cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 101 Documents
 7   8   9   10   11 
Fenomena Kebakaran Hutan Jati di Bojonegoro Perspektif Sains dan Agama Islam S Sulistiyani; Reza Ahmad Zahid
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan jati di wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan fenomena yang dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu sains dan agama. Dari sisi ilmiah, kebakaran ini sebabkan oleh kombinasi faktor alam, seperti musim kemarau panjang yang meningkatkan suhu sehingga menyebabkan daun dan ranting mengering. Gesekan antara daun dan ranting menyebabkan percikan api sehingga terjadi kebakaran hutan. Namun, peran manusia dalam eksploitasi hutan, membuang putung rokok sembarangan, pembakaran sampah kering dan kegiatan api unggun anak pramuka tanpa pengawasan juga penyebab kebakaran hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga lingkungan, buku-buku, serta artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen yang mencakup penelitian ilmiah dan data statistik terkait kebakaran hutan, surat kabar, media sosial, kajian literatur Islam dengan mengumpulkan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan komparatif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memberikan pemahaman tentang wawasan yang komprehensif terkait fenomena kebakaran hutan jati di Bojonegoro perspektif ilmu pengetahuan (sains) dan agama (Islam), sehingga dapat berjalan beriringan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Manusia menjadi lebih bijaksana dalam mengolah alam serta bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan ekosistemnya. Manusia dapat memetik hikmah dibalik fenomena ini melalui pemahamannya terkait korelasinya dengan sains dan agama. Manusia didorong untuk tidak sekadar memandang tragedi sebagai sanksi, melainkan juga sebagai momen untuk mengevaluasi diri, meningkatkan keimanan, serta memperbaiki koneksi dengan orang lain dan lingkungan hidup. Bencana alam menurut Islam diartikan sebagai ujian, teguran, akibat dari tindakan manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat. Ar-Rum: 41 yang berhubungan dengan kebakaran hutan bukan hanya peristiwa alamiah semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Islam menekankan bahwa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga lingkungan dan tidak hanya bersikap pasrah terhadap bencana. Oleh karena itu, pendekatan terbaik dalam menghadapi kebakaran hutan adalah dengan menggabungkan pemahaman ilmiah dan nilai-nilai agama. Solusi yang ditawarkan mencakup upaya pencegahan berbasis sains, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penerapan kebijakan mitigasi kebakaran, serta kesadaran spiritual untuk lebih menghargai dan menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT.
Dari Hutan ke Meja Regulasi: Revitalisasi Nilai Lokal dalam Reformasi Kebijakan SDA S Suyono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya revitalisasi nilai-nilai lokal dalam reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Metode kajian literatur digunakan dengan mengkaji berbagai studi terdahulu terkait kebijakan SDA, birokrasi, dan peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai lokal dan praktik adat dalam proses regulasi dan pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat adat. Revitalisasi kearifan lokal menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang berpotensi merusak ekosistem dan mengabaikan keadilan sosial. Kesimpulannya, reformasi kebijakan SDA yang inklusif dan berbasis nilai-nilai lokal mampu menjembatani antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan.
Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Perizinan Tanah Irigasi di Kabupaten Kudus Rini Fatmala; S Suparyono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam terhadap pemanfaatan perizinan tanah irigasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian yuridis empiris yang diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah tanah irigasi yang status dari tanah tersebut merupakan hak pakai atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, karena tanah irigasi tersebut adalah hak pakai atas tanah hak milik negara yang pada praktiknya masyarakat desa Undaan Kidul memanfaatkan perizinan tanah menjadi kegiatan non pertanian dengan mendirikan bangunan, terjadinya alih fungsi atas perizinan pemanfaatan tanah pertanian ini perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga perlu dilakukannya pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan tanah irigasi sehingga hal ini selaras dengan hukum sebagai alat rekayasa social (law as a tool of social engineering) supaya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus berjalan optimal sesuai dengan konsep good governance.
Optimalisasi Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Achmad Ulil Hidayat; S Suparyono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan hukum SDA di tingkat daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan hukum SDA. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah cenderung bersifat administratif, belum menyentuh aspek keadilan ekonomi dan lingkungan, serta minim partisipasi masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas institusi daerah, dan kurangnya integrasi antara hukum nasional dan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi penguatan regulasi kontekstual, pembagian hasil yang adil, pendekatan ekonomi hijau, serta partisipasi masyarakat lokal agar kebijakan hukum SDA dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Konsep Keadilan Agraria dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Rizqiaranti Salsabila; Lego Karjoko; Rahayu Subekti
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan aturan dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin menciptakan keadilan bagi negara dan rakyat. Walaupun telah ditetapkan sebagai tujuannya, keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tersebut masih saja terasa belum jelas pengertian, kedudukan, lingkup serta liku-liku mengenainya. Ketidakjelasan konsep keadilan ini berimplikasi berbagai hal, termasuk kepada ketidakjelasan tujuan akhir yang diinginkan undang-undang tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara teoritik, konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 lebih dekat dekat dengan konsep dalam teori utilitarianisme, yakni ingin menciptakan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akhirnya berdasarkan konsep dalam utilatianisme kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati oleh setiap orang/individu, tetapi bila tidak dapat dicapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (the greatest happiness for the greatest number of people).
Menjaga Alam dan Merawat Kearifan: Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Hukum Penegelolaan SDA di Indonesia Meilisa Indriani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat eksploitasi berlebihan dan lemahnya penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan SDA guna menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus pada beberapa komunitas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti sistem panglima laot di Aceh, awig-awig di Bali, dan kasepuhan di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sosial masyarakat. Namun, kebijakan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum SDA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan alam di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon Aldo Putra Yudhistira; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reforma Agraria di Indonesia merupakan sebuah pilar krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, khususnya di Kelurahan Mojo, Surakarta. Sejak proklamasi kemerdekaan, Reforma Agraria telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai landasan hukum utama. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan kebutuhan agraria masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif peraturan perundang-undangan. Meskipun dihadapkan pada hambatan, program Reforma Agraria didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, inisiatif digitalisasi data oleh pemerintah daerah, dan komitmen politik pusat melalui pendekatan "Reforma Agraria Plus." Keberhasilan program ini menuntut pendekatan holistik dan partisipatif, yang mencakup pembaruan sistem hukum, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, transformasi sosial yang inklusif, pertimbangan ekologis, dan sistem monitoring yang transparan. Sinergi kuat antar aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, didukung oleh komitmen semua pihak di Kelurahan Mojo.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Kasus Pencemaran akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Morowali Moh Ikbal; Andi Purnawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali terhadap kasus pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KUHP, serta peraturan sektoral, dan menggabungkannya dengan studi empiris melalui dokumentasi kasus WALHI Sulteng (Perkara Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), publikasi LSM, dan berita media daring. Jenis penelitian ini bersifat socio-legal, melihat hukum sebagai norma dan praktik sosial yang berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan deduktif untuk melihat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Morowali belum efektif, dengan dominasi penyelesaian administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam penerapan sanksi pidana, serta dibutuhkan kebijakan yang tegas dan independen dari tekanan ekonomi demi keadilan ekologis.
Hukum Pidana dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Normatif dan Tantangan Penegakan Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Yuko Fitrian
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas hukum pidana dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia melalui pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA dan penegakan hukum pidana, serta didukung oleh analisis terhadap studi kasus dan laporanlaporan relevan. Temuan kunci menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi hukum pidana SDA yang cukup ekstensif, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan yang signifikan. Kendalakendala tersebut meliputi lemahnya sistem pengawasan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, serta adanya indikasi kuat perlindungan terhadap pelaku kejahatan oleh kelompok kepentingan tertentu dan meluasnya praktik korupsi. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada rendahnya efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera yang memadai dan melindungi SDA secara optimal. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara tujuan ideal pembentukan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan SDA dengan realitas operasionalnya, di mana kerusakan lingkungan dan kerugian negara terus berlangsung. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi utama yang menekankan pentingnya reformasi regulasi agar lebih adaptif terhadap modus kejahatan yang berkembang, penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum secara berkelanjutan, peningkatan mekanisme pengawasan yang partisipatif dan transparan, perbaikan koordinasi antar lembaga secara terstruktur, serta komitmen pada penegakan hukum pidana yang lebih tegas, konsisten, dan sistematis. Upaya-upaya ini dipandang esensial untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Tinjauan Yuridis Konversi Lahan Pertanian di Indonesia pasca Disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Muhammad Gilang Pratama; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia berfungsi utama sebagai negara agraris, dengan sebagian besar perekonomiannya berakar pada sektor pertanian. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki perubahan status tanah di seluruh Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terkait transformasi lahan pertanian di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang. Metodologi penelitian hukum-normatif diterapkan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta penilaian literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terkait dengan lahan pertanian, pengelolaan masalah lahan dan perubahan status lahan pertanian erat kaitannya dengan perkembangan hukum agraria. Undang-Undang PA telah menetapkan peraturan mengenai hak atas penggunaan lahan, jaminan hukum, dan ketahanan pangan, serta pedoman mengenai reklasifikasi "status tanah" untuk kawasan pertanian. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang, menimbulkan berbagai implikasi berdasarkan doktrin "lex superior derogat legi inferiori".

Page 10 of 11 | Total Record : 101

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]