cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samuel Haris Purba
Contact Email
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Phone
+6282280995877
Journal Mail Official
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kakak Tua No. 17 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner
ISSN : -     EISSN : 31248624     DOI : https://doi.org/10.67096/legal
Core Subject :
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata (E-ISSN: 3124-8624) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner, yang didedikasikan sebagai wadah akademik untuk publikasi penelitian, analisis, dan pemikiran kritis dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan dan reformasi hukum pidana serta hukum perdata. Jurnal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong pembaruan sistem hukum, serta berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan keadilan di tengah dinamika masyarakat modern. Sebagai jurnal yang berfokus pada kajian hukum pidana dan perdata, Legal menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan gagasan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan teori maupun praktik hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum bisnis, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, hukum siber, serta isu-isu kontemporer terkait reformasi hukum dan sistem peradilan. Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata diterbitkan secara berkala empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sebagai komitmen dalam mendukung diseminasi hasil penelitian hukum yang berkualitas dan relevan bagi perkembangan sistem hukum dan penegakan keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Nur Azizah; Retno Yulistin; Miftahul Zanna; Mega Anita Rizkia; Reza Rahmawati; Muzdalifah
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.209

Abstract

Koperasi memegang peranan krusial sebagai pilar perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum pembentukan dan pembubaran koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi kini mengalami modernisasi regulasi pasca-UU Cipta Kerja melalui penyederhanaan syarat jumlah pendiri menjadi minimal 9 orang serta digitalisasi pengesahan badan hukum via Sistem Administrasi Badan Hukum Elektronik (SABH). Di sisi lain, proses pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui rapat anggota maupun keputusan pemerintah berdasarkan asas contrarius actus. Pembubaran tersebut mewajibkan adanya proses likuidasi oleh Tim Likuidator untuk membereskan hak dan kewajiban badan usaha. Akibat hukum dari pembubaran ini meliputi berakhirnya status keanggotaan dan badan hukum, serta potensi perluasan tanggung jawab pengurus hingga ke harta pribadi melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terbukti terjadi kelalaian berat (fraud). Kepatuhan terhadap prosedur penutupan formal dan jaminan perlindungan dana simpanan anggota menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
LEGALITAS AL-GENERATED EVIDINCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT: TANTANGAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MENGHADAPI TEKNOLOGI DEEPFAKE Aulia Maharani Azzahra; Mayazza Mahibba; Sely Septia; Bella; Dede Yusup Ariadi; Nayla Elfariyani; Seltrian Jimi Samuel
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.210

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pembuktian di pengadilan. Salah satu produk teknologi AI yang berkembang pesat adalah deepfake, yaitu teknologi yang mampu menghasilkan gambar, video, maupun audio yang tampak autentik tetapi sebenarnya merupakan hasil manipulasi digital. Dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama, bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto, dan video sering digunakan untuk membuktikan adanya perselisihan, perselingkuhan, kekerasan, maupun pelanggaran kewajiban rumah tangga. Kehadiran teknologi deepfake menimbulkan tantangan baru terhadap keaslian dan validitas alat bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas AI-generated evidence dalam pembuktian perkara cerai gugat serta mengkaji tantangan hukum acara Peradilan Agama dalam menghadapi teknologi deepfake. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya telah mengakui alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun belum secara khusus mengatur mekanisme verifikasi terhadap bukti yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas hakim, serta pemanfaatan ahli digital forensik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pembuktian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2004 Jeskha Vinny Sengka; Yoan B. Runtunuwu; Harly Rumagit
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.216

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya angka perselisihan hubungan industrial di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta belum optimalnya pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta menilai efektivitas pengaturannya dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi dan upaya penguatan peran mediator. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai mediator telah memberikan dasar normatif yang jelas, namun masih memiliki kelemahan pada sifat anjuran mediator yang tidak mengikat secara hukum. Dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kualitas mediator, distribusi yang tidak merata, serta rendahnya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, budaya litigasi yang masih kuat juga menyebabkan mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki peran strategis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun diperlukan penguatan dari aspek regulasi, peningkatan kompetensi mediator, serta perubahan budaya hukum agar mediasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para pihak.
KUALIFIKASI LIRIK LAGU BERMUATAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL: ANALISIS UU TPKS: STUDI KASUS MAHASISWA ITB Ratih Mayang Khoironisah; Jessica Zalfa Putri; Yulia Hariyani; Alif Yahya; Annisa Okta R; Ade Irawan; Muhammad Reyhan
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.228

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk ekspresi yang dapat disebarluaskan secara cepat kepada masyarakat. Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah lagu atau nyanyian yang mengandung muatan seksual. Dalam beberapa kasus, lirik lagu yang disampaikan kepada individu tertentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, hingga berpotensi dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah lirik lagu bermuatan seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan mengambil studi kasus mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu lirik lagu bermuatan seksual dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yaitu berupa perbuatan verbal atau nonfisik yang ditujukan kepada seseorang, berkaitan dengan hasrat seksual, organ reproduksi, atau seksualitas seseorang yang mengakibatkan korban merasa terhina, direndahkan martabatnya, atau mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.
Efektivitas Penggunaan E-Court dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Agin Hestira; Jessica Novalia Sari; Muhammad Milzan Aziz; Alini Triana Putri; Dimas Tri Ardiansyah; Thomas Pajer Jorgi
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.229

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya modernisasi dalam sistem peradilan melalui penerapan Electronic Court (E-Court) di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan E-Court dalam penyelenggaraan administrasi perkara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, situs resmi Pengadilan Agama, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court dapat meningkatkan efektivitas administrasi perkara melalui kemudahan dalam pendaftaran perkara secara daring, percepatan proses administrasi, penghematan biaya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan peradilan. Meskipun demikian, implementasi E-Court masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan internet yang belum merata, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Ditinjau dari teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, keberhasilan penerapan E-Court dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu regulasi yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas aparatur peradilan, dan sosialisasi yang berkesinambungan guna mengoptimalkan pemanfaatan E-Court dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, cepat, transparan, dan efisien.
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG Azzahra Khusnul Khotimah; Gina Lapinia; Nadia Dzatil Izzah; Reva Lusi Yanti; Handika Arya Putra; Aidil Akbar
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.230

Abstract

Perkara cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Palembang. Tingginya jumlah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri mengindikasikan adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Dalam proses penyelesaiannya, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum acara peradilan agama yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara, pembuktian, pelaksanaan mediasi, hingga penjatuhan putusan. Penerapan hukum acara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran perkara, proses mediasi, persidangan, pembuktian, hingga putusan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara, seperti ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta faktor administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan peradilan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara cerai gugat.
KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT: STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT Arka Zhafir Abian; Anin Hanindito; Muhammad Ridho Alifan; Attar Azkhairan Sugiri; Fabryan Farhanda
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.233

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Launch, wilayah Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat, yang mengalami perselisihan perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara penduduk setempat dan perusahaan PTPN II. Terjadi aksi serta klaim timbal balik antara warga desa dan PTPN II atas tanah HGU bekas milik VOC Belanda, yang berujung pada konflik berkepanjangan. Masyarakat menilai bahwa PTPN II telah mengambil alih lahan mereka, padahal lahan tersebut pada dasarnya merupakan tanah adat kelompok lokal. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur, serta analisis kelas sosial Marxian. Hasil temuan menunjukkan bahwa konflik bermula pada tahun 2017 akibat peralihan hak guna lahan yang semula dimiliki warga, kemudian diserahkan kepada PTPN II. Peralihan tersebut memicu perselisihan karena tanah adat yang asalnya milik masyarakat Desa Launch pernah diambil alih oleh VOC pada masa kolonial Belanda. Pada 27 Februari 1942, setelah Belanda digulingkan oleh Jepang, seharusnya hak atas tanah tersebut kembali kepada penduduk Desa Launch, namun justru dikuasai oleh pemerintah, menimbulkan kebingungan mengenai kepemilikan hak guna lahan.
Tinjauan Yuridis Peranan PPAT Dalam Penyelesaian Hambatan Pada Prosedur Pembuatan AJB Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Rika Lestari; Hot Setya Uli Sihite; Citra Dina; Imint Linanjaya; Rachel Nissi Sianturi; Amelia Septiani; Angel Adiva Naibaho
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.245

Abstract

Sistem pertanahan nasional Indonesia bergantung pada keotentikan Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ini memastikan keamanan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh kerangka yuridis dari proses pembuatan AJB yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan prosedural yang dihadapi PPAT pada setiap tahapan proses tersebut, dan juga akan menganalisis peran multidimensi PPAT dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pembuatan AJB sangat kompleks dan berlapis. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kewenangan teritorial PPAT, ketidakhadiran para pihak secara fisik, penggunaan kuasa mutlak yang dilarang oleh undang-undang, ketidaksesuaian data sertifikat, sengketa kepemilikan, masalah kepatuhan perpajakan, dan keterlambatan dalam memenuhi batas waktu penyerahan berkas ke Kantor Pertanahan. Studi ini menemukan bahwa PPAT tidak hanya melakukan tugas administratif, seperti bertindak sebagai pejabat umum, mengendalikan risiko melalui due diligence yuridis, menjaga stabilitas sistem pendaftaran tanah, memastikan kepatuhan fiskal negara, dan menjadi penasihat hukum dan penengah konflik. Untuk memastikan bahwa setiap transfer hak atas tanah di Indonesia tetap sah dan sah secara hukum, peran multidimensi PPAT sangat penting.
EFEKTIVITAS UPAYA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN Anjely Dwi Nariyah; Muhammad Renaldi Ganta Reza; Dita Tapala; Sesi Sulistia; Melani Veriska; M. Hamkah Ananta; Khoirunnisa Tri Alya
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.263

Abstract

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu permasalahan serius dalam kehidupan keluarga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak, keluarga besar, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan agama di Indonesia, upaya perdamaian ditempatkan sebagai langkah awal yang wajib dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan perceraian. Upaya ini diwujudkan melalui nasihat hakim di persidangan serta proses mediasi yang melibatkan mediator guna membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa harus berakhir pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu, dan dilengkapi dengan analisis praktik di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, upaya perdamaian telah diatur secara jelas dan menjadi kewajiban dalam setiap perkara perceraian. Namun, dalam praktiknya, efektivitas upaya tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari tingginya angka kegagalan mediasi serta banyaknya perkara yang tetap berlanjut hingga putusan cerai. Upaya perdamaian cenderung lebih berhasil dalam kasus dengan tingkat konflik yang rendah, sedangkan pada konflik berat seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan ekonomi yang kompleks, peluang keberhasilan perdamaian menjadi sangat kecil.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA AKAD SYARIAH DI PERADILAN AGAMA Muhammad Juki Nugroho; Syahrul Ramadhan; Mizawar Pahlawan; Imelia Hafidza
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.264

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah meningkatkan penggunaan berbagai akad syariah dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama telah berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta dukungan regulasi yang memadai. Efektivitas tersebut didukung oleh keberadaan regulasi khusus, kompetensi hakim ekonomi syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Court dan e-Litigation. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas perkara ekonomi syariah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, serta kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim, pembaruan regulasi, dan peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Page 4 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 1 (2026): Maret : Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata