cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 101 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Reforma Agraria dalam Pembangunan Ibukota Nusantara Safira Hafis Pradina; Alisa Zahra Sakdiya; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengetahui bagaimana hubungan reforma agraria yang membahas tentang pemerataan bagi masyarakat dengan dibangunnya Ibukota Nusantara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Keefektifan pembangunan ini akan sangat berdampak kepada keadilan serta pemerataan pada tiap aspek pada reforma agraria. Hubungan antara reforma agraria dengan pembangunan ibukota negara ini tidak dapat dipisahkan.
Analisis Keadilan Bank dalam Bertransaksi: Hubungan dengan Likuiditas, Profitabilitas terhadap Kinerja Bank Ryan Afjune Supriyanto Putra; Lelya Cahya Mufidati; Syawalia Aziza; Beta Amalia Nur Fajrin; Vella Putri Anjani; Diana Setiawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan perekonomian dengan masyarakat. Keadilan dalam transaksi perbankan adalah elemen kunci untuk memastikan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan bank dalam konteks transaksi perbankan dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan bank secara keseluruhan. Dalam hal memperoleh pengetahuan yang diperlukan, penelitian ini berfokus pada ilmu hukum normatif karena dalam penelitian ini memandang konsep hukum sebagai norma positif dalam sistem hukum nasional, Pada penelitian juga dilakukan penafsiran terhadap asas hukum yang berlaku dan berkembang pada hukum persaingan usaha karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum, didukung dengan berbagai literatur yang masih relevan dengan judul artikel ini. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memainkan peran penting dalam mendistribusikan keadilan sosial di masyarakat. Penerapan prinsip dan peran keadilan dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi lembaga keuangan karena memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan mendorong stabilitas keberlanjutan sistem keuangan keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi, penyedia dana bagi yang membutuhkan, dan pengurangan risiko bagi deposan.Prinsip keadilan dan tanggung jawab bank dan lembaga keuangan non-bank berpotensi untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat.
Analisis Yuridis Resiko Program Pembukaan Rekening Digital tanpa Buku Rekening Fisik terhadap Kehilangan Telepon Pintar Berliana Anggita Putri; Dustin Ivananda Fadilla; Luthfiah Firdaus; Rachma Putri Dwi Amalia; Ramadhan Arihta Ginting; Wardah Yuspin
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital yang semakin maju, banyak lembaga keuangan dan layanan perbankan yang telah beralih ke model pembukaan rekening secara digital, di mana nasabah dapat membuka rekening tanpa harus memiliki buku rekening fisik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beberapa risiko yang perlu dianalisis dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis yuridis akan digunakan untuk memahami tanggung jawab hukum yang terkait dengan risiko kehilangan telepon pintar dalam program pembukaan rekening digital. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terhadap kehilangan telepon pintar. Selain itu, makalah ini juga akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan, penyedia layanan perbankan, dan nasabah untuk mengurangi risiko tersebut.
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Achmad Syarif
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pertambangan merupakan konflik Agraria yang termasuk ekstrem atau melampaui batas pada saat ini, di mana masyarakat termasuk para petani, warga desa, komunitas-komunitas tertentu, atau juga masyarakat-masyarakat adat dihadapkan langsung dengan perusahaan tambang. Yang menjadi highlight atau sorotan sebab munculnya konflik dalam permasalahan ini diantaranya masyarakat yang menolak adanya kegiatan pertambangan, lahan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Tidak dapat dibenarkan jika pengolahan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA) justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena pada dasarnya telah tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa "bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Kebijakan Pertambangan Perspektif Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Tambang Minyak dan Limbahnya) Rafi Putra Yulanda
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak dalam konteks peraturan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Kajian dilakukan dengan mengkaji metode pengelolaan limbah yang telah diterapkan, yaitu Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan Dissolved Air Flotation (DAF) dan penggunaan karbon aktif dari kulit singkong, serta peraturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode WWTP dengan DAF dan karbon aktif dapat secara efektif mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah cair tambang minyak, seperti padatan tersuspensi, COD, BOD, serta minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Pengelolaan limbah ini menunjukkan kepatuhan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, disarankan agar industri tambang terus mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta mempromosikan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi dan penelitian berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas metode pengelolaan limbah dan mendukung upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik.
Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Berkelanjutan dan Bermanfaat Lady Tri Sonic
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Transformasi Regulasi Perdagangan Karbon melalui Carbon Trading sebagai Perwujudan Mendorong Green Economy di Indonesia Ummi Azizah Zahroh; Yudho Taruno Muryanto; S Sasmini
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pembentukan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia melalui bursa karbon, yang didorong oleh komitmen global terhadap perubahan iklim. Studi ini menekankan perlunya memperbarui regulasi perdagangan karbon untuk mendukung inisiatif ekonomi hijau, dengan fokus pada perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia, seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, studi ini menyoroti manfaat dari pasar karbon yang diatur, termasuk transparansi harga dan transaksi kredit karbon yang efisien, dibandingkan dengan pasar sukarela. Studi ini juga membahas peran pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola bursa karbon. Penelitian ini mengusulkan kerangka regulasi yang ideal untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, serta merekomendasikan pembentukan bursa karbon operasional di bawah Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan green economy.
Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada Bidang Perlindungan Pengelolaan Hidup untuk Sektor Pertambangan Cucun Cundaya Fitria Sari
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta bahan hukum utama (primer) yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan. Hasil analisis menunjukan bahwa persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya. Pada konsep izin, dikenal dengan prinsip bahwa pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin maka melekat kepadanya sebuah tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkannya tersebut. Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja tidak diatur secara eksplisit mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan, hal tersebut tentu dapat menghilangkan representasi tanggung jawab negara. Kejelasan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan untuk sektor pertambangan.
Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak Kegiatan Pertambangan Hanif Muhyiddin; P Pujiyono; Sunny Ummul Firdaus
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainnya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan deengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.
Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan Nur Rizkiya Muhlas; A Amirullah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas terhadap badan usaha yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta implikasi hukum dari pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi hukum yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat di bawah PP No. 25/2024 membawa implikasi hukum yang luas. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal, terdapat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Page 6 of 11 | Total Record : 101

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus] 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum