cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
KOLABORASI MODEL PENTAHELIX DALAM UPAYA PENANGANAN BENCANA WABAH COVID-19 DI KABUPATEN BOJONEGORO Fikky Ardiansyah; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p545-560

Abstract

The COVID-19 plague has effected Indonesia significantly not only the health sector but also other sectors such as education, economics, sosial and culture, tourism to politics. The worsening climate has led Indonesia to take decision to categorize the COVID-19 plague as a national disaster poured at Keppres No. 12 years of 2020. Since the first case of COVID-19 breakout efforts to mitigate the COVID-19 plague have continued one of them trougt the pentahelix collaboration scheme which is an area in accordance with what was delivered by chairman of the satgas COVID-19. The narative calls for local government to be ready to take the leading combating the COVID-19 plague in their respective areas. Researchers are therefore interested in doing research on effort to mitigate the COVID-19 plague by using a collaborating model of pentahelix in Bojonegoro district. Study uses the combination research method of sequential explaratory model. The data analysis techniques using model presenteted by miles and huberman in qualitative stage. Whereas at the quantitative stage data analysis techniques use the likert scale. Research indicate that the five element of the collaborative model pentahelix contribute to effortd to mitigate the COVID-19 plague in the Bojonegoro, and Bojonegoro society which became a reasearch sample also agrees. This can be seen form a continum line showing result as follows, the grain statment 1 until 15 are located in the agreed area (S), except at the grain statement 8 located in hesitant area (RR). Grain statements 7 and 8 are statement to prove the hypothesis regarding academic contribution (teacher/educators) at the learning concept during the pandemic in an effort to mitigate the COVID-19 plague in Bojonegoro. although the results of the 8 statement in hasitant area (RR), but the role of academics elements as the concept could still be said good because at the grain statement 7 is still in the agreed area (S). So it can be concluded that academic elements (teacher/educators) have a role driving the concept of learning during the pandemic, but in implementating the concept is still cannot be said to be effective. Keywords: Pentahelix, disaster mitigation, COVID-19 plague. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pariwisata hingga politik. Situsi yang kian memburuk membuat Indonesia mengambil keputusan untuk mengkategorikan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional yang tertuang pada Keppers No. 12 tahun 2020. Sejak kasus pertama muncul upaya mitigasi bencana wabah COVID-19 terus dilakukan salah satunya melalui skema kolaborasi pentahelix yang bersifat kedaerahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua satgas COVID-19. Dengan wacana tersebut menuntut pemerintah daerah untuk siap menjadi leading dalam memerangi wabah COVID-19 di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya mitigasi bencana wabah COVID-19 melalui model kolaborasi pengtahelix di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahapan kualitatif, penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi model sequential exploratory dengan teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Sedangkan pada tahapan kuantitatif teknik analisis data menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur pada kolaborasi model pentahelix turut berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro, dan masyarakat Bojonegoro yang menjadi sampel penelitian sebagai validator eksternal mayoritas juga menyetujuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran garis kontinum yang menunjukkan hasil sebagai berikut, butir pernyataan 1 sampai butir pernyataan 15 terletak pada daerah setuju (S), kecuali pada butir pernyataan 8 yang terletak pada daerah ragu-ragu (RR). Butir pernyataan 7 dan 8 merupakan pernyataan untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya kontribusi akademisi (guru/pendidik) pada konsep pembelajaran selama pandemi dalam upaya mitigasi bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro. Walaupun hasil pernyataan 8 terdapat pada daerah ragu-ragu (RR), namun peran akademisi sebagai konseptor masih bisa dikatakan baik karena pada butir pernyataan 7 masih berada pada daerah setuju (S). Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur akademisi (guru/pendidik) berperan dalam membuat konsep pembelajaran selama masa pandemi, tetapi dalam implementasi konsep masih belum dapat dikatakan efektif. Kata Kunci: Pentahelix, Mitigasi Bencana, Wabah COVID-19.
APLIKASI QLUE SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAWASAN KEBIJAKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA M Satria Artha Wahab; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p561-572

Abstract

The Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), which is the capital city of the Republic of Indonesia with the highest level of urbanization in the world and the city with the highest per capita income in Indonesia, is the only city in Indonesia that has provincial-level status. To overcome these challenges, a systematic approach is needed in determining a clear targetstate in a certain time period, identifying the maingaps between the current state and the target state,and developing and implementing a series ofpractical solutions to address the gap. in an integrated and coordinated manner. In addition,there is also the development of applications thatcan be used as a space for the public to participatein the government of Jakarta Province. Namelythrough the Qlue aplikasi untuk memberikan masukan dan laporan masalah publik yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Aplikasi Qlue dapat diunduh untuk APK di Play Store dan iOS App Store. Penggunaannya cukup mudah yaitu dengan menulis laporan pada form yang telah disediakan di dalam aplikasi. Formulir tersebut akan diproses oleh pengelola untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan diisi sesuai kemampuan. Keywords: Qlue, Policy Supervision, Public Participation, Public Policy Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang merupakan ibukota negara Republik Indonesia dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia dan kota yang memiliki penghasilan per kapita tertinggi di Indonesia, merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematisdalam penetapan keadaan target (target state)yang jelas dalam suatu periode waktu tertentu, mengidenfikasi kesenjangan utama antara keadaan saat ini (current state) dengan keadaan target, serta mengembangkan dan mengharapkan solusi praktis untuk mengatasi hal tersebut dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi. Selain itu juga ada pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Provinsi Jakarta. Yaitu melalui aplikasi Qlue untuk memberikan masukan dan laporan atas permasalahan- permasalahan publik yang mereka alami dalam berkehidupan. Aplikasi Qlue ini dapat diunduh APKnya di Play Store maupun App Store iOS. Penggunaannya cukup mudah, yakni dengan perkiraan di borang yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Borang tersebut akan dilayani oleh administrator untuk diserahkan kepada Pemerintah Jakarta dan diselesaikan sesuai dengan kemampuan. Kata Kunci: Qlue, Pengawasan Kebijakan, Partisipasi Publik, Kebijakan Publik
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN COMORBID COVID-19 (PPCC) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN Dicky Yuda Erdy Permana; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p587-600

Abstract

Covid-19 cases in Indonesia continue to increase every day. To minimize the spread of the virus, one of the efforts made by the Lamongan District Health Office is by issuing a program, namely the Covid-19 Comorbid Protection Program (PPCC). The PPCC program was created by Mr. Dr. Taufik Hidayat as the Head of the Lamongan District Health Office in an effort to protect at-risk or vulnerable communities in the face of adapting new habits during the Covid-19 pandemic and suppressing cases of death due to Covid-19. This study explains and analyzes the Implementation of the Covid-19 Comorbid Protection Program (PPCC) at the Lamongan District Health Office, regarding the extent to which the successful implementation of the program has been achieved. The study used a qualitative approach with a descriptive type. The focus of the research uses Quade theory which consists of 4 indicators, namely (1) the desired policy; (2) target groups; (3) implementing organization; (4) environmental factors. Data collection techniques using literature search and using structured interview techniques. The results of this study are based on the 4 indicators above, that the PPCC program has been running in 2020 and there are still some obstacles such as lack of funding and the presence of uncooperative people. Data on the spread of Covid-19 in Lamongan Regency on July 17, 2021 experienced an increase of 4,362 positive confirmed cases of Covid-19 and most of the patients had comorbid hypertension and diabetes mellitus. Comorbid diseases have become a big problem in society during the Covid-19 pandemic, because they are the weight of Covid-19 and the cause of the death of most Covid-19 patients. Suggestions that can be given by researchers are in addition to forming a team from the puskesmas, also coordinating from the local RT/RW and funding for medical test kits. Keywords: Covid-19, Policy Implementation, PPCC Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Untuk meminimalisir penyebaran virus, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan suatu program yaitu Program Perlindungan Comorbid Covid-19 (PPCC). Program PPCC diciptakan oleh Bapak Dr. Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat berisiko atau rentan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19 dan menekan kasus kematian karena Covid-19. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis Implementasi Program Perlindungan Comorbid Covid-19 (PPCC) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi yang telah dicapai dari program tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian mengunakan teori Quade yang terdiri dari 4 indikator, yaitu (1) kebijakan yang diimpikan; (2) kelompok target; (3) organisasi yang melaksanakan; (4) faktor lingkungan. Teknik pengumpulan data menggunakan penulusuran literatur dan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dari 4 indikator diatas, bahwa program PPCC sudah berjalan pada tahun 2020 dan masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pendanaan dan adanya masyarakat yang bersikap tidak kooperatif. Data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Juli 2021 mengalami peningkatan sejumlah 4.362 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebagian besar pasien memiliki penyakit komorbid Hipertensi dan Diabetes Milletus. Penyakit komorbid telah menjadi masalah besar di masyarakat selama pandemi Covid-19, karena menjadi pemberat dari Covid-19 dan penyebab sebagian besar pasien Covid-19 meninggal dunia. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah selain membentuk Tim dari pihak puskesmas juga berkordinasi dari pihak RT/RW setempat dan adanya pendanaan untuk alat tes kesehatan. Kata Kunci: Covid-19, Implementasi Kebijakan, PPCC
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI JAWA TIMUR Ilmi Jyhan Azzarrah; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p573-586

Abstract

Implementation of Community-Based Total Sanitation Program (STBM) Policies in East Java is an environmental program organized by the Ministry of Health which refers to the regulation of the Minister of Health No. 3 of 2014 with the aim of improving community basic sanitation so that the community is intended to achieve a decent state in accordance with the SDG's goals. So that all people in East Java can access healthy latrines and make people not accustomed to littering the traces of feces. This study is intended to represent the implementation of existing policies. The focus of research is using the policy implementation model according to George C. Edward III as an indicator of existing success. Sources of data obtained using literature studies. Data collection techniques are through data, literature or journals. Data analysis techniques are used with four lines, namely including data collection, data condensation, data presentation also establish the conclusions / verification process. Implementation in all districts or cities has different scope of policies in its implementation. Besides, there are still obstacles counted in the implementation. The outcome of this research obtained from the implementation of community-based total sanitation are showing that there are differences between community behavior after ODF to be more hygiene aware of the environment with people who are not yet ODF and not all people can get used to ODF behavior because of several factors, namely culture and people's mindset. Keywords: Policy Implementation, Programs, STBM, East Java Implementasi bijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Jawa Timur berfokus pada perbaikan lingkungan di bawah naungan oleh Kementrian Kesehatan yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2014. Bertujuan untuk memperbaiki sanitasi dasar pada masyarakat sehingga masyarakat ditargetkan pada pencapaian keadaan layak yang sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG's). Agar semua masyarakat di Jawa Timur dapat mengakses jamban yang sehat dan menjadikan masyarakat tidak terbiasa membuang hajat sembarangan serta mendapatkan akses sanitasi dan pola hidup sehat. Maksud dari penelitian ini dengan mendeskripsikan terkait dengan pelaksanaan STBM yang ada. Fokus penelitian mempergunakan model implementasi kebijakan dari usulan George C. Edward III menjadi indikator kesuksesan program. Sumber data diperoleh mempergunakan studi literature. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data, literature atau jurnal. Teknik analisis data yang dipergunakan dengan empat alur, diantaranya ialah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data hingga perumusan kesimpulan atau tahap verifikasi. Kemudian, hasil analisis yang di dapat dari pelaksanaan implementasi sanitasi total berbasis masyrakat yaitu menunjukkan bahwa meski program telah ada sejak lama namun hasil pada di beberapa kota kurang maksimal. Terdapat perbedaan antara perilaku masyarakat sesudah ODF menjadi lebih hygiene sadar akan lingkungan dengan masyarakat belum ODF karena tidak semua masyarakat dapat membiasakan perilaku ODF karena berapa faktor yaitu kultur dan pola pikir masyarakat. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program, STBM, Jawa Timur
TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN SIDOKLUMPUK KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Iqbal Setianto; Fitrotun Niswah
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p601-612

Abstract

Coronavirus or otherwise called Corona Virus Disease is an infection that taints the respiratory framework. Symptomsof this sickness will show up between 2-14 days in the wake of being tainted with the infection. Sign that are frequently capable by patients are hack, fever, windedness, or even loss of feeling of smell. Practically all nations on the planet, including Indonesia, have been tainted with this infection flare-up. Up to this point, there is still no solution for Covid-19. From the outcomes above, it very well may be inferred that dependent on the intellectual perspective, the degree of comprehension of the local area is 71.05% and the marker that most shows a significant degree of impact is information about the Covid-19 antibody where this shows the degree of comprehension of the significance of immunizations is acceptable in the Sidoklumpuk town local area. From the emotional perspective, the outcomes acquired a rate level of comprehension of 76% and a marker that has a high impact is the mindfulness that immunization can diminish the seriousness of individuals presented to COVID-19 where these outcomes demonstrate that the degree of comprehension of the significance of antibodies is to lessen individuals presented to the kelurahan climate. Sidoklumpuk has been generally excellent, and the conative angle got 73.53% outcomes and the marker that has a high impact is the genuine disposition of taking an interest in the Covid-19 inoculation program where these outcomes show that the genuine activity of the Sidoklumpuk people group in taking part in the immunization program has been awesome.Keywords : Level of understanding, covid-19, vaccination Covid-19 atau yang lebih dikenal Corona Virus Disease adalah virus yang menginfeksi system pernafasan yaitu paru-paru. Gejala penyakit ini akan muncul antara 2-14 hari setelah terinfeksi virus. Tanda serta gejala maupun keluhan yang sering dialami pada pasien adalah batuk, demam, sesak nafas, atau bahkan kehilangan indera penciuman. Hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terjangkit wabah virus ini. Sampai saat ini, masih belum ada obat untuk Covid-19. Motivasi di balik ulasan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman daerah setempat akan pentingnya vaksinasi dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil peneilitian dapat disimpulkan bahwa aspek kognitif tingkat pemahaman masrakat adalah sebesar 71,05% dan indikator yang paling menunjukkan pengaruh tingkat yang tinggi adalah pengetahuan tentang vaksin Covid-19 dimana hal ini menunjukkan tingkat pemahaman akan pentingnya vaksin sudahlah baik di masyarakat kelurahan Sidoklumpuk . Dari aspek afektif didapat hasil prosentase tingkat pemahaman sebesar 76% dan indikator yang memiliki pengaruh tinggi adalah kesadaran bahwa vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan terhadap orang yang terpapar covid-19 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akan pentingnya vaksin untuk mengurangi masyarakat yang terpapar di lingkungan kelurahan Sidoklumpuk sudah sangatlah baik, dan aspek konatif mendapatkan hasil sebesar 73,53% dan indikator yang memiliki pengaruh yang tinggi adalah sikap nyata berpatisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 dimana hasil tersebut menunjukkan aksi nyata masyarakat Sidoklumpuk dalam mengikuti program vaksinasi sudah sangatlah baik. Kata Kunci : Pemahaman masyarakat, covid-19, vaksinasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN BARANG BEKAS RUMAH TANGGA DI DESA KEJAGAN KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO Gerry Abimanyu Putra; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n1.p31-42

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pendayagunaan yang memiliki tujuan untuk memampukan suatu potensi yang dimiliki masyarakat desa serta memberikan nilai positif bagi kesejahterahan sosial ekonomi masyarakat dengan melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini dibentuk untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pentingnya sebuah pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2011). Penelitan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah terhadap penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa perancangan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dilakukan melalui penerapan pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik pusposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui barang bekas rumah tangga setelah diteliti dengan melakukan uji terhadap teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan dapat dibentuk dan disusun sehingga dapat diaplikatifkan pada masyarakat di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti dapat memberikan saran yaitu bahwasanya pemerintah desa dan komunitas loak seharusnya dapat segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan program pengelolaan barang bekas di Desa Kejagan yang dimulai dengan melakukan komunikasi dan persetujuan bersama untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian Desa Kejagan.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Barang Bekas Rumah Tangga Community empowerment as a form of utilizing and enabling the potential of the village community and providing positive values for the welfare and socio-economic standard of living of the community in community empowerment through a program for managing household goods in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Kejagan. The purpose of this study is to determine, analyze, and describe the importance of community empowerment for economic improvement in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency by using the theory of Application of the Community Empowerment Approach. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is on the application of the community empowerment approach proposed by Edi Suharto in Alfitri in the form of designing the implementation process and achieving empowerment goals through the application of the enabling, strengthening, protecting, supporting approach; and maintenance. The subjects of this study were determined by the Pusposive Sampling Technique. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the community empowerment program through used household goods was examined by testing the theory of applying the community empowerment approach in the form of enabling, strengthening, protecting, supporting; and maintenance can be formed and structured so that it can be applied to the community in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. So that researchers can provide suggestions that the village government can help establish community empowerment through these used goods with the help of communities who have started to descend to the community so that this program will help the economic development of the Kejagan Village community. Keywords: Empowerment, Used Households.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN (STUDI PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA TIMUR) Ni Putu Ruslina Darmayanthi; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n1.p1-14

Abstract

The Child Social Welfare Program (PKSA) is a form of directed, integrated, and sustainable effort by the government and the community in the form of social services and social welfare assistance for children. This program is guided by the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 15 A/HUK/2010 concerning General Guidelines for Child Social Welfare Programs. One of the clusters of recipients of child services at PKSA is street children. Conditions on the reality show that there are still many street children whose social welfare has not been fulfilled and forces them to earn a living on the streets, especially in the East Jakarta area. This also shows that the implementation of PKSA is still not effective. Based on this, the purpose of this study is to describe the implementation of the Child Social Welfare Program at the East Jakarta Social Service Sub-dept. as an implementing agency, in an effort to fulfill the welfare of street children. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation from Van Meter and Van Horn through six variables: policy standards and objectives; resource; communication between implementing agencies; the characteristics of the implementing agency; social, economic, and political environment; and attitude of the implementer. Based on the results of the research, the implementation of PKSA has been running according to the procedure, but there are still various obstacles, such as the lack of desire from street children to stop making money on the streets and the inability of the East Jakarta Social Sub-Department to accommodate the potential of street children. Suggestions that can be raised are, it is necessary to evaluate the strategy of the street children approach in order to minimize the coercive approach, expand cooperation with various parties to accommodate the potential of street children, and increase the number of human resources involved in this program. Keywords: Implementation, Social Welfare, Street Children
INOVASI PROGRAM SI NDUK (SISTEM INFORMASI ONLINE DOKUMEN KEPENDUDUKAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO Reskhy Illhami Eka Putri; Eva Hany Fanida
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p587-600

Abstract

In Indonesia, the first positive case finding for Covid-19 was in March 2020. This requires the central government to take policies to reduce the number of transmission of the Covid-19 virus. In addition, the existence of this pandemic requires limitations in public services. So that the government, which is Bojonegoro Regency Population and Civil Registry Office makes public service innovations to reduce crowd numbers and also improve the quality of population administration services. The innovation is Si Nduk Application (Online Population Document Information System). The purpose of this study was to find out how the implementation of the Si Nduk Program (Online Population Document Information System )by Bojonegoro Regency Population and Civil Registry Office . The data collection technique used is descriptive qualitative, while the focus of research in this study is based on the theory of innovation success attributes according to Bugge at al (2018). The result of this research is that the Si Nduk program has a legal basis based on the Regent's Circular No. 800/2862/414.202/2012 concerning the Implementation of Emergency PPKM in Bojonegoro Regency where its implementation is under the field of Population Administration Information Management. The source of the idea for this innovation is the Covid-19 pandemic, so that the government is expected to make more practical public service innovations. The culture of innovation in the Si Nduk application is that applicants register by entering their NIK and KK, then upload the required documents and wait for the file collection schedule. Then take the necessary files according to the location and time listed, and don't forget to bring the physical file requirements that have been uploaded. regarding the cost of population administration services through Si Nduk does not charge any fees, while the obstacles in implementing this program are network and socialization issues that need to be improved. Keywords: Covid-19, Service, Population Administration, Si Nduk Di Indonesia temuan kasus positif Covid-19 pertama yaitu pada bulan Maret 2020. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan guna menekan angka penularan virus Covid-19. Sehingga pihak pemerintah salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro membuat inovasi pelayanan publik guna menekan angka kerumunan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi yang dilakukan adalah meluncurkan Aplikasi Si Nduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Inovasi Program Si Nduk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Teori Atribut Keberhasilan Inovasi menurut Bugge at al., (2018). Hasil dari penelitian ini adalah program Si Nduk berlandasan hukum berdasarkan Surat Edaran Bupati nomor 800/2862/414.202/2012 Tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Bojonegoro dimana pelaksanaannya dibawah bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sumber ide untuk inovasi ini adalah adanya pandemi covid-19 sehingga membuat pemerintah diharapkan dapat membuat inovasi pelayanan publik yang lebih praktis. Budaya inovasi dalam aplikasi Si Nduk adalah para pemohon melakukan registrasi dengan memasukan NIK dan KK, kemudian meng-upload berkas persyaratan dan menunggu jadwal pengambilan berkas. Kemudian mengambil berkas yang diperlukan sesuai dengan lokasi dan waktu yang tertera, dan membawa berkas persyaratan yang telah di upload. Untuk biaya pelayanan administrasi kependudukan melalui Si Nduk tidak memungut biaya apapun sedangkan hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah masalah jaringan dan sosialiasi yang perlu ditingkatkan lagi. Kata Kunci : Covid-19, Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Si Nduk
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (STUDI PADA BANGUNAN BEKAS PENJARA KOBLEN MENJADI PASAR BUAH DI KOTA SURABAYA) Diky Ritiduian; Suci Megawati
Publika Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n1.p15-30

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya beserta jajarannya berupaya melestarikan Cagar Budaya di Surabaya melalui Kebijakan Cagar Budaya. Namun faktanya, implementasi kebijakan cagar budaya pada bangunan Bekas Penjara Koblen di Surabaya memiliki permasalahan karena bangunan yang seharusnya dilestarikan justru dijadikan “pasar”, yang notabene terkesan kumuh dan bau. Secara hukum hal ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, sehingga perlu ditindak lanjut agar tidak ada pembiaran pelanggaran aturan di tempat lain. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan cagar budaya (studi pada bangunan bekas penjara koblen menjadi pasar buah di kota Surabaya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi mewawancarai Disbudpar Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan cagar budaya pada bangunan bekas penjara koblen menjadi pasar di Surabaya, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal: Kebijakan yang akan dilaksanakan, bertentangan atau melanggar UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat 1 dan Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat 1 Poin H; Faktor-faktor pendukung, terbentuknya tim cagar budaya dan forum komunikasi yang menopang jalannya kebijakan cagar budaya di Surabaya. Faktor eksternal: Kondisi lingkungan, masih banyak lahan kosong di Surabaya; Pihak-pihak terkait, koordinasi antar pihak dari pemerintah kurang berkomitmen maupun masyarakat kurang kesadaran akan rasa memiliki dan menjaga cagar budaya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bangunan Cagar Budaya, Bekas Penjara Koblen. The Surabaya City Government, especially the Surabaya Culture and Tourism Office (Disbudpar) and its staff are trying to preserve the Cultural Heritage in Surabaya through the Cultural Heritage Policy. However in fact, the implementation of the cultural heritage policy on the former Koblen Prison building in Surabaya has problems because the buildings that should be preserved are turned into “markets”, which in fact looks dirty and smells. Legally, it has violated Law (UU) Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and Regional Regulation (Perda) of Surabaya Number 5 of 2005 concerning Preservation of Buildings and/or Environmental Cultural Heritage, so that further action needs to be taken so that there is no omission of violations of the rules in place. other. The purpose of this research is to describe the implementation of cultural heritage policy (study on the former Koblen prison building to become a market in the city of Surabaya). The research method uses a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques through observations and interviews with the Surabaya Disbudpar and the Surabaya Regional House of Representatives. The results showed that the implementation of the cultural heritage policy in the former Koblen prison building became a market in Surabaya, which was influenced by internal factors: The policies to be implemented, contradicted or violated Law no. 11 of 2010 Article 85 Paragraph 1 and Surabaya City Regulation No. 5 of 2005 Article 5 and Article 6 Paragraph 1 Point H; Supporting factors, the formation of a cultural heritage team and a communication forum that supports the implementation of cultural heritage policies in Surabaya. External factors: Environmental conditions, there are still a lot of vacant land in Surabaya; Related parties, coordination between parties from the government is less committed and the community lacks awareness of the sense of belonging and maintaining cultural heritage. Keyword: Policy Implementation, Reservation Building, Former Koblen Prison.
ANALISIS SEVEN CONTRUCTS INNOVATION MANAGEMENT MEASUREMENT FRAMEWORK PADA LAYANAN E-SCHOOL BUS CARD DI KOTA SURABAYA Alfidioni Aprilia Aryanti; Eva Hany Fanida
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p629-642

Abstract

The Surabaya City Transportation Service has created an innovative e-School Bus Card service that aims to overcome the ineffectiveness of manual attendance that occurs on Surabaya City school buses and facilitate attendance for students who use the Surabaya City school bus. The existence of the e-School Bus Card service, students who use the Surabaya City school bus do not need to queue to fill in attendance, the time required is very short because the Surabaya City school bus officer simply does the tapping (pasting the card with the tools provided by the Surabaya City Transportation Service). So the purpose of this research is to find out and describe the innovation of e-School Bus Card services at the Surabaya City Transportation Service. This study uses descriptive qualitative research methods. The focus of this research is the theory of innovation development by analyzing innovation using the theory of Seven Contructs from the IMMF which consists of Inputs, Knowledge Management, Innovation Strategy, Organization and Culture, Portfolio Management, Project Management, Commercialization (Murrase et al, 2018). Data collection techniques done by means of observation, documentation and interviews. Based on the results of research conducted by researchers, it shows that, there are several reasons or considerations in making decisions for e-School Bus Card service innovations at the Surabaya City Transportation Service. The need to meet the innovation of the e-Bus School Card service is also simple and maximizes existing services. In addition, the Surabaya City Transportation Service also collaborates with several parties to attract students to use the Surabaya City school bus as a means of transportation for school activities and make it easier for students to get an e-School Bus Card. The serviceinnovation has been well done in overcoming the previous problems but needs to be improved again to maximize the service innovation. Keywords: Analysis, Service, e-gov, e-School Bus Card Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menciptakan sebuah inovasi layanan e-School Bus Card yang bertujuan untuk mengatasi kurang efektifnya absensi secara manual yang terjadi pada bus sekolah Kota Surabaya dan mempermudah absensi untuk siswa siswi yang menggunakan bus sekolah Kota Surabaya. Adanya layanan e-School Bus Card siswa siswi yang menggunakan bus sekolah Kota Surabaya tidak perlu antri untuk mengisi absensi, waktu yang dibutuhkan sangat singkat karena petugas bus sekolah Kota Surabaya cukup melakukan tapping (menempelkan kartu dengan alat yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi layanan e-School Bus Card di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini ialah teori perkembangan inovasi dengan menganalisis inovasi menggunakan teori Seven Contructs from the IMMF yang terdiri dari Inputs, Knowledge Management, Innovation Strategy, Organization and Culture, Portofolio Management, Project Management, Commercialization (Murrase et al, 2018).Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, terdapat beberapa alasan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan inovasi layanan e-School Bus Card di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kebutuhan dalam memenuhi inovasi layanan e-Bus School Card juga sederhana dan memaksimalkan layanan yang sudah ada. Inovasi layanan tersebut sudah baik dilakukan dalam mengatasi masalah sebelumnya namun perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan inovasi layanan tersebut. Kata Kunci: Analisis, Layanan, e-gov, e-School Bus Card

Page 20 of 129 | Total Record : 1286