memilih dukun beranak daripada fasilitas kesehatan saat melahirkan, sementara di lingkungan politik sangat mendukung program jampersal. Meski begitu perlu adanya sosialisasi yang bersifat berkelanjutan mengenai program jampersal agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan dapat diupayakan bidan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah mengenai program jaminan persalinan. Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, kematian ibu dan anak, Jampersal

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN JANGKAUAN PEMASARAN UMKM PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURABAYA Merah Mega Pertiwi; Suci Megawati
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p433-444

The MSME marketing reach expansion program created by the Department of Trade aims to revive the UMKM in Surabaya which has long been drowning. The purpose of this study is to find out the implementation of the MSME marketing reach expansion program at the Department of Trade. The results of the research obtained were who was involved in the program, who participated in the program, namely the Trade Service and companions, tailors on Jalan Patua and the Bukit Barisan sewing center, the community, and security officers. The essence of the program administration process is socialization from the Trade Office regarding the area around Jalan Patua so that it is clean and has a wide road. And there are requirements that are needed for tailors to move to the Bukit Barisan sewing center, namely having a Surabaya ID card because the majority of the tailors are domiciled in Madura. Compliance with a program is due to the lack of strategic location of the center building, resulting in tailors who have been moved to the SME center returning to Jalan Patua. The effect or impact of the program implementation is that the number of tailors at the sewing center of the Bukit Row was originally 50 and now there are 11 tailors left. The income for the tailors of the Bukit Barisan sewing center has decreased drastically, and there are also those who do not get wages every day. This is because the location experiences a fairly shallow flood when the rainy season arrives, the street lighting is also minimal, and there is less attention. Then access roads that are difficult to reach by entering the alley first and the center building next to the TPA.Keywords: Implementation, Marketing Reach Extension Program, micro, small and medium enterprises Program perluasan jangkauan pemasaran UMKM dibuat oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk menghidupkan kembali UMKM di Surabaya yang sudah lama tenggelam, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM pada Dinas Perdagangan. Hasil penelitian yang di dapat adalah siapa yang dilibatkan dalam program, yang berpartisipasi dalam program yaitu Dinas Perdagangan dan pendamping, penjahit di Jalan Patua dan sentra ukm jahit bukit barisan, masyarakat, serta petugas keamanan. Hakikat proses administrasi program, adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan mengenai sekitar Jalan Patua agar bersih dan memiliki jalan yang lebar. Serta ada persyaratan yang diperlukan penjahit agar dapat pindah ke sentra jahit bukit barisan yaitu memiliki KTP Surabaya karena mayoritas penjahit berdomisili Madura. Kepatuhan atas suatu program yaitu karena kurang strategisnya letak gedung sentra mengakibatkan para penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra ukm kembali lagi ke Jalan Patua. Efek atau dampak dari implementasi program yaitu jumlah penjahit di sentra jahit bukit barisan awalnya adalah 50 dan sekarang tersisa 11 penjahit. Untuk pengahsilan penjahit sentra ukm jahit bukit barisan mengalami penurunan drastis, dan juga ada yang tidak mendapatkan upah setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan lokasi mengalami banjir yang lumayan dangkal jika musim hujan tiba, untuk lampu penerangan jalan yang juga minim, serta kurang diperhatikan. Kemudian akses jalan yang sulit di jangkau dengan memasuki gang terlebih dahulu dan gedung sentra bersebelahan dengan TPA. Kata Kunci: Implementasi, Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, umkm

MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN RUMAH BAHASA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA Hela Marita Devila; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p445-458

Rumah Bahasa is a public service program from the Surabaya City Government which was established to realize the people of Surabaya City who are competent in mastering foreign languages so that they have value and competitiveness in facing the MEA. This study aims to describe the management strategy of the Rumah Bahasa as an effort to empower the people in the Surabaya City. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is analyzed by stages which include environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation. Data was collected using observation techniques, online interviews, and documentation using purposive sampling as a technique for determining informants. The results of the study found that the strategic manegement applied as an effort to empower the people of Surabaya City through the Rumah Bahasa program was quite helpful in people’s lives, participants felt an increase in foreign language skills because the training at the Rumah Bahasa routinely applied practical learning which results were more clearly felt in conversational skills. However, there is still a need for an assessment given to participants in the form of certificates as a form of appreciation so that participants can see the level of success and assess foreign language skills after joining the training. In addition, implementers need to conduct more intensive socialization to attract public interest to participate in training and overcome the problem of limited tutors in certain foreign languages. Keywords: Strategic Management, Community Empowerment, Rumah Bahasa. Rumah Bahasa merupakan program pelayanan publik dari Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan untuk mewujudkan masyarakat Kota Surabaya yang berkompeten dalam penguasaan bahasa asing agar memiliki nilai dan daya saing dalam menghadapi MEA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen strategi pengelolaan Rumah Bahasa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dianalisis dengan tahapan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara daring, dan dokumentasi dengan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa manajemen strategi yang diterapkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya melalui program Rumah Bahasa cukup membantu kehidupan masyarakat karena partisipan merasakan adanya peningkatan kemampuan bahasa asing sebab pelatihan di Rumah Bahasa rutin menerapkan practical learning yang hasilnya lebih nyata dirasakan dalam kemampuan percakapan. Namun masih perlu adanya wujud penilaian yang diberikan kepada partisipan berupa sertifikat atau surat keterangan sebagai bentuk apresiasi supaya partisipan dapat melihat tingkat keberhasilan dan menilai kemampuan berbahasa asing setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, pelaksana perlu mengadakan sosialisasi yang lebih gencar untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti pelatihan dan mengatasi perihal terbatasnya tutor pada bahasa asing tertentu. Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pemberdayaan Masyarakat, Rumah Bahasa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA SUKOWIDODO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG Adila Nur Azizah; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p459 - 474

COVID-19 has had a significant impact on all sectors of life, including the health sector, social sector, and the economic sector. To prevent the wider impact of Covid-19, the government has made a policy, namely through the allocation of Village Funds, which are prioritized for the Covid-19 pandemic. Village Fund allocation activities are adjusted to Permendesa Number 6 of 2020, the handling of Covid-19, Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), and Village Cash Intensive Work (PKTD). One of the villages that uses the Village Fund for Covid-19 is Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques documentation, observation and interviews. The purpose of this study was to determine the implementation of the village fund policy in handling Covid-19 in Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency using the implementation theory of G. Edward III by examining four policy variables, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research based on this theory indicate that the implementation of the allocation of village funds for handling Covid-19 has gone as expected. In the aspect of communication, the delivery of information that been carried out is quite good and conveyed to the public. In the aspect of disposition, the village government has a strong commitment and will in carrying out the program. However, there are still obstacles in the aspect of human resources, the lack of program implementation management. In the bureaucratic structure, coordination between implementers, is still not optimal. Keywords: Implementation, Policy, Village Fund, Covid-19 COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi semua sektor kehidupan diantaranya sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Untuk mencegah dampak Covid-19 yang semakin luas pemerintah membuat kebijakan yakni melalui pengalokasian Dana Desa yang diprioritaskan untuk pandemi Covid-19. Kegiatan pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yakni penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Salah satu desa yang menggunakan Dana Desa untuk Covid-19 adalah Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teori implementasi dari G. Edward III dengan mengkaji empat variabel kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa Implementasi pengalokasian dana desa untuk penanganan Covid-19 telah berjalan sesuai yang diharapkan. Pada aspek komunikasi penyampaian informasi yang dijalankan sudah cukup baik dan tersampaikan kepada masyarakat. Pada aspek disposisi pemerintah desa memiliki komitmen dan kemauan yang kuat dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia yakni masih kurang dalam memanajemen pelaksanaan program. Selain itu, struktur birokrasi yakni koordinasi antar pelaksana masih belum optimal. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan , Dana Desa, Covid-19

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA MELALUI PROGRAM RUMAH HARAPAN di DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO Meki Wastiti; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p475-490

Empowerment is way to improve dignity of society who in current condition are not able to escape from poverty and backwardness. Karangpatihan Village, Balong, Ponorogo has 89 villagers with mentally disable. This condition got them to be unindependent in economic because intelegncy and physical limit. According empowerment spirit, initiated an effort to empowering mentally disable by giving them lifeskills producing various handicraft to livestock with economic output to fulfill their basic needs. This empowerment genuinely come from the villagers because of that, a research need to be done about how the role of village government in empowerment, considering the village government has responsibility in society empowerment. The purpose of this research is to analyzing and describe the role of village government in mentally disable empowerment through rumah harapan program in Karangpatihan village. This research is descriptive type research with qualitative approach that studied with village government function according to (Rivai 2004:53) that consist of instructive, consultative, participation, delegation, and controlling. The result of the research showed if village government has been doing the role in empowerment with good enough based on the indicator. Village government giving command which help in smoothing empowerment, help in fund, equipment, and consistently hearing the advice, suggestion from the organizer and villagers that had effect to the empowermenrt activities that bring mentally disable has their own income ad independently fulfill their consumtion needs not rely on donation. Somehow there is an obstacle they’ve been facing is not all the product has the same enthusiastic purchase, lead the product in to superior one and the rest are not. The suggestion can be given is same treatment for all the product as the superior one by created social media page as starting point of promotion and searching for seller partner major in household equipment. Key Words : Role, Village Government, Empowerment, Mentally Disable Peran adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya (Zulkarnain, 2015). Salah satunya adalah peran pemerintah desa dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yakni pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017: 30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo dimana ada sebagian warganya dengan disabilitas tunagrahita. Sehingga mereka tidak mampu mandiri secara ekonomi karena keterbatasan intelektual dan fisik yang mereka miliki. Sejaland dengan spirit pemberdayaan, maka terbitlah usaha untuk memberdayakan tunagrahita dengan memberikan mereka ketranpilan memproduksi berbagai kerajinan dan beternak yang memiliki output ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa yang dikaji melalui fungsi pemerintah desa menurut (Rivai, 2004:53) meliputi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa secara instruktif dalam pemberdayaan tunagrahita yakni adanya perintah dari kepala desa kepada perangkatnya untuk menjadi pendamping dalam pelatihan lifeskill bagi tunagrahita yakni membuat kerajinan tangan berupa batik, keset, tasbih, beternak, kerjinan centong, dan kerjainan gantungan kunci. Peran konsultatif yakni adanya pengembangan kerajinan yang dikembangkan hasil dari konsultasi pengurus rumah harapan kepada pemerintah desa. Peran partisipasi yakni adanya partisipasi baik dari masyarakat dan perangkat desa dalam pemberdayaan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti parisipasi harta benda, keterampilan, dan pemikiran. Peran delegasi yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah desa kepada Bumdes Desa untuk membantu Rumah Harapan dalam penjualan hasil produk kerajinan tunagrahita. Peran pengendalian yakni usaha untuk terus menjaga eksistensi pemberdayaan melalui pembuatan keputusan strategis seperti perencanaan, dan penentuan keputusan yang dilaksanakan pihak pemberdaya dan pemerintah desa tanpa melibatkan warga tunagrahita, seperti dalam penentuan program pelatihan dan harga jual. Keseluruhan peran dalam indikator telah dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pemberdayaan tunagrahita menjadi lancar dan dapat mengantarkan tunagrahita mandiri secara ekonomi. Pelatihan di rumah harapan terus dilakukan dan mengalami pengembangan ragam keterampilan yang akan dilatihkan. Maka dari itu pembuatan jadwal yang fleksibel namun teratur serta adanya media yang dapat mengekspos hasil kerajinan ini akan membantu pemberdayaan memiliki keberlanjutan yang lebih baik. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Tunagrahita

EVALUASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA Hiskia Renaldi Setiawan; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p491 - 502

Zoning is a procedure for admitting new students based on the area where the student lives. The process of admitting new students initially using the entrance test system. So that zoning is one example that provides opportunities for all Indonesian children without differentiating their academic abilities. This study aims to describe the evaluation of the zoning system policy for admission of new students (PPDB) at the junior high school level in the city of Surabaya. The evaluation model used has 6 indicators, namely: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency. The method used is descriptive qualitative with a literature approach (literature review) to study literature with primary sources from previous journals. The focus of the research is effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency in evaluating the PPDB zoning system at the junior high school level in the city of Surabaya. The results of the study, in general, the effectiveness aspect has succeeded in implementing PPDB with quite good results, in terms of the number of enthusiasts even though the community partner pathway has obstacles and the inclusive pathway has not been successful because there are schools that do not have adequate facilities. Adequacy criteria, it is considered sufficient to solve the PPDB problem that has existed so far, namely related to favorite schools and equity. The aspect of responsiveness is not according to the needs of students, that is, many give a negative response than a positive response. The aspect of accuracy with the new rules is very beneficial for schools both suburban and city schools to have an equal position. The East Java Provincial Education Office, Surabaya City Branch, needs to review the division of the PPDB area zone and hold direct socialization to the student's guardian. Keywords: Evaluation, Policy, Zoning System, New Student Admission (PPDB) Zonasi merupakan prosedur penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Proses penerimaan peserta didik baru yang awalnya menggunakan sistem tes masuk. Sehingga zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di kota Surabaya. Model evaluasi yang dipakai memiliki 6 indikator yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi. Metode yang dipakai berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) mengkaji literatur dengan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Fokus penelitian yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi terhadap evaluasi sistem zonasi PPDB di tingkat SMP di kota Surabaya. Hasil penelitian, aspek efektifitas secara umum sudah berhasil menerapkan PPDB dengan hasil cukup baik, ditinjau berdasarkan jumlah peminat meskipun jalur mitra, warga terdapat kendala dan jalur inklusif tidak berhasil dilaksanakan karena terdapat sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Kriteria kecukupan, dirasa sudah cukup menyelesaikan permasalah PPDB yang selama ini ada yaitu terkait sekolah favorit dan pemerataan. Aspek responsivitas tidak sesuai kebutuhan peserta didik yaitu banyak yang memberikan respon negatif dari pada respon positif. Aspek ketepatan dengan aturan baru, sangat bermanfaat bagi sekolah baik sekolah pinggiran dan kota memiliki kedudukan sama rata. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya perlu meninjau ulang terkait pembagian zona wilayah PPDB dan mengadakan sosialisasi langsung kepada Wali murid. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK Ervita Tri Irianti; Fitrotun Niswah
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p503-514

Tax collection in Gresik Regency from year to year always experiences various obstacles or obstacles. One of the obstacles experienced by Gresik Regency is that there are still people who do not have the awareness to pay taxes. This of course will cause tax arrears which will result in losses for Gresik Regency itself. Gresik Regency has a variety of potential regional taxes that are still not maximized. The industrial sector is one of several potential taxes owned by Gresik Regency. The development of industrial estates is a potential that can be developed so that later it can be used to increase regional development more optimally. The delegation of the authority to manage PBB-P2 from the central government to the local government has made the Gresik Regency government easier to optimize its potential. The existence of obstacles in the collection of PBB-P2 resulted in the less than the maximum local revenue (PAD) owned by Gresik Regency, this can be seen from the unachieved target of PBB-P2 every year. Optimization is an effort that can be used to increase the realization of PAD. The purpose of this research is to analyze what factors must be prepared in order to increase PBB-P2 in Gresik Regency. Keywords: optimizatio, Local Own-Source Revenue , land and building tax Pemungutan Pajak di Kabupaten Gresik dari Tahun ketahun selalu mengalami berbagai kendala atau hambatan. Salah satu hambatan yang dialami Kabupaten Gresik adalah masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penunggakan pajak yang nantinya mengakibatan timbulnya kerugian bagi Kabupaten Gresik itu sendiri. Kabupaten Gresik memiliki beragam potensi pajak daerah yang masih belum maksimal, Bidang industri merupakan satu dari beberapa potensi pajak yang yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Pengembangan kawasan industri adalah potensi yang dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan daerahdengan lebih optimal lagi. Pelimpahan wewenang pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah Kabupaten Gresik dapat lebih muda dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Adanya hambatan dalam pemungutan PBB-P2 mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, hal ini dapat terlihat dari belum tercapainya target PBB-P2 setiap tahunnya. Optimalisasi adalah upaya yang dapat dingunakan untuk meningkatkan realisasi PAD. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis apa saja faktor-faktor yang harus disiapkan agar dapat meningkatkan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Gresik. Kata Kunci : Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak bumi dan Bangunan

MANAJEMEN INOVASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS PAPERLESS (SIMPLE) DI PUSKESMAS TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Afrizal Anam; Eva Hany Fanida
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p515-528

The government seeks to improve the quality of public services through innovation by utilizing information and communication technology in all fields, including the health sector. Tarik Health Center which is a health facility that makes an innovation, namely the Health Center Information System Paperless (SIMPLE). SIMPLE is a software internal that is integrated in all health center services without paper passing. This innovation is motivated by the large number of patient visits and the amount of paper usage. In its implementation there are problems such as changing the mindset of employees from writing to typing, and the technical system. The purpose of this research is to describe innovation and to know the implementation of SIMPLE Tarik Health Center. The type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of the research uses innovation management theory from Utomo (2017) with five indicators, namely: idea exploration, innovation incubation, innovation dissemination/diffusion, innovation adoption/replication/modification, and innovation actualization. The results of the study show SIMPLE based on Utomo (2017), namely: First, Tarik Health Center creates innovations based on service problems, improving employee performance, and responding to challenges from BPJS (Social Security Administrative Bodies). Second, the Tarik Health Center prepares the infrastructure needs for internet networks, computers, and changes the mindset of employees working with a computerized system. Third, the Tarik Health Center conducts socialization to partners through SIAP TARIK (patient queuing application) which is part of the SIMPLE program. Fourth, SIMPLE will be replicated to all health centers in Sidoarjo Regency, but it is still constrained by Covid-19. Fifth, the Tarik Health Center carries out monitoring and evaluation activities that are carried out every week such as upgrading the system paperless for the service needs of the Tarik Health Center Keywords : Service innovation, Health services, SIMPLE Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala bidang, termasuk bidang kesehatan. Puskesmas Tarik yang merupakan fasilitas kesehatan yang membuat suatu inovasi yaitu Sistem Informasi Puskesmas Paperless (SIMPLE). SIMPLE merupakan software internal yang terintegrasi pada keseluruhan pelayanan puskesmas tanpa kertas lewat. Inovasi ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah kunjungan pasien dan jumlah penggunaan kertas. Dalam implementasinya terdapat masalah seperti mengubah mindset pegawai dari menulis menjadi mengetik, dan sistem secara teknis. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan inovasi dan mengetahui penerapan dari SIMPLE Puskesmas Tarik. Jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian menggunakan teori manajemen inovasi dari Utomo (2017) dengan lima indikator yakni: eksplorasi ide, inkubasi inovasi, diseminasi/difusi inovasi, adposi/replikasi/modifikasi inovasi, dan aktualisasi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan SIMPLE berdasarkan Utomo (2017), yaitu: Pertama, Puskesmas Tarik menciptakan inovasi berdasarkan permasalahan pelayanan, peningkatan kinerja pegawai, dan menjawab tantangan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Kedua, Puskesmas Tarik menyiapkan kebutuhan infrastruktur jaringan internet, komputer, dan mengubah mindset pegawai bekerja dengan sistem komputerisasi. Ketiga, Puskesmas Tarik melakukan sosialisasi kepada para mitra melalui SIAP TARIK (aplikasi antrian pasien) yang merupakan bagian dari program SIMPLE. Keempat, SIMPLE akan di replikasi ke seluruh puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, namun masih terkendala Covid-19. Kelima, Puskesmas Tarik melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap minggu seperti upgrading sistem paperless untuk kebutuhan pelayanan puskesmas Tarik. Kata Kunci : Inovasi pelayanan, Pelayanan Kesehatan, SIMPLE

SINERGI DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENATAAN KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKESINAMBUNGAN (STUDI DESA DINAS DAN DESA ADAT KALIAKAH, JEMBRANA-BALI) I Made Prastika Angga; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p529-544

The province of Bali with its uniqueness in village governance has two forms of villages, namely the Office Village and the Taditional Village which are regulated in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning traditional villages, the concept of Tri Hita Karana underlies the synergy between villages in the Village government system. With the advantages and disadvantages of each village, where the Traditional Village has a strong influence on community participation while the Office Village has formal duties and authority about government administration in the village. Where based on data from the Bali Province Central Statistics Agency, 2018 related to the Village Development Index (IPD), Jembrana Regency experienced the lowest increase compared to other regencies in Bali Province. For this reason, Village development requires the influence of Traditional Villages in community participation and Village Office in affairs administrations that synergize with each other through good communication and coordination. This study uses a qualitative descriptive approach, with the determination of informants by purposive sampling, which develops into snowball sampling. The focus of the research is communication and coordination. Data analysis techniques used in this study This study uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Office Village and Traditional Village had synergized well in terms of communication and coordination as evidenced by the delivery of information, participatory and understanding between the official Village and the Traditional Village, the participation and understanding were in harmony. Each village institution has its own credibility and coordination is carried out by means of meetings or deliberation on the basis of established regulations to reach a mutual agreement between the offices in Kaliakah Village which is based on the Tri Hita Karana concept. Keywords : Synergy, Village Office, Village People, Tri Hita Karana, Development, Village Provinsi Bali dengan keunikannya di dalam pemerintahan desa memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat, adanya konsep Tri Hita Karana mendasari sinergi antara desa dalam sistem pemerintahan Desa.Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing desa, dimana Desa Adat memiliki pengaruh kuat terhadap partisipasi masyarakat sedangkan Desa Dinas memiliki tugas dan wewenang secara formal tentang administrasi pemerintahan di Desa. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018 terkait Indeks pembangunan Desa (IPD), Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan paling rendah dibandingakan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali.Untuk itu pembangunan Desa memerlukan pengaruh dari Desa Adat dalam partisipasi masyarakat dan Desa Dinas dalam urusan administrasi yang saling bersinergi satu sama lain melalui komunikasi dan koordinasi yang baik .Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan penentuan informan dengan cara purposive sampling, yang berkembang menjadi snowball sampling .Fokus penelitian adalah komunikasi dan koordinasi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data.penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah bersinergi dengan baik dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dibuktikan penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman antara Desa dinas dan Desa Adat, adanya partisipasi dan kesepahaman yang selaras. Setiap Lembaga desa ini memiliki kredibilitasnya masing-masing dan untuk koordinasi dilakukan dengan cara rapat atau musyawarah atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dinas di Desa Kaliakah yang berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. Kata Kunci: Sinergi, Desa Dinas, Desa Adat, Tri Hita Karana, Pembangunan, Desa

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA