Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pelatihan Kewirausahan Bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik YUNITA EKA RIZKI LESTARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

ABSTRAKIMPLEMENTASI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA SARUNG ALAT TENUN BUKAN MESIN DESA SEMAMPIR KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIKNama :Yunita Eka Rizki LestariNIM :14040674013Program Studi :S1 Ilmu Administrasi NegaraJurusan :Administrasi PublikFakultas :Ilmu Sosial dan HukumNama Lembaga :Universitas Negeri SurabayaPembimbing :Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.Kegiatan pelatihan kewirausahaan merupakan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berupa pelatihan dengan materi yang disuguhkan sesuai dengan seputar kewirausahaan. Pelatihan tersebut dilakukan secara rutin di setiap desa yang memiliki usaha,yang dilaksanakan pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, dan Kecamatan Kebomas. Kegiatan ini memiliki tujuan pengembangan kreatifitas wirausaha, mencari peluang usaha dan kemitraan usaha, konsep kewirausahaan dan pengendalian, penyusunan business plan dan marketing serta kiat pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil pada Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Staf Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selaku pembuat dan penanggung jawabKegiatan Pelatihan Kewirausahaan, Pemerintah Desa Semampirselaku penyedia fasilitas pelatihan kewirausahaan dan pemilikusaha sarung alat tenun bukan mesin Desa Semampir selakupenerima kegiatan pelatihan kewirausahaan. Denganmenggunakan enam variabel yaitu Standar dan Tujuan, SumberDaya, Hubungan Antar Organisasi Pelaksana, Disposisi,Karakteristik Agen Pelaksana, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, danPolitik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPenyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Semampir,sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala. Haltersebut diketahui melalui variabel standar dan tujuan masihbelum tercapai yaitu masyarakat kurang faham mengenai tujuansehingga kurangnya antusias dalam mengikuti kegiatanpelatihan. Variabel sumber daya yang meliputi sumberdayamanusia, finansial, serta waktu. Terdapat kendala pada sumberdaya finansial yaitu kurangnya dana sehingga tidak adanyapendampingan setelah kegiatan pelatihan kewirausahaan. Haltersebut diharuskan adanya pendampingan yang tercantumdalam rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustriandan Perdagangan dan sesuai dengn ungkapan Ibu Ismiyatiselaku Kasi Produksi dan Pemsaran Bidang Usaha Mikro. Padavariabel hubungan antar organisasi pelaksana sudah terbilangcukup baik sehingga terbentuk koordinasi yang baik pula. Padakarakteristik agen pelaksana, para implementor terbilang sangatbaik karena tugan yang diberikan telah dilakukan dengan penuhtanggung jawab. Sedangkan pada variabel kondisi sosial,ekonomi, dan politik masyarakat terus mengharapkan bantuandari pemerintah padahal Dinas Koperasi Usaha MikroPerindustrian dan Perdagangan telah memfasilitasi jalurkemitraan dan permodalan melalui Bank maupun Perusahaanternama. Pada variabel disposisi, para implementor memilikirespon mendukung dan positif terhadap adanya kegiatanpelatihan kewirausahaan. Saran untuk penyelenggaraanpelatihan kewirausahaan yakni harus diadakannya sosialisasimengenai tujuan kegiatan serta informasi alur mengenaikemitraan dan permodalan agar masyarakat lebih berantusias, kemudian ditambahkan lagi anggaran pada kegiatan pelaihan kewirausahaan ini supaya adanya pendampingan untuk menindak lanjuti dan tujuan kegiatan tercapai.Kata kunci: Implementasi, Pelatihan, Kewirausahaan, Sarung ATBM

EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM INFORMASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (SITTEK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO NADIYAH RAHMI HIDAYAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

ABSTRAK EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM INFORMASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (SITTEK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO Nama : Nadiyah Rahmi Hidayah NIM : 14040674038 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : M. Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) merupakan terobosan inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo yang memanfaatkan Teknologi Informasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK), bertujuan untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem perizinan online terutama dalam pengesahan izin sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan penerbitan izin dan membantu meringankan kesibukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori DeLone dan McLean (2003), meliputi Systems Quality (Kualitas Sistem), Information Quality (Kualitas Informasi), Use (Penggunaan), User Satisfaction (Kepuasan Pemakai), Net Benefits (Manfaat-manfaat Bersih). Metode analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan efektif. karena sejak diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) pada 15 Juni 2015, dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengurusan proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yang dimana sebelum adanya Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK), Kepala Dinas tidak dapat mengerjakan pekerjaan lainnya karena harus dituntut memberikan pengesahan izin yang tidak dapat diwakilkan. Setelah adanya Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) ini dapat memudahkan Kepala Dinas dalam memberikan pengesahan izin dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone maupun komputer, sehingga dapat meminimalisir adanya keterlambatan dalam proses memberikan pengesahan izin oleh Kepala Dinas yang selama ini menjadi kendala dalam perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Hambatan yang muncul pada penerapan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) sebagian besar dikarenakan dari masyarakat sendiri yang kurang memahami ketentuan dan persyaratan dalam mengurus perizinan. Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK)

EVALUASI PELAKSANAA PROGRAM PPSYANDU DI DESA KALIREJO KECAMAAN DUKUN KABUPATEN GRESIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN GIZI BALITA) DINATUL MAJIDAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

ABSTRAK EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU DI DESA KALIREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK (STUDI PADA PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN GIZI BALITA) Nama : Dinatul Majidah NIM : 14040674018 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Adiministrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Program peningkatan gizi balita di posyandu Desa Kalirejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalirejo No 7 Tahun 2013 adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi, Kesehatan Ibu dan Anak perlu adanya kesehatan dasar melalui posyandu. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Gizi Balita di Posyandu Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala Desa Kalirejo selaku pelindung dan penanggung jawab dalam program posyandu, kader Posyandu Desa Kalirejo (Bidan desa, Kepala pengelola posyandu dan anggota-anggotanya), Peserta posyandu maupun orang tua balita posyandu Desa Kalirejo. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penlitian menggunakan 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan gizi balita di posyandu Desa Kalirejo ini secara keseluruhan belum berjalan sesuai dengan tujuan, karena masyarakat atau orang tua balita kurang partisipatif dalam mengikuti kegiatan peningkatan gizi balita di posyandu Desa Kalirejo. Masih terdapat kendala dari segi kecukupan seperti Anggaran Dana Desa Kalirejo belum mencukupi kebutuhan dalam kegiatan peningkatan gizi balita di posyandu Desa Kalirejo, hal tersebut berpengaruh pada alat-alat yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kurang maskimal. Seperti angka yang dihasilkan dari penimbangan berat badan balita kurang akurat karena posyandu Desa Kalirejo masih menggunakan timbangan yang biasa dalam hal ini bukan timbangan digital. Sehingga kader posyandu masih harus menggali dana tambahan untuk menutupi biaya kekurangan berupa iuran atau uang jimpitan. Melihat masalah yang terjadi, saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya peserta maupun orang tua balita posyandu Desa Kalirejo lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap harus diimbangi dengan koordinasi secara menyeluruh antara kader posyandu dengan masyarakat Desa Kalirejo terkait dengan program posyandu yang tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah kecamatan hendaknya memberikan bantuan hibah berupa uang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi balita di posyandu Desa Kalirejo. Selain berupa uang bisa juga berupa barang atau alat-alat pendukung pelakasnaan kegiatan program seperti obat-obatan, bahan-bahan PMT, timbangan digital dll. Kata kunci: Evaluasi, Pelaksanaan program, Posyandu.

EFEKTIVITAS OPERASIONALISASI BUS SEKOLAH RUTE SELATAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK FINA ANGGRAENI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Salah satu dimensi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah pelayanan jasa transportasi/angkutan. Bus sekolah merupakan suatu pelayanan transportasi bagi pelajar dari pemerintah yang bertujuan sebagai sarana transportasi untuk mengantar maupun menjemput para pelajar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas operasionalisasi bus sekolah rute selatan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kelompok sasaran dari program Bus Sekolah adalah siswa-siswi yang ada di rute selatan Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pelajar yang menaiki bus sekolah yang berjumlah 177 orang dengan menggunakan Random Sampling yang berjumlah sampel 64 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner (angket), observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas operasionalisasi bus sekolah rute selatan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Gresik dinyatakan sangat efektif, namun terdapat 2 indikator yang masih berada dikategori efektif. Indikator tersebut yaitu indikator kenyamanan dan indikator keteraturan, dengan prosentase akhir yang diperoleh sebesar 73,87% dan 77,34%. Prosentase tersebut jika diklasifikasikan nilai interval maka masuk pada nilai 61%-80%. Saran yang diberikan pada indicator kenyamanan dan keteraturan yaitu menambahkan jumlah armada bus sekolah, sebaiknya menambahkan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah paling sedikit 2 (dua) buah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai implementor perlu kiranya meningkatkan pengawasan terhadap jalannya bus sekolah. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Public Transport Abstrack Public service is one form of activities provided by the government to the community. One of the dimensions of public service needed by society is transportation service / transportation. The school bus is a transportation service for students from government that aims to provide transportation to take or pick up students. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of school buses on the southern route at the Education Office of Gresik Regency. The target group of the School Bus program is the students who are in the Southern Routes of the Driyorejo region of Gresik Regency. This research is descriptive research with quantitative approach. The population of this study are students who boarded the school bus numbering 177 people. While the sampling technique in this study using Random Sampling with a sample size of 64 people. Data collection techniques used are through questionnaires (questionnaires), observation and interviews.The results showed that the effectiveness of school bus operational route south by the Education Office of Gresik Regency was stated very effective, but there are 2 indicators that are still in effective category. The indicators are comfort indicator and regularity indicator, with final percentage obtained is 73,87% and 77,34%. The percentage if classified to the value of the interval then entered at a value of 61% -80%.Suggestion given on the indicator of comfort and regularity is Adding the number of school bus fleet, you should add the cleanliness facility in the form of trash for at least 2 (two) pieces, Gresik District Education Office better improve socialization and Gresik District Education Office as the evaluator, presumably increasing the supervision of the school bus. Keywords: Effectiveness, Service, Public Transport

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO TEGUH SUPRAYOGI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO Nama : Teguh Suprayogi NIM : 13040674008 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : FISH Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : M.Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah mencanangkan program Corporate Social Responbility (CSR) bagi perusahaan mulai tahun 2007. Program CSR (Corporate Social Responbility) ini bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap kampung untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh terhadap proses pemberdayaan yang ada di program CSR oleh PT. PERTAMINA (persero) di Desa Semampir , Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam mengatasi permasalahan yang ada di Desa Semampir yang dilihat dari lima fase pendekatan pemberdayaan yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh PT Pertamina dilihat dari aspek pemungkinan yakni diberikannya bantuan alat-alat untuk membantu proses usaha yang dijalankan, aspek penguatan yakni diberikan pelatihan pemanfaatan barang bekas, aspek perlindungan berupa kesempatan yang sama terhadap masyarakat dan tidak saling membedakan satu sama lain., aspek penyokongan yakni dengan diadakannya pameran di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. aspek pemeliharaan yakni pengawasan rutin datang ke desa semampir. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk aspek pemungkinan diharapkan melanjutkan fasilitas yang sampai saat ini tidak ada kelanjutan. Pada aspek penguatan, diharapkan lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Pada aspek perlindungan, diharapkan PT Pertamina (Persero) memberikan keseriusan dalam peningkatan mutu supaya produk yang telah dibuat tidak ditinggalkan Pada aspek penyokongan diharapkan diharapkan PT Pertamina (Persero) lebih memberi keluasan ke berbagai kota. Pada aspek pemeliharaan diharapkan .PT Pertamina Persero dapat memelihara bantuan yang telah diberikan Kata Kunci : Pemberdayaan , Masyarakat, Corporate Social Responbility ABSTRACT COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CSR PROGRAM (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) BY PT. PERTAMINA (PERSERO) AT THE VILLAGE VILLAGE, SEDATI DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name: Teguh Suprayogi NIM: 13040674008 Study Program: S1 State Administration Science Faculty: FISH Name of Institute: Universitas Negeri Surabaya Advisor: M. Farid Maruf, S.Sos., M.AP. Community Empowerment is one effort undertaken by the Government in an effort to improve the welfare of the community. Efforts to improve the social welfare of the community have been done for a long time with various programs to improve the economy of the community. The government launched the Corporate Social Responbility (CSR) program for the company starting in 2007. The Corporate Social Responsibility (CSR) Program aims to develop the potential of each kampong to develop its business. The purpose of this research is to understand more about empowerment process that exist in CSR program by PT. PERTAMINA (Persero) in Semampir Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is empowerment conducted by PT Pertamina (Persero) in overcoming the problems in Semampir Village which is seen from five phases of empowerment approach that is possibility, strengthening, protection, support and maintenance. The result of the research shows that community empowerment by PT Pertamina is seen from the aspect of the possibility which is given the aid of tools to assist the business process that is run, the strengthening aspect is given training the utilization of second-hand goods, protection aspect in the form of equal opportunity to society and not distinguish each other ., aspects of the support that is with the holding of exhibitions in Sidoarjo and outside Sidoarjo. the maintenance aspect is routine supervision coming to the village at least. The suggestion given by the researcher is for the aspect of the possibility is expected to continue the facility which until now there is no continuation. On the strengthening aspect, it is expected to provide more training. On the aspect of protection, PT Pertamina (Persero) is expected to give seriousness in improving the quality so that the product that has been made is not left On the aspect of the support expected PT Pertamina (Persero) gives more extent to various cities. On the aspect of maintenance is expected. Pertamina Pertero PT can maintain the assistance that has been given Keywords: Empowerment, Society, Corporate Social Responbility

EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA) QURANIN RIEDHA HIDAYATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK Efektifitas Kerjasama Antar Daerah (Studi tentang Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya) Nama : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 140406740456 Program Studi : S1 Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah memberikan manfaat adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Pentingnya kerjasama pada hakekatnya adalah sebuah interaksi yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pelayanan dan penyediaan Terminal Purabaya. Tujuan dari diselenggarakan kerjasama tersebut ialah untuk mengisi konsep pengembangan wilayah GERBANGKERTOSUSILA. Pengelolaan atau penyediaan fasilitas umum diruang publik khususnya di perkotaan pada dasarnya terkendala ketersediaan lahan. Tujuan penelitian adalah mengukur seberapa efektif pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari indikator-indikator efektifitas kerjasama antar daerah yaitu: Transparansi, kekokohan dan keluwesan, perubahan aturan, kapasitas pemerintah, distribusi kekuasaan, tingkat ketergantungan, ide intelektual. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Mengukur pelaksanaan kerjasama berdasarkan variabel efektifitas. Pada variable efektifitas transparansi dijabarkan kerjasama ini tidak efektif, karena tidak adanya laporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai aktifitas operasional maupun pendapatan. Pada variabel kekokohan dan keluwesan pada pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak masih berpegang teguh pada naskah perjanjian yang lama dengan tujuan konsistensi pada masing-masing anggota yang bekerjasama. Pada Indikator perubahan aturan menilai kerjasama berdasarkan banyaknya perubahan aturan. Dalam perkembangan perubahan aturan selama menjalankan kerjasama terdapat perubahan aturan kerjasama yang signifikan. Pada indikator kapasitas pemerintah dalam pengelolaan Terminal Purabaya telah diberikan hak dan kewajiban pada masing-masing anggota. Pada indikator distribusi kekuasaan, dalam pengelolaan Terminal Purabaya terjadi ketimpangan kekuasaan pihak yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pada indikator tingkat ketergantungan antar anggota, kedua pihak Pemerintah sering merasa rugi. Pada indikator ide intelektual diukur mempertimbangkan peran strategis antar pihak dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Peneliti menyarankan pada aspek transparansi UPTD Terminal melakukan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai ruang lingkup. Indikator kekokohan dan keluwesan mengajukan adanya norma baru dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Perubahan aturan usulan addendum perjanjian Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disertai pengajuan penghentian perjanjian sementara hingga selesainya permasalahan. Indikator kapasitas pemerintah, dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Purabaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih meningkatkan kapasitasnya dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Indikator distribusi kekuasaan, perlunya peninjauan ulang komposisi pengelolaan Terminal Purabaya sebaiknya menimbang kesetaraan kewenangan. Indikator tingkat ketergantungan, Sebaiknya antara kedua daerah menimbangkan keuntungan namun, dalam hal jasa transportasi publik menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Indikator Ide Intelektual, dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya para pihak teknis pelaksana sebaiknya diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kata Kunci: Efektifitas, Kerjasama Antar Daerah, Pengelolaan Terminal ABSTRACT Effectiveness of Inter-Regional Cooperation (Study of Surabaya City Government Cooperation with Government of Sidoarjo Regency in Purabaya Terminal Management) Name : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 14040674056 Study Programme : S1 Science of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : The Faculty of social and law Institution : Universitas Negeri Surabaya Lecturer : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Implementation of local government autonomy provides the benefit of local government authorities to establish relationships with other local governments. The importance of cooperation is essentially a dynamic interaction to achieve a common goal. Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government have agreed to cooperate in service and provision of Terminal Purabaya. The purpose of the organized cooperation is to fill the concept of development of GERBANGKERTOSUSILA region. The management or provision of public facilities in public spaces, especially in urban areas, is basically constrained by land availability. The purpose of this study is to measure how effective the implementation of cooperation between the Government of Surabaya and the Government of Sidoarjo Regency in the management of Purabaya Terminal. At the management of Terminal Purabaya. Measuring the implementation of cooperation based on effectiveness variables. In variable of transparency effectivity, this cooperation is not effective, because there is no periodical report to Sidoarjo Regency Government about operational activity and income. On the variables of robustness and flexibility in the implementation of cooperation both parties still cling to the old agreement with the goal of consistency in each member who cooperate. In the indicator of change rules assess the cooperation based on the many changes in the rules. In the development of regulatory changes during the implementation of cooperation there is a significant change of cooperation rules. In the indicator of government capacity in the management of Purabaya Terminal has been granted rights and obligations on each member. In the power distribution indicator, in the management of Purabaya Terminal, there is an imbalance of power of the party that plays the role of Surabaya City Government. In the indicator of the level of interdependence between members, both sides of the Government often feel the loss. In intellectual idea indicator is measured considering strategic role between parties in management of Terminal Purabaya. Researcher suggest on transparency aspect UPTD Terminal do reporting to Government of Sidoarjo Regency and Surabaya City Government with various scope. The indicators of robustness and flexibility suggest a new norm in legislation. Indicators The proposed amendments to the proposed amendment of the Surabaya City Government to the Sidoarjo Regency Government together with the submission of a temporary agreement to the completion of the matter. Indicator of government capacity, in the management of Purabaya Terminal Government of Sidoarjo regency further increase its capacity in Purabaya terminal management cooperation. The power distribution indicator, the need to review the management composition of Purabaya Terminal should weigh the equality of authority. Indicators of degree of dependence, It is preferable between the two regions to consider the benefits but, in the case of public transportation services adjust the social conditions of the community. Intellectual Idea indicator, in cooperation of terminal management Purabaya the executing technical party should be included in decision making process. Keywords: Effectiveness, Cooperation

INOVASI PEMBAYARAN RETRIBUSI E-NYANK (NDELOK PELAYANAN KOMPLIT) MENGGUNAKAN T-CASH DI PASAR GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO FEBBY RAMADHANI; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan inovasi pelayanan publik adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi pembayaran retribusi yang dilakukan dengan T-Cash dari Telkomsel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori atribut inovasi menurut Halvorsen, yakni technology procurement, technology development, bureucratic and organizational reform, dan new policies. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembayaran retribusi E-Nyank (Ndelok Pelayanan Komplit) menggunakan T-Cash di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pedagang. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi atribut technology procurement yakni pengadaan teknologi baru yang didapatkan dari Telkomsel dan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atribut technology development menjelaskan bahwa adanya teknologi baru yang digunakan mengubah cara pembayaran retribusi pasar yang lama menggunakan karcis kemudian diganti dengan T-Cash melalui mesin EDC. Atribut bureucratic and organizational reform menjelaskan bahwa telah dilakukan perbaikan pada sumber daya manusia serta bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yaitu Telkomsel dan Bank Jatim. Pada atribut new policies dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk tata cara yang tertera dalam dasar hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu, terdapat macam-macam respons dari pedagang, ada yang menolak dan ada yang menerima. Namun dengan berjalannya waktu banyak pedagang yang mulai belajar dan beralih menggunakan T-Cash untuk membayar retribusi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilaksanakannya sosialisasi kembali kepada pedagang untuk segera menggunakan T-Cash sebagai alat pembayaran retribusi pasar mengingat pembayaran retribusi elektronik tersebut diwajibkan untuk seluruh pedagang yang ada di pasar. Kata Kunci: Inovasi, retribusi, T-Cash.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ANTI PROVERTY PROGRAM (APP) (Studi Pada Kelompok Masyarakat “Tapak Emas” di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun) RIKA ARINDA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh setiap pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya. Begitu pula Pemerintah Jawa timur menerapkan Porgram Anti Kemiskinan (Anti Proverty Program). Salah satu daerah yang menjadi lokasi penerapan program APP yaitu Desa Tawangrejo. Untuk memberdayakan masyarakat Desa Tawangrejo dibentuk Pokmas Tapak Emas yang bergerak di industri rumahan berupa pembuatan sandal dan sepatu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan CIPOO (context, input, process, output, dan outcome) oleh Sulistiyani (2017). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dilihat dari pendekatan CIPOO (Sulistiyani, 2017) belum terpenuhi. Dalam aspek context baik dari segi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum adanya penguasaan materi yang baik dari anggota Pokmas. Dalam aspek input sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemilihan ketua sesuai kemampuan serta adanya bantuan fasilitas dari pemerintah. Aspek process belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari sosialisasi dan pelatihan yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pokmas Tapak Emas. Pada aspek output pokmas Tapak Emas mampu untuk menghasilkan sandal dan sepatu. Terakhir pada aspek outcome, Pokmas Tapak Emas berada pada pemberdayaan tingkat I dimana berdaya sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum menguasai materi pemberdayaan. Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi masyarakat, Anti Proverty Program (APP), Pokmas Tapak Emas

IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK MARIYA ULFA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Gresik menuju kearah yang lebih baik terutama dalam sektor pembangunan fisik, maka perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk menertibkan dan mengatur bangunan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sektor industri di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Pelaksana kebijakan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan variable menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai karena dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB, jumlah industri yang sudah memiliki IMB semakin meningkat. Sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup untuk mendukung implementasi kebijakan dan pemahaman terhadap tupoksi, sumber daya anggaran sudah cukup dan digunakan secara maksimal dalam penyelenggaraan kebijakan, dan sumber daya waktu terkendala oleh pemohon dalam melengkapi berkas persyaratan dalam pengajuan perizinan, karena berkas persyaratan yang kurang tidak bisa langsung jadi. Karakteristik agen pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Sikap dan kecenderungan pelaksana sudah memberikan respon yang baik kepada pemohon. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelasana dilakukan dengan mengadakan rapat satu minggu satu kali, tetapi masih terkendala terhadap penindakan kepada industri yang belum memiliki IMB namun sudah melakukan produksi. Lingkungan ekonomi tidak terlalu menjadi masalah karena ada penghapusan denda, sedangkan lingkungan sosial masih menghambat karena pelaku industri kurang merespon himbauan yang diberikan, dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Dengan demikian maka perlu adanya sosialisasi secara kontinyu baik melalui program kegiatan maupun media massa agar dapat memberikan pemahaman dan merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk segera mengurus IMB, adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada palaku industri yang melanggar peraturan. Kata Kunci: Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA VIDYA DWI SULISTYOWATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya merupakan wujud kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya ini bertujuan untuk melakukan pengembangan fasilitas transportasi publik di Kota Surabaya ke arah luar kota sehingga tidak terjadi pemusatan kendaraan di dalam kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Pelaksana prinsip akuntabilitas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui UPTD Terminal Kota Surabaya, serta pihak yang yang bersangkutan dalam urusan kerjasama tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Bagian Pemerintahan (Sub Bagian Kerjasama) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dengan menggunakan enam indikator yaitu Legitimasi Pembuat Kebijakan, Perilaku Moral, Responsivitas, Keterbukaan, Penggunaan Sumberdaya Secara Optimal, dan Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama tersebut belum semua mampu dilaksanakan. Permasalahan muncul ketika defisit pendapatan yang diakui oleh pihak pengelola, menyebabkan pelaksanaan tanggungjawab lain untuk membayarkan bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dari tahun 2013-2018. Prinsip akuntabilitas yang belum terlaksana adalah dari segi penggunaan sumberdaya secara optimal, karena dalam isi perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati tidak mengatur dan melaksanakan keikutsertaan sumberdaya manusia dan lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelola utama dan satu-satunya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Kerjasama yang dianggap berat sebelah oleh Pemerintah Kota Surabaya karena minimnya peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Selain itu, dari segi pelaksanaan prinsip akuntailitas yaitu perbaikan efsiensi dan efektivitas juga belum mampu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah bagi hasil tersebut. Upaya untuk merubah isi perjanjian yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sulit dilakukan karena masing-masing pihak menuntut prosentasi bagi hasil yang berbeda. Namun dari segi legitimasi pembuat kebijakan, perilaku moral, responsivitas, serta keterbukaan masing-masing pihak pada hubungan kerjasama tersebut sudah sangat baik dan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini diakui pihak pengelola tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Terminal Purabaya. Kata Kunci:Akuntablitas,Terminal, KAD Abstract Intergovernmental Networks or cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal is the realization of cooperation was conducted between The City Government of Surabaya with The District Government of Sidoarjo as an effort to The City Government of Surabaya in obtaining the land in Sidoarjo. The cooperation to manage Purabaya Terminal is aimed at the development of facilities public transport in Surabaya throughout surabaya toward out of town so does not occur centralization of vehicles in the city. The purpose of this research is to analyze the implementation of the principle of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Implementing the principle of accountability is Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Surabaya Transport Department) through the UPTD Terminal Kota Surabaya , as well as parties concerned in cooperation affairs are The District Government of Sidoarjo through The Regional Secretariat of Sidoarjo part of Government Work Unit (sub-unit of cooperation) and Financial Management and Local Assets (BPPKAD) Sidoarjo. The research method used is deskripstif research with a qualitative approach. This study focused on implementation of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Using the six indicators of the legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, openness, use of resources optimally, and improved efficiency and effectiveness. The data collected used technique interview, observation, and study documentation .The data collection techniques used to obtain deep data from informants and the true conditions on the ground. The result showed that implimintation of accountability for the cooperation not all capable of being implemented. The problem appears while lower or deficit income recognized by the management, causing the other responsibility to pay for The District Government of Sidoarjo the not been undertaken from year 2013-2018. The accountability that have not yet done it is in terms of use of resources optimally, because in terms of cooperation (MoU) approved not regulate and implement the participation of human resources and other from The District Government of Sidoarjo so management that main and only is The City Government of Surabaya. Cooperation considered impartial by The City Government of Surabaya due to lack of the role of The District Government of Sidoarjo. In addition, in terms of implementation of the principle of accountability promised to supply for the improvement of efsiensi and effectiveness of also have not been able to be implemented in an attempt to resolve a problem for the result. However been several attempts to a matter of tuning up its terms with that is considered no appropriate for the conditions in right now it is hard to be done immediately since each of the parties demand of percentage a share of the revenue different. However from both legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, and openness of each parties to the relationship has been very well and issue that unresolved until now recognized managers does not affect performance and public services in Purabaya Terminal. Keywords: Accountability, Terminal, KAD (IntergovernmentalNetworks)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA