cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samuel Haris Purba
Contact Email
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Phone
+6282280995877
Journal Mail Official
lembagapenerbitpenelitianmulti@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kakak Tua No. 17 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner
ISSN : -     EISSN : 31248624     DOI : https://doi.org/10.67096/legal
Core Subject :
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata (E-ISSN: 3124-8624) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner, yang didedikasikan sebagai wadah akademik untuk publikasi penelitian, analisis, dan pemikiran kritis dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan dan reformasi hukum pidana serta hukum perdata. Jurnal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong pembaruan sistem hukum, serta berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan keadilan di tengah dinamika masyarakat modern. Sebagai jurnal yang berfokus pada kajian hukum pidana dan perdata, Legal menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan gagasan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan teori maupun praktik hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum bisnis, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, hukum siber, serta isu-isu kontemporer terkait reformasi hukum dan sistem peradilan. Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata diterbitkan secara berkala empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sebagai komitmen dalam mendukung diseminasi hasil penelitian hukum yang berkualitas dan relevan bagi perkembangan sistem hukum dan penegakan keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
DARI KUOTA KE KEBIJAKAN: DILEMA REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER Arief Budiharjo; Arga Dawara; Gisella Putri; Angela Saharita Putri; Enda Yuni Aulia; Eva Susanti
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.287

Abstract

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema representasi perempuan dalam politik lokal serta pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari materi kuliah tamu, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan tidak hanya diukur dari jumlah keterwakilan dalam lembaga politik, tetapi juga dari kemampuan memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Dinamika politik lokal yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi masyarakat turut memengaruhi lahirnya kebijakan yang responsif gender. Namun, budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta belum optimalnya implementasi kebijakan afirmatif masih menjadi hambatan dalam memperkuat representasi substantif perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi politik perempuan dan sinergi antaraktor politik guna menghasilkan kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
TANGGUNG GUGAT PRODUSEN IPHONE HANPHONE COPY DRAW (HDC) TERHADAP PENGGUNAAN MEREK IPHONE Hikmatul Hasana; Sulistio Diwinarto
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.300

Abstract

Peredaran iPhone Handphone Copy Draw yang meniru desain dan identitas iPhone original menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran merek serta persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek dan desain yang memiliki persamaan dengan iPhone original dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek tanpa hak, pemboncengan reputasi, dan persaingan curang yang merugikan pemilik merek. Produsen iPhone Handphone Copy Draw dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, serta dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Simpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek iPhone original telah diatur secara memadai, namun penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah semakin meluasnya peredaran produk tiruan.
Pencabutan Gugatan akibat Perdamaian dalam Sengketa Klaim Asuransi: Analisis Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn Iqbal Falerizki; Khania Amanda Salsabila; Aqtika Deeba Lubis; Anis Malisti; Farhan Azhari Harahap
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.327

Abstract

Penelitian ini menganalisis pencabutan gugatan akibat perdamaian dalam sengketa klaim asuransi berdasarkan Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya sengketa klaim asuransi di Indonesia yang seringkali berakhir dengan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya. Padahal, hukum acara perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian yang dapat mengakhiri perkara dengan lebih efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pencabutan gugatan akibat perdamaian dalam sengketa klaim asuransi serta menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, dimana bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian. Pengadilan mendasarkan penetapannya pada Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur tentang pencabutan gugatan sebelum tahap jawaban. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam perkara klaim asuransi karena dapat mengakhiri sengketa secara cepat, mengurangi biaya litigasi, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
ANALISIS YURIDIS PENGENAAN HIDDEN FEES OLEH PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI TRANSPORTASI ONLINE Rhafi Faishal Zulkarnain; Icha Cahyaning Fitri
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.358

Abstract

Perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi telah meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, praktik penambahan biaya yang tidak diinformasikan secara transparan sebelum transaksi diselesaikan masih sering ditemukan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mencerminkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik biaya tersembunyi pada platform transportasi online serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik biaya tersembunyi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai biaya yang harus dibayarkan. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya belum optimal karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur transparansi seluruh komponen biaya dalam transaksi digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara praktik biaya tersembunyi dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan informasi secara transparan sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik biaya tersembunyi berpotensi melanggar hak konsumen serta prinsip kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan guna menjamin transparansi biaya pada layanan transportasi online.
PERBANDINGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DZAWIL FURUD: STUDI KOMPARATIF KHI DI INDONESIA DAN ENAKMEN DI MALAYSIA A. Dewi Kartika Sari; Dwi Elza Sasmi; Nurmala; Rasdiyanah Audiah Syarif
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.371

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan latar belakang sejarah dan politik hukum (legal policy) antara Indonesia dan Malaysia dalam memposisikan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada variasi regulasi serta implementasi hak keperdataan ahli waris Dzawil Furud. Fokus penelitian ini adalah untuk memetakan secara komparatif persamaan dan perbedaan karakteristik hukum dalam penetapan bagian ahli waris Dzawil Furud antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Hukum Kekeluargaan Islam di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki persamaan teologis dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer untuk menentukan porsi pecahan matematis ahli waris utama. Namun, perbedaan tajam ditemukan pada metodologi kodifikasi; KHI di Indonesia bersifat progresif-eklektik demi kemaslahatan domestik keluarga inti, terbukti dengan adanya pranata Ahli Waris Pengganti (Pasal 185) dan pengembalian sisa harta (radd) secara proporsional kepada Dzawil Furud. Sebaliknya, Malaysia menerapkan doctrinal rigidity yang terikat ketat pada ortodoksi Mazhab Syafi'i, di mana hak cucu yatim diselesaikan melalui Wasiat Wajibah dan sisa harta (radd) diserahkan ke Baitul Mal demi kemaslahatan publik. Implikasinya, model Indonesia lebih berorientasi pada ketahanan ekonomi keluarga (hifz al-mal), sedangkan Malaysia lebih menekankan konsistensi teks keagamaan formal (hifz al-din).
Menguak Abuse of Power di Indonesia: Studi Kasus terhadap Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat Ali Anhar Syi’bul Huda; Aghnia; Abid Nurhuda; Walid In’am Ahmad; Silvia Marina
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap dugaan abuse of power dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat dengan menganalisis proses penilaian, penggunaan kewenangan, pengambilan keputusan, penyelesaian kontroversi, dampaknya terhadap peserta dan legitimasi kompetisi, serta upaya perbaikan tata kelola dalam perspektif keislaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis konten dan deskriptif naratif terhadap pemberitaan media, tayangan video, serta informasi relevan mengenai kontroversi penyelenggaraan lomba. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi ketidakobjektifan dan potensi penyimpangan kewenangan yang ditandai oleh ketidakkonsistenan penilaian, besarnya diskresi juri, lemahnya mekanisme verifikasi, dominasi otoritas dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya mekanisme keberatan dan klarifikasi. Kondisi tersebut berpotensi merugikan peserta, melemahkan legitimasi hasil kompetisi, menurunkan kepercayaan publik, dan memengaruhi citra institusi penyelenggara. Perbaikan tata kelola perlu dilakukan melalui pedoman transparan, standar penilaian objektif, dokumentasi audiovisual, mekanisme banding independen, pemisahan fungsi, serta prinsip keadilan, amanah, tabayyun, dan kemaslahatan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTISE DALAM PENYELESAIAN BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH DI SMP NEGERI 4 KUPANG Yanto Bessie; Simson Lasi; Agustin L.M. Rohi Riwu
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.384

Abstract

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, serta sosial anak. Penyelesaian kasus bullying yang hanya berorientasi pada penghukuman dinilai belum mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus bullying yang dilakukan oleh anak sekolah di SMP Negeri 4 Kupang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus bullying melalui pendekatan restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak sekolah melalui musyawarah, permintaan maaf, serta tanggung jawab pelaku. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, kurangnya dukungan dari keluarga korban, dominannya emosi korban dan keluarga sehingga sulit mencapai perdamaian, serta keterbatasan sarana, koordinasi antarinstansi, dan sumber daya dalam pelaksanaan proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai konsep restorative justice, penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak agar tercipta penyelesaian yang adil, edukatif, dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALULINTAS DALAM MEMPEROLEH SANTUNAN ASURANSI JASA RAHARJA Kornelius Bureni; Delorens L.N. Bessie; Arnold J.F. Sjah
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.389

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat melalui pemberian santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero). Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai santunan kecelakaan lalu lintas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan norma hukum mengenai pemberian santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero) serta merumuskan upaya perbaikan secara normatif guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Namun, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, belum adanya pengaturan mengenai batas waktu pencairan santunan, koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi, serta prosedur administratif yang relatif kompleks menyebabkan perlindungan hukum bagi korban belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih terpadu, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian nilai santunan secara berkala guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
IMPLRMENTASI RESTORATICE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Aleksander Haning; Arnold J.F. Sjah; Marthen Dilak
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.390

Abstract

Penelitian ini berjudul "Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak telah memperoleh dasar hukum melalui mekanisme diversi yang bertujuan mewujudkan pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, implementasinya masih belum optimal karena adanya hambatan normatif, perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pelaksanaan diversi dapat berlangsung lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS: (STUDI PUTUSAN NOMOR: 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp Jo 505/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA) Nabila Syka Anggita; Ickbal Hofifi Bairuroh
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.416

Abstract

Kekayaan satwa di Indonesia merupakan bagian penting dari sumber daya alam hayati yang keberadaannya dilindungi secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD NRI 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun pada kenyataannya, perdagangan satwa dilindungi justru semakin meluas dan berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, sementara penerapan sanksi pidana terhadapnya masih berparadigma antroposentris, yakni memandang alam semata dari sudut manfaatnya bagi manusia. Persoalan ini tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp Jo 505/Pid.Sus-LH/2024/PT.BNA terkait perdagangan Orangutan Sumatera (Pongo abelii), yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Urgensi penelitian ini terletak pada pengurangan pidana oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari 5 menjadi 4 tahun penjara serta denda dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00, yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensinya dengan nilai-nilai keadilan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi serta mengkaji implementasinya dalam putusan a quo ditinjau dari Teori Pemidanaan, Teori Pertimbangan Hakim, dan Teori Keadilan Ekologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana konservasi, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, masih memiliki keterbatasan struktural karena ancaman pidana tidak proporsional dengan skala kejahatan satwa transnasional dan belum mengenal kewajiban restitusi ekologis. Implementasinya dalam putusan a quo juga belum mencerminkan keadilan ekologis secara substantif, karena pengurangan pidana oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis-edukatif terhadap kondisi Terdakwa, tanpa menggali secara mendalam nilai intrinsik satwa, proporsionalitas sanksi, dan pemulihan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa dilindungi di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan khusus yang mempertimbangkan status keterancaman spesies serta penerapan doktrin in dubio pro natura oleh hakim.

Page 5 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 1 (2026): Maret : Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata