cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,292 Documents
Analisis Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro) Alifia Ayu Fitriana; Muhammad Farid Ma’ruf; Galih Wahyu Pradana; Revienda Anita Fitrie
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v14n1.p257-268

Abstract

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan turut dipengaruhi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Maraknya penyalahgunaan anggaran, seperti praktik korupsi, berdampak pada inefisiensi tata kelola fiskal. Di sisi lain, pemerintah pada tahun 2025 menetapkan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang memerlukan tambahan anggaran. Berbagai kondisi tersebut melatarbelakangi disahkannya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berlaku di seluruh Kementerian/Lembaga, salah satunya pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan efisiensi anggaran dari sudut pandang akuntabilitas publik. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Tipe A2 Bojonegoro telah memenuhi indikator efisiensi anggaran dari dimensi akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi Digipay terhadap para Satuan Kerja (Satker) sebagai pengguna layanannya.
Implementasi Program Dandan Omah di Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya zahra arfila, rahma thifal
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v14n1.p239-246

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Dandan Omah Program in Banyu Urip Village, Sawahan District, Surabaya City. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with informants from representatives of the Public Housing and Settlement Areas and Land Office of Surabaya City, the Banyu Urip Village Government, and the Rehabilitation Implementation Technical Group (KTPR). Data analysis was carried out using an interactive model through data collection, data presentation, and drawing conclusions. The analytical framework uses Richard E. Matland's (1995) implementation theory known as the Ambiguity-Conflict model. This model emphasizes two main dimensions in policy implementation, namely the level of Ambiguity and the level of Conflict. The results of the study indicate that the implementation of the Dandan Omah Program in Banyu Urip Village, Sawahan District, Surabaya City has generally run in accordance with the provisions stated in the Mayor's Regulation. The DPRKPP, the Village Office, and the KTPR Team carry out their respective roles according to established procedures, resulting in relatively low levels of conflict between formal actors. In practice, the problems that arise are not caused by unclear policy objectives or overlapping authority, but rather by the program implementation process in the field. Keywords: Program Implementation, Uninhabitable House, Banyu Urip Village.