Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Articles
101 Documents
<![CDATA[Pengelolaan Tambang oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Keadilan Sosial ]]>
<![CDATA[F Fitriandi]]>;
<![CDATA[Arif Suyono]]>;
<![CDATA[Hari Purwadi]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (field research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat dan hak pengelolaan masyarakat hukum adat terhadap pertambangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu banyak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin operasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Pemberian izin pertambangan di atas tanah adat sering menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan dan prioritas bagi masyarakat adat sebagai tenaga kerja lokal. Masyarakat adat mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.]]>
<![CDATA[Welfare Society dalam Perspektif Prophetic Wordview ]]>
<![CDATA[Marita Fatimah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Welfare society merupakan sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil yang beroperasi pada level lokal atau sub-nasional, yaitu bagian-bagian tertentu dari sebuah negara. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (desk study) bahwa welfare society sebagai ujung tombak sistem kesejahteraan sosial. Realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yaitu cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik. Dalam perspektif prophetic wordview atau paradigma profetik bahwa perlunya tinjauan konsep kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur’an. Sebagai suatu kesimpulan bahwa pendekatan dengan paradigma profetik mempertemukan kebenaran tidak saja secara empiris-material, tapi juga aspek filosofis, ruhaniah, terdalam, di balik yang nampak, bahkan spiritual sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari "welfare society".]]>
<![CDATA[Adat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger Probolinggo berbasis Transendental ]]>
<![CDATA[Fauziyah Putri Meilinda]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai transendental dalam adat Walagara perkawinan masyarakat Suku Tengger di Probolinggo. Adat Walagara merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang mengatur proses perkawinan di kalangan masyarakat Tengger, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum dan sosial, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Metode penelitian yang digunakan tulisan ini mendasarkan pada pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Walagara memiliki makna transendental yang kuat, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai seperti kesakralan, kebersamaan, dan keseimbangan alam terintegrasi dalam setiap tahap upacara perkawinan, mulai dari lamaran hingga prosesi pernikahan. Studi ini mengungkapkan bahwa adat Walagara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkokoh ikatan spiritual dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Tengger. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai transendental dalam adat Walagara memberikan wawasan baru tentang bagaimana tradisi lokal dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan keberlanjutan sosial di era modern.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pembuatan Akta Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Rizka Aina Nur Safitri]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, termasuk dalam pembuatan akta bank syariah. Akta bank syariah merupakan dokumen penting yang memuat akad-akad syariah antara bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada pembuatan akta bank syariah. Menggunakan metode penelitian normatif dan studi pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder terkait prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan pembuatan akta bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, khususnya dalam pembuatan akta menjadi sangat penting. Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengembangan bank syariah yang berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah yang konsisten dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar keuangan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Keluarga oleh Masyarakat Hukum Adat (Berbasis Moral Berasaskan Islamic Profetik) ]]>
<![CDATA[Syaiful Munandar]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu yang mendasar menjadi konflik dalam keluarga adalah perceraian, penyelesaian perceraian bisa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian konflik keluarga menurut Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga dalam hukum adat berasaskan islamic profetik. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (conseptual aproach) dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu sosial, terutama tentang kajian dimensi islamic profetik. Hasil penelitian, masyarakat hukum adat hendaknya mempunyai konsep asas islamic profetik, dengan memasukkan konsep islamic profetik yang berasal dari nilai-nilai moral dan etika berbasis wahyu sehingga dalam melaksanakan mediasi terhadap sebuah konflik keluarga jauh lebih baik, berakhlak, bermoral dan beretika serta bertujuan mencari ridha allah. ilmu islamic profetik diyakini akan dapat mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat nilai-nilai yang diilhami oleh ajaran nabi serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi elemen masyarakat yang sedang berkonflik keluarga.]]>
<![CDATA[Hak Atas Privasi tanpa Memandang Sogie bagi Kelompok LGBT dalam Yogyakarta Principle Tinjauan berbasis Paradigma Hukum Transendental ]]>
<![CDATA[Riki Zulfiko]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ditengah semakin menguatnya Gerakan pembelaan terhadap kelompok LGBT dengan dalih perlindungan hak asasi manusia yang disandingkan secara berlawanan dengan sikap homophobia yang berujung pada diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan memicu konflik ditengah Masyarakat. Sebagai negara dengan falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi nilai nilai ketuhanan. Penelitian ini mengangakt dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah pengaturan Hak Privasi tanpa memandang SOGIE menurut Prinsip prinsip Yogyakarta. Kedua, bagaimana kesesuaian hak privasi tanpa memandang SOGIE menurut paradigma hukum transendental. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan sifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa digagasnya Jogjakarta principle dalam rangka menerapkan standar hukum Hak Asasi manusia Internasional, untuk mengatasi pelecehan terhadap kelompok LGBT. Salah satu hak yang dijamin adalah setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Jogjakarta principle juga mewajibkan negara untuk mencabut semua perundang undangan yang mengkriminalisasi hubungan seksual sejenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Budaya Indonesia masih measih mengangap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Secara yuridis, peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang diyakini sebagai staatfundamentalnorm. penghapusan norma dan pemaksaan pengakuan terhadap prilaku LGBT tidak berkesesuaian dengan paradigma hukum transendental yang dikontekstualisasikan didalam cita hukum Pancasila sebagai bintang pemandu dalam Pembangunan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atas Kerusakan Lingkungan guna Kesejahteraan Masyarakat berbasis Prophetic Worldview ]]>
<![CDATA[Lola Yustrisia]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan dimulai saat aktivitas berlangsung hingga pasca penambangan dan ini sudah harus diperhitungkan. Sebab dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang. Tanggung jawab sosial perusahaan inilah yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview? Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview adalah dijalankan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan CSR/ Corporate Social Responsibility meliputi Reklamasi, Menyediakan Ruang Usaha dan Pembinaan, Mengembangkan atau Membangun Daerah Wisata, Rehabilitasi Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Inkonsistensi Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekologis ]]>
<![CDATA[Enno Haya Gladya Naranta]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dengan dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Studi ini membahas dampak perubahan iklim di Indonesia, termasuk peningkatan suhu, frekuensi bencana alam, dan perubahan pada ekosistem laut serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan perikanan. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan terbaru pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, yang mengizinkan ekspor pasir pantai setelah lebih dari dua dekade larangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan ini dengan hukum lingkungan yang berlaku serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan peraturan yang ada dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa ]]>
<![CDATA[Nur Fadirah Indriani]]>;
<![CDATA[Agam Setiawan]]>;
<![CDATA[Radiatam Mardiah]]>;
<![CDATA[Nuris Puspitasari]]>;
<![CDATA[Tiara Zaskia Ananda]]>;
<![CDATA[M Munir]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha salad buah di Kota Bima, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods) Normatif-Empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaku usaha salad buah di Kota Bima yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa telah melanggar kewajiban hukum sesuai Pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini mengabaikan hak konsumen atas informasi yang akurat dan berpotensi membahayakan keamanan serta kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi pidana, denda, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha makanan olahan di Kota Bima serta peningkatan edukasi konsumen mengenai pentingnya informasi tanggal kedaluwarsa untuk melindungi hak-hak mereka. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.]]>
<![CDATA[Afirmasi Keterwakilan dan Elektabilitas Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Essy Puspitasari]]>;
<![CDATA[Taufik Firmanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauji]]>;
<![CDATA[M. Irawan]]>;
<![CDATA[Nabila Nurul Safira]]>;
<![CDATA[Radiatam Mardiah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini adalah hasil riset tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berupaya mengetahui rasionalitas Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia, apa saja kebijakan serta hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuota perempuan paling sedikit 30% mulai diberlakukan pada pemilu 2004. Namun sampai dengan pada pemilu legislatif terakhir, harapan tercapainya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.]]>
