cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samuel Haris Purba
Contact Email
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Phone
+6282280995877
Journal Mail Official
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kakak Tua No. 17 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner
ISSN : -     EISSN : 31248624     DOI : https://doi.org/10.67096/legal
Core Subject :
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata (E-ISSN: 3124-8624) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner, yang didedikasikan sebagai wadah akademik untuk publikasi penelitian, analisis, dan pemikiran kritis dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan dan reformasi hukum pidana serta hukum perdata. Jurnal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong pembaruan sistem hukum, serta berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan keadilan di tengah dinamika masyarakat modern. Sebagai jurnal yang berfokus pada kajian hukum pidana dan perdata, Legal menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan gagasan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan teori maupun praktik hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum bisnis, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, hukum siber, serta isu-isu kontemporer terkait reformasi hukum dan sistem peradilan. Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata diterbitkan secara berkala empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sebagai komitmen dalam mendukung diseminasi hasil penelitian hukum yang berkualitas dan relevan bagi perkembangan sistem hukum dan penegakan keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MAGANG DI SEKTOR MANUFAKTUR SWASTA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KETENAGAKERJAAN Madyasin; Anisa Hermawati
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.421

Abstract

Program pemagangan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengann kebutuhan industri. Dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan batasan antara hubungan pemagangan dan hubungan kerja yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi perlindungan terhadap hak-hak peserta magang, khususnya pada sektor manufaktur swasta, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja magang serta efektivitas penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja magang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur hak, kewajiban, perjanjian pemagangan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta pembinaan peserta magang. Kesimpulannya, efektivitas perlindungan hukum belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan regulasi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi perlindungan hak peserta magang guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: (Studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR) Rieva Apsika Raihan; Sifa Mulya Nurani
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.422

Abstract

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang masih banyak ditemukan di Indonesia, termasuk ketika pelakunya adalah orang tua kandung yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi anak dengan praktik penegakannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum positif, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum pidana Islam, melalui studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, dasar pertanggungjawaban pidana orang tua bertumpu pada terpenuhinya unsur Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua dalam Pasal 26, meskipun penelitian ini menemukan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mendayagunakan pasal eksploitasi ekonomi tersebut secara mandiri, melainkan hanya menjadikannya faktor pemberat dalam dakwaan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana orang tua didasarkan pada terpenuhinya taklīf dan kesengajaan, yang diperberat oleh penyalahgunaan kedudukan wilāyah dan nafaqah, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr dengan bentuk sanksi berupa pidana penjara, denda, maupun pencabutan hak wilāyah, bukan hukuman fisik seperti cambuk yang termasuk kategori sanksi ḥudūd. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam memandang penyalahgunaan kedudukan orang tua sebagai faktor pemberat pertanggungjawaban pidana, sekaligus saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INFLUENCER KORBAN PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER Alra Christofel Soriton; Adensi Timomor; Engeli Lumaing
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.107

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena perundungan siber yang menimpa influencer di media sosial dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kejahatan siber tersebut. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya kasus perundungan siber, terutama yang menyasar influencer sebagai figur publik yang rentan terhadap serangan verbal dan non-verbal di platform daring. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan siber terhadap influencer, menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan terkait kejahatan siber di Indonesia, serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer seringkali menjadi target perundungan siber dalam bentuk body shaming, fitnah, pencemaran nama baik, hingga ancaman. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum, implementasi dan penegakannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran aparat penegak hukum, edukasi publik mengenai etika bermedia sosial, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih responsif untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi influencer korban perundungan siber.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEWARISAN TANAH BERDASARKAN HUKUM PERDATA Sefania Gloria; Marven Kasenda; Delbert Mongan
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata terkait pewarisan tanah serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan tanah menurut hukum perdata telah diatur secara jelas dalam KUHPerdata, di mana hak atas tanah beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman hukum masyarakat, ketidaklengkapan dokumen, konflik antar ahli waris, serta pengaruh hukum adat. Hal ini menyebabkan proses pewarisan sering menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, kelengkapan administrasi, serta peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi guna menciptakan kepastian hukum dalam pewarisan tanah.
IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Steylif Jennifer Mogontha; Marven Ajels Kasenda; Reynold Simandjuntak
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan ketatanegaraan akibat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terhadap ketentuan yang memperluas wewenang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Fokus kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan prinsip checks and balances serta prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masalah yang dikaji meliputi kesesuaian pengaturan tersebut dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan potensi terjadinya penyimpangan fungsi institusi militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, kedudukan TNI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai alat negara yang berfungsi mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang menempatkan militer berada di bawah kendali pemerintah sipil. Meskipun revisi UU TNI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, namun perluasan kesempatan bagi personel militer aktif untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip dasar negara hukum. Pengaturan ini dikhawatirkan dapat melemahkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), mengganggu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas dan pengawasan yang ketat agar peran militer tetap berada pada koridor tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi dan netralitas birokrasi sipil yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA Mohhamad A. Wumu; J. G. Z. Mambu; Diana Putong
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.115

Abstract

Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pihak pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah menyerang kepentingan hukum Negara. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap keamanan negara karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Sebab terjadinya kejahatan terhadap negara antara lain karena lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan sosial menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, pengaruh (prestise). Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Tindakan ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak dan biasanya gerakan massa itu selalu bersifat negative destruktif.
KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PTUN YANG TIDAK DILAKSANAKAN Timotius Kumesan; Reynold Simandjuntak; Henry Noch Lumenta
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.132

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta implikasi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kurangnya sanksi terhadap pejabat yang ingkar, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur negara menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan PTUN, pemberian sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak patuh, serta peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia.
PERAN KEPALA KUA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF DI KUA BINJAI KOTA Alya Salsabillah; Muhammad Nur Iqbal; Ines Aulia Dina
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.295

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota. Fokus dari penelitian ini tertuju kepada proses administrasi wakaf, tantangan yang dihadapi dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di KUA Binjai Kota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala KUA sebagai PPAIW telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses pencatatan dan pendaftaran wakaf dilaksanakan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaannya, KUA Binjai Kota juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIWAK untuk mempermudah proses administrasi wakaf. Namun demikian, masih ada sejumlah kendala dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, seperti kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan wakaf, serta adanya masalah terkait status dan sengketa tanah wakaf. Banyak orang yang masih melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KUA Binjai Kota mengambil berbagai langkah, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan wakaf, pendampingan masyarakat dalam urusan administrasi wakaf, serta peningkatan kerja sama dengan BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui tindakan tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih teratur, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Page 6 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 1 (2026): Maret : Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata